MUKARROBIN, di bawah sumpah, pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi sebagai Camat Banyuates sejak tahun 2006 s/d tahun2007;Bahwa saksi sebagai Camat Banyuates juga selaku PPAT (PejabatPembuat Akta Tanah);Bahwa Sekretaris PPAT adalah Bu Rukayyah;Bahwa tugas saksi sebagai Camat Banyuates selaku PPAT (PejabatPembuat Akta Tanah) adalah membuat akta peralihan hak atastanah;Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN.Spq.Bahwa saksi pernah membuat akta jual beli tanah antara H.

Pendaftaran peralihan(balik nama yang dibuat oleh Pejabat);e Bahwa peralihan hak atas tanah ada 2 (dua), yaitu karena: 1.perbuatan hukum dan 2. perbuatan tanpa hukum;e Bahwa yang harus dipenuhi untuk pendaftaran peralinan hak atastanah adalah, sertifikat asli, akta jual beli, SPPT tanah, foto copyKTP/KSK penjual dan pembeli;e Bahwa BPN tidak mempunyai kewenangan untuk menolak peralihanhak atas tanah;e Bahwa BPN tidak berhak untuk menilai aktaakta yang dibuat olehPejabat Pembuat Akta Tanah;e Bahwa

SUDIONO SUKARDI sebagai Pembeii;Bahwa peralihan hak atas nama H. SUDIONO SUKARDIberdasarkan akta jual beli No. 199/BAT/2006 tgl. 15 Agustus 2006yang dibuat oleh PPAT Drs. Mukarrobin secara prosedur sah;Bahwa Ahli tidak tahu proses Akta Jual Beli tanah No. 199/BAT/2006tgl. 15 Agustus 2006 yang dibuat oleh PPAT Drs. Mukarrobin, hanyaberdasarkan fakta (Akta saja);Bahwa sesuai dengan daftar buku tanah yang ada di BPN Sampang,Sertifikat No. 294 saat ini adalah atas nama H.

SUDIONO SUKARDI;Bahwa benar setelah peralihan hak berdasarkan jual beli tersebut,yang menguasai tanah adalah saksi H. SUDIONO SUKARDI dantanah selain ditumbuhi pohon jati, juga dikerjakan oleh pekerjadengan ditanami kacang, di mana hasilnya diserahkan kepada saksiH. SUDIONO SUKARDI;Bahwa benar beberapa hari sebelum melakukan penebangan,Terdakwa ada menghubungi saksi H. SUDIONO SUKARDImemberitahukan bahwa Terdakwa akan menebang kayu jatitersebut, tetapi saksi H.

SUDIONO SUKARDI maupun peralihan hak dalamSHM No. 294;Menimbang, bahwa demikian halnya suratsurat yangdilampirkan Terdakwa dalam nota pembelaannya juga tidak adasatupun yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak pernahHalaman 39 dari 46 Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN.Spq.menandatangani AJB tersebut, dan terhadap barang bukti berupafotokopi Surat Tanda Bukti Lapor Nomor: TBL/111/l/2015/UM/JTM atasnama Terlapor H.

Memerintahkan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN)Kota Denpasar (Turut Tergugat) agar mencabut peralihan hak atas tanahdalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 2433/ Desa renon, Kecamatan DenpasarSelatanBali, gambar situasi tanggal 2731996 Nomor 3854/1996, luas 800M2, atas nama Ketut Sumartha (Penggugat), yang sekarang atas namaDra.Luh Putu Aswitari (Tergugat I) dan menyatakan Sertifikat tersebut tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat;6.

LUH PUTU ASWITARI(Tergugatl), yakni mulai tanggal 28 Januari 1998.Bahwa adapun aturan hukum yang harus dipenuhi dalam prosedur jual belipada wakiu itu adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 tahun 1961sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 tahun1997, dan oleh karena akta tersebut adalah merupakan titel peralihan hakkarena jual beli, maka kapasitas TergugatIIl adalah selaku Pejabat PembuatAkta Tanah (PPAT) atau bukan akta Notariil seperti akta akta perjajian jual beliyang

Penggugat pada angka 11halaman 7, yang telah mengaburkan status akta PPAT dengan Akta Umumsebagaimana dalam dalilnya tersebut yang secara keliru telah menyebutkantransaksi jual beli tersebut sebagai titel titel Perjanjian/perikatan Jual Beli.Bahwa kekeliruan tersebut sedemikian nyata, apalagi dan disertai dengandicantumkannya pasal pasal Kitab Undang Undang Hukum Perdata sepertipasal 1313 Burgerlijk Wetboek (BW), sebagai alasan dalan gugatan tersebutadalah tidak pada tempatnya lagi, oleh karena Peralihan

Hak antaraPenggugat dengan Tergugat adalah karena Jual Beli, jadi bukanPerjanjian perikatan Jual Beli sebagaimana dalil Penggugat, yang berpedomanpada BW sebagai aturan yang bersifat umum, dan masih terbuka untukmengkondisikan isi akta, baik mengurangi maupun menambahkan, sesuaidengan kehendak Para Pihak yang membuat perjanjian, dan hanya berlakuinternal sebagai undang undang bagi Pihak Pihak yang membuatnya sahaja(Ps 1338 BW).Namun sebaliknya perihal peralihan hak dengan Akta Jual Beli tersebut

bersipatHalaman 14 dari 48 halaman Putusan Nomor 610/Pdt.G/2015/PN Dpsbaku, tidak bisa dikondisikan lagi, baik dikurangi maupun di tambahsekehendak hati Para Pihak, melainkan harus sesuai dengan role PeraturanPemerintah tersebut diatas.Maka oleh karenanya alasa alasan Penggugat sebagaimana didalilkannyapadaangka 11 halaman 7 tersebut, haruslah ditolak atau setidak tidaknyadikesampingkan karena tidaklah relevan.Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat telah menguraikan secarakronologis dalam proses peralihan

eksepsi tersebut di atas . sedangkan putusanpidana sebagaimana dalil Para Penggugat tersebut di atas, bahwa Putusan Pidana No. 49/pid/2007/PT.MDO antara lain menyatakan Terdakwa Eddy Moningkey tersebut secarasah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai tanah tanpa ijinyang berhak dan Putusan mana Telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap padatanggal 22 oktober 2007Bahwa dalil gugatan para Penggugat point 16,17,18 di tolak dengan tegas oleh TergugatII dan Tergugat IV, oleh karena peralihan

hak tersebut oleh Hukum pula telah memenuhisyarat syarat Hukum dengan demikain peralihan hak tersebut adalah sah dan mengikat.Berdasarkan alasan alasan tersebut di atas Sudilah kiranya Ibu Ketua Majelis Hakim danAnggota Mejelis Hakim berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :DALAM EKSEPSIMenerima eksepsi Tergugat II dan Tergugat IV seluruhnya.DALAM POKOK PERKARAMenolak Gugatan Para Penggugat seluruhnyaMOHON KEADILANUntuk Turut Tergugat IBahwa dalam meteri gugatan dari penggugat masingmasing

apa sebabatas tanah sengketa dilakukan penimbunan ; Bahwa saksi tidak tahu apakah gadai oleh Eduard Moningkey telah ditebus ataubelum ; Bahwa sesuai tradisi tanah pasini diturunkan kepada anakanaknya ; Bahwa pada tahun 1990an Kansius Wuisang pernah mengusahai tanah sengketa atasijin Edy Moningkey ; Bahwa sejak tahun 1990an saksi melihat Edy Moningkey yang mengusahai tanahsengketa dengan menanam pisang, padi, kelapa dan tanaman lainnya jugamembangun sebuah gubuk ; Bahwa saksi tidak tahu mengenai peralihan

Najoan bukan kepada keluarga Wuisan, selain itu gadai tersebutberdasarkan bukti surat telah ditebus sebesar Rp.1.000.000, pada tahun 1990, disamping ituperalihan objek sengketa dari Jan Moningkey kepada Eddy Moningkey tidak berdasarkan alatbukti apapun sehingga perihal peralihan tanah objek sengketa yang terjadi dari JanHalaman 33 dari 39 Putusan No 278/Pdt G/2016/PN TnnMoningkey kepada Eddy Moningkey tidak dapat dibuktikan oleh para Penggugat karenanyata anak Jan Moningkey bukan hanya Eddy Moningkey

Peralihan tersebutselanjutnya dituangkan dalam Akta Jual Beli sebagaimana bukti T.I1 ;Halaman 36 dari 39 Putusan No 278/Pdt G/2016/PN TnnMenimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka bukti surat yang diajukanoleh para Tergugat (Tergugat I, I dan IV) bersesuaian dengan saksisaksi yang didengarketerangannya dipersidangan, dengan demikian maka Majelis berpendapat penguasaanTergugat I atas objek sengketa adalah berdasarkan Akte Jual Beli Nomor 18 tanggal 26Januari 2015 (bukti T.I1) ;Menimbang, bahwa

Sertifikat hak milik Nomor. 00268 atas nama YUSTINA FEBRIAN,dengan luas 389 M7, terletak di Desa Wonosari, KecamatanWonosari, Kabupaten Malang, JawaTimur.Bahwa terhadap peralihan hak yang dilakukan Turut Tergugat dan TurutTergugat II, terhadap objek perkara harus memperhatikan/mengindahkanPasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1977 Tentang Pendaftarantanah, dilarang peralihan hak milik pada orang lain dalam keadaan setatussengketa perkara.

Dengan demikian setiap peralihan hak yang dilakukanoleh Turut Tergugat dan Turut Tergugat Il tidak mempunyai kekuatanhukum yang mengikat ;Bahwa berhubung gugatan Para Penggugat didukung dengan buktibuktiyang kuat, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Slawi Cq, Majelishakim Pemeriksa Perkara berkenan menghukum para Tergugat s/dTergugat Ill serta Turut Tergugat dan Turut Tergugat II untuk membayaruang paksa sebesar Rp. 1.000.000, (Satu juta rupiah) untuk setiap hari lalaimelaksanakan keputusan Provisi

Memerintahkan kepada Turut Tergugat dan Turut Tergugat II untuk tidakmengalihkan peralihan hak terhadap jaminan yang masih dalam sengketadi Persidangan Pengadilan Negeri Slawi;Xl. Memerintahkan kepada Turut Tergugat dan Turut Tergugat Il untuktunduk dan mentaati isi Putusan ini;XII.

dan Turut Tergugat II untuk menghentikan serta menghindarkandiri dari tindakantindakan yang melanggar hukum (pelaksanaanlelang dan peralihan hak terhadap hak milik Para Penggugattersebut diatyas), sebelum ada keputusan mengenai PokokPerkara dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.b.

Memerintahkan kepada Tergugat , Tergugat II, Tergugat Ill, sertaTurut Tergugat dan Turut Tergugat II, untuk menghentikan sertamenghindarkan diri dari tindakantindakan yang melanggar hukum(pelaksanaan lelang dan peralihan hak terhadap hak milik Para Penggugattersebut diatas), sebelum ada keputusan mengenai Pokok Perkara danmempunyai kekuatan hukum yang tetap;2.

Peralihan Hak Atas Tanah A Quo Dilakukan oleh Tergugat dan Alm.Syafe'ie Atim Melalui Surat Pernyataan Tanda Penerimaan Uang Ganti Rugi atau Harga Jual Beli Tanah11.

Syafe'ie Atim kepada Tergugat ,kendatipun belum dilakukannya balik nama terhadap Sertifikat tersebut, danpemilikan Tergugat selaku pembeli belum sempurna;Halaman 35 dari 191 Putusan Perdata gugatan Nomor 6/Padt.G/2020/PN Tdn Peralihan Hak Atas Tanah yang dilakukan oleh para Penggugat kepada Penggugat Intervensi Cacat Hukum 26.27.Bahwa para Penggugat telah melakukan peralihan hak atas tanah a quodengan dasar kepemilikan berupa SHM Nomor 35/Sijuk tanggal 26November 2015 dan SHM Nomor 36/Sijuk tanggal

(Turut Tergugat Il)merupakan peralihan hak yang cacat hukum, karena dasar perolehanSertifikat Hak Milik Nomor 35/Sijuk dan Sertifikat Hak Milik Nomor36//Sijuk merupakan hasil dari tindak pidana berupa sumpah palsu yangdilakukan oleh Penggugat Ill (H.

) batal demi hukum; Peralihan Hak Atas Tanah yang dilakukan oleh para Penggugat kepada Penggugat Intervensi Cacat Hukum 28.Bahwa para Penggugat telah melakukan peralihan hak atas tanah a quodengan dasar kepemilikan berupa SHM Nomor 35/Sijuk tanggal 26November 2015 dan SHM Nomor 36/Sijuk tanggal 26 November 2015kepada Penggugat Intervensi berdasarkan Akta Jual Beli Nomor42/2017 dan Akta Jual Beli Nomor 43/2017 tanggal 21 Maret 2017 yangdibuat dihadapan Erwin S.H., M.H., M.Kn.

Adapun dalildalil Tergugat II dalam pokokperkara adalah sebagai berikut:Telah Terjadi Transaksi Jual Beli dan Peralihan Hak Atas 2 (dua) BidangTanah Yang Sah antara Tergugat dengan Syafeie Atim Berdasarkan SuratPernyataan Tanda Penerimaan Uang Ganti Rugi atau Harga Jual Beli Tanahtertanggal 15 Juni 19921. Bahwa dalam posita Nomor 3 gugatan Penggugat Intervensi padapokoknya menyatakan:Bahwa sebagaimana pada posita gugatan Penggugat dalam perkaraPerdata Nomor 6/Pdt.G/2020/PN.

;Bahwa oleh karena tanah tanah obyek eksekusi tersebut sudah adayang bersertifikat dan ada yang belum bersertifikat maka para Pemohonmengajukan permohonan pendaftaran tanda bukti hak (Sertifikat) untuktanah tanah yang sudah terdaftar (bersertifikat) dan mendaftarkantanah tanah yang belum terdaftar (belum bersertifikat) untuk dan atasnama para Pemohon kepada Kepala Kantor Pertanahan NasionalKabupaten Bangli dan sekaligus mencatat peralihan serta pendaftaranatas tanah tanah tersebut diatas.Menimbang

, bahwa dalam petitum permohonan para Pemohon pada point2 (dua) pada pokoknya memohon agar hakim Pengadilan Negeri Banglimengabulkan permohonan para Pemohon untuk mendaftarkan balik nama tandabukti hak (sertifikat) untuk tanah tanah yang sudah terdaftar (bersertifikat) danmendaftarkan tanah tanah yang belum terdaftar (belum bersertifikat) untuk danatas nama para Pemohon pada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli dansekaligus mencatat peralihan suatu pendaftaran atas tanah tanah tersebutHal 10

Dimana dalam hal tersebutTergugat dan Tergugat Il telah melakukan PERBUATAN MELAWANHUKUM;Bahwa tipologi masalah hukum (sengketa pertanahan) antara Penggugatdan Tergugat adalah; 1) Penguasaan hak atas tanah; 2) Keabsahan suatuhak atas tanah; 3 )Peralihan hak yang cacat hukum, sedangkan tipologimasalah hukum antara Penggugat dan Tergugat Il adalah PenerbitanSertifikat yang tidak sesuai procedurai dan cacat hukum;Bahwa semula alm.

telah dengan sengajamelanggar hak hak subjektif Penggugat yang mengakibatkan terjadinyaSENGKETA PERTANAHAN, sebagaimana dimaksud dalam Sengketapertanahan dirumuskan dalam Pasal 1 Peraturan Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 1999 tentangTata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan, selanjutnya disebutPMNA/KBPN 1/1999, yaitu : Perbedaan pendapat antara pihak yangberkepentingan mengenai keabsahan suatu hak, pemberian hak atas tanah,pendaftaran hak atas tanah, termasuk peralihan

Bahwa tanah seluas + 23.000 M2 (Dua puluh tiga ribu meterpersegi) yang terletak di Desa / Kelurahan Hinalang KabupatenSimalungun tersebut adalah milik PENGGUGAT berdasarkan SuratKeputusan Direktur Jenderal Koperasi No. 51/DK/KPTS/A/VOI/1976tentang peralihan asset Koperasi German (FRIEDRICH EBERTSTIFTUNG) setelah berakhir masa tugasnya di Indonesia, makatanggung jawab dan pengembangan Koperasi di serahkan kepadaPUSAT KOPERASI UNIT DESA HARAPAN TANI (sekarang dikenaldengan nama PUSAT KOPERASI UNIT

Bahwa setelah berakhirnya tugas pihak KoperasiGerman(FRIEDRICH EBERT STIFTUNG) pada tanggal 15 Juli 1976,maka peralihan seluruh asset Koperasi German (FRIEDRICH EBERTSTIFTUNG) dan tanggung jawab di serahkan kepada PUSATKOPERASI UNIT DESA HARAPAN TANI (Sekarang dikenal dengannama PUSAT KOPERASI UNIT DESA PROPINSI SUMATERA UTARA(PUSKUD SUMUT) i.c PENGGUGAT ;8.

dengan namanyamasingmasing;Bahwa masih ada yang menguasai lahan sertifikatnya belum atas namasendiri;Bahwa Penggugat membeli lahan dari Somoastro;Bahwa saat ini dimana keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi;Bahwa pihakpihak yang lain tidak ada yang keberatan atas lahan yangdibeli oleh Penggugat;Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan terhadap penguasaanPenggugat ;Bahwa pihak koperasi (KUD Makarti Jaya) mengetahui bahwa adaanggota yang memindahtangankan lahannya kepada orang lain;Bahwa terjadinya peralihan

belum atas namasendiri;Bahwa Penggugat membeli lahan dari Somoastro;Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2020/PN Prp Bahwa Saat ini dimana keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi; Bahwa pihakpihak yang lain tidak ada yang keberatan atas lahan yangdibeli oleh Penggugat; Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan terhadap penguasaanPenggugat ; Bahwa pihak koperasi (KUD Makarti Jaya) mengetahui bahwa adaanggota yang memindahtangankan lahannya kepada orang lain; Bahwa terjadinya peralihan

Pedurungan, Kota Semarang seluas 160 m2 tercatat atas nama Santoso Wirodiharjo dahulu Oei Djing San, serta menandatangani segala macam surat-surat dan akta-akta yang diperlukan guna peralihan hak dalam proses jual beli tersebut, bertindak demi kepentingan anak Pemohon yang bernama Arief Antonius Santoso, dimuka hukum;

Ganesha Tengah No. 87, Desa Pedurungan Tengah, Kec.Pedurungan, Kota Semarang seluas + 160 m2 tercatat atas namaSantoso Wirodiharjo dahulu Oei Djing San serta menandatangani segalamacam suratsurat dan aktaakta yang diperlukan guna peralihan hakdalam proses jual beli tersebut.;3.

Pedurungan, Kota Semarangseluas + 160 m2 tercatat atas nama Santoso Wirodiharjo dahulu Oei DjingSan, serta menandatangani segala macam suratsurat dan aktaakta yangdiperlukan guna peralihan hak dalam proses jual beli tersebut, Sbertindakdemi kepentingan anak Pemohon yang bernama Arief Antonius Santoso,dimuka hukum;3.

PELAWAN TIDAK BERKUALITAS MENGAJUKAN PERLAWANAN;1) Bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun1997 menyatakan bahwa Peralihan Hak Atas tanah dan Hak Milik atassatuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukandalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya,kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan, jikadibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurutperaturan Perundangundangan yang berlaku;2) Bahwa berdasarkan

peraturan Perundangundangan tersebut di atasdapat dikatakan bahwa Pelawan tidak mempunyai kepentingan hukum,karena pada posita poin 1 (satu) pelawan dengan tegas menyatakanbahwa Pelawan adalah pemilik sah sebidang tanah dan rumah denganSertipikat Hak Milik No. 279/Desa Ciherang seluas 1.852 M2berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor05/Pdt.G/2014/PN.CJ tanggal 23 September 2014;3) Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas membuktikan bahwa Pelawantidak dapat membuktikan peralihan hak yang

* (enam puluh limaHalaman 4 dari 11 Nomor 51/Padt.P/2021/PN BIb.Meter persegi) tercatat atas nama Novang Hermawan dan padasaat ini anak pemohon masih berusia dibawah Umur, sehinggauntuk melakukan tindakan hukum diperlukan penunjukan Walikepada pemohon sebagai orangtuanya dan Anak Pemohon yangbelum dewasa, sehingga untuk menandatangani berkasberkasyang berkaitan dengan proses peralihan hak (penjualan) atasSebidang tanah tersebut diperlukan Penetapan Pengadilan; Bahwa anak dari Pemohon berumur 18 tahun

* (enam puluh limaMeter persegi) tercatat atas nama Novang Hermawan dan padaHalaman 5 dari 11 Nomor 51/Padt.P/2021/PN BIb.saat ini anak pemohon masih berusia dibawah Umur, sehinggauntuk melakukan tindakan hukum diperlukan penunjukan Walikepada pemohon sebagai orangtuanya dan Anak Pemohon yangbelum dewasa, sehingga untuk menandatangani berkasberkasyang berkaitan dengan proses peralihan hak (penjualan) atasSebidang tanah tersebut diperlukan Penetapan Pengadilan; Bahwa anak dari Pemohon berumur 18 tahun

Rapi alias Petta Gangka) yang mana dasar terbitnya hakmilik tersebut adalah tidak benar penuh dengan rekayasa;Bahwa setelah beralinnya kepada Tergugat Ill, maka Tergugat Illmengalihkan lagi kepada Tergugat IV, maka peralihan tersebut tetap samasebagai peralihan yang tidak benar karena sejak awal objek sengketatersebut telah terjual kepada orangtua Penggugat sejak tahun 1954:Bahwa objek sengketa tersebut kini dikuasai oleh Tergugat IV, yang manadasar kepemilkan adalah dengan rekayasa sehingga perbuatan

namanyamasingmasing; Bahwa masih ada yang menguasai lahan sertifikatnya belum atasnama sendiri; Bahwa Penggugat membeli lahan dari DANGAN;* Bahwa Saat ini dimana keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi; Bahwa pihakpihak yang lain tidak ada yang keberatan atas lahanyang dibeli oleh Penggugat; Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan terhadap penguasaanPenggugat ; Bahwa pihak koperasi (KUD Sido Muncul) mengetahui bahwa adaanggota yang memindahtangankan lahannya kepada orang lain; Bahwa terjadinya peralihan

Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melaluijual belli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan danperbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melaluilelang, hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuatoleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.2.

MengingatPenggugat sampai dengan saat ini tidak dapat menikmati secara ekonomismaka adalah patut dan relevan apabila Penggugat dalam hal ini memohonkepada Ketua Pengadilan Negeri Tuban melalui Majelis Hakim yangmemeriksa perkara ini agar terlebih dahulu berkenan menjatuhkan putusandengan mengabulkan permohonan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atasbeberapa bidang tanah sebagaimana tersebut dalam objek perkara a quo;Bahwa untuk membuktikan telah terjadinya peralihan atau perbuatanperbuatan yang

pun menyerahkan 3 (tiga)Sertipikat Hak Milik kepada Penggugat yang masih atas nama Tergugat hasil dari pemecahan Sertipikat Induk tersebut, sehingga Penggugatmenanyakan kepada Tergugat I tentang alasan yang menyebabkan 3 (tiga)Halaman 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Padt.G/2021/PN Tbn11.12.13.Sertipikat Hak Milik masih tercantum nama Tergugat namun Tergugat justru. memberikan suatu alasanalasan yang tidak relevan dan tidakrasional kepada Penggugat;Bahwa untuk memenuhi syaratsyarat pendaftaran peralihan

Pada tanggal 16022015 (SHM No. 265/Desa Merkawang) telahdilakukan peralihan hak karena Jual Beli kepada SULISTIYO B.WIJAYANTO berdasarkan Akta Jual Beli No. 97/2015 yang dibuat olehSUHARIYANTO selaku PPAT di Tuban;c. Pada tanggal 26 Maret 2020 (SHM No. 265/Desa Merkawang) tidakberlaku lagi karena haknya sudah diberikan sebagai hak atas bidangbidang tanah hasil pemecahan sempurna, yaitu :1.

Bahwa Turut Tergugat IV dalam memproses dan menerbitkan Sertipikat HakMilik maupun peralihan hak atas tanah adalah telah memenuhi dan sesuaiprosedur serta tata cara yang diatur dalam peraturan perundangundanganyang berlaku sebagaimana UU No. 5/1960, Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 1997, Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 3 Tahun 1997, Peraturan Menteri Agraria / Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, Peraturan Peraturan KepalaBadan Pertanahan Nasional

Nomor 1 Tahun 2010.Berdasarkan uraian tersebut diatas, Turut Tergugat IV dalam menerbitkanSertipikat maupun peralihan Hak adalah telah memenuhi dan sesuai prosedurberdasarkan peraturan perUndangUndangan yang berlaku sebagaimanadiatur dalam UU No. 5/1960, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997,Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun1997,Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 9 Tahun 1999, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor

MDN10.penjual dalam jual beli yang dilakukan pada tahun 2004 sebagaimana buktikwitansi yang dibuat tanggal 17 Juni 2004;Bahwa Tergugat selalu menunggu itikad baik Penggugat datang untukbersamasama menuju kantor PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) untukdibuatkan Akta Perikatan jual beli yang selanjutnya proses peralihan darinama Penggugat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 58 Tahun 1983 menjadinama Tergugat selaku pemegang hak yang sah, karena pembayaranterhadap objek tanah tersebut telah dibayar lunas

untuk menolakhak orang lain, wajib membuktikan keberadaan hak itu atau peristiwa yangdisajikan ;Pasal tersebut sejalan dengan Pasal 163 HIR yang menegaskan; Barangsiapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebut sesuatuperbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak oranglain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanyakejadian itu .Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dikemukakan bahwa Peralihan

hakatas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukarmenukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan Perbuatan HukumPemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapatdidaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yangberwenang menurut ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.Bahwa oleh karena dalam proses Pembuktian dipersidangan, Tergugat samasekali tidak bisa membuktikan bahwa Peralihan hak atas tanah TanamanKelapa Sawit seluas

MDNperalinan hak atas sebidang tanah seluas 42.000 M2 yang terletak diDesa Kota Batu Kecamatan NA IXX Kanupaten Labuhanbatu Utaraberikut tanaman kelapa sawit yang ada diatasnya, peralinan hak tersebutdisertai dengan penyerahan sejumlah uang sebesar Rp.105.000.000,(seratus lima juta rupiah) dari Pembanding yang menerima Peralihan hakdan kepada Terbanding yang memberikan hak;.

dan pembebanan haktersebut.Menimbang, bahwa ketentuan di atas, kemudian ditegaskan kembalidalam Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,dalam Pasal 37 sebagai berikut:(1) Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jualbeli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukumpemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapatdidaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenangmenurut

Sadoni Ash Shufi, SH.PPAT/Camat Kembangan, Jakarta Barat;Pihak yang mengajukan gugatan, karena objek perkara tersebut telahdiambil oleh Tergugat secara melawan hukum;Posisi hukum Tergugat, adalah:1.Pihak yang digugat, karena telah mengambil objek perkara tersebut dariPenggugat;Pihak Pemegang/atas nama SHGB Nomor 1804, di atas objek perkaratersebut;Pihak yang menjual/mengalihkan objek perkara tersebut, ke TurutTergugat ;Posisi hukum Turut Tergugat , adalah:Pihak yang menempati/yang mendapatkan peralihan

seluruh peralihan/perubahannya yang termasuk dalambidang tanah yang menjadi objek dalam perkara a quo juga telahmembuktikan gugatan Penggugat diajukan tidak mempunyai dasarhukum dan sekaligus jelas telah melampaui kompetensi absolut;Permohonan Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarhukum agar sertifikatsertifikat tersebut dinyatakan tidak sah/bataldemi hukum SHGB Nomor 1804 atas nama Tergugat, dan tidakmempunyai dasar hukum memerintahkan Turut Tergugat II untukmembatalkan/mencoret SHGB Nomor

1804 atasobjek perkara tersebut ke atas nama Tergugat, padahal syaratsyaratpersertifikatan objek perkara itu tidak dimiliki oleh Tergugat (videhalaman 4 paragraf 7 gugatan); Tuntutan Penggugat dalam petitum terdapat yang menjadikewenangannya Peradilan Tata Usaha Negara yaitu pada halaman 5bagian pokok perkara yang menuntut untuk pembatalan suatuKeputusan Pejabat Tata Usaha Negara in cassu Turut Tergugat II:Menyatakan tidak sah/batal demi hukum SHGB Nomor 1804 atasnama Tergugat, berikut selurun peralihan

/perubahannya yangtermasuk dalam bidang tanah yang menjadi objek dalam perkaraa quo;Memerintahkan kepada Turut Tergugat Il untuk membatalkan/mencoret SHGB Nomor 1804/Kembangan atas nama Tergugatberikut seluruh peralihan perubahannya yang termasuk dalam bidangtanah yang menjadi objek dalam perkara a quo;Halaman 15 dari 39 hal.

Sadoni Ash Shufi, S.H., PPAT/Camat Kembangan;Bahwa dari dalil tersebut di atas, seharusnya Penggugat mengikutsertakanpara ahli waris Tamar bin Saimun sebagai pihak dalam perkara a quo untukmenjelasan fakta hukum tentang kebenaran terjadinya peralihan bidangtanah dan menjelaskan letak bidang tanah yang dialinkan tersebut,termasuk juga mengikutsertakan H.

Secara hukum, peralihan hak atas tanah danbangunan tidak bisa dilakukan di bawah tangan.Memperhatikan ketentuan tersebut maka pemegang Surat sporadikbukanlah pemilik tanah atau kavling kios pasardi Desa Petaling Jaya karenabelum ada peralihan hak milik kepada pembeli kios berdasarkan ketentuanAgraria.

Instansi pemerintah yang dimaksud adalah kementerian,direktorat dan pemerintah daerah; Bahwa peralihan hak tanah dengan cara apapun yang dalam aturandisebut dengan istilah perbuatan hukum seharusnya dilakukandihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana diatur dalamPP No. 24 Tahun 1997 Pasal 37.

Peralihan hak atas tanah secara yuridis tidaklah sama denganperalihan secara nyata dan penyerahan secara simbolis. Peralinan hak atastanah secara simbolis misalnya untuk menyerahkan barang yang ada dalamgudang, cukup menyerahkan kunci gudang saja.

FUNGSI PPAT DALAM KAITAN DENGAN PERALIHAN HAK ATASTANAHBahwa yang menjadi permasalahan disini adalah berkenaan dengankapankah hak atas tanah yang menjadi objek perbuatan hukum tersebutberalih kepemilikannya kepada pihak pembeli?, apakah pada saatdilaksanakan pendaftaran peralihan hak di Kantor Pertanahankabupaten/Kotamadya setempat ataukah pada saat akta jual belinya selesaidi buat dan di tanda tangani.

53 dari 64 Putusan Nomor 17/PID.SUSTPK/2021/PTJMBumum yang disebut dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yangdiangkat oleh pemerintah;Bahwa memperhatikan ketentuan dan pendapat hukum ahli hukum tersebutdapat disimpulkan bahwa jual beli atas tanah baru dapat dinyatakan syahdan beralin hak kepemilikan atas tanah bilamana tanah yang menjadi objekjual beli diperbolehkan untuk dijual belikan jual belikan (Sebab halal), jualbeli dilakukan melalui akta PPAT dan dilakukan peralihan proses baliknama.

Menyatakan bahwa Peralihan hak terhadap Sertifikat Hak Milik No. 1643 yang terletak di Jl.

Hal ini jelas menimbulkan pertanyaan besar: mengapa Tergugat VI tidakmemanggil Penggugat untuk dimintai keterangan maupun tanda tangansebagai Pemegang Hak atas Sertifikat No. 1643 dimaksud ;20.Bahwa sangat jelas bahwa perbuatan Tergugat yang telah memproses21perubahan atau peralihan Sertifikat atas nama Tergugat adalah perbuatanmelawan hukum yang telah merugikan Penggugat yang semula hanya meminjamuang Tergugat , dan tidak pernah menjual kepada Tergugat rumah milikPenggugat ;.Bahwa yang Penggugat

Menyatakan bahwa Peralihan hak terhadap Sertifikat Hak Milik No. 1643yang terletak di Jl.

in casu : secara jelasdan terang Penggugat dalam formulasi gugatannya pada poin 19menyebutkan : "Bahwa proses peralihan hak atas nama Tergugat yangdilakukan oleh Tergugat VI terhadap SHM No. 1643 yang semula atasnama Penggugat kemudian beralih kepada atas nama Tergugat , tidakpernah melibatkan Penggugat sebagai pemegang hak semula atas SHMNo. 1643 tsb.

Bahwa peralihan Sertifikat obyek sengketa saksi tidak mengetahuinya danhanya mendengar Sertifikat tersebut telah beralih ke Philindo (Tergugat ) ; Bahwa saksi tidak pernah mengetahui adanya Akta lkatan Jual Beli maupunAkta Jual Beli atas obyek sengketa ;Atas keterangah saksi tersebut kedua belah pihak akan menanggapinyadalam Kesimpulan ;2. Saksi SRI ATWISAN KRISTIN : Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat (Istri dan Anaknya) karena saksisama sama tinggal di Jl.

(Tergugat IV) adalah cacathukum dan dibatalkan, serta menghukum Penggugat untukmengembalikan pinjaman uang kepada Tergugat sebesar Rp.518.950.000, (Lima ratus delapan belas juta sembilan ratus lima puluhribu rupiah) secara tunai dan sekaligus ;Menyatakan bahwa Peralihan hak terhadap Sertifikat Hak Milik No.1643 yang terletak di JI.

Menetapkan penetapan ahli waris ini berlaku khusus Guna Keperluan / Kepengurusan peralihan hak, jual beli dan/atau menyewakan, termasuk dalam hal pada penandatanganan surat-surat dan/atau balik nama pada Instansi terkait, terhadap harta peninggalan Almarhum Lewis bin Muhammad berupa sebidang tanah perumahan dan kebun yang terletak di Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru,seluas 1.977 meter persegi dan tercatat dengan buku tanah hak milik nomor: 24915 atas nama Lewis