Ditemukan 91988 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 18-02-2014 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 838/B/PK/PJK/2013
Tanggal 18 Februari 2014 — BUT NEC CORPORATION vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
5430 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Terdapat Faktur Pajak (Point 0) yang bukan dikeluarkan untuk proyekTelkom OSA tetapi untuk PT Telekomunikasi Selular ("PT Telkomsel);Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka ekualisasi DPP PPN Barang danJasa menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut :DPP PPN Menurut Bukti Potong Rp. 2.274.780.000,00DPP PPN menurut Faktur Pajak Rp. 3.033.040.000,00Selisih Rp.( 758.260.000,00)Bahwa dari perhitungan di atas, selisih tersebut timbul dari faktur pajakpoint m s.d. n yang tidak ada dalam daftar bukti potong
    Dimana berdasarkan persentase perhitungan atas proyekTelkom OSA, Pemohon Banding sudah menerbitkan tagihan (billing) dan fakturpajaknya namun belum ada pembayaran dari PT Telkom, sehingga PT Telkombelum memotong PPh Pasal 23 di tahun pajak 2004;Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, pad a dasarnya PemohonBanding telah menerbitkan seluruh faktur pajak dengan benar, sehinggaPemohon Banding mohon agar koreksi atas DPP PPN sebesar Rp.30.126.807.040,00 tersebut di atas dibatalkan.4.2 Koreksi DMCS sebesar
    Kesimpulan dan Perhitungan Menurut Pemohon BandingBahwa berdasarkan alasan dan penjelasan tersebut di atas, maka terdapatkelebihan pembayaran PPN Barang dan J asa yang masih harus PemohonBanding terima adalah sebesar Rp. 7.515.642.332 dengan perhitungan sebagaiberikut: Tahun PajakUraian MenurutPemohon Banding (Rp)1. Dasar Pengenaan Pajak:a. Ekspor b. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut c. Penyerahan yang PPNnya dipunqut 62.661.668.546d. Retur Jumlah DPP 62.661.668.5462.
    Putusan Nomor 838/B/PK/PJK/2013yang tidak dikeluarkan untuk proyek Telkom OSA, melainkanuntuk PT Telekomunikasi Selular (PT Telkomsel);Berdasarkan tabel di atas, ekualisasi DPP PPN atas Barang danJasa untuk Proyek Telkom OSA adalah sebagai berikut DPP PPNberdasarkan Bukti Potong (butir g l)Rp2.274.780.000,00 DPPPPN berdasarkan Faktur Pajak (g n) Rp3.033.040.000,00Perbedaan Rp.(758.260.000,00);Berdasarkan perhitungan di atas, perbedaan timbul dari fakturpajak m ndi atas yang tidak tercakup di dalam
    Putusan Nomor 838/B/PK/PJK/2013Oleh karena itu, maka perhitungan pajak versi kami adalah sebagaiberikut: Keterangan Versi kami atas Pajak Pertambahan Nilaive untuk tahun 2004a. Dasar pengenaan pajak 62.661.668.546,00b. PPN yang terutang 6.266.166.855,00c. Kredit pajak 10.605.072.339,00d. PPNLebih BayarYang Sudah DiKompensasikan Ke 4.338.905.484,00Masa PajakBerikutnyae. PPN Kurang Bayar f. Sanksi administrativeg. Jumlah yang terutang h.
Putus : 20-03-2017 — Upload : 20-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 185 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 20 Maret 2017 — PT. HALDIN PACIFIC SEMESTA VS PURBADY JONATAN
9957 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Memberikan makanan dan Minumansekurangkurangnya 1.400 kalori apabila kerja lembur dilakukan selama 3(tiga) jam;Pasal 8 yang berbunyi:(1) perhitungan upah lembur didasarkan pada upah bulanan.(2) Cara menghitung upah sejam adalah 1/173 kali Upah sebulan.Pasal 11 huruf c yang berbunyiApabila kerja lembur dilakukan pada istirahat mingguan dan/atau hari liburresmi untuk waktu kerja 5 (lima) hari kerja dan 40 (empat puluh) jamseminggu, maka perhitungan upah kerja lembur untuk 8 (delapan) jampertama dibayar
    Nomor 185 kK/Pdt.SusPHI/2017Uang Pesangon:Bahwa Tergugat wajib memberikan uang pesangon kepada Penggugatsebesar 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat 2, yaitu 2 x UangPesangon,dengan perhitungan masa kerja adalah selama 1 tahun 10bulan, sehingga Penggugat mendapatkan uang pesangon sebesar :Total Uang Pesangon = 2 x Uang Pesangon= 2 x (2 x Rp50.000.000,00)= Rp200.000.000,00Uang Penggantian hak:Komponen Hak Normatif kedua menurut Pasal 156 ayat (4) Undangundang Ketenagakerjaan adalah uang penggantian hak
    Namun pada bulan Oktober danNovember 2015 Tergugat hanya memberikan upah kepada Penggugatsebesar Rp39.853.000,00 (untuk masingmasing bulan) oleh karena ituTergugat memiliki kewajiban untuk membayar kekurangan pemberianupah kepada Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut:Halaman 8 dari 19 hal.Put.
    bulan x Rp10.147.000,00= Rp20.294.000,00Tunjangan Hari Raya:Merujuk kepada Pasal 6 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RepublikIndonesia Nomor PER04/MEN/1994 juncto Pasal 7 Peraturan MenteriKetenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentangtunjangan Hari Raya Keagamaan bagi pekerja/oburuh di perusahaan,maka Penggugat berhak untuk menerima Tunjangan Hari RayaKeagamaan (THR) sebesar 1 (satu) bulan upah, berdasarkan haltersebut maka Tergugat wajib untuk memberikan THR kepada Penggugatdengan perhitungan
    perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, masingmasing pihak harus tetap melaksanakan kewajibannya, sehinggaberdasarakan hal tersebut maka Tergugat wajid membayarkan upahselama proses terhitung sejak terjadinya perselisihan pemutusanhubungan kerja tertanggal 19 November 2015 sampai ditetapkan danmempunyai kekuatan hukum tetap, dan kewajiban Tergugat membayarkanUpah kepada Penggugat sejak terjadinya perselisihan PemutusanHubungan Kerja sampai diajukan Gugatan aquo adalah selama 7 bulan,dengan perhitungan
Register : 27-08-2018 — Putus : 19-12-2018 — Upload : 28-12-2018
Putusan PN JAMBI Nomor 94/Pdt.G/2018/PN Jmb
Tanggal 19 Desember 2018 — Penggugat:
HERRY
Tergugat:
NURFITRI SUSANTI
8914
  • Uang Kontrakan yang seharusnya diterima Penggugat, apabilaPenggugat telah menguasai tanah dan bangunan tersebut kemudianmengontrakkan tanah berikut bangunannya kepada pihak lain, yaitusebesar Rp. 50.000.000, (Lima Puluh Juta Rupiah) / tiap bulannyaterhitung sejak tanggal 9 Maret 2018 sampai Gugatan ini berkekuatanHukum tetap, yang menurut perhitungan perhitungan Penggugat adalahsekira Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) x 36 (tiga puluh enam)bulan = Rp. 1.800.000.000, (Satu Milyar Delapan ratus
    Bunga sebesar 5% per tiap bulannya dari uang sebesar Rp.1.050.000.000, (Satu Milyar Lima Puluh Juta Rupiah) yang telahditerima Tergugat apabila uang tersebut digunakan Penggugat untukusahaterhitung sejak Tergugat menolak menerima pelunasan dariPenggugat yaitu sejak tanggal 9 Maret 2018, sampai dengan Gugatanint berkekuatan Hukum tetap, yang menurut perhitungan Penggugatadalah sekira 5 % x Rp. 1.050.000.000, = Rp. 52.500.000, x 36 bulan= Rp. 1.890.000.000, (Satu Milyar Delapan Ratus Sembilan puluh
    Ill Sipin a. n Tergugat yang telahdiserahkan kepada Tergugat, yaitu sebesar Rp. 1.050.000.000, (SatuMilyar Lima Puluh Juta Rupiah).Uang Kontrakan yang seharusnya diterima Penggugat, apabilaPenggugat telah menguasai tanah dan bangunan tersebut kemudianmengontrakkan tanah berikut bangunannya kepada pihak lain, yaitusebesar Rp. 50.000.000, (Lima Puluh Juta Rupiah) / tiap bulannyaterhitung sejak tanggal 9 Maret 2018 sampai Gugatan ini berkekuatanHukum tetap, yang menurut perhitungan perhitungan Penggugat
    adalahsekira Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) x 36 (tiga puluh enam)bulan = Rp. 1.800.000.000, (Satu Milyar Delapan ratus ribu rupiah).Bunga sebesar 5% per tiap bulannya dari uang sebesar Rp.1.050.000.000, (Satu Milyar Lima Puluh Juta Rupiah) yang telahditerima Tergugat apabila uang tersebut digunakan Penggugat untukusahaterhitung sejak Tergugat menolak menerima pelunasan dariPenggugat yaitu sejak tanggal 9 Maret 2018, sampai dengan Gugatan iniberkekuatan Hukum tetap, yang menurut perhitungan
Putus : 09-10-2014 — Upload : 04-02-2015
Putusan PN GORONTALO Nomor 10/Pid.Sus.Tipikor/2014/PN.Gtlo
Tanggal 9 Oktober 2014 — DJONI TALANI alias ONI
4611
  • pelaksanaanpekerjaan adalah 180 (seratus delapan puluh) hari kalenderterhitung mulai tanggal 20 Juni s/d 24 Desember 2011:Pasal 10 ayat (2) menyatakan Apabila hingga akhir jangkawaktu yang ditetapkan Pasal 7 ayat 2, Pihak Kedua belummampu menyelesaikan pekerjaan seperti yang ditetapkan dalamkontrak, maka Pihak Pertama akan memberikan kesempatanwaktu selama 1 (satu) bulan sesuai dengan Surat PernyataanPenyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K) yang dibuat olehPihak Kedua kepada Pihak Pertama; Bahwa hasil perhitungan
    bangunan MCK PlusPlus terletak padabagian tanah yang tidak dipadatkan, sehingga pondasi tersebutjatuh;o Terdapat sebagaian volume pekerjaan tidak dilaksanakan, antaralain :" Cor plat atap; Pasangan Gording Kayu 6/12; Pasangan Konsul; List Profil;o Harga satuan pekerjaan tidak sesuai dengan pelaksanaan dilapangan;o Terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak dilaksanakan, antaralain : Pekerjaan Instalasi Listrik; Pekerjaan Sanitasi Air; Pekerjaan Instalasi Kompor;" Pekerjaan Maintanace;Bahwa hasil perhitungan
    Bone Bolangotanggal 04 April 2012 dengan menyatakan terdapat kekurangan volumepekerjaan pada pembangunan MCK plusplus di Desa Kopi Kec.Bulango Utara Tahu 2011 dengan nilai sebesar Rp. 87.075.000,(Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);Bahwa berdasarkan hasil perhitungan Tim Ahli Badan PengawasKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontaloyang tertuang dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka PerhitunganKerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan PenyimpanganPembangunan
    Tpk/2014/PN.Gto4)5)367 .664.896,00 Hasil Pengukuran dan Perhitungan Tim Ahli Rp.Teknik 303.845.694,00Selisi (12 ) Rp.63.819.202,00Saldo Kas yang belum dipertanggungjawabkan Rp.15.835.104,00Jumlah Kerugian Keuangan Negara (3+ 4 ) Rp.79.654.306,00 Bahwa dengan demikian sesuai uraian perhitungan Tim Ahli BadanPengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan ProvinsiGorontalo tersebut diatas selisih antara pengeluaran sesuai kuitansidengan perhitungan dari Ahli Dinas Pekerjaan Umum Prov.
Register : 17-03-2020 — Putus : 23-04-2020 — Upload : 23-04-2020
Putusan PT MANADO Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PT MND
Tanggal 23 April 2020 — Pembanding/Penuntut Umum II : GITA ARJA PRATAMA
Terbanding/Terdakwa : CHRISTIAN TUWONAUNG
257134
  • Jenis Bangunan Progres1 Kegiatan talud perkuatan tebing sungai P = 197 m 91,64 %(Lindongan 1)2 Kegiatan talud perkuatan tebing sungai P = 197 m 133,85 %(Lindongan II)3 Kegiatan talud perkuatan tebing sungai P = 197 m 94,49 %(Lindongan Ill)4 Kegiatan pembangunan pondasi kantor kampung 67,75 % REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN KEGIATAN BIDANGPEMBANGUNAN DESA KAMPUNG NAHEPESE RENCANA BIAYA TAHUNANGGARAN 2017 RAB Anggeran Selisih Lebih/KurangNo.
    Jenis Bangunan Progres Halaman 28 dari 76 halaman, Putusan No. 9/Pid.SusTPK/2020/PT.MNDP=197m 64 %P=197m 133,85 %P=197m 94,49 %kantor 67,75 % REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN KEGIATAN BIDANGPEMBANGUNAN DESA KAMPUNG NAHEPESE RENCANA BIAYATAHUN ANGGARAN 2017 eshggaten Lebih/KuranRAB SelisihNo. Uraian Hasil g VolumeAPBK Painerikeaan Selisih (+) Selisih () Pekerjaan(Rp.) R (Rp.) (Rp.) (Rp.)
    Pembelanjaan tidak sesuai dengan peruntukan pada rincian penggunaan danaatau permintaan dana pada Pengelolaan Alokasi Dana Kampung Tahap (20%) Tahun Anggaran 2018 sehingga terdapat selisin sebesarRp.118.400.000,00 (seratus delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) yangtidak dapat dipertanggungjawabkan (pekerjaan pembuatan talut penahansungai fiktif);Halaman 40 dari 76 halaman, Putusan No. 9/Pid.SusTPK/2020/PT.MNDBahwa demikian juga berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Inspektorat DaerahKabupaten
    Jenis Bangunan Progres1 Kegiatan talud perkuatan tebing sungai P = 197 m (Lindongan 1) 91,64 %Halaman 50 dari 76 halaman, Putusan No. 9/Pid.SusTPK/2020/PT.MND Kegiatan talud perkuatan tebing sungai P = 197 m (Lindongan Il) 133,85 % Kegiatan talud perkuatan tebing sungai P = 197 m (Lindongan Ill) 94,49 % 234 Kegiatan pembangunan pondasi kantor kampung 67,/5 % Rekapitulasi Hasil Perhitungan Kegiatan Bidang Pembangunan Desa/Kampung Nahepese Rencana Biaya Tahun Anggaran 2017, yaitu: AnggaranRAB Selisih
    Pasal 30 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyatakan: Dalam pengajuanpelaksanaan pembayaran, Sekretaris Desa berkewajiban untuk a) menelitikelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan, b)menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang tercantumdalam permintaan pembayaran, c) menguji ketersediaan dana untuk kegiatandimaksud, dan d) menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksanakegiatan
Register : 10-04-2013 — Putus : 05-09-2013 — Upload : 13-01-2014
Putusan PTA MEDAN Nomor 50/Pdt.G/2013/PTA.Mdn
Tanggal 5 September 2013 — PT Bank SUMUT V Ashok Kumar alias Ishak Kumar bin Ramchad dkk
7639
  • Menangguhkan perhitungan biaya perkara ini, sampai dengan putusanakhir.Membaca berkas pemeriksaan tambahan dari Pengadilan agama LubukPakam atas Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 50/Pdt.G/2013/PTA.Mdn tanggal 25 April 2013.TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pelawan/Pembanding atas perkara ini telah diajukan masih dalam tenggang waktu dansesuai dengan tata cara yang telah ditentukan dalam peraturan perundangundangan yang berlaku, maka permohonan banding
    sela Nomor 50 / Pdt.G/2013 tanggal 25 April 2013 yangamarnya berbunyi :1 Menerima permohonan banding Pembanding.2 Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuksegera menyidangkan kembali perkara Nomor 897/ Pdt.G/2013/PA.Lpk mulai dari tahap jawab, Replik, Duplik, Pembuktian sampaidengan kesimpulan dari masingmasing pihak.3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Medan untuksegera mengirimkan berkas a quo terdiri dari bundel A dan B kepadaPengadilan Agama Lubuk Pakam.4 Menangguhkan perhitungan
Register : 19-01-2016 — Putus : 18-02-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan PTA SURABAYA Nomor 0050/Pdt.G/2016/PTA.Sby
Tanggal 18 Februari 2016 — PEMBANDING dan TERBANDING
179
  • dapat menyetujui apa yang telah diputusoleh Pengadilan Agama kraksaan dan sependapat dengan pertimbanganhukumnya mengenai pemberian izin kepada Pemohon untuk menjatuhkantalak satu raji terhadap Termohon, nafkah iddah dan uang mutah, oleh karenaitu Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan hukumtersebut menjadi pertimbangannya sendiri, namun Majelis Hakim TingkatBanding tidak sependapat mengenai nilai nafkah madhiyah denganpertimbangan sebagai berikut di bawah ini;Menimbang, bahwa perhitungan
    besaran nilai nafkah madhiyah olehMajelis Hakim Tingkat Pertama sebesar Rp 200.000, (dua ratus ribu rupiah)perbulan adalah terlalu sedikit, tidak berdasarkan perhitungan yang realistissesuai kebutuhan minimum yang memungkinkan seseorang dapat hiduplayak secara normal, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perluuntuk menambah besaran nilai nafkah madhiyah yang adil dan patut diberikanoleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi kepada PenggugatRekonpensi/Termohon Konpensi dengan memperhatikan
Register : 18-08-2017 — Putus : 05-02-2018 — Upload : 15-02-2018
Putusan PN SAUMLAKI Nomor 27/Pdt.G/2017/PN sml
Tanggal 5 Februari 2018 — Penggugat:
SIMON SIRENE
Tergugat:
BUPATI MALUKU BARAT DAYA
4925
  • Surat Pernyataan Nomor 602,UM/SP/VII/2013;Pasal 3Bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk mengakhiri perkaradiantara para pihak dengan jalan damai, karena Tergugat bersedia untukmembayar uang ganti rugi Materiil dan Imateriil sebesar Rp3.220.000.000,00(tiga milyar dua ratus dua puluh juta rupiah), dengan perhitungan sudahtermasuk pajak sebagai syarat untuk mengakhiri perkara ini rincian: Ganti rugi materiil dengan rincian sebesar Rp2.800.000.000,00 (dua milyardelapan ratus juta rupiah)
    dengan perhitungan dalam Pekerjaanpenimbunan/Pemadatan tanah sirtu di lokasi Lapangan Upacara Tiakur yangsekarang ini dikuasai dan telah digunakan oleh Tergugat.
Putus : 29-09-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 545/B/PK/PJK/2015
Tanggal 29 September 2015 — PT. KARYA DEWI PUTRA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
1913 Berkekuatan Hukum Tetap
  • kreditkan sebagai pajakmasukan dalam SPT Masa PPN Pemohon Banding;bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Pemohon Banding mohon agar seluruhkoreksi Terbanding atas Pajak Masukan Pemohon Banding sebesarRp126.116.205,00 dapat dibatalkan seluruhnya;Kesimpulan Permohonan Bandingbahwa sebagaimana penjelasan dan uraian Pemohon Banding di atas makaSurat Keputusan Keberatan Nomor KEP1199/WPuJ.29/2012 tertanggal 19Desember 2012 telah diterbitkan secara tidak benar;bahwa dengan demikian menurut Pemohon Banding, perhitungan
    Putusan Nomor 545/B/PK/PJK/2015Dengan demikian, penyerahan utama perusahaan Pemohon PK(dahulu Pemohon Banding) adalah minyak kelapa sawit (CPO) danbukan tandan buah segar (TBS), sebagaimana diasumsikan olehTermohon PK (dahulu Terbanding).Bahwa penerapan pasal 16B ayat (3) UU PPN tidaklah tepat, karenaPemohon PK (dahulu Pemohon Banding) adalah perusahaanpenghasil minyak kelapa sawit (CPO) yang atas penyerahannyaterutang PPN, dimana dasar perhitungan PPN yang terhutang harusmengacu pada Pasal 8A UU
    Pengadilan Pajak Nomor: Put52949/PP/M.XVIIIB/16/2014 tanggal 05 Juni 2014 tersebut telah dibuatdengan tidak berdasarkan faktafakta yang ada sehingga telah terbuktisecara nyatanyata telah terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksuddalam Pasal 91 huruf e Undangundang Pengadilan Pajak, oleh karenaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put52949/PP/M.XVIIIB/16/2014tanggal 05 Juni 2014 tersebut harus dibatalkan.Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis hakim Pengadilan Pajakberdasarkan alasan diatas seharusnya perhitungan
    Pajak PertambahanNilai barang dan Jasa masa bulan Mei 2009 adalah sebagai berikut:Jumlah seluruh penyerahan Rp 2.358.258.994,00Pajak Keluaran yang dingut sendiri Rp 00Jumlah perhitungan PPN Lebih bayar Rp 6.424.360.768,00Kelebian Pajak yang sudah dikompensasikan Rp 6.550.476.972,00Halaman 11 dari 14 halaman.
Putus : 04-07-2018 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 797 K/PID.SUS/2018
Tanggal 4 Juli 2018 — SITI MARYAMI, S.E., M.Si Ak BINTI IBRAHIM
7329 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ltd No.KMTCPN09921782 tanggal 23 Juli 2014 ( copyOtentikasi)1 (satu) lembar dokumen YONGGYU NOH(YGNO@kmtc.co.kr) ( copy Otentikasi)1 (satu) lembar dokumen Nota dan Perhitungan PelayananJasa Terminal Peti Kemas KOJA Nomor B.L:KR01181279tanggal 13 Agustus 2014 Pkl. 10:98:17( copy Otentikasi)1 (satu) lembar dokumen Nota dan Perhitungan PelayananJasa Terminal Peti Kemas KOJA Nomor B.L:KR01181279tanggal 13 Agustus 2014 PkI. 16:02:40 ( copy Otentikasi)1 (satu) lembar dokumen Nota dan Perhitungan PelayananJasa
    Jakarta International Container Terminal No. 7346623tanggal 13 Agustus 2014 ( copy Otentikasi)1 (satu) lembar dokumen Nota dan Perhitungan PelayananJasa Jakarta International Container Terminal No. 7349396tanggal 14 Agustus 2014 ( copy Otentikasi)1 (satu) lembar dokumen Slip pengiriman uang tunai BankMandiri dari PT.
Putus : 11-09-2012 — Upload : 15-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 487 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 11 September 2012 — PT. GRACIA INDOMAS vs MULYADI
2517 Berkekuatan Hukum Tetap
  • melakukan Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) yang telah dianggap bertentangan dengan Undang Undang No. 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan, karenanya putusan Judex Facti yang demikiandapat dianggap sebagai putusan yang kurang cukup pertimbangan hukumnya;4 Bahwa dari alasan atau keberatan diatas tidak cukup alasan pula Tergugat(Pemohon Kasasi) dibebani kewajiban untuk membayar hak hak Penggugatseperti yang dipertimbangkan oleh Judex Facti dalam putusannya halaman 20sampai dengan 21, disamping itu pula perhitungan
    pembayaran hak hakPenggugat berupa hak hak sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (2), (3) dan(4), bertentangan dengan hukum karena dibuat tanpa perhitungan dan rincian yangvalid, dan dari dasar mana perhitungan atau angka angka rupiah itu diperoleh,berikut perhitungan mengenai upah proses bulan Desember 2010 sampai denganNopember 2011 yang dipertimbangkan oleh Judex Facti nyata pula tidak berdasarhukum sebab Penggugat sendiri saat ini telah bekerja di perusahaan lain sehinggaTergugat tidaklah
Register : 11-04-2019 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 02-05-2019
Putusan PA JEMBER Nomor 1994/Pdt.G/2019/PA.Jr
Tanggal 2 Mei 2019 — PENGGUGAT dan TERGUGAT
90
  • Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan denganbaik, akan tetapi sejak September tahun 1998 yang lalu, rumah tanggaPenggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihnan danpertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab sebagaikepala rumah tangga dengan sikapnya yang kurang dalam memenuhi nafkahbelanja seharihari dikarenakan Tergugat terlalu perhitungan, sehinggaPenggugat harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan seharihari.Tergugat juga sering
    Salinan Putusan Nomor 1994/Pdt.G/2019/PA.Jrsikapnya yang kurang dalam memenuhi nafkah belanja seharihari dikarenakanTergugat terlalu perhitungan, sehingga Penggugat harus bekerja sendiri untukmemenuhi kebutuhan seharihari.
    Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Penggugatdan Tergugat adalah suami isteri yang sah ;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang padapokoknya adalah bahwa setelah 19 tahun 1 bulan hidup bersama rumah tangga diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarandisebabkan karena Tergugat tidak bertanggungjawab sebagai kepala rumahtangga dengan sikapnya yang kurang dalam memenuhi nafkah belanja sehariharidikarenakan Tergugat terlalu perhitungan
Register : 08-09-2016 — Putus : 17-10-2016 — Upload : 04-09-2020
Putusan PA CIBINONG Nomor 2947/Pdt.G/2016/PA.Cbn
Tanggal 17 Oktober 2016 — Penggugat melawan Tergugat
79
  • tanda P.2;Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orangsaksi ke persidangan, hal mana saksisaksi tersebut di bawah sumpahnya telahmemberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Saksi 1, menerangkan :Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat;Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidakharmonis dan sering bertengkar sejak sekitar Oktober 2014 sampaisekarang;Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat sering bermabokmabokan; Terhitungan selalu) perhitungan
    dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kuranglebih 2 tahun;Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugattetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikankedua belah pihak;Saksi 2, menerangkan :Bahwa saksi sebagai Saudara sepupu Penggugat;Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidakharmonis dan sering bertengkar sejak sekitar Oktober 2014;Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat suka berjudi;Tergugat sering bermabok mabokan; Tergugat perhitungan
    telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainsebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atasdihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat serta ketidakhadiran Tergugat dipersidangan, Majelis menemukan fakta bahwa terbukti antara Penggugat danTergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak Oktober 2014sampai sekarang yang disebabkan oleh Tergugat sering bermabok mabokan;Terhitungan selalu perhitungan
Register : 23-08-2021 — Putus : 21-09-2021 — Upload : 21-09-2021
Putusan PA SELONG Nomor 989/Pdt.G/2021/PA.Sel
Tanggal 21 September 2021 — Penggugat melawan Tergugat
167
  • Tergugat terlalu perhitungan dan kurang terbuka dalam hal keuangankepada Penggugat;b. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahirPenggugat;4. Bahwa perselisihnan dan pertengkaran tersebut telah mencapaipuncaknya pada bulan November 2018 yang berakibat Tergugatmenyerahkan Penggugat ke orang tua Penggugat dan sejak saat itu, antaraPenggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;5.
    pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx,bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, di bawah sumpah,memberikan keterangan sebagai berikut : saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat; saksi adalah bibik Penggugat; saksi tahu, penggugat dan tergugat adalah suami istri dan telahdikaruniai Seorang keturunan; saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Mei 2016pernikahan mulai tidak tentram disebabkan terjadi perselisihan danpertengkaran terus menerus; saksi tahu penyebabnya adalah Tergugat terlalu perhitungan
    SLTP, pekerjaanXXXXXxX, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, di bawah sumpah,memberikan keterangan sebagai berikut : saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat; saksi adalah ibu kandung Penggugat; saksi tahu, penggugat dan tergugat adalah suami istri dan telahdikaruniai Seorang keturunan; saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Mei 2016pernikahan mulai tidak tentram disebabkan terjadi perselisihan danpertengkaran terus menerus; saksi tahu penyebabnya adalah Tergugat terlalu perhitungan
Register : 14-09-2020 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 05-03-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4480 B/PK/PJK/2020
Tanggal 18 Nopember 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TRINSEO MATERIALS INDONESIA ;
7439 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar (a d )(2.809.885.212) Kelebihan pajak yang sudah: Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 4480/B/PK/Pjk/2020 No Uraian Jumlah Pajak TerutangMenurut Pengusaha Kena Pajaka. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 2.809.885.212b. Dikompensasikan ke Masa Pajak ...(karena pembetulan)c. Jumlah (a+b) 2.809.885.212 PPN yang kurang (lebih) dibayar ( 2.e 3.c ) oakSanksi administrasi: a. Bunga Pasal 13 (2) KUP b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP c.
    terdaftar dalam berkas sengketaNomor 007488.16/2018/PP, atas nama PT Trinseo Materials Indonesia,NPWP 01.061.782.1052.000, beralamat di Wisma GKBI Suite 3902 lantai 39Jalan Jendral Sudirman Nomor 28 Bendungan Hilir, Tanah Abang, JakartaPusat 10210, sehingga jumlah Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret2015 menjadi: Uraian Jumlah (Rp)DPP Penyerahan 142,427,819 ,492.00Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 12,159,465,553.00Pajak masukan yang dapat diperhitungkan 14,969,350,765.00Jumlah perhitungan
    Putusan Nomor 4480/B/PK/Pjk/2020perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi RpO,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:DPP Penyerahan Rp 142,427,819,492.00Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp = 12,159,465,553.00Pajak masukan yang dapat diperhitungkan Rp 14,969,350,765.00Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar Rp (2,809,885,212.00
Putus : 02-12-2019 — Upload : 19-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4456 B/PK/PJK/2019
Tanggal 2 Desember 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. INDOSAT, TBK;
3923 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa berikut Pemohon Banding sajikan kembali perhitungan SKPLB,SK Keberatan, dan Permohonan Banding yangajukan pada Tabel 3 di bawah ini:Pemohon Banding dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dariLuar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak OlehPemungut Pajak/Kegiatan MembangunSendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yangMenurut Tujuan Semula Tidak UntukDiperjualbelikandImpor BKP.
    PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak1 yang samabPajak Masukan yang dapat diperhitungkanSTP (pokok kurang bayar)4 Dibayar dengan NPWP sendiriLainlainb6 Jumlah (b.1. + b.2. + b.3. + b.4. + b.5.)Diperhitungkan:c1 SKPPKPJumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6. c.1.)e Jumlah perhitungan PPN Kurang/(lebih) Bayar (a . d)Kelebihan Pajak yang sudah:Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnyab Dikompensasikan ke Masa Pajak .....
    197.482.510.44298.656.332.193103.996.180.50if202.652.512.700202.652.512.700 5.170.002.2585.170.002.258 5.170.002.258 This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.205.353.680.804102.500.351.336103.996.180.507206.496.531.843206.496.531.843 1.142.851.039 1.142.851.039 1.142.851.039 197.482.510.442102.500.351.336103.996.180.507206.496.531.843206.496.531.843 9.014.021.401 9.014.021.401 9.014.021.401 7.877.877.877.87 Bahwa berdasarkan perhitungan
Register : 27-05-2019 — Putus : 10-07-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2341 B/PK/PJK/2019
Tanggal 10 Juli 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BANK BUKOPIN, TBK;
4718 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 0(b.6 c.1) 40.206.977 40.206.977a Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (a 29.447 808 (776.278) 28 671.530Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 0 0 0b. Dikompensasikan ke Masa Pajak ...........0 0 0(karena pembetulan)c. Jumlah (a + b) 0 0 0 Halaman 2 dari 11 halaman. Putusan Nomor 2341 B/PK/Pjk/2019 PPN yang kurang dibayar (2.e + 3.c) 29.447.808 (776.278) 28.671.5305 Sanksi Administrasi:a.
    Jakarta Selatan 12770, dengan perhitunganjumlah pajak yang masih harus/(lebih) dibayar menjadi sebagai berikut: Uraian RupiahDasar Pengenaan Pajak:Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 696.547.850389.125.906.86Penyerahan yang tidak terutang PPN 9389.822.454.71Jumlah Seluruh Penyerahan 9Pajak Keluaran yang hrs dipungut/dibayar sendiri 69.654.785 Dikurangi : Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Dibayar dengan NPWP sendiri 40.206.977Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 40.206.977Jumlah perhitungan
    yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp43.582.756,00; dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak:Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 696.547.850Penyerahan yang tidak terutang PPN Rp 389.125.906.869Jumlah Seluruh Penyerahan Rp 389.822.454.719Pajak Keluaran yang hrs dipungut/dibayar sendiri Rp 69.654.785Dikurangi :Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp Dibayar dengan NPWP sendiri Rp 40.206.977Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp 40.206.977Jumlah perhitungan
Register : 06-07-2020 — Putus : 09-09-2020 — Upload : 25-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3193 B/PK/PJK/2020
Tanggal 9 September 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. ATSUMITEC INDONESIA;
16838 Berkekuatan Hukum Tetap
  • terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00242/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 2Maret 2017 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2014 Nomor00031/207/14/055/16 tanggal O07 Januari 2016, atas nama PT AtsumitecIndonesia, NPWP 02.047.625.5.055000, Jenis Usaha Industri Komponendan Perlengkapan Sepeda Motor dan Mobil, beralamat di Kawasan IndustriSuryacipta, Jalan Surya Madya Kav. 129 AF Kutanegara, Ciampel,Karawang, Jawa Barat, sehingga perhitungan
    Jumlah perhitungan PPN Kurang/ (Lebih) Bayar ) Kelebihan Pajak yang sudah Dikompensasikan ke Masa Pajak Rp 3. berikutnya 34.624.140.175,004. Jumlah PPN Kurang/ (Lebih) Bayar Rp 1.550.547 ,005. Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) VU KUP Rp 0,00 Kenaikan Pasal 13 (3) UU KUP Rp 1.550.547,006.
    Jumlah perhitungan PPN Kurang/ (Lebih) Bayar Rp (34.622.589.628,00)3. Kelebihan Pajak yang sudah Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp 34.624.140.175,004. Jumlah PPN Kurang/ (Lebih) Bayar Rp 1.550.547,005. Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) UU KUP Rp 0,00 Kenaikan Pasal 13 (3) UU KUP Rp 1.550.547 ,006.
Upload : 28-04-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 103 K/PDT.SUS/2011
PT. BROMO TIRTA LESTARI; ABDUL ROCHIM
5963 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 103 K/Pdt.Sus/20114.Bahwa dalam perhitungan Penggugat besaran upah dan THR yang menjadihak Penggugat adalah sebesar Rp 25.111.000, (dua puluh lima juta seratussebelas riobu rupiah) dengan perincian sebagai brikut :a.
    Perhitungan upah yang menjadi hak Penggugat : upah tanggal 14 Agustus 2006 s/d31 Desember 2006 = 4 X Rp 540.000, + 18 X(Rp 540.000, : 30) = Rp 2.484.000, upah tanggal 1 Januari 2007 s/d31 Desember 2007 = 12 X Rp 566.500., =Rp 6.798.000. upah tanggal 1 Januari 2008 s/d31 Desember 2008 = 12 X Rp 604.000, =Rp 7.248.000. ; upah tanggal 1 Janiuari 2009 s/d30 Desember 2009 = 9 X Rp 682.500, =Rp 6.142.500.b.
    Perhitungan THR yang menjadi hak Penggugat :THR Tahun 2006 = THR Tahun 2007 + THR Tahun 2008 = THR Tahun2009 = Rp 540.000, + Rp 566.500, + Rp 604.000, + Rp 682.500, = Rp2.338.500.
Register : 04-04-2017 — Putus : 12-05-2017 — Upload : 19-05-2017
Putusan PA SURABAYA Nomor 1606/Pdt.G/2017/PA.Sby
Tanggal 12 Mei 2017 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
70
  • selama melangsungkan pernikahan, antara Penggugatdengan Tergugat telah melakukan hubungan suamiistri, dan sampaisaat ini belum dikaruniai keturunan.Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat denganTergugat berjalan rukun, tentram dan harmonis, namun sejak awaltahun 2016, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulaigoyah dengan seringnya terjadi perselisinan dan pertengkaran terusmenerus yang tidak memungkinkan lagi untuk dapat didamaikan,yang diantaranya disebabkan Tergugat selalu perhitungan
    berikut:Putusan Nomor 1606 /Padt.G/2017/PA.Sby.hal 11 dari 11 Bahwasaksi kenal dengan Penggugatdan Tergugatkarena saksi adalahSaudara Sepupu Penggugat ; Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun denganbaik dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat; BahwaPenggugatdan Tergugat belum dikaruniai anak; Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidakharmonis, sering terjadi perselisinan dan pertengkaran; Bahwapenyebab terjadinya pertengkaran karena : Tergugat selalu perhitungan
    UndangUndang Nomor 13Tahun 1985 Tentang bea meterai dan Pasal 1888 KUHPerdata, buktibuktitersebut dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, teroukti bahwa Penggugatdengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sahsejak 30 Agustus 2013;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil/alasanyang pada pokoknya adalah bahwa sejak sejak awal tahun 2016, antaraPenggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkarandisebabkan Tergugat selalu perhitungan