Ditemukan 10704 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perangkat pernagkat peringan peringgan pemangkat peringati pemeringkat
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-01-2009 — Putus : 24-08-2009 — Upload : 23-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 22/PDT.BTH/2009/PN.JKT.PST
Tanggal 24 Agustus 2009 — SRI WINARNI SOEDJONO, Cs >< PT. BANK BUANA INDONESIA tbk. Cabang Wahid Hasyim, Cs
90 — 15
  • No.22/Pdt.Bth/2009/PN.Jkt.Pst30MASYITHO, SH/ TERLAWAN IV SELAKU PPAT DIKOTAMADYA DEPOK ;T.IV13 Fotocopy dari fotocopy SERTIPIKAT HAK MILIK NO.2209/ CINERE, SELUAS 449 M2 TERTANGGAL 2 MEI1995, DIURAIKAN DALAM GAMBAR SITUASINO.2036/1978 TERTANGGAL 28 MARET 1978,TERTULIS ATAS NAMA HASAN DJINGGA/TERLAWAN II;T.IV14 Fotocopy dari fotocopy SERTIFIKAT HAKTANGGUNGAN PERINGKAT PERTAMANO.4096/2006 TERTANGGAL 24 NOVEMBER 2006SEBESAR RP.1.250.000. 000, (SATU MILIAR DUARATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH) JO.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Parpol
Register : 27-02-2015 — Putus : 21-04-2015 — Upload : 01-02-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 88/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst
Tanggal 21 April 2015 — AH. WAKIL KAMAL, S.H., M.H.: Ketua Departemen Advokasi Hak Asasi Manusia (HAM) DPP PPP Periode 2011-2015 >< H. SURYADHARMA ALI, M.Si,Cs
239 — 102
  • Sementara partai politik berada pada peringkat ke4 terkorup;16.Korupsi politik telah memporakporandakan partai politik dan menjaditontonan dan drama politik menjijikkan dipentas politik tanah air yangpada akhirnya akan meruntuhkan negeri ini. Elit partai yang tuna moraltidak layak lagi terlibat dalam percaturan politik tanah air, apalagi menjadipemimpim partai yang membawa panjipanji Islam. Hukuman publik jauhberlipat ganda apabila dilakukan oleh pemimpin yang membawa jargonIslam.
Pengadilan PN MALANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 21-06-2016 — Putus : 05-01-2017 — Upload : 16-03-2017
Putusan PN MALANG Nomor 116/Pdt.G/2016/PN.Mlg.
Tanggal 5 Januari 2017 — Drs. PAULUS ARWALEMBUN
52 — 5
  • Pada halaman 3 APHT Nomor 104 tanggal 28 Desember 2004terdapat tambahankalimat Hak Tanggungan Peringkat Pertamatanpa tanda pengesahan para pihak dan saksi sehingga melanggarPasal 48 ayat 2 UU Nomor : 30 tentang Jabatan Notaris : Perubahanatas akta berupa penambahan, penggantian atau pencoretan dalamakta hanya sah apabila perubahan tersebut diparaf atau diberi tandapengesahan lain oleh penghadap, saksi dan notaris.27.
Pengadilan PN BAJAWA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 22-06-2016 — Putus : 24-08-2017 — Upload : 22-09-2017
Putusan PN BAJAWA Nomor 11/Pdt.G/2016/PN Bjw
Tanggal 24 Agustus 2017 — - FLORIANUS RU REMI, dkk melawan - SILVESTER SURA, dkk
154 — 83
  • LAPE atas nama Tergugat Il tersebut telahdibebani Hak Tanggungan berdasarkan APHT (Akte Pemberian HakTanggungan) Nomor 47/2013 dan telah dibuatkan SHT (Sertifikat HakTanggungan) Nomor.15/2014 Peringkat pada Bank Pembangunan DaerahNusa Tenggara Timur di Kupang;Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang berbunyi sebagaiberikut: Apabila Debitor cidera janji, Pemegang Hak Tanggungan Pertamamempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 19-10-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2344 K/PDT/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk Pusat yang Berkedudukan di Jakarta cq. PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk KANTOR CABANG PEMBANTU UMK PASAR BESAR GRESIK vs BOYKE HERMAWAN, dkk.;
113 — 129 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebagaidasar penerbitan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 310/2012Tanggal 19 November 2012 oleh kantor Pertanahan Kota Surabaya,kesemuanya merupakan akta akta outentik yang tidak pernah adapembatalan maupun syarat kebatalan yang di dalamnya telahterdapat irah irah Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esatelah disepakati janjijanji sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat2 UU Hak Tanggungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada janjibahwa Pemohon kasasi/semula Tergugat sebagai Pemegang HakTanggungan peringkat
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Upload : 27-03-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 82/PDT/2019/PT SMG
PT. REKA ESTI UTAMA lawan Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan Pekerjaan Pelebaran Gerbang Tol Banyumanik pada Jalan Tol Semarang-Solo Tahun 2018 dkk
166 — 92
  • PESERTA DENGAN HARGA PENAWARAN TERENDAHadalah Peserta yang mempunyai urutan peringkat dan seterusnya.Sampul / Amplop :Bahwa Peserta Penawaran setelah melalui proses Evaluasi dandinyatakan lulus pada proses Evaluasi Penawaran Sampul/ Amplop ,maka akan diundang untuk mengikuti proses Pembukaan PenawaranSampul/ Amplop II, dan sebaliknya bila Peserta Penawaran dinyatakantidak lulus pada proses Evaluasi Penawaran Sampul/Amplop , makatidak akan diundang untuk mengikuti proses Pembukaan PenawaranSampul
Pengadilan PA SAROLANGUN Perdata Agama Perceraian
Register : 10-07-2014 — Putus : 22-08-2014 — Upload : 30-12-2014
Putusan PA SAROLANGUN Nomor 92/Pdt.G/2014/PA.Srl
Tanggal 22 Agustus 2014 — PENGGUGAT melawan TERGUGAT
37 — 24
  • dengan Rp. 150.000.000, ( rtlchfcs1 af0ltrchfcsO icf1llang1053langfe 1033langnp1053insrsid6570483charrsid6570483 SeratusLima Puluh Juta Rupiah rtlchfcs1 af0 ltrchfcsO cf1lang1053langfe1033langnp1053insrsid6570483charrsid6570483) kemudian atas dasar hal tersebut Kantor Pertanahan Wonogiri menerbitkan Sertifikat HakTanggungan ( rtlchfcs1 af0 ltrchfcs0 icf1lang1053langfe1033langnp1053insrsid6570483charrsid6570483 SHT rtlchfcs1 af0 ltrchfcsOcf1lang1053langfe1033langnp1053insrsid6570483charrsid6570483 ) peringkat
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 15-08-2019 — Putus : 24-09-2019 — Upload : 21-10-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 442/PDT/2019/PT SMG
Tanggal 24 September 2019 — Pembanding/Penggugat : SANDHI NUGROHO Diwakili Oleh : Muh Tri Anggo, S.H.
Terbanding/Tergugat : VINSENSIUS HENRY,S.H
Terbanding/Turut Tergugat : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KANTOR BPN NASIONAL PUSAT JAKARTA CQ KEPALA KANTOR BPN JAWA TENGAH CQ. KEPALA KANTOR BPN KABUPATEN SUKOHARJO
80 — 56
  • Bank OCBC NISP,Tbk. yangberkedudukan di Jakarta Selatan untuk menjamin yang dikeluarkan olehTurut Tergugat, Peringkat Pertama, sebagai pemegang Hak Tanggunganpelunasan hutang sebesar Rp. 3.262.500.000, (tiga milyar enam puluh duajuta lima ratus ribu rupiah);Bahwa Notaris Ikke Lucky Andari dalam memproses Hak Tanggunganterhadap objek gugatan tersebut telah sesuai dengan prosedur dan telahdilakukan pengecekan di kantor Turut Tergugat yang hasilnya adalah bersihatau tidak bermasalah sehingga Hak Tanggungan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 18-10-2016 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 720 K/Pdt.Sus-BPSK/2016
Tanggal 18 Oktober 2016 — SOBAR NASUTION VS PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk CABANG KOTA PINANG
120 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kemudian Sertifikat HakMilik Nomor 203 telah dibebani dengan Hak Tanggungan Peringkat sebesar Rp73.800.000,00 (tujuh puluh tiga delapan ratus ribu rupiah) sesuaiSertifikat Hak Tanggungan Nomor 5338/2011 tanggal 11 Maret 2011berdasar pada Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 86/2011 tanggal21 Februari 2011;Selanjutnya fasilitas kredit atas nama Termohon Keberatan dan istrinya sdri.Rosmita Dalimunthe tersebut di atas macet;Bahwa walaupun Pemohon Keberatan selaku pemegang hak tanggunganatas agunan tersebut
Pengadilan PTUN SERANG TUN Pertanahan
Register : 07-10-2016 — Putus : 14-03-2017 — Upload : 14-03-2017
Putusan PTUN SERANG Nomor 36/G/2016/PTUN-SRG
Tanggal 14 Maret 2017 — MANGSUR BIN GOMANG MELAWAN: 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG 2. ARIFIN WIJAYA
176 — 76
  • Selanjutnya Tanggal 11 Juni 1985 Sertipikat Hak Milik Nomor 80/TegalAngus dibebani CreditVerband/Hipotik Peringkat (Pertama) sebesarRp.71.500.000, berdasarkan Akta Hipotik tanggal 18 Mei 1985 No.157/Kec.V/ 1985 yang kemudian dituangkan kedalam buku tanahSertifikat Hipotik Nomor 65 atas nama Djafar MuAlim;7. Bahwa kemudian dilelang berdasarkan risalah lelang tanggal 21 Maret1987 nomor 393/198687 oleh kantor lelang negara;8.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 03-07-2018 — Putus : 23-10-2018 — Upload : 21-02-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 105/G/2018/PTUN.SMG
Tanggal 23 Oktober 2018 — Penggugat:
Istanto
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolai
Intervensi:
Marlina Tri Astuti
186 — 92
  • Eksepsi Gugatan PENGGUGAT Melampaui Tenggang WaktuObyek Gugatan Tata Usaha Negara / Beschikking (KeputusanBadan / Pejabat Tata Usaha Negara)Bahwa menurut Pasal 55 UndangUndang No.5 Tahun 1986 jo. 9 Tahun2014 tentang PTUN menyebutkan : "Gugatan dapat diajukan hanyadalam tenggang waktu sembilanpuluh hari terhitung sejaksaatditerimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".Bahwa Pencatatan / Pembukuan Sertipikat Hak TanggunganNo.3552/2012 peringkat pertama tersebut adalah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 30-05-2017 — Upload : 05-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 361 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
Tanggal 30 Mei 2017 — MARTAHI TUAH RAJA PURBA VS PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Perdagangan
135 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh Pihak Pertama(debitur), Pihak Kedua (Pemohon Keberatan) selaku Pemegang HakTanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakanmenerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuanterlebin dahulu dari Pihak Pertama untuk menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang Obyek Hak Tanggungan baik seluruhnyamaupun sebagiansebagian;Sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) e UUHT dimana kewenangan PemohonKeberatan untuk menjual objek Hak Tanggungan secara Parate Eksekusitelah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 04-01-2017 — Upload : 05-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1113 K/Pdt.Sus-BPSK/2016
Tanggal 4 Januari 2017 — SAID, VS PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk., KANTOR CABANG PERDAGANGAN
91 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh Pihak Pertama(debitur), Pihak kedua (Pemohon Keberatan) selaku Pemegang HakTanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakanmenerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuanterlebin dahulu dari Pihak Pertama untuk menjual atau suruh menjualdihadapan umum secara lelang Objek Hak Tanggungan baik seluruhnyamaupun sebagiansebagian;Sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) e Undang Undang Hak Tanggungandimana kewenangan Pemohon Keberatan untuk menjual objek HakTanggungan secara
Pengadilan PN JAMBI Perdata
Register : 23-01-2018 — Putus : 30-07-2018 — Upload : 23-04-2019
Putusan PN JAMBI Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Jmb
Tanggal 30 Juli 2018 — ATI (penggugat) lawan PT. BANK CENTRAL ASIA. Tbk (tergugat)
160 — 23
  • PPAT di Kota Jambi, untuk peringkat (pertama) sebesarRp 800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta rupiah).Bahwa sejak bulan September 2016, PENGGUGAT mulai menunggakkewajiban pembayaran angsuran pinjaman dan sejak bulan Maret 2017 sampaidengan saat ini PENGGUGAT sudah tidak pernah melakukan kewajibanpembayaran angsuran pinjaman KPR Refinancing tersebut.Bahwa pihak TERGUGAT telah berulang kali berupaya mengingatkanPENGGUGAT agar melakukan pembayaran atas tunggakan angsuran, baikpemberitahuan/peringatan secara
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 05-12-2019 — Putus : 03-11-2020 — Upload : 09-12-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 1211/Pdt.G/2019/PN Sby
Tanggal 3 Nopember 2020 — Penggugat:
1.SITI AISYAH SALEH
2.Irvan Dani Ananda
3.Dra. Isni Dania Andini
4.Drs.lsvan Daniel Ananta,Slp
5.Ismi Dalia Andajani
6.Irsan David Asoka
Tergugat:
1.SUWANTO KARYONO
2.NOTARIS DEDY WIJAYA, SH., MKn
3.YULI ANDRIYANI, S.H.
4.Kepala Badan Pertanahan Nasional BPN Surabaya I
Turut Tergugat:
PT.Bank MNC International Tbk Cabang Surabaya
293 — 55
  • Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugatposita nomor 10 dan petitum nomor 7, yang menyatakan Pemasangan HakTanggungan atas nama Turut Tergugat mengandung cacat hukum.Bahwa dalil gugatan Para Penggugat tersebut SANGAT KABUR DANTIDAK JELAS, karena Para Penggugat tidak menyebutkan secara spesifikidentitas hak tanggungan (nomor, tanggal, peringkat hak tanggungan, danpihak yang menerbitkan) yang dimaksud sebagai hak tanggungan yangcacat hukum.Bahwa Turut Tergugat mensomier
Pengadilan PN PELALAWAN Perdata
Register : 18-10-2021 — Putus : 16-11-2021 — Upload : 18-11-2021
Putusan PN PELALAWAN Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PN Plw
Tanggal 16 Nopember 2021 — Penggugat:
ZULKHAIRI, SH.MH
Tergugat:
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Cq. DINAS PEKERJAAN UMUM dan PENATAAN RUANG KABUPATEN PELALAWAN (DINAS PUPR KAB. PELALAWAN)
106 — 61
  • perberkas perkara adalah separoh ( % harga ) dari ketentuanPerpres Nomor 70 tahun 2012, yakni Rp.100.000.000, (Seratus juta rupiah) perberkas perkara untuk satu tingkat pengadilan.Dan sebagai acuan/pedomanbesaran harga honorarium Penggugat untuk tagihan di SKPD/OPD PUPRKabupaten Pelalawan ini adalah vide tagihan yang pernah ada yang sudahpernah dibayar pada SKPD/OPD Setwan DPRD Kabupaten Pelalawan yangtelah pula usai di periksa oleh BPK RI Sub Auditorat Supervisi KabupatenPelalawan dengan memperoleh peringkat
Pengadilan PN SURAKARTA Perdata Tanah
Register : 16-09-2011 — Putus : 17-11-2009 — Upload : 16-09-2011
Putusan PN SURAKARTA Nomor 192/PDT.G/2008/PN.SKA
Tanggal 17 Nopember 2009 — SUWARTI VS LENY SRI MARHENI DKK
106 — 14
  • pemegang hak tanggunganperingkat pertama untuk menjual objek haktanggungan atas kekuasaan sendiri melaluipelelangan umum serta mengambil pelunasanpiutangnya dari hasil penjualan tersebut atauSaks Pasal 14 ayat (2) berbunyi sertifikat haktanggungan memuat irah irah dengan kata kata DEMIKEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAmempunyai kekuatan eksekutorial yang sama denganputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatanhukum tetap ;Bahwa perlu Penggugat ketahui dalam Sertifikat HakTanggungan peringkat
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 27-12-2019 — Putus : 09-04-2020 — Upload : 04-05-2020
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 146/G/2019/PTUN.BDG
Tanggal 9 April 2020 — Penggugat:
Susanti Heryanti
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi
Intervensi:
PT.BANK MUAMALAT CABANG SUKABUMI
209 — 188
  • Bahwa jaminan atas pembiayaan Asep Sulaeman adalah Sertipikat HakGuna Bangunan Nomor 121/Desa Parungseah yang tercatat atas namaHalaman 25 dari 51 halaman Putusan Nomor 146/G/2019/PTUN.BDGAsep Sulaeman, dan telah diikat dengan Hak Tanggungan Nomor 1955/2015 peringkat (pertama) dengan nilai penjaminan sebesar Rp312.500.000, ; Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Asep Sulaeman merupakandebitur yang memperoleh pembiayaan dari Tergugat II Intervensi dan telahmenunjukkan keseriusannya dalam melakukan
Pengadilan PN MEDAN
Register : 30-04-2019 — Putus : 08-07-2019 — Upload : 25-09-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 3/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2019/PN Niaga Medan
Tanggal 8 Juli 2019 —
325 — 127
  • Termohon adalah merupakan jawaban mengenai PokokPerkara, sehingga oleh karenanya akan dipertimbangkan bersamasama denganPertimbangan Pokok Perkara;DALAM POKOK PERKARAMenimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Renvoi Prosedur adalahseperti tersebut di atas:Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 132 ayat (1) dan ayat (2), UU No.37 tahun 2004, tentang Kepailitan dan PKPU, menyebutkan bahwa Debitur Pailitberhak membantah atas diterimanya suatu piutang baik seluruhnya maupunsebagian atau membantah adanya peringkat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 19-12-2017 — Upload : 09-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1316 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
Tanggal 19 Desember 2017 — ELVI SURYANI VS PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
163 — 136 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh Pihak Pertama(debitur), Pihak Kedua (Pemohon Keberatan) selaku Pemegang HakTanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakanmenerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuanterlebin dahulu dari Pihak Pertama untuk menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang objek Hak Tanggungan baik seluruhnyamaupun sebagiansebagian";Sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) e UUHT dimana kewenangan PemohonKeberatan untuk menjual objek Hak Tanggungan secara Parate Eksekusitelah