Ditemukan 274796 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 15-02-2021 — Putus : 09-03-2021 — Upload : 09-03-2021
Putusan PA Namlea Nomor 76/Pdt.P/2021/PA.Nla
Tanggal 9 Maret 2021 — Pemohon melawan Termohon
229
  • Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halanganperkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.
    tujuan para Pemohon dalampermohonan ini adalah untuk mendapatkan kutipan akta nikah para Pemohon,oleh karena itu kepentingan para Pemohon dalam permohonan ini telah nyatadan konkrit, sehingga patut untuk diberikan perlindungan hukum;Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, HakimTunggalberpendapat Para Pemohon telah dapat membuktikan dalildalilpermohonannya dan beralasan hukum, karena itu dapat dikabulkan untukseluruhnya;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor1
Register : 15-10-2019 — Putus : 28-11-2019 — Upload : 05-05-2020
Putusan PA SLAWI Nomor 3318/Pdt.G/2019/PA.Slw
Tanggal 28 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
7814
  • Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo, Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat telah menghadirkanpihakpihak yang dekat dengan Penggugat
    bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Penggugat tetap tidak berniatmeneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
Register : 02-01-2015 — Putus : 12-05-2015 — Upload : 01-06-2015
Putusan PA BAWEAN Nomor 1/Pdt.G/2015/PA.Bwn
Tanggal 12 Mei 2015 — -Hamsiyah binti Sinwan -Zainal Abidin bin M. Mawardi
205
  • ESAPengadilan Agama Bawean yang memeriksa dan mengadili perkaraCerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara cerai gugat antara:PENGGUGUAT ASLI, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan SWASTA,tempat tinggal di RT.009 RW. 003 Desa SETEMPATKabupaten Gresik, dalam hal ini memberikan kuasa kepadaKUASA PENGUGAT ASLI (Kakak Kandung Penggugat)umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan SWASTA,Pendidikan SD, tempat tinggal di Desa SETEMPAT,Kabupaten Gresik, berdasarkan surat kuasa Nomor1
    dengan jelas dan Tergugat telah dipanggil secara resmidan patut, tetapi Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dantidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, makaTergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dan berdasarkan pasal 125 HIR.perkara ini diperiksa tanpa kehadirannya (verstek);Menimbang, bahwa di samping Tergugat tidak pernah hadirmenghadap di persidangan, juga tidak menyampaikan jawaban atas dalildalilgugatan Penggugat meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor1
Register : 14-06-2021 — Putus : 28-06-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PA SLAWI Nomor 1995/Pdt.G/2021/PA.Slw
Tanggal 28 Juni 2021 — Penggugat melawan Tergugat
83
  • Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo, Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat telah menghadirkanpihakpihak yang dekat dengan Penggugat
    bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Penggugat tetap tidak berniatmeneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
Register : 24-07-2019 — Putus : 21-08-2019 — Upload : 22-08-2019
Putusan PA PANGKALAN KERINCI Nomor 295/Pdt.G/2019/PA.Pkc
Tanggal 21 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
85
  • dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itudisebabkan suatu halangan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmidan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci sesuaiketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,dengan demikian pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 31 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1
    kembalibahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan NabiMuhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci olehAllah, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, maka dalam halini majelis berkeyakinan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulituntuk dirukunkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dailiilpermohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1
Register : 15-01-2021 — Putus : 24-05-2021 — Upload : 24-05-2021
Putusan PA SLAWI Nomor 0258/Pdt.G/2021/PA.Slw
Tanggal 24 Mei 2021 — Penggugat melawan Tergugat
93
  • Putusan No. 0258/Padt.G/2021/PA.SIwselama pisah Tergugat dan sudah tidak pernah melaksanakan kewajibanlayaknya seorang suami sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagidalam rumah tangga ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
    tahunberturutturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hallain diluar kKemampuannya;Menimbang, bahwa telah terbukti sejak bulan Januari 2017 Tergugattelah pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama yang akibatnyaPenggugat dan Tergugat sekarang sudah selama 4 tahun dan selama berpisahTergugat menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediamanbersama, maka mendasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat (3) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
Register : 25-01-2022 — Putus : 10-02-2022 — Upload : 10-02-2022
Putusan PA Tulang Bawang Tengah Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Twg
Tanggal 10 Februari 2022 — Pemohon melawan Termohon
5855
  • Bahwa antara Para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah baikmenurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;4. Bahwa sejak Para Pemohon menikah sampai sekarang tidak pernahbercerai dan tidak pernah ada yang keluar dari agama Islam atau murtad;5. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua)orang anak;6.
    PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, maka patut untuk diperintahkan kepadaPara Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal ParaPemohon;Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, makaberdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama, maka biaya perkara ini akan dibebankan kepada ParaPemohon;Mengingat segala
Register : 22-11-2021 — Putus : 07-12-2021 — Upload : 07-12-2021
Putusan PA Tulang Bawang Tengah Nomor 112/Pdt.P/2021/PA.Twg
Tanggal 7 Desember 2021 — Pemohon melawan Termohon
2510
  • Bahwa antara Para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah baikmenurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;4. Bahwa sejak Para Pemohon menikah sampai sekarang tidak pernahbercerai dan tidak pernah ada yang keluar dari agama Islam atau murtad;5. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua)orang anak;6.
    PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, maka patut untuk diperintahkan kepadaPara Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada PegawaiHal. 9 dari 11 hal., Penetapan No.112/Pdt.P/2021/PA.
Register : 01-10-2018 — Putus : 27-12-2018 — Upload : 22-04-2019
Putusan PA PURWOKERTO Nomor 2268/Pdt.G/2018/PA.Pwt
Tanggal 27 Desember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
110
  • Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 7 ayat (1) Kompilasi HukumIslam, dan antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai sehinggasehingga Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang memiliki hubunganhukum dalam perkara ini (legitima persona standi in judicio);Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalildalilyang pada pokoknya adalah bahwa semula rumah tangga Pemohon
    Pasal 19 (huruf) f PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
Register : 08-01-2021 — Putus : 26-01-2021 — Upload : 26-01-2021
Putusan PA SLAWI Nomor 0096/Pdt.G/2021/PA.Slw
Tanggal 26 Januari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
157
  • Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo, Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat telah menghadirkanpihakpihak yang dekat dengan Penggugat
    bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Penggugat tetap tidak berniatmeneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
Register : 09-10-2015 — Putus : 05-11-2015 — Upload : 18-01-2016
Putusan PA RANTAU Nomor 121/Pdt.P/2015/PA.Rtu
Tanggal 5 Nopember 2015 — Pemohon I Pemohon II
182
  • Pasal 1, pasal 2 ayat (1), pasal 8 dan pasal 9 UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon danPemohon Il dapat dikabulkan, sehingga pernikahan Pemohon danPemohon Il tersebut patut dinyatakan sah sebagaimana angka 2 amarpenetapan ini ;Menimbang, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo.
Register : 20-01-2022 — Putus : 17-02-2022 — Upload : 17-02-2022
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 495/Pdt.G/2022/PA.Tgrs
Tanggal 17 Februari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
2523
  • dahulu harus dilaksanakanmediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugattidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara iniadalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena dalamrumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tidak ada harapanuntuk rukun kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1
    TgrsPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telahmemenuhi unsurunsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan
Register : 09-07-2018 — Putus : 08-08-2018 — Upload : 19-04-2019
Putusan PA NABIRE Nomor 92/Pdt.G/2018/PA.Nbr
Tanggal 8 Agustus 2018 — PENGGUGAT TERGUGAT
1413
  • pokok perkara, dimana bukti tersebut memuatketerangan yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikatdalam perkawinan yang sah sejak tanggal 01 Januari 2003dan sampai saatini belum pernah bercerai, dengan demikian alat bukti tertulis dimaksuddinilai telah memenuhi persyaratan materiil.Menimbang bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi persyaratanformil dan materiil, maka alat bukti a quo harus dinyatakan dapatdipertimbangkan.Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 ayat 1 Instruksi Presiden Nomor1
    lainnya.Menimbang bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimanatersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untukmembentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkanHalaman 12 daril6Putusan 0092/Pdt.G/2018/PA.NbrKetuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga tujuan perkawinan untuk membentukkeluarga yang sakinah (AlQur'an Surat ArRum ayat 21) akan sulit tercapai.Menimbang bahwa meskipun salah satu prinsip UndangUndang Nomor1
Register : 23-06-2014 — Putus : 01-07-2014 — Upload : 09-07-2014
Putusan PA DABO SINGKEP Nomor 16/Pdt.P/2014/PA.Dbs
Tanggal 1 Juli 2014 — Pemohon
154
  • diatas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agarKetua Pengadilan Agama Dabo Singkep memberikan dispensasi kawin kepada anakPemohon yang bernama DS bin D untuk menikah dengan seorang perempuanbernama AI binti WS dengan alasan bahwa anak Pemohon belum mencapai usiaperkawinan dan juga dilandasi atas keadaaan calon istri anak Pemohon yang sedangdalam keadaan hamil 7 bulan hasil hubungan tidak sah dengan anak Pemohon;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undangundang Nomor1
    mengambilmanfaatMenimbang, bahwa antara Pemohon dan calon istrinya tidak terdapat laranganperkawinan sebagaimana diatur dalam Instruksi Presidan RI Nomor tahun 1991tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44;Halaman 11 dari 13 halam Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2014/PA.DbsMenimbang, bahwa keinginan Pemohon dan calon istrinya untuk menikahdidasari oleh keputusan sendiri dan telah mendapat persetujuan dari orang tua keduabelah pihak dan hal ini telah sesuai maksud pasal 6 ayat (1) UndangUndang Nomor1
Register : 13-08-2018 — Putus : 20-09-2018 — Upload : 13-03-2019
Putusan PA SUBANG Nomor 2468/Pdt.G/2018/PA.Sbg
Tanggal 20 September 2018 — Pemohon:
Didik Darmadi bin Nadi
Termohon:
Dewi Widiawati binti Encep Nurdin
90
  • Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 vide Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 49ayat (2) angka 8 dari Undangundang Nomor 7 tahun 1989 Tentang PeradilanAgama yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan terakhir dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, PengadilanAgama berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon
    ,maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;Menimbang bahwa saksi keluarga Pemohon menyatakan telah berusahamerukunkan kedua pihak namun tidak berhasil dan tidak bersedia serta tidaksanggup lagi untuk merukunkan kedua pihak, maka keterangan saksi tersebuttelah dianggap cukup memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) PeraturanHalaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 2468/Pdt.G/2018/PA.Sbg.Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Register : 02-11-2016 — Putus : 24-11-2016 — Upload : 24-11-2016
Putusan PA RANTAU Nomor 0108/Pdt.P/2016/PA.Rtu
Tanggal 24 Nopember 2016 — Pemohon I Pemohon II
364
  • Pasal 1, pasal 2 ayat (1), pasal 8 dan pasal 9 UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon danPemohon Il dapat dikabulkan, sehingga pernikahan Pemohon danPemohon Il tersebut patut dinyatakan sah sebagaimana angka 2 amarpenetapan ini ;Hal 10 dari 12 Penetapan Pengadilan Agama Rantau, Nomor 0108/Pdt.P/2016/PA.RtuMenimbang, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974
Register : 13-01-2020 — Putus : 28-01-2020 — Upload : 30-01-2020
Putusan PA Wangi Wangi Nomor 0034/Pdt.G/2020/PA.Wgw
Tanggal 28 Januari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
246
  • Pasal 26 PeraturanPemerinah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974, karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir danpermohonan Pemohon dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan dapatdiputus dengan verstek;Menimbang bahwa ketentuan tersebut diatas relevant dengan Hadits Nabidalam Kitab Hadits Muinul Hukkam halaman 96 yang artinya : Dari Al Hasan,sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda : barangsiapa yang dipanggil olehHakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan
    Pemohon denganTermohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerusterjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukunlagi dalam rumah tangga, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhialasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo, Pasal 116 Huruf (f) Instruksi Presiden Nomor1
Register : 10-11-2014 — Putus : 26-01-2015 — Upload : 10-12-2015
Putusan PA MARTAPURA Nomor 830/Pdt.G/2014/PA.Mtp
Tanggal 26 Januari 2015 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
131
  • alasanyang sah, maka cukup alasan bagi Majelis untuk tidak menunjuk HakimMediator untuk mengupayakan perdamaian dalam perkara ini, hal inisesuai dengan maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung(Perma) Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan;Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakimtelah berusaha mendamaikan Penggugat agar tidak meneruskangugatannya akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yangdikehendaki pasal 154 RBg jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor1
    taklik nomor 1, 2 dan 4 yang diucapkannya;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas pula,ternyata unsur alasan perceraian sebagaimana diatur Pasal 116 huruf(g) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan dinyatakan bahwasyarat taklik talak telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelisberpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat harusdinyatakan terbukti dan telah memenuhi apa yang dikehendaki olehpasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam jo. sighat taklik talak nomor1
Register : 03-11-2020 — Putus : 08-03-2021 — Upload : 08-03-2021
Putusan PA SLAWI Nomor 3361/Pdt.G/2020/PA.Slw
Tanggal 8 Maret 2021 — Penggugat melawan Tergugat
159
  • sejakbulan Oktober 2014 Tergugat telah pergi dari rumah tempat kediaman bersamadan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah selama 6 tahun danselama pisah Tergugat dan sudah tidak pernah melaksanakan kewajibanlayaknya seorang suami sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagidalam rumah tangga ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
    tahunberturutturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hallain diluar kKemampuannya;Menimbang, bahwa telah terbukti sejak bulan Oktober 2014 Tergugattelah pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama yang akibatnyaPenggugat dan Tergugat sekarang sudah selama 6 tahun dan selama berpisahTergugat menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediamanbersama, maka mendasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat (3) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
Register : 11-05-2021 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 03-06-2021
Putusan PA SLAWI Nomor 1519/Pdt.G/2021/PA.Slw
Tanggal 3 Juni 2021 — Penggugat melawan Tergugat
95
  • Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo, Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat telah menghadirkanpihakpihak yang dekat dengan Penggugat
    bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Penggugat tetap tidak berniatmeneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1