Cakranegara Selaan, Kecamatan Cakranegara, KotaMataram ;Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 550/Pid.B/2020/PN Mtr Bahwa selain mengamankan terdakwa, saksi bersama rekanmengamankan pula barang bukti berupa : 6(enam) kardus pasta gigi merk pepsodent TP White. 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Csopy warna hitam DR 3559EC yang mana sepeda motor tersebut dipakai oleh terdakwamelakukan pencurian; uang tunai sebesar RP. 130.000,00, sisa dari hasil penjualanpasta gigi tersebut; Bahwa sesuai dengan laporan dari pelapor

Sebab mengingat Pelapor (Korban) adalah Warga Negara Kanada. SedangkanPEMOHON KASASI adalah Warga Negara Indonesia tentu jika ada perkawinantersebut, maka korban harus mendapat dokumen dari Kedutaan Besar Kanada dan jugadari Kementerian Agama RI;Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 2210 K/PID.SUS/2013Bahwa kenyataannya dokumendokumen perkawinan korban yang merupakanWarga Negara Kanada sama sekali tidak ada, maka Kekerasan Dalam Rumah Tanggayang didalilkan dalam perkara a quo tidak terbukti.

Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020 sekiranya pukul 08:30 telahdilaksanakan Sidang Perceraian bertempat di Aula Rastra Samara Polda Papuaatas Nama Pelapor penggugat dengan tergugat Yun Lady Kamu sebagaiterlapor, hasil sidang dimaksud telah memenuhi persyaratan dan diberikanrekomendasi untuk diterbitkan surat cerai,Adapun hasil dalam sidang BP4RPerceraian bahwa kedua belah pihak setujuuntuk bercerai upaya merukunkan kembali kehidupan rumah tangga telahdilakukan namun tidak membuahkan hasil (bukti Surat

NIK dan status kKewarganegaraan; c.nama orang yang mengalami Peristiwa Penting; d. nama dan identitas pelapor; e. tempat dan tanggal peristiwa; f. nama dan identitas Saksi; 20220 nen nn ence nen ene(1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta: a. kelahiran; 22 02 nnn nn nn nen nnn ene enn nem nnn enn nen en enen nen nn nnesb. KeMatiAaN; 22 n enn nn nnn nnn ene ene nee nnn eee nen ene ne nsC.

Saksi Dik Dik Iskandar; Bahwa pada awalnya ada laporan dari masyarakat yang disampaikan kekantor Polres Metro Bekasi yang menyampaikan bahwa di BTC (BekasiTimur Center) sering digunakan untuk perbuatan penyalagunaan naarkotikajenis sabu, dan pelapor juga menyebutkan ciriciri orang yang melakukanpenyalahgunaan narkotika tersebut; Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2017 sekitar jam 22.30Wib., saksi bersama saksi Feri Efendi, SH., diperintahkan oleh atasan saksiuntuk melakukan observasi

Abdul Kafi Rozi telah diajukan dalamtenggang waktu dan menurut cara serta syaratsyarat yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formaldapat diterima;Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh JaksaPenuntut Umum pada pokoknya menyatakan keberatan atas hukuman yangdijatunkan kepada para Terdakwa karena dianggap terlalu ringan dan dinilaisangat tidak adil terutama bagi korban selaku pelapor;Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh PenasihatHukum

INDRAN EFENDI ; menerangkun sebagai berikut ; Bahwa saksi adalah pemilik koperast Usaha Barokah Jaya sebagai pelapor dalamperkard penguelupan yang dilakukan oleh terdakwa sebagai kuryawan di Koperasitersebut. Bahwa terdakwa bekerja di Koperasi Usaha Barokah jaya sejak tangeal 19 Oktober2009 yang diberi tugus day tanggung jowab ovh saksi untuk menearl nasabah danmenngih angsurun dari nasabah.

Surat Keterangan Kematian Nomor474.3/18/III/2021 , tertanggal 15 Maret 2021 yang menerangkanbahwa Achmad Juhana (Suami Pemohon) telah meninggal duniapada tanggal 12 Maret 2019, dengan Pelapor, Robiah, Pemohon aquo, mantan ister;Menimbang, bahwa bukti P.3 di atas jelas menunjukkanbahwa pada saat Achmad Juhana meninggal dunia, Robiah,Pemohon a quo, bukan lagi sebagai isteri dari Achmad Juhana;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbanganterhadap ketiga bukti surat di atas, Majelis berpoendapat

Bahwa setelah adanya putusan putusan pra peradilan Tergugat tundukdengan putusan tersebut dengan menghentikan penyelidikan terhadapLaporan Pengadulan Nomor Rekom/16/X/2016/SPKT/Restabes tanggal25 Oktober 2016 yang dilaporkan karena laporan pengaduan telahdicabut oleh Pelapor;4.

berdasarkan~ segala sesuatu yang dikemukakandiatas, maka terbuktilah perbuatan dan kesalahanPembanding secara hukum tidak terbukti sama sekali.Karena itu patut kiranya dan wajar bila Majelis HakimTingkat Banding membatalkan putusan aquo, danselanjutnya mengadili sendiri menyatakan membebaskanPembanding dari segala dakwaan dan tuntutan hukum ;Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut, baikPara Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukanKontra Memori Banding ; Menimbang, bahwa Rizal Zen selaku pelapor

Terdakwa EKO SARMANIKO Als EKO Bin MUHAMMAD SALEH yangmerupakan pelapor yang kapal pompong miliknya telah hilang di daerahPering untuk datang menemui saksi di depan Kantor Kejaksaan NegeriNatuna, adapun saksi memanggil Terdakwa EKO SARMANIKO Als EKOBin MUHAMMAD SALEH untuk melakukan interogasi ulang di RuanganSat Reskrim Polres Natuna dikarenakan saksi mendapat informasi darimasyarakat bahwa kapal pompong milik Terdakwa EKO SARMANIKOHalaman 23 dari 70 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN RanAls EKO Bin

waktu itu;Bahwa prosedur yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian Resor Natunaketika ada masyarakat yang melapor atas terjadinya suatu tindak pidanaadalah laporan tersebut awalnya diterima oleh petugas SPKT (SentralPelayanan Kepolisian Terpadu) Polres Natuna dan selanjutnya laporantersebut akan dilanjutkan kebagian Reskrim dan untuk tahap selanjutnyaBagian Unit Reskrimlah yang berusaha mencari kebenaran dari laporantersebut;Bahwa pada tahap penyelidikan pihak kepolisian hanya memberikanundangan kepada pelapor

Terdakwa EKO SARMANIKO Als EKO Bin MUHAMMAD SALEH yangmerupakan pelapor yang kapal pompong miliknya telah hilang di daerahPering untuk datang menemui saksi di depan Kantor Kejaksaan NegeriNatuna, adapun saksi memanggil Terdakwa EKO SARMANIKO Als EKOBin MUHAMMAD SALEH untuk melakukan interogasi ulang di RuanganSat Reskrim Polres Natuna dikarenakan saksi mendapat informasi darimasyarakat bahwa kapal pompong milik Terdakwa EKO SARMANIKOAls EKO Bin MUHAMMAD SALEH tersebut telah dijualnya kepada SaksiAHMAD

SIMPENG, keterangan dibawah sumpah yangpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi mengerti bahwasanya diperiksa sebagaimana adanyatindak pidana laporan palsu;Bahwa tindak pidana laporan palsu yang Terdakwa maksud adalahseseorang yang melaporkan kejadian tindak pidana pencurian ke SPKT(Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) Polres Natuna yang manapelapor kehilangan 1 (Satu) unit Kapal Pompong padahal pelapormengetahui bahwa 1 (satu) unit Kapal Pompong miliknya tersebut telahdijual;Bahwa pelapor

yang membuat laporan kejadian tindak pidana pencurianke SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) Polres Natuna yangmana pelapor tersebut kehilangan 1 (Satu) UNIT Kapal Pompong adalahTerdakwa EKO SARMANIKO Als Bin MUHAMMAD SALEH;Bahwa yang saksi ketahui 1 (Satu) unit Kapal Pompong milik TerdakwaEKO SARMANIKO Als Bin MUHAMMAD SALEH tidak hilang, melainkan1 (satu) unit Kapal Pompong tersebut saksi beli dari Terdakwa EKOSARMANIKO Als Bin MUHAMMAD SALEH dengan harga sejumlahRp.4.000.000,00 (empat juta

Bahwa yang berhak mengajukan laporan atau pengaduankepada penyidik adalah orang yang menjadi korban ataumengalami atau menyaksikan atau melihat dan atau mendengarsecara langsung tentang terjadinya tindak pidana sesuai yangdiatur dalam pasal 100 ayat (1) UU No. 31 tahun 1997, akantetapi dalam kenyataannya terhadap perkara ini penyidik telahmembuat kekeliruan karena penyidik telah melakukan penyidikantanpa memeriksa Saksi pelapor = yaitu Sdr.

ZulfriansyahNasution, SE (sesuai laporan polisi No: Lp.47/A.47/XI1/2004)karena pelapor tidak diperiksa sebagai Saksi maka BAP hasilpenyidikan adalah cacat hukum sehingga konsekwensinya seluruhproduk yang bersumber kepada BAP tersebut yaitu) dakwaanmaupun tuntutan Oditur harus dinyatakan batal demi hukum.b.

Bahwa terhadap dalil Panasihat Hukum yang menyatakan bahwapelapor yaitu) Sdr. 2Zulfriansyah Nasution, SE (sesuai' laporanpolisi No : Lp.47/A.47/X11/2004) tidak diperiksa sebagai Saksimaka BAP hasil penyidikan adalah cacat hukum karena ia bukan dalamkapasitas sebagai orang yang dirugikan adalah dalil yang tidakdapat diterima karena delik ini bukan delik aduan sehingga olehkarena itu cukup adanya pelapor dari yang mengetahui terjadinyatindak pidana maka penyidik dapat melakukan penyidikan dan dalamperkara

ini jelas Saksi pelapor Sdr.

BETRIS DIEN NOVITA NDAY, S.Teol (Penggugat)Selaku Pegawai GMIBM yang didasarkan pada SP3 dari kepolisian sangatjelas terdapat kekeliruan dan sangat merugikan Penggugat, sebab SP3tidak dapat dijadikan dasar bahwa pelapor (dalam hal ini Penggugat) adalahbersalah, sebab yang dapat menentukan seseorang bersalah atau tidakadalah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (/nkracht),terlinat jelas bahwa alasan dikeluarkannya surat keputusan pemberhentiantersebut telah melanggar salah satu asas hukum

adalah serangkaian tindakan yang dilakukan BPSGMIBM untuk memberikan pemahaman dan gambaran atas apa yang telahdilakukan oleh Penggugat dengan tujuan terdapat perubahan sedangkanpenilikan adalah tindakan setelah Pengembalaan apabila yang didugamelakukan pelanggaran tidak berubah maka akan ada sanksi diterimasebagai bentuk dari bentuk dari tanggung jawabnya yang harus diambiluntuk proses langkah selanjutnya;Halaman 30 dari 49 Putusan Perdata Nomor 11/Padt.G/2021/PN KtgBahwa pemeriksaan terhadap pelapor

/Turut Tergugat dan saksisaksi sertakepada Penggugat dilakukan sebelum dilakukannya Rapat BPS GMIBM,sehingga pada saat rapat, baik Penggugat, pelapor/ Turut Tergugat atau punsaksisaksi lainnya tidak lagi diikutsertakan, mengenai apakah pada saatpemeriksaan Pelapor/ Turut Tergugat dan Penggugat di konfrontir atau tidakSaksi tidak mengetahui karena yang melaksanakan pemeriksaan adalahPetugas Harian dan bukan Saksi;Bahwa dengan memperhatikan waktu dari pemberhentian sementara telahhabis dan waktu yang

Laporan Polisi Nomor : LP/A120 /VIII/2017/ Sumsel/Res.OKI,tanggal 31 Agustus 2017 dibuat oleh Pelapor Polisi BRIGPOLSUHERY NRP : 89060416.b. Bahwa Laporan Polisi dan Surat Perintah Penyidikan dibuat dandikeluarkan pada tanggal yang sama yaitu tanggal 31 Agustus 2017,sehingga tahap penyidikan tidak melalui tahap penyelidikan.c.

Tahun 2011 Tanggal 25 Agustus2011, sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda P3 ;Foto copy Laporan Polisi Nomor : LP/A120 /VIII/2017/ Sumsel/Res.OKI,tanggal 31 Agustus 2017 yang dibuat oleh Pelapor BRIGPOL SUHERYNRP : 89060416, sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda P4 ;Foto copy Surat Perintah Penyidikan NomorSP.SIDIK/346/VIII/2017/Reskrim, tanggal 31 Agustus 2017, sesuai denganasli selanjutnya diberi tanda P5 ;Foto copy Surat Nomor : SPDP/16/II/2018 tanggal 23 Februari 2018,perihal : Pemberitahuan

Mega Sawit Sriwijaya dan sudah ada hasilnya yakniadanya kerusakkan lingkungan.Bahwa sprindik pertama belum memasukan pasal 98 hanya pasal 99 setelahada ahli baru dimasukan penambahan pasal 98.Bahwa Saksi tidak mengetahui tata cara pengiriman surat berdasar Perka.Bahwa sprindik perkara ini berdasarkan LP Model A tanggal 31 Agustus2017.Bahwa saksi kurang tahu apakah pelapor dalam perkara ini dilakukanpemeriksaan.Bahwa saat gelar perkara pasal 99 UU 32 tahun 2009 yang disangkakanpada PT.

menerima Laporan Informasi sebagaimanabukti T2.Bahwa menindaklanjuti laporaninformasi tersebut termohon telahmelakukan penyelidikan pada tanggal 17 Agustus 2017 dengan menerbitkansurat perintah penyelidikan nomor SP.Lidik /342/VIII/2017 Reskrim tertanggal 17Agustus 2017.Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Pandi Hendarta dari rangkaiantindakan penyelidikan yang dilakukan oleh termohon tersebut, pada tanggal 31Agustus 2017 terbit Laporan Polisi Nomor LP/A120/VIII/2017/SUMSEL/RES.OKI atas nama pelapor

MIRZA AGASTYA SAMKUSUMO, S.H. selaku kuasa hukum Pelapor (HANDOKO ADIMULYO);3. 2 (dua) lembar asli SOMASI II (kedua) Nomor : 07/SS/WW/01/2022 tanggal 26 Januari 2022 dari OKI WICAKSONO NURINDRA, S.H dan R.M. MIRZA AGASTYA SAMKUSUMO, S.H. selaku kuasa hukum Pelapor (HANDOKO ADIMULYO);4. 1 (satu) bendel fotocopy (leges) Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 188 Keluarahan Sarirejo Kota Semarang atas nama PT.

Dana/uang BantuanUU no 13 th 2003 pasal 160 dan KKB/PKB pelapor pasal45,B. Hak Berdasarkan HukumA. TRANSFER DANA BANTUANtransfer dana yang dilakukan oleh PT.APHRHB ketika saya ditahanpada th 2013 saya anggap sebagai Dana/uang bantuan berdasarkan1.2.Bukti transfer Rekening di BCA dan Slip Gaji yangdiberikan oleh pihak PT.APHRHBKriteria gaji/Upah adalah sejumlah nominal yang dibayarkansecara periodic setiap bulan kepada buruh/pegawai.

Berdasarkan KKB/PKB pelapor pasal 45Dalam hal pekerja ditahan oleh pihak berwajib karenaketerlibatannya dalam kasus tindak pidana Maka selama masapenahanannya pekerja akan dikenakan skorsing dan gajinyadibayarkan 50% Tidak termasuk uang service untuk jangka waktuselambat lambatnya 6 bulan,Sebagaimana dinyatakan oleh sdr.sumawidana dibawah sumpahdalam putusan hakim no 559/Pid.B/2013/PN.Dps tertanggal 22Januari 2014 halaman 10Halaman 74 dari 125 Putusan Nomor : 23/Pdt.Sus/2016/PN.DpsDs Lo!

Karena perhitungannya berdasarkanKKB/PKB PT.APHRHB dan UU no 13 th 2003 cenderung pada pasal 160dimana saat saya ditahan,dan selama masa penahanan tersebut sayamendapatkan dana bantuan dan jelas bukan gaji, karena jelas HakSaya sebagaimana biasanya yang saya terima.Halaman 77 dari 125 Putusan Nomor : 23/Pdt.Sus/2016/PN.DpsTabel Perhitungan berdasarkan KKB/PKB,UU no 13 th 2003 psl 160,155,dan kesaksian 1 2 TABEL PERHITUNGAN 3 4 5 6 7UU pelapor UU no 13 th 2003 UU no 13 psl 155 sumpah dihakimKKB/PKB

;Dan posita pada poin 4 BAB Ill Hak Keadilan Berdasarkan Hukum halaman79 surat gugatan Penggugat yang mendalilkan :Berdasarkan KKB/PKB Pelapor pasal 45Dalam hal pekerja ditahan oleh pihak berwajib karena keterlibatannya dalamkasus tindak pidana, maka selama masa penahanannya pekerja akandikenakan skorsing dan gajinya dibayarkan 50 % tidak termasuk uang serviceuntuk jangka waktu selambat lambatnya 6 bulan,Sebagaimana dinyatakan oleh Sdr.

;Dan posita pada poin 4 BAB Ill Hak Keadilan Berdasarkan Hukum halaman 79surat gugatan Penggugat yang mendalilkan :Berdasarkan KKB/PKB Pelapor pasal 45 Dalam hal pekerja ditahan oleh pihak berwajib karena keterlibatannya dalamkasus tindak pidana, maka selama masa penahanannya pekerja akan dikenakanskorsing dan gajinya dibayarkan 50 % tidak termasuk uang service untuk jangkawaktu selambat lambatnya 6 bulan,Halaman 120 dari 125 Putusan Nomor : 23/Pdt.Sus/2016/PN.DpsSebagaimana dinyatakan oleh Sdr.

Jon Wahyudi (Pelapor),diberi tanda T1;2. Surat Perintan Penyidikan Nomor: SP.sidik/413/XI/2020 tanggal 05November 2020, diberi tanda T2;3. Berita Acara Pemeriksaan Saksi Pelapor/Korban, tanggal 05 November2020 a. n. Jon Wahyudi Bin H. Syamsudin Alm, Berita Acara PengambilanSumpah, tanggal 05 November 2020 a. n. Jon Wahyudi Bin H. SyamsudinAlm,diberi tanda T3;4. Berita Acara Pemeriksaan Saksi, tanggal 05 November 2020 a. n.

Penyidik memberitahukan hal itukepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor, palinglambat tujuh hari, setelah dikeluarkannya surat perintahpenyidikan ; Pemberitahuan dan atau pemberian Salinan SPDPtersebut wajib diberikan Termohon kepada Terlapor.Bahwa hingga Termohon selaku Penyidik tidak pernahmemberitahukan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepadaPemohon secara Prinsipal maupun melalui Kuasa Hukum Pemohon.Hal mana, tindakan demikian bertentangan dengan asas kepastianhukum dan keadilan

(vide bukti).Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SprinSita 1 617 1 VIII RES. 1.8 1 2019 1 Satreskrim, tanggal 27 Agustus 2019, telah melakukanPenyitaan barang bukti yang berkaitan dengan Tindak Pidana persengkongkolanjahat penadah berang hasil kejahatan Pencurian, yang diduga dilakukan olehPernohon adapun barang bukti yang dapat disita dalam perkara ini antara laindari Pelapor an.

Oleh karena itu,jika Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagaimana tersebut di atas,maka tidak akan ada kepastian hukum, kemanfaatan dan rasa keadilanbagi masyarakat, khususnya bagi pelapor selaku korban dalam perkara aquo;Bahwa dalam putusan halaman 70, Majelis Hakim memuat pertimbanganyaitu:Hal. 17 dari 23 hal. Put.

sehingga dalam hal iniTerdakwa tidak dapat dipersalahkan timbulnya kuitansi yang dibuat olehTerdakwa Il, sehingga unsur pasal ini tidak terpenuhi, dikarenakanpembuatan kuitansi tersebut dibuat oleh Terdakwa II atas inisiatif sendiri,sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Il merupakanperbuatan berdiri sendiri, dengan demikian unsur ini terpenuhi pada diriTerdakwa II;Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana dikutip tersebut diatas, sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan dari pelapor

TransaksiKeuangan oleh pengguna jasa yang patut didugadilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksiyang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuaidengan ketentuan Undangundang ;3. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan denganmenggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil hasiltindak pidana;4.

Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan olehpihak pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang berasal hasiltindak pidana;Bahwa saldo terakhir di Rekening BCA No.0373650754 atas nama DWISETIAWAN dalah sebesar Rp.945.900.000, (sembilan ratus empat pululima juta sembilan ratus ribu rupiah);Bahwa tidak ada batasan maksimal untuk para Nasabah untukmenyetorkan uangnya di BCA;Bahwa 2016 Rekening No. 0373423367 danNo.0373650754 atas nama DWI SETIAWAN mendapatkan transfer uangdari Nomor