Ditemukan 92071 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 05-11-2020 — Upload : 28-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3696/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 5 Nopember 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT NUSA HALMAHERA MINERALS
375205 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Simatupang Kavling 1SCilandak, Jakarta Selatan 12560, sehingga perhitungan PPh yangkurang/(lebih) dibayar sebagai berikut: JumlahUraian(USD)Penghasilan Netto 30,455 ,241.96Kompensasi Kerugian Penghasilan Kena Pajak 30,455 ,241.96Pajak Penghasilan (PPh) Terutang 7,613,810.49Kredit Pajak 36,984,828.12PPh Kurang/(Lebih) dibayar (29,371,017.63)Sanksi administrasi Halaman 2 dari 8 halaman.
    Bahwa karenanya yangmenjadi obyek sengketa berupa Koreksi PPh Badan Terutang sebesarUSD 19.528.135,83; yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta danpenerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankanoleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena Pemohon Bandingsekarang Termohon Peninjauan Kembali telah menggunakan tarif 25%sebagaimana perhitungan untuk lapisan penghasilan kena pajak sampaidengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sudah benar dan olehHalaman 5 dari 8 halaman
Register : 07-04-2017 — Putus : 08-06-2017 — Upload : 11-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 821 B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Juni 2017 — JEMMY JOHANNIS GOLOSE VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
2915 Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebagai berikut:1.Bahwa Pemeriksa melakukan koreksi atas penyerahan yang dilakukan olehPemohon Banding adalah penyerahan barang kena pajak yaitu berbagaimacam barang yang dijual melalui toko atau swalayan, sehingga telahmemenuhi syarat untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sesuaidengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 571/KMK.03/2003 tanggal 29Desember 2003 dengan nilai koreksi atas penyerahan sebesarRp1.104.214.400,00 dan koreksi pajak keluaran sebesar Ro110.421.440,00;Sehingga menurut perhitungan
    Lainlain / Jumlah Pajak Yang DapatDiperhitungkan Jumlah Perhitungan PPN KurangBayar 110.421.440Kompensasi ke Masa Pajak berikutnyaPPN Kurang / (Lebih) Bayar 110.421 .440Sanksi Administrasi:a. Bunga Pasal 13 (2) UU KUP 53.002.291b. Kenaikan Pasal 13 (8) UU KUP Jumlah sanksi administras 53.002.291Jumlah PPN Yang Masih HarusDibayar 163.423.731 2. Bahwa Pemohon Banding tidak menyetujui koreksi Pajak Keluaran denganHalaman 2 dari 20 halaman.
    Bahwa atas koreksi tersebut Pemohon Peninjauan Kembali semulaPemohon Banding tidak menyetujui jika Tidak diperhitungkan PajakMasukan yang dapat dikreditkan oleh Pedagang Eceran dengan NormaPenghitungan Penghasilan Neto sebesar 80 % (delapan puluh persen)dikalikan dengan Pajak Keluaran (sesuai Peraturan Menteri KeuanganRepublik Indonesia Nomor 45/PMK.03/2008 tanggal 31 Maret 2008),yaitu dengan perhitungan seharusnya menurut Pemohon PeninjauanKembali semula Pemohon Banding adalah sebagai berikut :Koreksi
    satu) Tahun Pajak.Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapatdisimpulkan bahwa Tahun Pajak merupakan Tahun Buku yangmerupakan bagian dari jangka waktu 1 (satu) tahun pajak,sehingga untuk Tahun Pajak 2008 menurut Pemohon PeninjauanKembali semula Pemohon Banding masih dapat menggunakanNorma Penghitungan Penghasilan Neto sebesar 80 % (delapanpuluh persen) dikalikan dengan Pajak Keluaran berdasarkanPeraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor45/PMK.03/2008 tanggal 31 Maret 2008, dengan perhitungan
    Putusan Nomor 821/B/PK/PJK/201 710.dengan Pajak Keluaran sehingga dapat memberikan putusan yangsesuai dengan ketentuan dan berkeadilan;Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali semula PemohonBanding berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor45/PMK.03/2008, maka perhitungan Pajak yang terutang adalahsebagai berikut :Pajak Keluaran Rp. 1.104.214.400.X 10% =Rp. 110.421.440.Pajak Masukan (80%X10%) = 8% =Rp. 88.337.152.Pajak PPN yang kurang dibayar = 2% =Rp. 22.084.288.D.
Putus : 20-11-0201 — Upload : 21-11-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Plg.
Tanggal 20 Nopember 0201 — JONI SITUMORANG Lawan PT SURYA NUSA SILAMPARI
9136
  • buktibukti P1 sampai dengan P8, dan buktibukti tertulis yang diajukanTergugat berupa bukti T1 dan T2, juga berdasarkan keterangan saksisaksi yangdiajukan pihak Tergugat, didapat fakta hukum bahwa benar Penggugat adalahkaryawan Tergugat dengan jabatan Chief Security berkerja terhitung sejak tanggal 4November 2013 sampai dengan diakhiri hubungan kerjanya 3 September 2016 olehTergugat, dengan Masa kerja 2 tahun lebih akan tetapi kurang dari 3 tahun, sertaupah bulan terakhir yang diterima Penggugat sebagai perhitungan
    kesalahanpekerja/ouruh tetapi pekerja dapat menerima pemutusan hubungan kerja, makapekerja/ouruh berhak mendapat uang pesangon paling sedikit 2 (dua) kali sesuaiketentuan Pasal 22, uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 23 danganti kerugian sesuai ketentuan Pasal 24, kecuali atas persetujuan kedua belah pihakditentukan lain;Halaman 15 dari 19, Putusan Nomor 20/Pat.SusPHI/2017/PN PlgMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 191 Undangundang nomor:13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perhitungan
    besarnya uang pengakhiranhubungan kerja berupa uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 22, uangpenghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 23 dan ganti kerugian sesuaiketentuan Pasal 24 sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga KerjaRepublik Indonesia nomor: KEP150 tahun 2000 tersebut diatas telah dinyatakan tidakberlaku lagi karena telah diatur dalam ketentuan pasal 156 ayat (2),ayat (3) dan ayat(4) Undangundang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Menimbang, bahwa perhitungan uang
    Penggugat belummenerima uang pengakhiran hubungan kerja berserta hakhak lainnya, sertapengakhiran hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat terhadapPenggugat tersebut adalah merupakan pengakhiran hubungan kerja (PHK) tanpaadanya kesalahan dari Penggugat, oleh karena itu Majelis hakim berpendapat untukmengabulkan tuntutan Penggugat pada angka (3) dalam pokok perkara berupa uangpengakhiran hubungan kerja (uang PHK) berserta hakhak lainnya yang seharusnyaditerima Penggugat dari Tergugat, dengan perhitungan
    uang pengakhiran hubungankerja (uang PHK) yang seharusnya diterima oleh Penggugat dari Tergugat tersebutdengan perhitungan 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2),ayat (3) dan ayat (4)Undangundang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan perincianahsebagai berikut: Masa kerja 2 tahun lebih akan tetapi kurang dari 3 tahun Upah Rp. 3.069.000Uang Pesangon2 x 3x Rp. 3.069.000, = Rp. 18.414.000,Uang Pengganti hak Rp. 18.414.000, x 15% = Rp. 2.762.100, +TOTAL = Rp. 21.176.100,Halaman 16 dari
Register : 30-08-2010 — Putus : 02-12-2010 — Upload : 09-02-2012
Putusan PA TRENGGALEK Nomor 1013/Pdt.G/2010/PA.TL
Tanggal 2 Desember 2010 — PENGGUGAT dan TERGUGAT
126
  • Bahwa mengenai perhitungan pemberian nafkahyang menimbulkan pertengkaran itu tidak benar,karena perhitungan pemberian nafkah tersebutmerupakan kesepakatan bersama (suami istri)yaitu) saya sebagai kepala keluarga diberikewaiban oleh istri antara lain;a. Membayar honor pembantu rumah tangga tiap bulansebesar Rp. 250.000, b. Membayar rekening listrik tiap bulan sebesar Rp.100.000, c. Membeli susu untuk anak minimal 3 dos 900 grm,tiap dos seharga Rp. 75.000, x 3 = Rp. 225.000,d.
    Perhitungan nafkah itu benar dalam arti telahdisepakati antara Penggugat dan Tergugatsehingga tidak menimbulkan masalah;Tergugat sebagai kepala keluarga sebenarnya memikulsemua beban keluarga itu benar apabila istri(Penggugat) dapat melaksanakan kewajiban sebagai istriterhadap suami.
    bersikapperhitungan dalam memberikan nafkah, dan karena adanyapertengkaran terus menerus tersebut maka sejak bulanJanuari 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dananak anaknya;Menimbang, bahwa dalil dalil Penggugat bahwaTergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak anaknyatelah diakui oleh Tergugat dalam jawaban dan dupliknya,tetapi mengenai adanya cekcok dan pertengkaran Tergugat2mmembantahnya karena selama 2 tahun terakhir tidak adakomunikasi antara Penggugat dan Tergugat, tentangTergugat yang bersikap perhitungan
    Penggugatdan Tergugat serta bukti bukti di persidangan makaMajelis telah memperoleh fakta mengenai rumah tanggaPenggugat dan Tergugat sebagai berikut; Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sahyang menikah pada tanggal 15 Juli 1993, dan telahmemiliki tiga orang anak; Bahwa selama tiga tahun terakhir dalam rumah tanggaPenggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terusmenerus karena perbedaaan pendapat dalampengelolaan keuangan rumah tangga, dimana Penggugat24menganggap Tergugat bersikap perhitungan
Register : 30-07-2020 — Putus : 25-01-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 99/Pdt.G/2020/PN Smr
Tanggal 25 Januari 2021 — Penggugat:
USP SWAMITRA KOPPAS BERKAT
Tergugat:
TUBAGUS NOR MOHAMMAD AL HADIS
5420
  • (sembilan puluh juta enam ratus enam puluh empat ribu sembilan ratustiga puluh delapan koma lima puluh enam rupiah); Bahwa atas hal tesebut, TERGUGAT telah mengalah denganmenyampaikan kepada PENGGUGAT agar TERGUGAT diberikesempatan untuk membayar sisa kreditnya saja sebesar Rp.91.110.470, (Sembilan puluh satu juta seratus sepuluh ribu empat ratustujuh puluh rupiah) sesuai dengan perhitungan yang tidak jelas dariPENGGUGAT, namun TERGUGAT mampu membayarnya 2 (dua) kali,namun PENGGUGAT menolaknya, dan
    Rp.90.664.938,56, sehingga perhitungan PENGGUGAT yang tertuangdala dalil Gugatannya pada angka 7 tersebut tidak berdasar hukum dan terkesan sebagai bentuk pemerasan. Bahwa atas perhitungan tersebut yang tidak berdasar hukum danmengadangada merupakan perbuatan yang tidak manusiawi sehinggaperhitungan tersebut haruslah di tolak.7.
    lain serupa itu tidak diperlukan lagi;Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 1238 BW, debitur dinyatakanlalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkankekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debiturharus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.Bahwa dengan demikian sampai dengan tanggal 28082016 berakhirdan Tergugat belum melunasi hutangnya, maka Tergugat telah dianggap lalaidengan lewatnya waktu yang ditentukan;Bahwa dari perhitungan
    pembayaran kewajiban bunga dan atau angsuranpokok atau apabila dalam batas waktu berlakunya kredit ini belummelunasi secara seksama dan sepatutnya seluruh jumlah kredit berikutbunga dan bi.ayabiaya lain yang timbul berdasarkan perjanjian ini, maka USPSWAMITRA KOPPAS BERKAT herhak memperhitungkan denda (PenaltyOverdue) terhadap PEMINJAM sebesar 5% (lima persen) setiap bulan dariseluruh kewajiban PEMINJAM kepada USP SWAMITRA KOPPAS BERKATyang tertunda dan terhitung secara harian;Menimbang, dengan demikian perhitungan
Register : 02-05-2014 — Putus : 11-08-2014 — Upload : 30-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 274 B/PK/PJK/2014
Tanggal 11 Agustus 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PACIFIC GRANITAMA;
2710 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.46942/PP/M.1/16/2013 tanggal 2 September 2013 yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulusebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:Perhitungan PPN Barang dan Jasa Pemanfaatan JKP dari LuarDaerah Pabean Menurut Keputusan Keberatan (Terbanding);Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor KEP577/WPJ.02/2012 tanggal19 Juni 2012, Terbanding menolak seluruh permohonan keberatan PemohonBanding, dengan perhitungan
    Putusan Nomor 274/B/PK/PJK/2014dibatalkan, sehingga PPN yang masih harus dibayar menjadi sebesarRp0,00 dengan perhitungan sebagai berikut: No Pokok Sengketa Menurutkoreksi yang Pemohondibanding BandingKeputusanKeberatan1. DPP PPN Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah 3.885.331.514 3.885.331.514 02. Pabean 388.533.151 03. PPN Kurang (Lebih) Bayar4.
    Jumlah perhitungan PPN Kurang (lebih) Bayar Rp 0,00 d. Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak Rp 0,00berikutnya e. PPN yang kurang (lebih) dibayar Rp 0,00f. Sanksi administrasi Rp 0,00g.
    Dalam pembukuan Termohon Peninjauan Kembali (SemulaPemohon Banding) biaya pengangkutan juga dimasukkandalam perhitungan Laporan Laba Rugi, sehingga telahterpenuhi bukti bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) merupakan pihak yang memiliki beban/tanggung jawab untuk menanggung biaya pengangkutan;6.4.
    Putusan Nomor 274/B/PK/PJK/2014Sedangkan pada putusan a quo pada halaman 7, Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) menyatakan sebagai berikut:Bahwa perhitungan menurut Pemohon Banding didasarkan pada halhalsebagai berikut:2345.
Register : 17-10-2019 — Putus : 18-11-2019 — Upload : 18-11-2019
Putusan PT PADANG Nomor 178/PDT/2019/PT PDG
Tanggal 18 Nopember 2019 — Pembanding/Tergugat II : H. DESRA, SH
Terbanding/Penggugat : UNTUNG SUCIPTO
Turut Terbanding/Tergugat I : AFRIZAL
8427
  • Bahwa semenjak tanggal 8 Desember 2011 sampai dengan tanggal 22Agustus 2014, keseluruhan Utang pokok Tergugat I, kepada Penggugatadalah sebanyak Rp457.300.000.00 (empat ratus lima puluh tujuh juta tigaratus ribu rupiah), serta pinjaman emas sebanyak 35 (tiga puluh lima) mas 24karat; Dan ditambah dengan keuntungan bagi hasil sebagai mana yang telahdiperjanjikan dengan perhitungan sebagai berikut :7.1.
    Dengan perhitungan sebagai berikut;> Pinjaman uang kontan sebanyak ....... Rp457.300.000,00> Keuntungan bagi hasil sebanyak ....... Rp138.000.000,00> Dikurangi angsuran utang sebanyak ..Rp61.350.000,00> Pinjaman Para Tergugat berupa emas sebanyak 35 (tiga puluh lima) mas24 karat;Bahwa pada Mei 2016, semestinya Penggugat telan menerima kembalikeseluruhan uang Penggugat dari Tergugat I.
    Rp138.000.000,00Dengan perhitungan :e Keuntungan bagi hasil atas pinjaman, berupa uang kontan sebanyakRp107.300.000,00 ditambah emas sebanyak 35 Mas pada tanggal 8Desember 2011, setiap bulanya adalah sebanyak Rp 3.750.000,00 (tigajuta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); Semenjak tanggal 8 Januari 2012sampai 8 April 2012 selama 4 bulan x 3.750.000,00 = Rp15.000.000,00(Lima belas juta Rupiah);e Keuntungan bagi hasil atas pinjaman, berupa uang kontan sebanyakRp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) Mas
    Menghukum Tergugat II untuk membayar kerugian kepada Penggugat berupabunga uang sebanyak 1 % setiap bulanya yang dihitung semenjak bulan Mei2017, sampai gugatan ini didaftarkan adalah sebanyak Rp.90.771.500,(Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah),dengan perhitungan sebagai berikut; 1% x Rp533.950.000,00 =Rp5.339.500,00 x 17 bulan.6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;7.
    Rp138.000.000,00Dengan perhitungan :e Keuntungan bagi hasil atas pinjaman, berupa uang kontan sebanyakRp107.300.000,00 ditambah emas sebanyak 35 Mas pada tanggal 8Desember 2011, setiap bulanya adalah sebanyak Rp3.750.000,00 (tigajuta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); Semenjak tanggal 8 Januari 2012sampai 8 April 2012 selama 4 bulan x 3.750.000,00 = Rp15.000.000,00(Lima belas juta Rupiah);e Keuntungan bagi hasil atas pinjaman, berupa uang kontan sebanyakRp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) Mas
Register : 31-05-2012 — Putus : 30-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.43013/PP/M.VII/19/2013
Tanggal 30 Januari 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
11022
  • dimaksud adalah penetapan berdasarkan Pasal16 ayat (2) UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telahdiubah dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2006 yang ketentuanpelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untukperhitungan Bea Masuk;bahwa Pasal 15 ayat (1) Undangundang Nomor 10 Tahun 1995 dengan tentangKepabeanan yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2006menyatakan: Nilai pabean untuk perhitungan
    yangobjektif dan terukur untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai nilai pabean;bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP1770/KPU.01/2012 tanggal 02 April 2012 diketahui alasan yang digunakan KantorPelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok bahwa Metode atau nilaitransaksi tidak dapat digunakan sebagai nilai pabean adalah memakai kriteria Pasal8 butir d Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan
    Masuk tersebut, yaituPejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan bukti nyata atau data yangobjektif dan terukur untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai nilai pabean;bahwa Keputusan Menteri Keuangan yang bersangkutan adalah pelaksanaan dariPasal 16 ayat (2) Undangundang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yangtelah diubah dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2006;bahwa Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan
    barang One Lot of GlasswareCake plate 12 yang diberitahukan dalam PIB Nomor 048990 tanggal 06 Februari2012 diusulkan ditetapbkan dengan metode pengulangan (Fallback) menggunakanMetode Deduksi yang diterapkan secara fleksibel, dengan harga satuan sebesarUSD 52.56/Dzn, sehingga nilai pabean menjadi CIF USD 5,982.90;bahwa Terbanding menetapkan Nilai Pabean berdasarkan Metode VI fleksibel IVatau Metode Deduksi;bahwa dengan diserahkan Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean (LPPNP),harga pasar dan perhitungan
Register : 04-12-2019 — Putus : 07-01-2020 — Upload : 08-01-2020
Putusan PA CIKARANG Nomor 3229/Pdt.G/2019/PA.Ckr
Tanggal 7 Januari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
136
  • keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugatberjalan rukun dan harmonis sebagaimana rumah tangga yang baik, tetapisejak bulan Agustus tahun 2016 terjadi perselisinan dan pertengkaran yangdisebabkan karena:1) Tergugat sering bermain judi (kartu) bahkan Tergugat sampaimenghabiskan uang dan menjual barang milik pribadi Penggugat sepertiemas;2) Tergugat tidak terbuka dalam hal penghasilan kepada Penggugat;3) Tergugat memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dengan carasemaunya Saja dan selalu perhitungan
    milihberdomisili di wilayah hukum Kabupaten Bekasi sebagai suami dari Tergugatyang menikah pada tanggal 23 Mei 2016, namun sejak bulan Agustus 2016Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarandisebabkan Tergugat sering bermain judi (kartu) bahkan Tergugat sampaimenghabiskan uang dan menjual barang milik pribadi Penggugat seperti emas,Tergugat tidak terbuka dalam hal penghasilan kepada Penggugat, Tergugatmemberikan nafkah lahir kepada Penggugat dengan cara semaunya Saja danselalu perhitungan
    serta berkesesuaian satu dengan yang lainnya denganmenerangkan halhal yang dilihat dan didengar langsung bahwa awalnyamereka berdua rukun dan harmonis akan tetapi, sejak bulan Agustus 2016sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat sering bermain judi (kartu) bahkanTergugat Sampai menghabiskan uang dan menjual barang milik pribadiPenggugat seperti emas, Tergugat tidak terbuka dalam hal penghasilan kepadaPenggugat, Tergugat memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dengan carasemaunya saja dan selalu perhitungan
    Bahwa sejak bulan Agustus 2016 sudah tidak harmonis disebabkanTergugat sering bermain judi (kartu) bahkan Tergugat sampai menghabiskanuang dan menjual barang milik pribadi Penggugat seperti emas, Tergugattidak terbuka dalam hal penghasilan kepada Penggugat, Tergugatmemberikan nafkah lahir kepada Penggugat dengan cara semaunya sajadan selalu perhitungan dalam keuangan;. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini sudah pisah rumah 1(satu) tahun lamanya;.
Register : 24-04-2019 — Putus : 14-05-2019 — Upload : 14-05-2019
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 1172/Pdt.G/2019/PA.TA
Tanggal 14 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
80
  • Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalanharmonis, namun sejak bulan Nopemebr 2010 rumah tangga Penggugatdengan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisinan dan pertengkaranyang disebabkan Tergugat selalu perhitungan dengan masalah uang,Tergugat selalu mengungkit uang yang sudah diberikan pada Penggugatdan Tergugat selalu tidak percaya dengan dengan pengeluaran yangdigunakan Tergugat;6.
    dengan Penggugat karena saksi adalahkeponakan Penggugat dan saksi tahu mereka adalah suami isterisah yang menikah sekitar Juni 2010 ; Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka tinggal di rumahorang tua Penggugat kurang lebih 8 tahun lebih dan telah dikaruniaiseorang anak perempuan bernama ..., umur 8 tahun ; Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugatberjalan harmonis, namun sejak bulan Nopember 2010 rumahtangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang disebabkanTergugat selalu perhitungan
    tahu mereka adalah suami isteri sahyang menikah sekitar Juni 2010 ; Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka tinggal di rumahorang tua Penggugat kurang lebih 8 tahun lebih dan telah dikaruniaiseorang anak perempuan bernama ..., umur 8 tahun ; Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugatberjalan harmonis, namun sejak bulan Nopember 2010 rumahPutusan Cerai Gugat, nomor: 1172/Pdt.G/2019/PA.TA Halaman 4 dari 15tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang disebabkanTergugat selalu perhitungan
    Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalanharmonis, namun sejak Nopember 2010 rumah tangga Penggugat denganTergugat mulai goyah sering terjadi perselisinan dan pertengkaran yangdisebabkan Tergugat masalah ekonomi selalu perhitungan dengan uangdan Tergugat selalu menungkit pemberian uang kepada Penggugat ;4. Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya telah terjadiperselisihan dan pertengkaran yang teruS menerus yang sulit untukdirukunkan;5.
Putus : 09-08-2011 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 210/B/PK/PJK/2011
Tanggal 9 Agustus 2011 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK,vs PT. KALTIM METHANOL INDUSTRI,
2320 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tahun 2007;Bahwa keuntungan yang diperoleh pada bulan Januari 2008 sampai denganbulan September 2008 sebesar US$ 44.257.144,00 jika dibandingkandengan keuntungan pada bulan Januari 2007 sampai dengan September2007 sebesar US$ 50.469.729,00 terjadi penurunan US$ 6.212.585,00;Bahwa dengan terjadinya perubahan keadaan usaha yaitu penurunankeuntungan, Penggugat mengajukan permohonan penguranganpembayaran PPh Pasal 25 Tahun 2008 melalui Surat Nomor: 140/DirFinKMI/X/08 tanggal 14 Oktober 2008, dengan perhitungan
    Permohonan Pengurangan PPh Pasal 25 tersebut mengacu padaPasal 7 ayat 1 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP537/PJ/2000tanggal 29 Desember 2000 tentang Penghitungan Besarnya Angsuran PajakDalam Tahun Berjalan yang menyatakan: "Apabila sesudah 3 (tiga) bulanatau lebih berjalannya suatu Tahun Pajak, wajib pajak dapat menunjukkanbahwa Pajak Penghasilan yang akan terutang untuk Tahun pajak tersebutkurang dari 75 % (tujuh puluh lima persen) dari Pajak Penghasilan yangterutang yang menjadi dasar perhitungan
    No. 210/B/PK/PJK/2011Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP537/PJ/2000 tanggal 29Desember 2000;Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 25 ayat (6) UndangUndang PajakPenghasilan menyatakan, "Pada dasarnya besarnya pembayaran angsuranpajak oleh Wajib Pajak sendiri dalam Tahun berjalan sedapat mungkindiupayakan mendekati jumlah pajak yang akan terutang pada akhir Tahun ;Bahwa sedangkan menurut perhitungan sampai dengan bulan September2008 Sudah terjadi lebih bayar sebesar USD 3.079.594,00 sehinggaPenggugat
    Penggugat sampaikan bahwamenurut perhitungan akhir PPh Badan Tahun 2008 menunjukan lebih bayarsebesar U$$ 2.353.580,50 sebagaimana tercantum pada SPT Tahunan PPhBadan Tahun 2008 yang sudah disampaikan pada tanggal 17 Maret 2009;Rincian sebagai berikut:Penghasilan netto Fiskal US$ 46.167.822,64PPh Terutang US$ 13.848.764,92Sudah dibayar US$ 16.197.762,80Kredit Pajak US 4.582.62Lebih Bayar US$ 2.353.580,50Bahwa Penggugat mohon agar menjadi bahan pertimbangan Bapak halhalsebagai berikut:Bahwa Penggugat
Register : 26-03-2012 — Putus : 06-05-2014 — Upload : 22-06-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.52310/PP/M.IA/15/2014
Tanggal 6 Mei 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
14658
  • dalam berkas banding dan buktibukti yang diajukan serta penjelasandari Pemohon Banding dan Terbanding, Terbanding melakukan koreksi atas posHarga Pokok Penjualan sebesar Rp. 9.239.486.205,00 terdiri dari:Koreksi Pembelian bahan/barang dagangan sebesar Rp7.790.816.134,00Koreksi Persediaan Awal sebesar (Rp1.517.181.608,00)Koreksi Persediaan Akhir sebesar Rp2.965.851.679,00Koreksi Pembelian bahan/barang dagangan sebesar Rp7.790.816.134,00bahwa Koreksi ini diperoleh Terbanding dikarena terdapat hasil perhitungan
    Dengandemikian Majelis berpendapat bahwa koreksi Terbanding atas Pembelian bahan/barang dagangan Th 2008 sebesar Rp 7.790.816.134, tidak dapat dipertahankan;Koreksi Persediaan Awal sebesar (Rp1.517.181.608,00)bahwa koreksi ini diperoleh Terbanding dikarena terdapat hasil perhitungan yangberbeda untuk angka Persediaan Awal antara Terbanding dan Pemohon Bandingyaitu:Persediaan Awal menurut Pemohon Banding sebesarRp 16.843.801.553,Persediaan Awal menurut Terbanding sebesar Rp 18.360.983.161.Sehingga
    Dalam laporan audit terbukti bahwa persediaanawal adalah sebesar Rp18.360.983.1 61 ,00;bahwa berdasarkan argumentasi pada Koreksi Pembelian bahan/barang daganganpada ad a aquo, Majelis berpendapat bahwa Persediaan Awal menurut PemohonBanding telah benar sehingga Koreksi Terbanding atas Persediaan Awal sebesar(Rp1.517.181.608,00) tidak dapat dipertahankan;Koreksi Persediaan Akhir sebesar Rp2.965.851.679,00bahwa koreksi ini diperoleh Terbanding dikarena terdapat hasil perhitungan yangberbeda untuk
    44.857.172.706,00: Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuanperundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yangberkaitan dengan perkara ini;: Menyatakan Mengabulkan Sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak nomor : KEP3262/WPJ.07/2011 tanggal 27Desember 2011, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor: 00083/206/08/052/10 tanggal 6Oktober 2010 atas nama: XXX, sehingga perhitungan
Putus : 09-12-2013 — Upload : 24-09-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1856 K/PID.SUS/2013
Tanggal 9 Desember 2013 — MARGONO
9870 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sehingga antara jumlah honor menurut perhitungan berdasarkanPeraturan Menteri Keuangan dengan realisasi pembayaran terdapat selisihsebesar Rp.6.661.250, (enam juta enam ratus enam puluh satu ribu dua ratuslima puluh rupiah) dengan uraian sebagai berikut : Rp 41.700.000, Hal. 47 dari 150 hal. Put.
    Pengenaantarif honor tersebut disamakan dengan tarif uang harian Perjalanan Dinasdengan dipotong pajak tetapi tidak didukung dengan bukti PerjalananDinas ;Jumlah honor yang seharusnya dibayarkan berdasarkan perhitungan yangmengacu pada Peraturan Menteri Keuangan adalah sebesar Rp.4.590.000, (empat juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).
    Uang Lembur dan Uangmakan bulan Mei 2007 tanggal 31052007, Foto Copy DaftarPerhitungan Uang Lembur dan Uang makan bulan Juni 2007 tanggal29062007, Foto Copy Daftar Perhitungan Uang Lembur dan Uangmakan bulan Juli tanggal 31072007, Surat Perintah Pencairan Danatanggal 17122007 No. 614135H/030/118, SPM tanggal 11122007No. 00184BPMR, Fotocopy Daftar Perhitungan Uang Lembur danUang Makan bulan Agustus tanggal 11122007, Fotocopy DaftarPerhitungan Uang Lembur dan Uang Makan bulan November tanggal11122007
    No. 1856 K/Pid.Sus/2013142kegiatan uji coba media audio/radio Penunjang pendidikan tahun 2007tanggal 29 s.d. 31 Juli 2007 sebesar Rp. 637.500, (20 lembar);39 Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 24092007 Nomor 035109H /030 / 118, Surat Perintah Membayar tanggal 14092007 Nomor00122BPMR, Foto Copy Daftar Perhitungan Uang Lembur dan Uangmakan bulan Mei 2007 tanggal 31052007, Foto Copy DaftarPerhitungan Uang Lembur dan Uang makan bulan Juni 2007 tanggal29062007, Foto Copy Daftar Perhitungan Uang Lembur
Putus : 05-05-2017 — Upload : 19-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 448 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 5 Mei 2017 — MARYANI, S.T.
9759 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Saat itu disampaikan penyebabpenyebab terjadinya kerusakan struktur tersebut, yang pada intinyaadalah pada kesalahan perhitungan perencanaan dimana desainyang direncanakan tidak memenuhi syarat stabilitas geser dan dayadukung. Perbedaan perhitungan tim ahli dan perhitungan konsultanperencana disebabkan karena analisis pembebanan yang diterapkanoleh konsultan perencana tidak tepat yaitu tidak memasukkan beratHal. 81 dari 136 hal. Put.
    Setidaknya harus ada Ahli QuantitySurveyor, Ahli Geoteknik, Ahli Hidroteknik, Ahli Struktur, dan AhliTopografi ;Bahwa benar secara umum, perbedaan hasil perhitungan stabilitaspada laporan kami dengan hasil perhitungan pada dokumen desainHal. 84 dari 136 hal. Put.
    Safety Factor nilainya 349 per m2 (tidak ada satuannya),perhitungan tersebut juga keliru;4.
    asli (tidak ada tanah timbunan)dengan konstruksi pasangan batu kali, sedangkan dalam DED yangdibuat oleh CV Peta Connas Consultant dinding penahannya tegaklurus, diatasnya dinding ada gabion (bronjong) sama pasangan batukali yang posisinya berada diatas tanah timbunan ;Bahwa benar yang dimaksud dengan gambar dan perhitungan yangSaksi buat, dan perbedaan gambar perhitungan yang dibuat olehKonsultan Perencanaan CV Peta Connas Consultant adalah:1.
    ,MT., Dosen dari Universitas Merdeka Madiun, padahalaman 176 dalam Laporan Final yang dibuat oleh Perencanaan CVPeta Connas Consultant terdapat perhitungan pemasangantiangpancang, narnun perhitungan tersebut diabaikan oleh TerdakwaMARYANI, S.T., perlu diketahui juga oleh Majelis Hakim bahwa hasilsondir yang dibuat dalam Laporan Final CV Peta Connas Consultantmemakai stempel Universitas Merdeka Madiun bukan stempel dan CVPeta Connas Consultant milik Terdakwa, padahal Terdakwa memintakepada saksi Rosyid
Putus : 14-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1542/B/PK/PJK/2016
Tanggal 14 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. KALTIM PARNA INDUSTRI
100436 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 1542/B/PK/PJK/2016Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya KEP859/WPJ07/2010 ("KEP859") pada tanggal 3 September 2010 yang diterima oleh Pemohon Bandingpada tanggal yang sama, dengan ini Pemohon Banding mengajukanpermohonan Banding dan disampaikan sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) dariUndangUndang ("UU") Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubahterakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan dan Pasal 35 dan 36 dari UU Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak;PERHITUNGAN
    : Penyesuaian perbedaan fungsi (peranan) sebesarUS$ 6,120,000 yang mengakomodir biaya marketingyang dilakukan MC (Induk) seharusnya dihitungdengan proporsi dan dasar perhitungan yang lebihjelas.
    Penyesuaian untuk beban pembiayaan (financingcost) sebesar US$ 3,432,764 yang merupakankeuntungan finansial KP dengan membayar bungadengan tingkat bunga di bawah nilai wajar tidakrelevan dengan penyesuaian harga serta tidakmemiliki dasar perhitungan yang jelas.
    Penyesuaian ini lebih memilikidasar dan akurasi perhitungan yang jelas dan dapatdipertanggungjawabkan;Selanjutnya, atas perhitungan kewajaran harga jual denganmetode TNMM yang dijadikan bahan pertimbangan MajelisHakim dalam memutus sengketa a quo, pendapat dankeberatan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)adalah sebagai berikut: Sesuai dengan hierarki pemilihan metode Transfer Pricingyang diatur dalam SE04/PJ.7/1993 tanggal 9 Maret 1993,maka Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding
    Putusan Nomor 1542/B/PK/PJK/2016Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding berpendapatbahwa dalam memeriksa sengketa a quo, seharusnya MajelisHakim lebih menekankan pada validitas angkaangka penyesuaianyang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding).Berdasarkan uraian poinpoin di atas, faktanya terbukti bahwapenyesuaian perhitungan harga yang dilakukan TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) tidak memilikidasar perhitungan yang kuat dan tidak dapatdipertanggungjawabkan
Register : 18-05-2021 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PT SURABAYA Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY
Tanggal 3 Juni 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : MARINDA PRAHANDI F,SH.,MH.
Terbanding/Terdakwa : DANANG PUJI ASMORO BIN SABAR HADI
10077
  • Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
  • Menetapkan barang bukti berupa:
    1. Hasil Pemeriksaan Investigasi penyimpangan pengelolaan APBDES Desa Trucuk Kec Trucuk TA 2018 Nomor:700/297/412.100/2020, tanggal 29 April 2020;
    2. Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Penyalahgunaan APBDES Desa Trucuk Kec Trucuk Kab Bojonegoro TA 2018 s.d TA 2019 Nomor :x.700/829/412.100/2020, tanggal 30 September 2020;
    3. Hasil Perhitungan
  • Fisik Pembangunan di Pemerintahan Desa Trucuk TA 2018 s/d 2019 dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kab Bojonegoro Nomor : 640/3463/412.205/2020, tanggal 07 September 2020;
  • Hasil Perhitungan Fisik Pembangunan di Pemerintahan Desa Trucuk TA 2018 s/d 2019 dari Dinas PU Bina Marga Kab Bojonegoro Nomor : 700/2607/412.203/2020, tanggal 09 September 2020;
  • Tetap terlampir dalam berkas perkara

    1. 1 (satu) bendel
      Penyertaan 11,755,800.00 11,755,800.00 Halaman 13 dari 65 halaman, Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK /2021/PT SBY Modal BUMDesPengelolaan Keuangan Desa Tahun 2019Bidang Pelaksanaan Pembangunan NoKegiatanRealisasi (Rp)Perhitungan(Rp)Selisih (Rp) DukunganPenyelenggaraPAUD berupaPembelianAyunan10,000,000.0010,000,000.00 PembangunanJalan PavingJalanLingkunganRT 1588,655,665.1418,896,520.0071,759,145.14 KelanjutanPembangunanJalanLingkunganRT 1530,594,665.1416,896,520.0071,759,145.14 PengerasanJalanLingkunganRT
      07 dan RT0874,999,360.0039,943,404.7025,055,953.30 RehabPoros Desa Rt03 sd RT 18Jalan144,731,097.4038,905,885.0975,825,214.31 Rehab = JalanPaving GangTambanganPengkol24,998, 700.0018,363,798.726,634,901.28 Jumlah 343,979,392.54 129,077,453.91 214,901,938.63 Halaman 14 dari 65 halaman, Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK /2021/PT SBY Bidang Pembinaan Kemasyarakatan No Kegiatan Realisasi (Rp) Perhitungan Selisih (Rp)(Rp)1.
      Fisik Pembangunan di Pemerintahan Desa Trucuk TA2018 s/d 2019 dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman DanCipta Karya Kab Bojonegoro Nomor : 640/3463/412.205/2020,tanggal 07 September 2020Hasil Perhitungan Fisik Pembangunan di Pemerintahan Desa Trucuk TA2018 s/d 2019 dari Dinas PU Bina Marga Kab Bojonegoro Nomor :700/2607/412.203/2020, tanggal 09 September 2020Tetap terlampir dalam berkas perkara1 (Satu) bendel Buku Kas Umum Desa Trucuk Kec Trucuk Kab BojonegoroTA 2018.. 1 (Satu) bendel Buku Bank
      Fisik Pembangunan di Pemerintahan Desa TrucukTA 2018 s/d 2019 dari Dinas Perumahan, KawasanPermukiman Dan Cipta Karya Kab Bojonegoro Nomor640/3463/412.205/2020, tanggal 07 September 2020;Hasil Perhitungan Fisik Pembangunan di Pemerintahan Desa TrucukTA 2018 s/d 2019 dari Dinas PU Bina Marga Kab BojonegoroNomor : 700/2607/412.203/2020, tanggal 09 September 2020;Tetap terlampir dalam berkas perkara1 (satu) bendel Buku Kas Umum Desa Trucuk Kec Trucuk KabBojonegoro TA 2018.. 1 (satu) bendel Buku Bank
Putus : 13-05-2013 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 648 B/PK/PJK/2012
Tanggal 13 Mei 2013 — DIRJEN PAJAK vs. PT. KIMBERLY-CLARK INDONESIA
2918 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jenderal Sudirman No. 28, Jakarta, sehingga perhitungan PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 menjadisebagai berikut:Penyerahan Kena Pajaka. Ekspor Rp. 1.186.166.575,00b. Penyerahan yang PPNnya ditunda,ditangguhkan, ditanggung Pemerintah dll Rp. 1.180.209.101,00c. Penyerahan yang PPNnya harus Dipungut (tarif 10%) Rp. 305.670.636.037,00d. Pemakaian Sendiri/oemberian CumaCuma Rp. 2.658.966.550,00e.
    yangdisertai dengan dokumen/bukti dan bukubuku pendukung baik dalambentuk hard copy maupun soft copy sesuai surat permintaan dari unitkantor Direktorat Jenderal Pajak yang menyelesaikan keberatan.(6) Dalam hal Wajib Pajak tidak memberikan penjelasan dan ataupembuktian tentang dasar perhitungan yang disertai dengandokumen/bukti dan bukubuku pendukung baik dalam bentuk hard copymaupun soft copy sesuai surat permintaan maka keberatan akandiproses berdasarkan data yang ada.Bahwa berdasarkan peraturan
    Koreksi Peredaran Usaha pada PPhBadan dilakukan dengan perhitungan karena terdapat selisihpemakaian material sebesar Rp70.739.687.545,00 yangdisebabkan karena :Retur Pembelian (adjustment purchase) Rp. 57.714.330.638,00Inventory Adjustment Rp. 9.297.687.545,00Lainlain Rp. 3.727.669.362.00Rp. 70.739.687.545,00Bahwa berdasarkan tanggapan yang disampaikan olehTermohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)bahwa data purchase material yang disampaikan sebelumclosing conference adalah data pembelian
    (vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.23440/PP/M.I/16/2010 tanggal 3 Mei 2010, Halaman 17 Alinea ke1 s.d.6).Bahwa menurut perhitungan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) nilai penjualan lokal di PPh Badanadalah sebesar Rp312.771.852.822,00 sedangkan penjualanlokal yang dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) pada SPT Tahunan PPh Badan tahun2006 adalah sebesar Rp308.463.039.806,00 sehinggaterdapat koreksi penjualan lokal di PPh Badansebesar Rp4.308.813.016,00
    (Rp312.771.852.822,00 Rp308.463.039.806,00), dan berdasarkan koreksi tersebut,Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)melakukan koreksi penjualan lokal dengan tarif 10% di PPNMasa Januari Desember 2006 dengan perhitungan sebagaiberikut:Halaman 26 dari 46 halaman.
Putus : 12-05-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 497 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 12 Mei 2014 — : Ir. H. SYAFRINAL HEDY, MM. bin (alm) H. SYAMSANI
4019 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perhitungan harga dimaksud diambil dariunsur biaya dalam DPA SKDP yang terkait langsung dengan operasional fisikdilapangan, untuk masingmasing sub kegiatan, sebagai berikut :1. Harga Satuan/Cost Pekerjaan Pembuatan Tanggul (P2TA Sharing) volume323.000 meter lari (m1) : No. Unsur Biaya dalam DPA Rupiah (Rp)1. Unsur biaya yang tidak terkait langsungdengan operasional 38.404.050,00 2.
    Di manasesuai laporan perkembangan fisik pekerjaan yang dibuat oleh Kasmuti,lalu Kasmuri membuat perhitungan pembayaran kepada mitra kerja danoperator lapangan serta menyerahkan perhitungan kepada Hendri untukmeminta persetujuan pembayaran.
    Atas perhitungan Kasmuri tersebut laluHendri selaku PPTK membuat nota perhitungan pembayaran kepada mitrakerja dan diserahkan kembali pada Kasmuri untuk dilakukan pembayarankepada mitra kerja dan operator lapangan sesuai yang tertera dalam notaperhitungan dari PPTK dengan membuat kuitansi pembayaran kepada mitrakerja;Bahwa pada periode Maret sampai dengan Desember 2008, Kasmurisebagai juru bayar telah melakukan pembayaran dengan menggunakananggaran kegiatan pengendalian kerusakan hutan dan lahan
    Di mana sesuailaporan perkembangan fisik pekerjaan yang dibuat oleh Kasmuri, lalu Kasmurimembuat perhitungan pembayaran kepada mitra kerja dan operator lapanganserta menyerahkan perhitungan kepada Hendri untuk meminta persetujuanpembayaran.
    Atas perhitungan Kasmuri tersebut lalu Hendri selakau PPTKmembuat nota perhitungan pembayaran kepada mitra kerja dan diserahkankembali pada Kasmuri untuk dilakukan pembayaran kepada mitra kerja danoperator lapangan sesuai yang tertera dalam nota perhitungan dari PPTKdengan membuat kuitansi pembayaran kepada mitra kerja;Bahwa pada periode Maret sampai dengan Desember 2008, Kasmuri sebagaijuru bayar telah melakukan pembayaran dengan menggunakan anggarankegiatan pengendalian kerusakan hutan dan lahan
Putus : 03-05-2010 — Upload : 30-09-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 259 K/PID/2010
Tanggal 3 Mei 2010 — JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SITUBONDO ; ARI PUJI RAHAYU
2411 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Put.No.259 K/Pid/2010 Satu lembar rekapan tanggal dan nama peminjam dengan keterangan besaruang pinjaman dengan jaminan BPKB ; Satu bendel Laporan Perhitungan Hasil Usaha tahun 2003 (bulan Januari s/dDesember 2003) ; Satu bendel Laporan Perhitungan Hasil Usaha tahun 2004 (bulan Januari s/dSeptember dan bulan Desember 2004) ; Satu bendel Laporan Perhitungan Hasil Usaha tahun 2005 (bulan Januari s/dDesember 2005) ; Satu bendel Laporan Perhitungan Hasil Usaha tahun 2006 (bulan Januari s/dDesember 2006
    Menetapkan barang bukti berupa : Satu bendel proposal Pembukaan Kantor Cabang Kecamatan Asembagus denganbadan hukum Nomor : 4519/BH/I/1980 tanggal 11 Juli 1991 ; Satu lembar rekapan tanggal dan nama peminjam dengan keterangan besar uangpinjaman dengan jaminan BPKB ; Satu bendel Laporan Perhitungan Hasil Usaha tahun 2003 (bulan Januari s/dDesember 2003) ; Satu bendel Laporan Perhitungan Hasil Usaha tahun 2004 (bulan Januari s/dSeptember dan bulan Desember 2004) ; Satu bendel Laporan Perhitungan Hasil
    Put.No.259 K/Pid/2010 Satu bendel Laporan Perhitungan Hasil Usaha tahun 2006 (bulan Januari s/dDesember 2006) ; Satu bendel Laporan Perhitungan Hasil Usaha tahun 2007 (bulan Januari s/dDesember 2007) ;Agar dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagaibarang bukti dalam perkara Apriyono ;5.
    Menetapkan barang bukti berupa : Satu bendel proposal Pembukaan Kantor Cabang Kecamatan Asembagus denganbadan hukum Nomor : 4519/BH/I/1980 tanggal 11 Juli 1991 ; Satu lembar rekanan tanggal dan nama peminjam dengan keterangan besar uangpinjaman dengan jaminan BPKB ; Satu bendel Laporan Perhitungan Hasil Usaha tahun 2003 (bulan Januari s/dDesember 2003) ; Satu bendel Laporan Perhitungan Hasil Usaha tahun 2004 (bulan Januari s/dSeptember dan bulan Desember 2004) ; Satu bendel Laporan Perhitungan Hasil
    Put.No.259 K/Pid/2010Desember 2003 ) ; Satu. bendel Laporan Perhitungan Hasil Usaha tahun 2004 (bulan Januari s/dSeptember dan bulan Desember 2004 ) ; Satu. bendel Laporan Perhitungan Hasil Usaha tahun 2005 (bulan Januari s/dDesember 2005 ) ;Satu. bendel Laporan Perhitungan Hasil Usaha tahun 2006 (bulan Januari s/dDesember 2006) Satu bendel Laporan Perhitungan Hasil Usaha tahun 2007 (bulan Januari s/dDesember 2007 ) ;Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapatdipergunakan
Register : 03-04-2014 — Putus : 06-08-2014 — Upload : 15-10-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 30/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.PLR
Tanggal 6 Agustus 2014 — ARI ERAINI, SKM binti CHRISTIAN MURNI
4319
  • (lima ratus tiga puluhenam juta seratus tiga puluh empat ribu delapan ratus empat belas rupiah) sesuaiLaporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan TengahNomor : SR449/PW15/11/2013 tanggal 13 Nopember 2013, atau setidaktidaknyasekitar jumlah tersebut ;Perbuatan Terdakwa Ari ErainiiSKM sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 3 jo.
    disetorkan kepada negara ;Bahwa audit dalam rangka perhitungan kerugian negara tersebut ,ada tindaklanjut berupa dana yang sudah dikembalikan sebagaimana dalam Laporan HasilAudit tanggal 13 Nopember 2013 sebesar Rp.199.186.317,00 tapi ahli lupa siapayang sudah mengembalikan dana tersebut karena ahli mendapatkan data tersebutdari Kejari Palangka Raya , begitupun dengan perhitungan bunga ahli tidakmengetahuinya ;Bahwa karena dasar perhitungan audit adalah audit dalam rangka perhitungankerugian negara
    struktur serta gambar dan RAB ditemukan ketidaksesuaianantara analisa struktur beton dengan RAB ;e Bahwa selain itu apa yang digambar oleh Konsultan tersebut ada yang tidaksesuai dengan analisa /perhitungan struktur sebagai berikut :1.
    (limaratus tiga puluh enam juta seratus tiga puluh empat ribu delapan ratus empat belas rupiah)sesuai Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : SR449/PW15/11/2013 tanggal 13 Nopember 2013, dengan perincian sebagai berikut ;1. Perencanaan Rp. 12.000.000. ;2. Pengawasan Rp. 9.750.000, ;3. Pekerjaan Fisik Rp.579.477.000, ;4.
    Tabel perhitungan volume perubahan balok lantai (1 (satu) eksemplar ) ;4. Keputusan Walikota Palangka Raya No.1 Tahun 2010 tanggal 14 Januari 2010tentang penunjukan/pengangkatan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaranserta para pembantu bendahara pada badan/dinas/kantor/unit kerja dan atasanlangsung/kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/ KPA dilingkungan PemkoPalangka Raya TA. 2010 (1 (satu) eksemplar) ;5.