Terdakwadinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya apabila seluruh unsurdari pasal dimaksud dinyatakan terpenuhi;Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang ini, Majelis Hakimhanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukumsebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkanyang dimaksud oleh Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa III dalam notapembelaannya halaman 36 dan 37, menurut Majelis Hakim merupakanpembuktian mengenai perbuatan Terdakwa, inheren

, oleh karena itu Terdakwa dinilaimampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya apabila seluruh unsur daripasal dimaksud dinyatakan terpenuhi;Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang ini, Majelis Hakimhanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukumsebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkanyang dimaksud oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannyahalaman 31 dan 32, menurut Majelis Hakim merupakan pembuktian mengenaiperbuatan Terdakwa, inheren

)dalam menyikapi segala konsekuensi perselisihnan hasil suara, baik sebelumdan/atau sesudah putusan MK, yang akan terkait dengan pertanyaanpertanyaanlain seperti apakah yang terjadi (Sengketa) kKewenangan dan/atau ketidakjelasanbatas pertanggungjawaban keputusankeputusan institusional dengan bataspengawasan kode etik atas persoalan perilaku lahiriah Penggugat (actualconduct) sebagai anggota KPU dan/atau sebagai individu, yang sesungguhnyasecara substantif saling berkelindan dan merupakan bagian inheren

Nomor 9 K/Pdt.SusKPPU/2016bahwa layanan SMS hanyalah merupakan layanantambahan yang melekat/inheren pada (adakarena)layanan teleponi dasar (voice/suara), sehingga segalapembedaan pasar produk pada layanan suara (voice)antara FWA dengan seluler juga berlaku dan relevan untukditerapkan pada analisis mengenai layanan SMS tersebut;Terlepas dari kesalahan dan kekeliruan yang dilakukanoleh Ovum sebagaimana tertuang dalam study on costbased interconnect regulation of Indonesiatelecommunications sector.

Spesies dari GenusnyaOnrechtmatige Daad, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatanmenyalahgunakan kewenangan adalah merupakan salah satu bentuk khusus dariperbuatan melawan hukum ;Menimbang, bahwa oleh karenanya, dengan telah dibedakannyapengaturan dan penerapan dari unsur Secara Melawan Hukum sebagai Inti Delikdalam Pasal 2 ayat (1) dengan unsur Menyalahgunakan Kewenangan,Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan230dalam Pasal 3, padahal kedua unsur tersebut adalah sama (inheren

Dalam hal ini berartiputusan pengadilan telah melegalisasikan penguasaan hakhak atas tanahuntuk menopang usaha perkebunan, dan secara inheren tidak sejalandengan apa yang digariskan dalam Pasal 9 ayat (1 dan 2) Undang UndangPokok Agraria tahun 1960 yang didalamnya terkandung dua nilai utamayakni preferensi dan persamaan dimuka hukum (equality before the law)dan asas manfaat.Asas manfaat diberlakukan kepada sesama warga Negara dalam bentukperlindungan bagi golongan warga Negara yang lemah terhadap

Bahwa dengan tujuan tersebut adalah merupakan deliksengaja, yakni sengaja dengan tujuan atau sengaja tingkat 1.e Bahwa menurut pendapat ahli perbedaan prinsipnya antara pasal 2dengan pasal 3 adalah sebagai berikut :Dalam pasal 2 disebutkan dengan sengaja, sedangkan pada pasal 3 disebutkansengaja sebagai tujuan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lainatau korporasi, kalau dalam pasal 2 perbuatan melawan hukum sebagai inti delik,sedangkan dalam pasal 3 melawan hukum inheren dengan perbuatanpenyalahgunaan

tuntutannyaberpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimanadiuraikan dalam surat tuntutannya, sedangkan penasihat hukum terdakwa padapokoknya menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatanmenyalahgunakan kewenangan dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalamnota pembelaannya;Menimbang, bahwa uraian di atas akan menjadi rujukan Majelis dalam menilaiapakah terdakwa dapat dikualifisir telah melakukan perbuatan menyalahgunakankesempatan atau sarana harus kedudukan yang inheren

Menyiapkan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengdaanbarang/jasa.Menimbang, bahwa uraian di atas akan menjadi rujukan Majelis dalam menilaiapakah Terdakwa dapat dikualifisir telah melakukan perbuatan menyalahgunakankewenangan, kesempatan, sarana harus kedudukan yang inheren pada diri Terdakwayaitu selakuPejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Penyediaan Sarana danPrasarana Infrastruktur Jalan dan Jembatan (DAK Tambahan) Lingkup DinasPekerjaan Umum Kota Palopo TA. 2016 pada Kegiatan

onrechmatige daad sehinggaunsur ini merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan yang dilakukansecara melawan hukum.Dengan dibedakannya penerapan dari unsur Secara melawan hukumsebagai Bestandeel Delict atau inti Delik dari ketentuan Pasal 2 ayat (1)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 dan unsur menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan sebagai Bestandeel Delict atau inti Delict dalam ketentuan Pasal31 Tahun 1999 sedangkan kedua unsur tersebut inheren

Sedangkan untukpelaksanaan teknis dan operasional, wewenang dan tanggungjawab dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan/ atau PerangkatPengelola Keuangan Daerah, yang dalam kasus ini adalahKepala BPKD Kabupaten Sragen inheren ex officio ;Menimbang, bahwa Merujuk kepada Keputusan MenteriDalam Negeri No. 29 Tahun 2002 Pasal 31 ayat (2), setelahpenetapan APBD Kepala Daerah segera menunjuk, mengangkatserta memberi wewenang kepada pejabat pejabat yang harusmelaksanakan APBD, antara lain pejabat yang menandatanganiSurat

makropengelolaan keuangan daerah dalam aspek sirategis dan politik, yang dikontrololeh lembaga perwakilan dan wajib melakukan Laporan Pertanggungjawabanserta diperiksa oleh lembaga pengawas internal yaitu satuan kerja perangkatdaerah dalam bidang pengawasan dan Badan Pemeriksa Keuangan.Sedangkan untuk pelaksanaan teknis dan operasional, wewenang dantanggung jawab dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan/ atau Perangkat294Pengelola Keuangan Daerah, yang dalam kasus ini adalah Kepala BPKDKabupaten Sragen inheren

Syamsuddin dengan mengutip pendapat Minarno, mengungkapkansecara implisit penyalahgunaan kekuasaan/wewenang inheren (berhubungan erat,tidak dapat diceraikan, melekat) dengan melawan hukum, karena penyalahgunaanwewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum. Bila diibaratkan, unsurmelawan hukum merupakan genus dari penyalahgunaan wewenang yangmerupakan spesies. Lebih jauh M.

pidana, ini mungkin adakaitannya dengan apakah kebijakan itu bisa direalisasikan atau tidak, itupun masihada dua pandangan, itu yang bisa ahli jawab, jadi kalau ada indikasi itu ahli bisamengatakan bisa, tapi secara detil pertama ahli tidak mengetahui isi semuadokumen, tapi secara doktrin ahli bisa menerangkan putusan administrasi bisamenjadi tindak pidana ;= Bahwa pokoknya produk administrasi bisa merupakan entri poin bagi terjadinyasuatu tindak pidana manakala (tidak dengan serta merta) tidak inheren

sebagaiberikut:Bahwa, dalam kehidupan setiap negara yang menyatakan dirinya sebagainegara hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang berdasar atas hukum,akan selalu terjadi tarikmenarik dua kepentingan yang samasama fundamental,yaitu kepentingan untuk membentuk hukum (undangundang) guna menjamin danmemastikan bekerjanya tertio hukum dalam masyarakat sekaligus untuk melindungikepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan untuk menjaga hak ataukebebasan individu (individual liberty) sebagai unsur inheren

melawan hukum dalam tindak pidana korupsi adalah melawanhukum dalam secara materii baik formil maupun materiil sesuai denganrasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;Menimbang, bahwa demikian pula dalam hal memandang unsurmelawan hukum, Majelis sependapat dengan teori hukum danpandangan yang menyatakan antara unsure melawan hukum dalampasal 2 ayat (1) ini dengan unsure penyalahgunaan wewenang karenakedudukan, jabatan sarana dan atau kesempatan yang ada padanyasebagaimana pasal 3 inheren

Sifat inheren penyalahgunaan wewenang danmelawan hukum tidaklah berarti unsure melawan hukum terbukti, tidaksecara mutatis mutandis unsur penyalahgunaan wewenang terbukti,tetapi untuk sebaliknya unsure penyalahgunaan wewenang terbukti makaunsure melawan hukum tidak perlu dibuktikan lagi karena dengansendirinya unsure melawan hukum telah terbukti. Dalam hal unsurepenyalahgunaan wewenang tidak terbukti, maka belum tentu unsuremelawan hukum tidak terbukti.

Nomor 2282 K/PID.SUS/201710.Bahwa dari rumusan delik, dapat terlihat adanya unsur subjektifkesalahan manusia (mens rea) yaitu "dengan tujuan menguntungkandiri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang juga harusdibuktikan ;Bahwa unsur melawan hukum walaupun secara eksplisit tidaktercantum dari rumusan delik ini, namun maknanya inheren padarumusan delik "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atausarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;Bahwa jika dilihat dari rumusan delik

itu Terdakwa I danTerdakwa II dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya apabilaseluruh unsur dari pasal dimaksud dinyatakan terpenuhi;Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang ini, Majelis Hakimhanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum sebagaimanaidentitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan yang dimaksudoleh Penasihat Hukum Terdakwa I dalam nota pembelaannya halaman 124,menurut Majelis Hakim merupakan pembuktian mengenai perbuatan Terdakwa I,inheren

melawan hukum dalam Pasal 2 ayat 1 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan unsur penyalahgunaan wewenang karena kedudukan jabatan sarana dan atau kesempatan yang ada padanya sebagaimana Pasal 3 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi inheren

terbenih tidak memiliki perbedaan namun keduanya memiliki kekhususan yang khas Unsur melawan hukum merupakan genusnya sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah speciesnya Sifat inheren penyalahgunaan wewenang dan melawan hukum tidaklah berarti unsur melawan hukum terbukti tidak secara mutatis mutandis unsur penyalahgunaan wewenang terbukti tetapi untuk sebaliknya unsur penyalahgunaan wewenang terbukti maka unsur melawan hukum tidak perlu dibuktikan lagi karena dengan sendirinya unsur melawan