Ditemukan 10804 data
87 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa, Hakim Agung telah salah dalam mengartikan isi dari memori kasasiyang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon PK, karena alasanalasan yangada dalam Memori Kasasi Pemohon Kasasi/Termohon PK hanya alasansematamata tentang penilaian hasil pembuktian yang sebenarnya bukanmerupakan alasan untuk memohon kasasi terhadap putusan bebas yang telahdijatuhkan oleh Pengadian Negeri Sumenep ;d.
58 — 7
Perpanjangan Ketua Pengadian Negeri Lahat sejak tanggal 31 Oktober 2014s/d tanggal 29 Desember 2104;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Agus Yuliono, SH.
154 — 111 — Berkekuatan Hukum Tetap
Satria Darma dan David Liandrabersamasama melakukan perbuatan dengan membantu membaliknamakansertifikat ke atas nama Dedi Saputra dengan ditandatangani PPJB dan AJBberupa fomat saja/blanko kosong ;Dan pertimbangan tersebut yang mengandung cacat hukum, karena MajelisHakim Tinggi telah lalai dalam melihat fakta persidangan baik itu keterangansaksisaksi, bukti surat yang ditampilkan di persidangan.Sehingga pertimbangan dan putusan Pengadian Negeri Padang sudahbenar yang menyatakan TerdakwaTerdakwa tidak
Terbanding/Penggugat : EUIS MARIAM
Terbanding/Turut Tergugat I : LURAH KELURAHAN CISARANTEN KIDUL
Terbanding/Turut Tergugat II : KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG
Turut Terbanding/Tergugat II : HIDAYAT
39 — 25
Irma Purnama Sari secara sah dan saksama;Menimbang,bahwa sebelum berkas perkara ini dikirimkan kepadaPengadilan Tinggi,maka telah dibertahukan bahwa berkas perkara telah selesaidiminutasi dan diberikan kesempatan kepada pihak pihak berperkara untukmempelajari berkas perkara (Inzage) dalam tempo 14 (empat belas) hariterhitung mulai tanggal pemberitahuan ini sebagaimana ternyata dari RelaasPemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor: 237/Pdt.G / 2017/PN.Bdgyang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadian
Terbanding/Tergugat V : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung
Terbanding/Tergugat III : Kantor Lelang Negara (KPKNL) Kota Bandung
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK UOB BUANA INDONESIA Tbk
Terbanding/Tergugat IV : KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG
Terbanding/Tergugat II : Tn. RONY
Turut Terbanding/Penggugat II : Ny. EVI ROSANA WIJAYA
59 — 46
Bahwa dikarenakan Terlawan II telah wanprestasi dan tidakmenunjukan itikad baik atas setiap Surat Peringatan yangdisampaikan oleh Terlawan , maka kemudian Terlawan mengajukan Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan No.261/PN.Bdg/RFSA/X1/2015 tanggal 16 November 2015("Permohonan Eksekusi") kepada Ketua Pengadian Negeri Kelas .AKhusus Bandung;24.
60 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 285 K/TUN/2008Pasal 2 Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara, maka Keputusan Tergugat dan produkhukum Tergugat II tersebut telah memenuhi syarat formaluntuk dapat digugat ke Pengadian Tata Usaha Negara;bahwa gugatan ini ditujukan agar Keputusan KepalaBadan Pertanahan Nasional No. 16/HGB/BPN/2003 tanggal 14Mei 2003 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 5027tanggal 11 Juni 2003 yang diterbitkan oleh Kepala KantorPertanahan Jakarta Barat di atas eks Hak Milik Adatsesuai
131 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Mahkamah Agung Nomor 950 K/Pdt/1987 tanggal 28Februari 1989;Menurut Mahkamah Agung Putusan Judex Facti (Pengadian Negeridan Pengadilan Tinggi) dinilai sebagai putusan yang tidak cukuppertimbangan hukumnya maka putusan Judex Facti dibatalkandan Mahkamah Agung mengadili sendiri: gugat Penggugat ditolak;(Cetak tebal dan garis bawah oleh Pemohon Peninjun Kemblidimaksudkan sebagai penegasan);14.Bahwa dengan demikian, terbukti bahwa Pertimbangan Hukum padahalaman 36 Putusan Kasasi adalah pertimbangan
99 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terbanding) kepada anakanaknya (para Tergugat/para Pembanding) sesuai dengan Hadist dan Pasal 212Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas adalah sah menuruthukum Islam dan Penggugat/Terbanding yang telah terbuktisebagai suami yang sah rnempunyai hak unfuk mengajukangugatan, oleh karena itu harta tersebut dapat ditetapkan 1/2bagian untuk Penggugat/Terbanding dan 1/2 bagian yangmerupakan bagian RA Siti Mulyani sebagai haria warisan";Bahwa keberatan kami atas pertimbangan judex factii di atas,Majelis Hakim Pengadian
61 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 17 K/PID.SUS/2010Dengan demikian berdasarkan uraian di atas maka judex facti(Pengadilan Tinggi) tidak menerapkan peraturan hukum tidaksebagaimana mestinya ;1.2 Bahwa pertimbangan judex facti (Pengadian Tinggi) yang termuat dalamputusan ini menyangkut tentang fakta persidangan, sedangkan putusanyang dijatunkan oleh judex facti (Pengadilan Tinggi) adalah mengenaidakwaan tidak dapat diterima, sehingga dalam hal ini judex facti(Pengadilan Tinggi ) telah salah menerapkan peraturan hukum ataumenerapkan
ALFI ZUHROH, SH
Terdakwa:
1.SUMIYATI binti DUL RAJAK
2.SULASIAH binti UTUH
3.NUR ASMAH binti AINI
4.ARTASIAH binti AINI
5.RUSLI BIN UTUH
60 — 15
., PaniteraPengganti pada Pengadian Negeri tersebut serta dihadiri oleh ELANJAELANI, S.H., penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dandihadapan dan Para Terdakwa;Hakim hakim Anggota, Hakim Ketua,Anton Saiful Rizal, S.H. Eva Rina Sihombing, S.H.,M.HLucy Ariesty, S.H.Panitera Pengganti,Halaman 35 dari 36 Putusan Pidana Nomor: 63/Pid.B/2019/PN.PbI
141 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Penggugat mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara objeksengketa pada saat Penggugat menerima surat dari Kantor Pertanahan KotaDepok secara formal melalui suratnya No. 864/1332.76/X/2013 tanggal 4Oktober 2013 perihal Tindak Lanjut Permohonan Pengukuran Atas NamaSunaryo Pranoto Atas Bidang Tanah Terletak Di Kelurahan Krukut,Kecamatan Limo, Kota Depok sedangkan gugatan a quo didaftarkan diKepaniteraan Pengadian Tata Usaha Negara Bandung oleh Penggugat padatanggal 9 Oktober 2013.
PEATUS HALAWA
Tergugat:
1.KEPALA DESA HILINAWALO FAU KECAMATAN FANAYAMA KABUPATEN NIAS SELATAN PROVINSI SUMATERA UTARA
2.KEPALA DESA HILINAWALO FAU
155 — 73
yangditerbitkan oleh Tergugat;Bahwa oleh karena Objek sengketa ini dinyatakan batal maka berdasarhukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untukmemerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan/merehabilitasi harkatdan martabat Penggugat seperti sedia kala yaitu sebagai Perangkat DesaHalaman 25 Putusan Nomor : 132/G/2020/PTUNMDN.dengan jabatan Sekeretaris Desa Hilinawalo Fau Kecamatan FanayamaKabupaten Nias Selatan;Berdasarkan uraianuraian diatas bersama ini Penggugat mohon kepadaKetua Pengadian
1.Toshiyuki Tabuchi
2.Subagiyono
Termohon:
Kepala Kepolisian daerah Bali, Resor Badung, Sektor Kuta Utara
31 — 26
Bahwa pemeriksaan atas sah tidaknya penangkapan danpenahanan tersangka memasuki area hukum materiil daripraperadilan itu sendiri, yang secara legal formalistik, maka yanghalaman 13 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2019/PN Dpsdiperiksa dalam persidangan praperadilan atas sah atau tidaknyapenangkapan dan penahanan tersangka adalah berdasarkanPasal 1 angka 10 KUHAP, yang berbunyi : Praperadilan adalahwewenang pengadian negeri untuk memeriksa dan memutusmenurut cara yang diatur dalam undangundang ini,
1.Ny. FRIEDOLINY OEISUMA SKM
2.ELBERT MAIS MISSY
Tergugat:
1.Ny. DOKTOR PUSPITA WULANDARI, SE,MM
2.YUDI MARDIANSYAH, S.H.,M.H.,MKn
3.ZAINAL ALMANAR, S.H.,MKn
Turut Tergugat:
1.AGUSTIAN EFFENDI, S.H
2.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG Cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
134 — 30
Permohonan eksekusi yangdiajukan oleh Bank AJB Bumiputra 1912 pada Pengadian Negeri JakartaTimur tersebut tidak jadi dijalankan, oleh karena Turut Tergugat telahmenemukan Tergugat sebagai Pembeli.
Terbanding/Terdakwa I : LA ODE ALI MANI Alias ALI BIN LA DULU
Terbanding/Terdakwa II : LA ODE SURIADIN LEI Alias ADI Bin LA ODE LEI
Terbanding/Terdakwa III : SUGIANTO Alias SUGI Bin LA MATO
75 — 24
Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur ditahan sejak tanggal 21Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2021;Perpanjangan Wakil Ketua Pengadian Tinggi Kalimantan Timur sejaktanggal 20 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yohanis Marokko,S.H. dan Yoan, S.H. dari Posbakum SIKAP Balikpapan beralamat di Jalan ARSMuhammad No. 07 Hotel Gran Senyiur Kelurahan Klandasan Ulu KotaBalikpapan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 345/Pid.Sus
32 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Gugatan TUN yang diajukan oleh Penggugat tersebut, telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadian Tata Usaha Negara Bandungoleh pada 24 April 2013.
Terbanding/Penuntut Umum : M.T. FAHRI, SH
72 — 26
Membatalkan Putusan Pengadian Negeri Tual nomor 58/Pid.Sus/2019/PNTulDan mengadili sendiriHalaman 23 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PT AMB1. Menyatakan terdakwa AHMAD SEKNUN alias Mada tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakandalam surat dakwaan kesatu dan kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut;2. Membebaskan Terdakwa AHMAD SEKNUN alias Mada karena itu daridakwaan kesatu dan kedua tersebut ( Vrijspraak);3.
59 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tidak jelas kedudukan hukum (Legal Standing) dalammenarik/meletakkan para pihak sebagai Tergugat danTergugat II;1.Bahwa Penggugat dan Penggugat Il bagianpertama dalam dalil gugatannya mengajukangugatan perkara ini ke Pengadian Jakarta Selatanadalah berdasarkan Pasal 10 Akta Pengikatan JualBeli No.1 tanggal 5 Juni 2008 yang dibuat dinadapanLucia Catharina Sani, Notaris di Jakarta;Bahwa dalam akta tersebut ternyata tidak terdapathubungan hukum para pihak antara Penggugat IIdengan PT.Bank Yudha Bhakti
92 — 17
Rp 375.000.000, (tiga ratus tujuh puluh ima jut ruptah) ;Menimbang, bahwa dalil gugatan para Penggugat Rekanpensi Tergugat Xiil,XVilt dan XX Konpensi tidak berdasar hukum karena adalah hak setlap orang / slapasaja yang merasa haknya diangger oleh orang jain untuk / berhak mengajukangugatan di depan Pengadlan Negeri dan bahwa menjadi kuwajiban dari siapa saja"yang digugat di Pengadian untuk membela dan mempertahankan dirinya dan itybukaniah merupakan perbuatan melanggar hukum ;Oleh karenanya gugatan
131 — 53
domisili hukum yangumum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur;Bahwa berdasarkan pilihan hukum yang ditetaokan oleh TERMOHON denganPEMOHON dan TERMOHON dengan PEMOHON II maka Pengadilan NiagaPada Pengadilan Negeri Surabaya tidak memiliki kewenangan untuk memeriksadan memutus PERMOHONAN PKPU yang diajukan oleh PARA PEMOHON PERMOHONAN PKPU YANG DIAJUKAN OLEH PARA PEMOHON PREMATUR 6.Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat apa yang dimohonkan oleh PARAPEMOHON merupakan kewenangan Pengadian