alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formaldapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterimatanggal 17 September 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPutusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar: Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi; Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor63/PDT/2019/PT.DKI

Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,(seribu rupiah) ;Putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah dikuatkan olehPengadilan Tinggi Jakarta dengan putusannya tanggal 12 Februari 2004 No.194/ PID / 2003 / PT.DKI. yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut : Menerima permintaan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa dan JaksaPenuntut Umum ; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.465 / Pid.B / 2003 /PN.Jkt.Ut./ tanggal 30 Juni 2003, dengan perbaikan

.:56/PDT/2014/PT.DKI tanggal 30 April 2014Jo.No.480/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst., tanggal 12 Nopember 2012).Objek terlelang adalah objek Hak Tanggungan sebagaimana tersebut dalam(a) Sertifikat Hak Tanggungan No.7269/2014 Jo Akta Pemberian HakTanggunganNo.48/2014 tanggal 22 Juli 2014 PPAT Ariani Lakhsmijati SHatas tanah/bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.545/Cipete Utara,(b) Sertifikat Hak Tanggungan No.7271/2014 Jo Akta Pemberian HakTanggunganNo.49/2014 tanggal 22 Juli 2014 PPAT Ariani Lakhsmijati

Jakarta No. 16/PDT/2020/PT.DKI tanggal 21 Januari2020, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara inidalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh HakimKetua Majelis pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020, dalam sidang terbukauntuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut serta dihadiri pulaoleh : FAJAR SONNY SUKMONO, S.H., Panitera Pengganti berdasarkan SuratPenetapan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta No. 16/PDT/2020/PT.DKI tanggal21 Januari 2020

., tanggal 11 Januari2010 tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta denganputusannya Nomor 340/PDT/2010/PT.DKI., tanggal 18 Pebruari 2011 yangamarnya sebagai berikut :e Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 198/Pdt.G/ 2009/PN.Jkt.Ut, tanggal 11 Januari 2010 yang dimohonkanbanding tersebut ;e Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biayaperkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat

TRILLION GLORYINTERNASIONAL tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan TinggiJakarta, Nomor 340/PDT/2010/PT.DKI., tanggal 18 Pebruari 2011 yangmenguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor 198/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut., tanggal 11 Januari 2010, serta Mahkamah Agung mengadili sendiriperkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawahini;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yangkalah, maka ia harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam semuaHal

TRILLIONGLORY INTERNASIONAL tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 340/PDT/2010/PT.DKI., tanggal 18 Pebruari 2011 yang menguatkan putusan PengadilanNegeri Jakarta Utara Nomor 198/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut., tanggal 11 Januari2010 ;MENGADILI SENDIRI :e Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang memeriksa danmengadili perkara ini ;Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar ongkosperkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkansebesar

tanggal 06 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018;Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.880/Pen.Pid/2018/PN.Jkt utrtanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2018;Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri JakartaUtara tanggal 22 Agustus 2018 No: 880/Pen.Pid/2018/PN.Jkt.Utr, sejaktanggal 15 September 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakartatanggal 05 November 2018 No: 3079/Pen.Pid/2018/PT.DKI

Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri JakartaUtara tanggal 22 Agustus 2018 No: 880/Pen.Pid/2018/PN.Jkt.Utr, sejaktanggal 15 September 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakartatanggal 05 November 2018 No: 3081/Pen.Pid/2018/PT.DKI, sejak tanggal14 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018;3.

Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakartatanggal 05 November 2018 No: 3080/Pen.Pid/2018/PT.DKI, sejak tanggal14 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018;Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Pos Bantuan HukumPengadilan Negeri Jakarta Utara (POSBAKUM) berdasarkan penetapan MajelisHakim tertanggal 3 September 2018;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor887/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr., tanggal 16 Agustus

pemeriksaan uji laboratorium ;e 1 (satu) bungkus plastik bening berkode B berisikan metafetaminadengan berat netto 1,1008 gram yang kemudian disisihkan menjadi netto1,0583 gram guna pemeriksaan uji laboratorum ;e 1 (satu) buah timbangan digital warna silver ;e 1 (satu) buah handphone merek Nokia C2 berikut Simcard082122837783;Dirampas untuk dimusnahkan ;6 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000, (dua riburupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat Nomor : 153/PID/2013/PT.DKI

dalam fakta persidangan ternyata tidak terpenuhidan karenanya putusan Judex Facti harus dinyatakan dibatalkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, PemohonKasasi/Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakanPenuntut Umum dalam semua dakwaan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasanuntuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa danmembatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat Nomor : 153/PID/2013/PT.DKI

kepadaNegara ;Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, UndangUndang No.48 Tahun2009, UndangUndang No.8 Tahun 1981, UndangUndang No.14 Tahun 1985sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan UndangUndang No.5 Tahun 2004 danperubahan kedua dengan UndangUndang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/TerdakwaMULYANDI alias ANDI alias GHALIB tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 153/PID/2013/PT.DKI

Jakarta denganputusannya No. 155/PDT/2007/PT.DKI tanggal 22 Agustus 2007 yang amarnyasebagai berikut : Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi ; Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 487/PDT.G/2005/PN.JKT.BAR tanggal 19 September 2006 yang dimohonkan bandingtersebut ;MENGADILI SENDIRI :DALAM KONVENSI :DALAM EKSEPSI: Menyatakan eksepsi Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalamRekonvensi tidak dapat diterima ;DALAM POKOK PERKARA

Jakarta No. 155/PDT/2007/PT.DKI tanggal 22 Agustus 2007 yang membatalkan putusan Pengadilan NegeriJakarta Barat No. 487/Pdt.G/2005/PN.JKT.BAR tanggal 19 September 2006Hal. 23 dari 27 hal. Put.

TJUNG TJEN LIE dan 9.THIO TJEN SIAN tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 155/PD1/2007/PT.DKI tanggal 22 Agustus 2007 yang membatalkan putusan Pengadilan NegeriJakarta Barat No. 487/Pdt.G/2005/PN.JKT.BAR tanggal 19 September 2006 ;MENGADILI SENDIRI :DALAM KONVENSIDALAM EKSEPSI Menyatakan eksepsi Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalamRekonvensi tidak dapat diterima ;DALAM POKOK PERKARA1.

Membebankan kepada Terdakwa dan Terdakwa II untuk membayar biayaperkara masingmasing sebesar Rp.1.000, (Seribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 133/PID/ 2004/PT.DKI., tanggal 20 Oktober 2004, yang amar lengkapnya sebagai berikut : Menerima permintaan banding dari para Terdakwa dan Jaksa PenuntutUmum; Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanggal 22 Juni2004, Nomor : 1368/Pid.B/2004/PN.JKT.UT, yang dimintakan banding ; Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 20 Oktober 2004Nomor : 133/PID/2004/PT.DKI haruslah dibatalkan oleh Mahkamah AgungRI karena putusan tersebut bertentangan dengan Pasal 30 huruf b dan cUndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 jo UndangUndang Nomor 5 Tahun2003 tentang tambahan dan perubahan UndangUndang Nomor 14 TahunHal. 21 dari 24 hal. Put.

Sementara pada halaman yang sama pada angka IV jelas disebutkan Menerapkan bahwa Terdakwa dan Terdakwa Il serta JaksaPenuntut Umum telah menyatakan banding .... dan seterusnya.Bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 20Oktober 2004 Nomor : 133/PID/2004/PT.DKI sudah sepatutnya untukdibatalkan oleh Mahkamah Agung RI di Jakarta karena Pengadilan TinggiDKI Jakarta telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlakuserta lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh

bandingakan dicantumkan dalam amar putusan ini;Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, UndangUndang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangandi Jawa dan Madura dan Peraturan Perundang Undangan yang berhunungan;MENGADILI: Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat; Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 30Agustus 2016 Nomor 64/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst yang dimohonkan bandingtersebut;hal 24 Putusan Perkara No. 43/PDT/2017/PT.DKI

,MH masingmasing sebagaiHakim Anggota Majelis yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan TinggiJakarta Nomor: 43/PEN/PDT/2017/PT.DKI. tanggal 30 Januari 2017 ditunjuk sebagaiHakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding, putusantersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terobuka untuk umum padahari RABU tanggal 29 MARET 2017 dengan dihadiri HakimHakim Anggota tersebutdibantu oleh DRA.Hj. EMMI ANEKA, SH.

,MHRincian Biaya Banding1 Biaya Materai : Rp. 6000,002 Biaya Redaksi : Rp. 5.000,003 Biaya Pemberkasan : Rp. 139.00,00Jumlah : Rp. 150.000,00(seratus lima puluh ribu Rupiah)hal 25 Putusan Perkara No. 43/PDT/2017/PT.DKIhal 26 Putusan Perkara No. 43/PDT/2017/PT.DKI

64/PID/TPK/2014/PT.DKI

dilakukan penahanan ;Penuntut Umum : sejak tanggal 20 Maret 2014 s/d 8 April 2014 ;Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tanggal pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat tanggal sejak tanggal 3 April 2014 s/d 2 Mei 2014Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri JakartaPusat tanggal sejak tanggal 3 Mei 2014 s/d 1 Juli 2014;Ketua Pengadilan Tinggi DKIJakarta sejak tanggal 2 Juli 2014 s/d 31Juli 2014;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 25 Juli 2014 No.249/Pen.Pid/Tpk/2014/PT.DKI

, sejak tanggal 25 Juli 2014 s/d tanggal 23Agustus 2014;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 11 Agustus 2014No. 262/Pen.Pid/ Tpk/2014/PT.DKI, sejak tanggal 24 Agustus 2014 s/dtanggal 22 Oktober 2014;Hal dari 60 hal perkara No. 64/PID/TPK/2014/PT.DKI8 Perpanjangan Mahkamah Agung R.I Jakarta tanggal 23 Oktober 2014 s/dtanggal 21 Nopember 2014;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : Jonny Hutahaean, SH.

.1.03/18071, tercantum pengadaan Mobil Toilet VVIP Besar dan Kecil TA2009 dengan pagu anggaran Rp 5.460.000.000, (lima milyar empat ratusenam puluh juta rupiah) dengan perincian :e Pengadaan Mobil Toilet VVIP Besar dengan spesifikasi :Chasis standar ATPM, panjang body 6,61 m, lebar 2,1 m,kamar mandi 2 pintu dilengkapi shower, wastafel, AC split,genset, listrik, pompa air, perlengkapan kamar mandi,dengan jumlah 4 unit @ Rp 800.000.000, (lima ratus jutahal 5 dari 60 hal Perkara No. 64/PID/TPK/2014/PT.DKI

DKI Jakarta membuat suratNo.3512/078 perihal Perubahan Volume DPASKPD yang ditujukankepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKIJakarta yang pada pokoknya menyampaikan bahwa harga satuan untukhal 25 dari 60 hal Perkara No. 64/PID/TPK/2014/PT.DKI 26Pengadaan Mobil Toilet VVIP Besar dan Toilet Kecil di pasaran saat inimengalami perubahan harga dari perkiraan sebelumnya, dan atas haltersebut mengajukan permohonan perubahan volume dalam DPASKPDPengadaan Mobil Toilet VVIP Besar dan

J U I T A.SHhal 61 dari 60 hal Perkara No. 64/PID/TPK/2014/PT.DKI

SABENI bin SAMTARI (telah meninggal pada tahun 1948)e SALHA binti SAMTARI (telah meninggal pada tahun 1993)e SAPRIN bin SAMTARI (telah meninggal pada tahun 1978)e TABRANI bin SAMTARI (telah meninggal pada waktu kecil) Bahwa sedangkan NASRI bin SATIBI telah meninggal dunia tanpamenikah dan tidak mempunyai anak sebagai ahli waris; Bahwa PENGGUGAT adalah anak dari ASHARI Bin MUHNIM BinSAMTARI, yang merupakan anak dari SAMTARI Bin ASHABI (SATIBI BinASHABI);Hal 2 dari hal 29 Putusan Nomor : 506/PDT/2019/PT.DKI

IMAM SUNGUDI, S.H., Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, ACHMADSUBAIDI, S.H., M.H., dan HARYONO, S.H., M.H., masingmasing Hakim Tinggi selakuAnggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta,Nomor 506/PEN.PDT/2019/PT.DKI, tanggal 23 Agustus 2019, ditunjuk selaku MajelisHakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding,dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hariSenin, tanggal 4 Nopember 2019 oleh Hakim Ketua, dan

SUPARNO, S.H., M.HBiayabiaya :Meterai : Rp. 6.000,Redaksi : Rp. 10.000,Biaya Proses :; Rp.134.000,Jumlah : Rp.150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah).Hal 27 dari hal 29 Putusan Nomor : 506/PDT/2019/PT.DKI

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor518/PDT/ 2019/PT.DKI, tanggal 27 Agustus 2019 tentang PenunjukanMajelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkatbanding;2.

Berkas perkara Nomor 518/PDT/2019/PT.DKI dan suratsuratyang bersangkutan dengan perkara tersebut;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Para Penggugat melalui surat gugatannya tanggal14 September 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Jakarta Barat pada tanggal 14 September 2018 dalam Register Nomor :668/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt, telah mengemukakan halhal sebagai berikut :FUNDAMENTUM PETENDI/POSITA. Dalam Pokok Perkara1.

,M.H. dan HARYONO, S.H., M.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota,berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI JakartaNomor 518/PEN/PDT/2019/PT.DKI, tanggal 27 Agustus 2019, yang ditunjukuntuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding. Putusan manapada hari Kamis, tanggal 07 November 2019 diucapkan dalam sidang terbukauntuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggotatersebut, serta SRI LESTARI, S.H., M.H.

Nomor 414/Pdt/2003/PT.DKI. tanggal 8 Desember 2003, jo. Nomor 2086 K/Pdt/2004 tanggal31 Mei 2005. Ahli Waris Pengganti Ridi bin Kadir selaku Penggugatmelawan Pemerintah RI cq. Menteri Dalam Negeri, cq.

Nomor 414/ Pdt/2003/PT.DKI. tanggal 8 Desember 2003, jo. Nomor 2086 K/Pdt/2004tanggal 31 Mei 2005 tersebut, dengan objek perkara gugatannya berupabidang tanah Girik C Nomor 80 Persil 30 S.Il sebagaimana Nomor Peta 84,yang mana putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrachvan gewisjde). Demikian pula terhadap tanah milik Penggugat Girik CNomor 766 Persil 30 S. II luas 2.518 m* sebagaimana Nomor Peta 82 tidakada sengketa dan tidak ada perkara.

Putusan PengadilanTinggi DKI Jakarta Nomor 417/Pdt/l 998/PT.DKI jo. PutusanMahkamah Agung Nomor 3640 K/Pdt/1999 dan Putusan Nomor 63/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI JakartaNomor 415/ Pdt/ 2003/PT.DKI jo.

Facti,tercantum secara jelas dalam putusannya halaman 46 sebagaimana dapatdilinat pula dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung R.I. melalui websiteputusan.mahkamahagung.go.id dimana telah diajukan saksisaksi yangtanpa disumpah maka Judex Facti tingkat pertama dan diperkuat oleh JudexFacti tingkat banding telah lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkanoleh peraturan perundangundangan sehingga sudah seharusnya kelalaianitu menyebabkan batalnya putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor402/Pdt/2014/PT.DKI

menerangkankeberadaan Sertifikat HGB No.1859 telah berubah menjadi Sertifikat HGBNo.2050/Kuningan Timur dan selanjutnya Sertifikat penggantinya atas namaTergugat III in case isi materi dalil gugatan Penggugat;Dengan adanya fakta telah terjadinya perubahan sertifikat dan faktaditerbitkannya sertifikat pengganti oleh pihak BPN Jakarta Selatan berakibatdemi hukum untuk menguji atas keabsahannya seharusnya Penggugatmengajukannya dalam ranah pemeriksaan Peradilan Tata Usaha NegaraHalaman 24 Putusan Nomor 93/PDT/2019/PT.DKI

Penggugat konvensi tersebut yang menyebutkan TurutTergugat III melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak berdasarkanfakta sesungguhnya sehingga mencemarkan nama baik dari turut Tergugat III;Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Majelis Hakimyang menyidangkan perkara ini untuk memutus sebagai berikut :DALAM KONPENSIDALAM EKSEPSIMengabulkan Eksepsi Turut Tergugat III;DALAM POKOK PERKARAMenolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atauHalaman 29 Putusan Nomor 93/PDT/2019/PT.DKI

Salinan/foto copy Putusan Peninjauan kembali MARI Nomor : 17PK/Pid/2007 tanggal 16 Januari 2008 Jo.Putusan Kasasi MARI Nomor : 830Halaman 31 Putusan Nomor 93/PDT/2019/PT.DKIK/PID/2003 tanggal 23 Juli 2003 Jo.Putusan Pengadilan Tinggi DKI JakartaNomor : 67/PID/2002/PT.DKI tanggal 20 Mei 2002 jo Putusan PengadilanNegeri Jakarta Barat Nomor : 504/Pid.B/2001/PN.JktBar tanggal 11 Maret2002 yang telag mempunyai kekuatan hukum tetap;b.

pada point (1) (2) dan point (3);Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat II Konpensi/Tergugat IIIRekonpensi Konpensi / Tergugat Rekonpensi III juga telah menyampaikan kontramemori banding pada tanggal 12 Maret 2018 yang untuk mempersingkat uraianputusan tidak disalin lagi namun pada pokoknya dapat diketahui jawaban yangtermuat dalam kontra memori banding yaitu : Menolak permohonan banding Pembanding/Penggugat Konpensi/TergugatRekonpensi untuk seluruhnya;Halaman 37 Putusan Nomor 93/PDT/2019/PT.DKI

Pemberkasan Rp. 134,000.00Jumlah Rp. 150.000,00(Seratus lima puluh ribu rupiah)Halaman 42 Putusan Nomor 93/PDT/2019/PT.DKI

Menolak gugatan Penggugat selebihnya;Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugatputusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan TinggiJakarta dengan Putusan Nomor 16/PDT/2013/PT.DKI tanggal 29 April 2013 ;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaTergugat/Pembanding/Terbanding pada tanggal 27 Agustus 2013 kemudianterhadapnya oleh Tergugat/Pembanding/Terbanding diajukan permohonankasasi pada tanggal 9 September 2013 sebagaimana ternyata

dari AktaPermohonan Kasasi Nomor 16/PDT/2013/PT.DKI jo Nomor 585/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur,permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasanalasanyang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20September 2013;Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding/Pembanding pada tanggal 16 Januari 2014;Menimbang, bahwa permohonan

Menolak perlawanan Pelawan selain dan selebihnya ;Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi JakartaNo.400/Pdt/2004/PT.DKI. tanggal 26 Januari 2005 adalah sebagaiberikut :Menerima permohonan banding dari Pembanding semulaTerlawan dan Pembanding II semula Terlawan II ;Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 3Februari 2004 No.229/Pdt/Plw/2003/PN.Jkt.Ut. yang dimohonkanbanding ;MENGADILI SENDIRI :.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Pelawan menemukan buktibaru (Novum) tersebut pada tanggal 27 Februari 2009, ataspenemuan bukti mana Pemohon Peninjauan Kembali/Pelawantelah diambil sumpah di Pengadilan Negeri Jakarta Utaraberdasarkan Berita Acara Sidang Penyumpahan No.229/Pdt/Plw/2003/PN.Jkt.Ut. jo No.400/Pdt/2004/PT.DKI. jo No.2403 K/Pdt/2005tanggal 30 Maret, dengan demikian bukti baru (Novum) danpermohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Pelawan ini sudah layak dan memenuhi syarat

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.263/Pdt /2014/PT.DKI tertanggal 15 Juli 2014.4.

Foto Copy Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 263/PDT/2014/PT.DKI (Bukti P2)a: Tanda Terima Surat Permintaan Copy Salinan AJB No. 55/2010, tertanggal 23 Agustus 2010 danAJB No. 23/2011, tertanggal 30 Mei 2011, dari Kantor Notaris & PPAT Meigawati Gunawan, S.H. Jl. KartiniRaya 64 No. 6, Jakarta. (Bukti P3a)4.

Jakarta Nomor339/PDT/2021/PT.DKI tanggal 1 Juli 2021 ditunjuk selaku Majelis Hakim untukmemeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding putusanmana pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021 diucapkan di mukasidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh paraHakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh SRIE ATY MAWIKERE, SH.,Halaman 17 Putusan Nomor 339/PDT/2021/PT.DKIM.H.

Rp.150.000, (Seratus lima puluh ribu rupiah).Halaman 18 Putusan Nomor 339/PDT/2021/PT.DKI

Putusan No. 13/Pid/TPK/2007/PT.DKI JoPutusan No. 575K/Pid.Sus/2008 atas nama Hendy Boedoro, SH,MSi makatelah diperoleh bukti baru / novum yakni :1. Putusan No. 226 K/Pid.Sus/2008 atas nama Latif Bina, dengan MajelisHakim yang terdiri dari: P1 : Moegihardjo, SH, P2 : H. Abdul KadirMappong, SH, P3 : Harifin A. Tumpa, Panitera Pengganti : NininMurnindrarti, SH (Novum Pemohon Peninjauan Kembali1);2.

Putusan No.13/Pid/TPK/2007/PT.DKI jo Putusan No. 575K/Pid.Sus/2008 atas namaHendy Boedoro, SH,MSi yang terbukti bersalah melakukan tindak pidanakorupsi sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Subsidair: Pasal 3Hal 14 dari 33 hal. Put. No. 251 PK/Pid.Sus/2014dan Dakwaan Kedua Pasal 11 UndangUndang No. 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001(Novum Pemohon Peninjauan Kembali 3);4.

Putusan No. 13/Pid/TPK/2007/PT.DKI joPutusan No. 575K/Pid.Sus/2008;Bahwa dengan mencermati halhal yang telah dikemukakan di atas,maka terdapat cukup alasan untuk menyebut adanya Novum baru yang tidakpernah dan/atau belum pernah dikemukakan dalam proses perkara a quosebelumnya, sehingga karenanya menjadi cukup alasan bagi Yang MuliaMajelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI untuk mempertimbangkanpermohonan Peninjauan Kembali (PK) ini.Hal 15 dari 33 hal. Put. No. 251 PK/Pid.Sus/2014Ad.2&3.

Putusan No.13/Pid/TPK/2007/PT.DKI jo Putusan No. 575K/Pid.Sus/2008;3.

Melawan Eksekusi :Halaman 23 dari 40 halaman Putusan Nomor 265/PDT/2021/PT.DKI Melawan eksekusi berdasarkan putusan Pengadilan yang telahberkekuatan hukum yang pasti; Melawan eksekusi grosse akta berdasarkan kekuatan Pasal 224HIR; Melawan eksekusi putuSan perdamaian berdasar pasal 130HIR.Bahwa mempertimbangkan pendapat M.

membayar seluruh biaya perkara.Atau, apabila Ketua Majelis Hakim Perkara Perdata Bantahan No.485/Pdt.Bth/2019/PN Jkt.Utr berpendapat lain, mohon putusan yangseadiladilnya (ex aequo et bono).Menimbang, bahwa kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Utaratelah menjatuhkan putusan Nomor 485/Pdt.Bth/2019/PN.Jkt.Utr., tanggal26 Februari 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:MENGADILI:DALAM EKSEPSI Mengabulkan Eksepsi Terbantah ;DALAM POKOK PERKARAHalaman 36 dari 40 halaman Putusan Nomor 265/PDT/2021/PT.DKI

Bahwa telah dilelangnya obyek hak tanggungan maka segalabantahan Pembanding atas Penetapan Ketua Pengadilan NegriJakarta Utara No. 17/Eks/SHT/2019/PN.Jkt.Utr., tanggal 22 Juli 2019jelas tidak dapat dipertahankan lagi sehingga cukup alasan hukumuntuk menolak banding dari Pembanding ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggimemeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang besertaSuratsurat yang tersebut dalam berkas perkara Nomor265/PDT/2021/PT.DKI., turunan resmi putusan

Rp130.000,00Jumlan ...... cece eee Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)Halaman 40 dari 40 halaman Putusan Nomor 265/PDT/2021/PT.DKI