Ditemukan 984 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : mobilima mobilisasi mobility
Register : 04-02-2019 — Putus : 20-06-2019 — Upload : 26-06-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl
Tanggal 20 Juni 2019 — Penuntut Umum:
RENOL WENDI SH
Terdakwa:
TASNUL IKHWAN Bin M. IDRUS NUR Alm
9764
  • 20/ Pid.SusTpk/2019/PN.Bgl Hal 79 dari 271 7.16.(1) Pipa cucuran baja diameter 75mm M3 12,00 Bahwa alasan dilakukan adendum dikarenakan setelah dilakukanpengecekan ke lapangan bersama tim teknis Dinas Pekerjaan UmumProvinsi Bengkulu, Tim Ahli dari Balai Pengujian konstruksi, konsultanpengawas dan pihak kontraktor CV.SERUMPUN MAKMUR ditemukanketidaksesuaian lokasi pembangunan di RAB dengan dilapangan, karenauntuk di RAB tipe jembatan yang digunakan adalah jembatan kelas Bsedangkan dilokasi dengan mobilitas
Putus : 08-07-2013 — Upload : 08-07-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 01/PID.Sus/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 8 Juli 2013 — Indar Atmanto (terdakwa)
7461746
  • Sesamapelangan Indosat dan IM2 yang menggunakan No. 0814 tidakbisa berkomunikasi melalui voice, karena untuk pelangganIM2 tidak dibuka akses voice nya, dan hal tersebut secarateknis bisa dilakukan.Bahwa penetrasi internet di Indonesia pada tahun 2006cukup rendah, ketika itu yang cukup tinggi penetrasinyadilakukan oleh IM2 walaupun menggunakan jaringan kabel,ketika mobilitas dimungkinkan maka hal tersebut peluanguntuk mempercepat penetrasi internet di Indonesia.Bahwa terdakwa Indar Atmanto tidak pernah
Register : 09-04-2020 — Putus : 26-08-2020 — Upload : 23-09-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby
Tanggal 26 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
DIDIT AGUNG NUGROHO, S.H.
Terdakwa:
SARNO UTOMO, S.Sos., MM.
13545
  • Biaya Tidak Langsung (Non Personil) Alat tulis kantor : perawatan komputer, printer, ATK Komunikasi kantor : Biaya listrik, telepon Mobilitas : sewa kendaraan, biaya perjalanan Cetak dan pengadaan: dokumentasi dan pelaporanBahwa sebagai Team Leader setahu saksi Sdr.
Putus : 29-02-2016 — Upload : 22-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 130/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg
Tanggal 29 Februari 2016 — Ir. TRI BUDI PURWANTO, MT Bin HADI SUNARYO (TERDAKWA)
11939
  • Bahwa Ponton milik CV Heka Pratama adalah ponton knockdownDimensi 6x9x1,5 M untuk kapasitas Exc 20 Ton (PC 200)Jangkauan kedalam terjauh 3 meter, jangkauan buang 6 meter.Unit dapat bergerak dimedan lumpur air sedikit (kandas) ponton masihbisa jalan ataupun dimedan dengan air posisi banyak (posisi pontonmengapung).Pontonnya sendiri dapat dipisah jadi 2 bagian (untukmemudahkan mobilitas) dan Eksavator tidak terikat mati dengan pontonsehingga dapat bergerak standart dengan turun (keluar dari ponton)
Putus : 25-11-2011 — Upload : 19-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 582 K/Pdt.Sus/2011
Tanggal 25 Nopember 2011 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU-RI) vs 1. PT MULTIMAS NABATI ASAHAN, dkk
467545 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Namunberdasarkan aspek karakteristik yakni mobilitas, FWA dan PSTNmemiliki keterbatasan mobilitas yang signifikan berbeda dengan seluleryang memiliki mobilitas penuh pada saat perkara tersebut diinvestigasi.Berdasarkan aspek tingkat harga, tingkat harga FWA dan PSTNberdekatan dan berbeda jauh dengan tingkat harga yang ditawarkanoleh jasa seluler (Putusan Perkara No: 07/KPPUL/2007 Para. 3.1.4Halaman 5 s.d. 7).Hasil survey konsumen yang dilakukan oleh tim pemeriksa untukmenguji hipotesis kemungkinan
Register : 16-02-2021 — Putus : 29-03-2021 — Upload : 29-03-2021
Putusan PT PEKANBARU Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR
Tanggal 29 Maret 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
10777
  • Nomor : 020 /Kegiatan/SP/, tanpa tanggal dan bulan tahun 2017, DaftarPenawaran Harga tanpa tanggal dan bulan tahun 2017 dan tanpa cap dantanda tangan, Berita Acara Serah Terima Nomor : 027/BA/RUTIN/SETDA/ tanpa tanggal dan bulan tahun 2017 dan tanpa tandatangan dan cap, untuk pembayaran sewa mobilitas darat pada kegiatankunjungan kerja / inspeksi kepala daerah / wakil kepala daerah di DesaPintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Tahun 2017; 3480.1 (Satu) Set Surat Pertanggungjawaban yang terdiri
    kegiatan kunjungan kerja / inspeksikepala daerah tahun anggaran 2017; 3488 1 (Satu) Set Surat Pertanggungjawaban yang terdiri dari Kwitansi AsliNomor : 14 sejumlah Rp. 4.500.000, Bon dengan cap rental mobil bersamadengan jumlah 45.000.000, Surat Pemesanan Nomor : 020 /Kegiatan/SP/,tanpa tanggal dan bulan tahun 2017, Daftar Penawaran Harga tanpa tanggaldan bulan tahun 2017, Berita Acara Serah Terima Nomor : 027/BA/RUTIN/SETDA/ tanpa tanggal dan bulan tahun 2017, untukpembayaran Belanja sewa sarana mobilitas
    3479.1 (Satu) Set Surat Pertanggungjawaban yang terdiri dari Kwitansi AsliNomor : 28 sejumlah Rp. 2.000.000,tanpa cap, Bon dengan cap dan tandatangan rental mobil bersama sejumlah Rp. 2.000.000,, Surat PemesananNomor : 020 /Kegiatan/SP/, tanpa tanggal dan bulan tahun 2017, DaftarPenawaran Harga tanpa tanggal dan bulan tahun 2017 dan tanpa cap dantanda tangan, Berita Acara Serah Terima Nomor : 027/BA/RUTIN/SETDA/ tanpa tanggal dan bulan tahun 2017 dan tanpa tandatangan dan cap, untuk pembayaran sewa mobilitas
    3488 1 (Satu) Set Surat Pertanggungjawaban yang terdiri dari Kwitansi AsliNomor : 14 sejumlah Rp. 4.500.000, Bon dengan cap rental mobil bersamadengan jumlah 45.000.000, Surat Pemesanan Nomor : 020 /Kegiatan/SP/, Halaman 856 dari halaman 867 Putusan Nomor 3/PID.SUS.TPK/2021/PT.PBR. tanpa tanggal dan bulan tahun 2017, Daftar Penawaran Harga tanpa tanggaldan bulan tahun 2017, Berita Acara Serah Terima Nomor : 027/BA/RUTIN/SETDA/ tanpa tanggal dan bulan tahun 2017, untukpembayaran Belanja sewa sarana mobilitas
Register : 17-11-2016 — Putus : 07-04-2017 — Upload : 01-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 240/Pid.Sus-TPK/2016/PN SBY
Tanggal 7 April 2017 — Penuntut Umum:
SYAHROLI, SH, MH.
Terdakwa:
IR. NINIS RINDHAWATI, MT
152166
  • No. 240/Pid.SusTPK/2016/PN.Sby Data Komponen Kesmas yang dicantumkan hanya data prasaranakesehatan, sedangkan aspekaspek lain tidak dikaji Wilayah Rawa Dampar merupakan habitat vektor malaria yang potensialdengan gejala dampaknya jika mobilitas penduduk menjadi meningkat,sehingga penting untuk dikaji.
Register : 09-10-2019 — Putus : 04-03-2015 — Upload : 09-10-2019
Putusan PN JAYAPURA Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN Jap
Tanggal 4 Maret 2015 — - YASOZISOKHI ZEBUA, S.H - Drs.WARYOTO, M.Si
13773
  • pasalpasalsebagai berikut: Pasal 52 ayat:(1) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf bdigunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilaimanfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakanprogram dan kegiatan pemerintahan daerah.(2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupabelanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi,perawatan kendaraan bermotor, cetak/ penggandaan, sewarumah/gedung/gudang/ parkir, sewa sarana mobilitas
Register : 13-08-2015 — Putus : 01-09-2015 — Upload : 29-07-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 19/PID.TPK/2015/PT JAP
Tanggal 1 September 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Yasozisokhi Zebua, SH
Terbanding/Terdakwa : Drs. WARYOTO, M.Si
11246
  • pasalpasalsebagai berikut: Pasal 52 ayat:(1) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf bdigunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilaimanfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakanprogram dan kegiatan pemerintahan daerah.(2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupabelanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi,perawatan kendaraan bermotor, cetak/ penggandaan, sewarumah/gedung/gudang/ parkir, Ssewa sarana mobilitas
Putus : 17-10-2016 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 24 K/PID.SUS/2016
Tanggal 17 Oktober 2016 — Drs. WARYOTO, M.Si
13182 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan No. 24 K/PID.SUS/2016kan program dan kegiatan pemerintahan daerah;(2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berupabelanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premiasuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewarumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat,sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman,pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan harihari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan
    pasalpasalsebagai berikut: Pasal 52 Ayat:(1) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf bdigunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yangnilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah;(2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berupabelanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premiasuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewarumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas
Register : 16-08-2017 — Putus : 14-09-2017 — Upload : 28-11-2017
Putusan PT AMBON Nomor 18/Pid.Sus-TPK /2017/PT AMB
Tanggal 14 September 2017 — Drs. ABD. RACHMAN WAILISSA
7840
  • perjalanan dinas luar daerah, honorarium bulanan, honorarium bulanan, dan belanja perjalanan dinas luar daerah (asli);132. 1 (satu) lembar SPM No: 42/SPM-LS/DKCS/2013 senilai Rp 65.500.000,- tanggal 08 Desember 2013, untuk belanja cetak (asli);133. 1 (satu) jepitan berkas SPM No: 43/SPM-LS/DKCS/2013 senilai Rp 351.000.000,- tanggal 08 Desember 2013, untuk belanja bahan bakar minyak/gas sarana mobilitas
Register : 14-01-2016 — Putus : 03-06-2016 — Upload : 20-10-2016
Putusan PN PADANG Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pdg
Tanggal 3 Juni 2016 — H. Zainir, ST. Gelar. Datuk Rangkayo Mulie ; Oyer Putra, ST. MT Panggilan Oyer
203144
  • dipakai untuk jalurpipa tersebut karena minta ganti rugi yang besar;Bahwa Air proyek tersebut mengalir sejak akhir tahun 2012;355Bahwa Pipa yang tidak terpasang di lahannya Sidi Tamar alias Pak keloktersebut saksi tidak mengikuti lagi perkembangannya, dan sewaktu saksiberjalan melihat pipa yang tidak terpasang di lahannya Sidi Tamar alias Pakkelok tersebut sudah terpasang di tahun 2012;Bahwa Selama 4 atau 5 hari longsor itu sampai pekerjaan proyek itu bisaberjalan;Bahwa longsor itu menghalangi mobilitas
Register : 02-04-2019 — Putus : 26-06-2019 — Upload : 10-07-2019
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pgp
Tanggal 26 Juni 2019 — Penuntut Umum:
1.MGS RUDY APRIANSYAH, S.H.
2.KURNIAWAN HARAHAP, S.H.
Terdakwa:
SUWANDI, A.KS Bin ATET MUHAMAD
13534
  • hasil migas itu adalahsemua penerimaan yang masuk ke kas daerah dan inidigunakan untuk belanja pada tahun Anggaran berkanaandisamping itu ada juga Silva;Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai Bakuda Saksimengacu kepada UU Nomor 23/2014 jo UU Nomor 10/2015 PPNomor 9/2009 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerahdan Wakil Kepala Daerah, berdasarkan ketentuan dan yangSaksi laksanakan fasitas bupati dan wakil bupati terdiri dari :e Gaji dan tunjangan;e biaya sarana dan prasarana rumah jabatan;e sarana mobilitas
Register : 02-04-2019 — Putus : 26-06-2019 — Upload : 10-07-2019
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pgp
Tanggal 26 Juni 2019 — Penuntut Umum:
1.MGS RUDY APRIANSYAH, S.H.
2.KURNIAWAN HARAHAP, S.H.
Terdakwa:
Dra. ENDANG KRISTINAWATI, MM Binti ARSAD
286642
  • hasil migas itu adalahsemua penerimaan yang masuk ke kas daerah dan inidigunakan untuk belanja pada tahun Anggaran berkanaandisamping itu ada juga Silva;eBahwa dalam melaksanakan tugas sebagai Bakuda Saksimengacu kepada UU Nomor 23/2014 jo UU Nomor 10/2015PP Nomor 9/2009 tentang Kedudukan Keuangan KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah, berdasarkan ketentuan danyang Saksi laksanakan fasitas bupati dan wakil bupati terdiridari :e Gaji dan tunjangan;e biaya sarana dan prasarana rumah jabatan;e sarana mobilitas
Putus : 27-01-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 942 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 27 Januari 2016 — Pemohon Kasasi II / Terdakwa : Drs. JOHANES GLUBA GEBZE Alias JOHN ; Pemohon Kasasi I / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MERAUKE
241240 Berkekuatan Hukum Tetap
  • pasalpasal sebagai berikut: Pasal 52 ayat:(1)Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barangdan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas)bulan dalam melaksanakan program dan kegiatanpemerintahan daerah.Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasakantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/ parkir, sewasarana mobilitas
    pasalpasal sebagai berikut:Pasal 52 ayat:(1) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barangdan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas)bulan dalam melaksanakan program dan kegiatanpemerintahan daerah.(2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasakantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/ parkir, sewasarana mobilitas
Register : 11-10-2017 — Putus : 02-07-2018 — Upload : 07-08-2018
Putusan PN JAYAPURA Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jap
Tanggal 2 Juli 2018 — Penuntut Umum:
1.SUTRISNO MARGI UTOMO, SH., MH
2.MEILANY, SH
Terdakwa:
THOMAS ALVA EDISON ONDY,SE
143280
  • Rekening Bank 111.21.10.05.00011-2 untuk kegiatan penyediaan jasa sarana mobilitas;
  • Satu (1) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 1 Juni 2011 dari Baki Rekening Nomor 111.21.10.06.00003-1 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah No.
Register : 05-09-2013 — Putus : 23-01-2014 — Upload : 13-07-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 15/PID.SUS/TPK/2013/PN.TPI
Tanggal 23 Januari 2014 — 1. EVI HERITA,S.Sos (Terdakwa) 2. HERMAWAN SAPUTRA,SH (Terdakwa) 3. RISDIYANSYAH (Terdakwa)
13431
  • kunjungan kerja tidak dibenarkan.Bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 57 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan UmumKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditegaskan Bahwa benar barang danjasa terdiri dari barang pakai habis, bahan/material, jasa publikasi, jasa kantor,jasa konsultan audit dan advokasi hukum, pencetakan, BBM kendaraan, sewarumah/gedung/gudang, sewa sarana mobilitas
    Barang dan jasa terdiri dari barang pakai habis, bahan/material, jasapublikasi, jasa kantor, jasa konsultan, audit dan advokasi hukum, pencetakan,BBM kendaraan, sewa rumah/gedung/gudang, sewa sarana mobilitas,perlengkapan dan peralatan, makanan dan minuman, perjalanan dinas,pendistribusian surat suara, serta verifikasi dan rekapitulasi.Hal 1132 dari 1746 Pts. No.15/Pid.Sus/2013/TIPIKOR.PN.TPI.
Register : 16-07-2014 — Putus : 27-08-2014 — Upload : 02-09-2014
Putusan PT JAYAPURA Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2014/PT JAP
Tanggal 27 Agustus 2014 — Drs. JOHANES GLUBA GEBZE alias JOHN
941291
  • pasalpasal sebagai berikut:Pasal 52 ayat:(1)Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barangdan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas)bulan dalam melaksanakan program dan kegiatanpemerintahan daerah.Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor,premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumalh/gedung/gudang/ parkir, sewasarana mobilitas
Register : 16-07-2014 — Putus : 27-08-2014 — Upload : 21-08-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 26/PID.TPK/2014/PT JAP
Tanggal 27 Agustus 2014 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Yasozisokhi Zebua, SH
Pembanding/Terdakwa : Drs. Johanes Gluba Gebze alias JOHN Diwakili Oleh : IWAN K NIODE
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Drs. Johanes Gluba Gebze alias JOHN Diwakili Oleh : IWAN K NIODE
155177
  • pasalpasal sebagai berikut: Pasal 52 ayat:(1)(2)Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barangdan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas)bulan dalam melaksanakan program dan kegiatanpemerintahan daerah.Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor,premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/ parkir, sewasarana mobilitas
Register : 03-03-2011 — Putus : 15-08-2011 — Upload : 28-07-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 7/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST
Tanggal 15 Agustus 2011 — Pidana Korupsi - H. SYAMSUL ARIFIN, SE
22777
  • PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST.Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di KPK dan sebelum saksimenandatangani BAP saksi telah membacanya terlebih dahulu;Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang dibuat saat penyidikan;Bahwa pada tahun 2000 s/d 2002 saksi menjabat sebagai Komandan Kodim(Dandim) di Langkat;Bahwa benar ketika saksi menjabat sebagai Dandim Langkat, saksi pernahmenerima dua buah mobil dari terdakwa yaitu pertama mobil Kijang LGX dan keduamobil Tavera;Bahwa dalam rangka memelihara mobilitas
    Ishak Tumengkol tersebut;Bahwa saksi tidak ingat jumlah total hak keuangan Kepala Daerah tiap tahun dalamAPBD;Bahwa benar saksi menangani perincian hak keuangan Kepala Daerah sepertibiaya mobilitas, sarana/prasarana, operasional yang mana tiaptiap pos tersebutyang mengajukan adalah saksi beserta staf dengan melampirkan SPM, SPP danSKO;Bahwa yang menerima kuitansi sekaligus uang hasil pencairan hak keuanganBupati/terdakwa adalah ajudan terdakwa sedangkan untuk biaya penunjang KepalaDaerah yang menyerahkan