Pegadaian (Persero)Jatiwaringin yang beralamat di Jalan Ruko Asem Baru, Nomor 56 Jatiwaringin,Pondok Gede, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat atau setidaktidaknya padatempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksadan mengadili perkaranya, baik sebagai orang yang melakukan atau yang turutserta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

pertimbangannya Majelis Hakim dalamperkara a quo menyampaikan bahwa memperkaya diri sendiri atau orang lainadalah perbuatan aktif untuk membuat kaya atau menambah kaya, sehinggamemperkaya dalam arti ini membuat kaya atau menambah kaya seseoranguntuk menjadi lebih kaya lagi;Bahwa Majelis Hakim dalam perkara a quo tidak mempertimbangkan secaracermat dan seksama faktafakta yuridis yang terungkap dalam persidanganterkait pemenuhan unsur "Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atauOrang Lain atau Suatu Korporasi

produk gadai KreditCepat dan Aman (KCA) sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi PT.Pegadaian (Persero) Nomor 5 Tahun 2014, tanggal 03 Februari 2014, sertabertentangan dengan Pasal 89 Ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf ePerjanjian Kerja Bersama (PKB) Nomor 104 Tahun 2013 merupakantindakan aktif dan sarana untuk memperkaya diri Terdakwa sendiri ataupunFajar Bayu Resi Machdum, sehingga dengan demikian kami berpendapatbahwa unsur "Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau OrangLain atau Korporasi

Putusan No. 787 K/PID.SUS/2016UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPsebagaimana dakwaan kesatu primair, dengan pertimbangan bahwa unsurmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhidalam perbuatan Terdakwa dengan menyatakan bahwa dalam persidangantidak ada bukti berupa data mengenai harta kekayaan Terdakwa baik sebelumataupun setelah jumlah uang yang diterima/diperoleh, sehingga dapatdibedakan Terdakwa telah menjadi kaya atau lebih kaya, adalah

Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut telahmemperkaya diri Terdakwa sendri atau orang lain atau korporasi, yaitubertambahnya kekayaan Terdakwa sebesar Rp131.875.000,00 (seratus tigapuluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau orang lain,yaitu Fajar Bayu Resi Machdun sebesar Rp396.775.000,00 (tiga ratussembilan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Dengandemikian unsur memperkaya diri Sendiri atau orang lain atau korporasi telahterpenuhi;.

No. 153/KMA/SK/X/201 1tanggal 11 Oktober 2011, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pangkal Pinangberwenang memeriksa dan memutus perkara ini,yang melakukan, menyuruhmelakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukummemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapatmerugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dimana perbuatantersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TahunAnggaran

Namun demikian Pasal 1 angka 3 UndangUndang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah tegas memberi batasan mengenaiapa yang dimaksudkan dengan setiap orang yaitu orang perseorangan atautermasuk korporasi;Menimbang, bahwa mengenai siapa saja yang dimaksudkan dengan orangperseorangan atau termasuk korporasi

ini, Majelis mempedomani pendapatMahkamah Agung dalam putusannya Nomor 892/K/Pid/1983 yang menguraikantentang maksud barang siapa di dalam tindak pidana korupsi yang bukan hanyaorang sebagai pegawai negeri, tetapi mencakup juga pegawai swasta, pengusaha,bahkan badan hukum, maka sebagaimana dimaksudkan Pasal 1 angka 3 diatasmaka yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam perkara ini mencakuporang perseorangan sebagai pegawai negeri, pegawai swasta ataupengusahaatau termasuk korporasi yaitu badan

Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerimabantuan dari keuangan negara atau daerah, ataue.

Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakanmodal atau fasilitas dari negara atau masyarakat;Sedangkan yang dimaksud dengan orang selain pegawai negeri yang diberi tugasmenjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktuadalah orang bukan pegawai negeri, tetapi orang tersebut ditugaskan menjalankansuatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu.

Malang atau setidaktidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukumPengadilan Negeri Kepanjen, berdasarkan Pasal 5 UndangUndang Republik Indonesia Tahun46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa, mengadili danmemutus perkara ini, sebagai yang melakukan, turut serta melakukan perbuatan secaramelawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapatmerugikan keuangan

MM pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan primair,sebagai yang melakukan, turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkandiri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikankeuangan Negara atau perekonomian negara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa terdakwa Dra.

Tidak ada satu alat buktipun yang dapat membuktikan jika Terdakwa telah mengambilkeuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;5. Tidak ada satu alat buktipun yang menerangkan jika Terdakwa telah menyalahgunakankewenangannya, apabila terdapat orang lain penerima Surat Keputusan melakukanpenyimpangan , maka hal tesebut tidak dapat dibebankan kepada Terdakwa ;6. Pada dakwaan Subsidair pasal 3 UU. RI.

Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;3. Menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karenajabatan atau kedudukan ; 4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;Ad. 1.

Menjadikan beruntung (mujur, berbahagia),memberi keuntungan; Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan unsur menguntungkan dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya menjadikan ataumendapatkan untung untuk diri sendiri, orang lain atau korporasi; Dalam ketentuan Pasal 3UU. RI.

Tipikor/2012/PN.AB, Bahwa dapat diketahui bersama oleh kita bahwa ada perbedaan mendasardari rumusan unsureunsur Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 UndangUndangTipikor ;UnsurUnsur Paal 2 ayat (1) terdiri dari melawan hukum, memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan dapat merugikankeuangan Negara atau perekonomian Negara ;UnsurUnsur Pasal 3 terdiri dari dengan tujuaan menguntungkan diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,,kesempatan, atau sarana

Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atauSuatu Korporasi ;d. Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negarasebagai :e.

Yang Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lainatau Suatu Korporasi,3. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yangada padanya karena Jabatan atau Kedudukan,4. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara,5. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut SertaMelakukan.Halaman 118 dari 152 Putusan Nomor : 41/Pid.

Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakanprosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuantertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.Menimbang, bahwa mencermati redaksi *menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan setelah unsur "yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri,orang lain atau suatu korporasi dimana unsur dengan tujuan merupakan variandari bentuk "kesengajaan atau "opzet atau "dolus, sehingga

Tipik or/2012/PN.AB, atau suatu korporasi menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atausarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapatmerugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dikwalifisersebagai tindak pidana Korupsi menurut ketentuan Pasal 3 Undang UndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi ;Menimbang, bahwa

DirekturRSUD AW Syahranie Samarinda, Nurdin, S.Pd, Msi selaku Pimpinan ProyekPeningkatan Pelayanan Kesehatan RSUD AW Syahranie Samarinda TahunAnggaran 2003, dan Stefanus Widananta selaku Kepala Devisi AlkesPT.Siemens Indonesia (dalam berkas sendirisendiri) telah melakukanPenunjukan Langsung dan membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang tidaksesuai dengan ketentuan Keppres 18 Tahun 2000 Tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah di mana perbuatantersebut telah memperkaya suatu korporasi

Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP yakrii secara bersamasama (termasuk di dalamnya TerdakwaStefanus Widananta) dengan secara melawan hukum memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi (Terdakwa Stefanus Widananta)Hal. 53 dari 84 hal. Put.

No. 45 PK/Pid.Sus/2013suatu korporasi dan unsur dapat merugikan Keuangan Negara atauPerekonomian Negara, sebagaimana dakwaan primer Pasal 2 ayat (1) UUNo. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tersebutpada Halaman 3134 sebagai benkut :ad.2. melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi;Menimbang, bahwa terdapat fakta dipersidangan, bahwa sesuaidengan surat perjanjian disebutkan

pernyataanbahwa sesuatu telah terbukti, tetapi hal atau Keadaan sebagai dasar danalasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telahbertentangan satu dengan yang lain, yakni sebagai berikut : Bahwa didalam pertimbangan hukum perkara Terdakwa II/Pemohon PeninjauanKembali, Pengadilan Tiriggi telah menggunakan hasil laporanperhitungan kerugian Keuangan Negara dan BPKP perwakilanKalimantan tanggal 20 April 2007 untuk menilai unsur melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi

Siemens Indonesiamerupakan perbuatan melawan hukum melanggar Keputusan Presiden No. 18Tahun 2000 yang mengharuskan adanya prosedur pelelangan ;Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan penunjukkan langsungtelah memperkaya orang lain yaitu Stefanus Widananta atau Korporasi yaitu PT.Siemens Indonesia dan berakibat merugikan keuangan Negara sebesarRp2.062.315.549,47 (dua milyar enam puluh dua juta tiga ratus lima belas ribulima ratus empat puluh sembilan rupiah koma empat puluh tujuh sen) sesuaiperhitungan

Secara Melawan Hukum ;3.Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;Ad.1.

No.21/PID.SUS.TPK/2015/PT SBY.adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yangterorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum; Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor :570K.

INE INDRATISIGIT, MPS. selaku sebagai Pemimpin Proyek dan bendahara proyek di lingkunganDinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur, pada bulan Mei 2003 sampai dengan bulanNopember 2003 berdasarkan SK Gubermur Propinsi Jawa TimurNo.188/38/K PTS/013/2003 tanggal 22 Mei 2003 dalam melakukan perbuatanmelawan hukum tersebut kemudian ia atau orang lain atau korporasi menjadi kayaatau bertambah kekayaannya ?

No.21/PID.SUS.TPK/2015/PT SBY.IGM yang berupa cek Bank Mandiri senilai Rp.6.500.000.000, (enam milyar lima ratus juta juta rupiah);Menimbang, bahwa sebagaimana pertanyaan di atas yakni apakah dalammelakukan perbuatan melawan hukum tersebut kemudian ia (Terdakwa) atau oranglain atau korporasi menjadi kaya atau bertambah kekayaannya ?

tidak terpenuhi; Menimbang, bahwa oleh karena unsur Memperkaya diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi tidak terpenuhi atas diri Terdakwa, maka sub unsur dalamdakwaan Primair yang lain tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dengan demikian kepada Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaaan Primair,maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkanHal. 74 dari 95 hal.

;Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian setiap orang adalah orangperseorangan atau termasuk korporasi.

(in person) atautermasuk korporasi (recht person).

Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi 74Menimbang, bahwa ditinjau dari segi etimologi perkataan memperkayaberasal dari kata kaya yang artinya mempunyai harta yang banyak atau banyakharta.

adalah dengan adanya fakta pertambahan kekayaan daripelaku atau orang lain atau korporasi yang dibuat kaya tersebut , dan mengenai halini dapat dipastikan dengan membandingkan harta kekayaan yang ada sebelum dansesudah perbuatan korupsi itu dilakukan oleh pelaku ;Halaman 287dari 311 halaman,Putusan Tipikor No.138/Pid.SusTPK/2015/PN.BdgMenimbang, bahwa untuk menilai apakah terdakwa secara melawan hukumtelah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi berkaitan denganperbuatan terdakwa

Dengan demikian yang dimaksud dengan unsurmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinyadengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi(R.Wiyono , Pembahasan Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2005, hal.38 ) ;Menimbang, bahwa pengertian diri sendiri artinya kepentingan pribadinya,orang lain artinya orang selain diri pribadinya.

NUNIK ARIYANI, M.Siselaku Kepala Bagian Keuangan dan KepalaBadan Pengelolaan Keuangan dan KekayaanDaerah ( BPKKD) Kabupaten Sidoarjo sertaSOERADJI (Almarhum), telah melakukanperbuatan melawan hukum dengan maksud untukmemperkaya diri sendiri atau orang lain atausuatu. korporasi dengan cara sebagai berikut: Pada tanggal 12 Januari 2005, Drs.

selakuKepala Bagian Keuangan dan Kepala Badan PengelolaanKeuangan dan Kekayaan Daerah (para terdakwa yangakan diajukan penuntutan dalam berkas terpisah)serta SOERADJI (Almarhum) pada waktu dan tempatsebagaimana tersebut pada dakwaan Primair, sebagaiorang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turutserta melakukan beberapa perbuatan yang harusdipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendirisehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu dengantujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lainatau. suatu korporasi

NUNIKARIYANI, M.Si pada tanggal 14 Januari 2005sampai dengan bulan Juni 2005, terdakwaAGUS DWI HANDOKO, SE bersama sama denganSOERADJ1 , dengan tujuan untukmenguntungkan diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi, telahmenyalahgunakan kewenangan yang adapadanya, yaitu secara bertahap telahmengeluarkan uang tunai yang disimpan dibrangkas Kas Daerah dan menyerahkan uangtersebut kepada Saksi MUTROFIN, SH danSTSWANDIYONO (almarhum) selaku BendaharaSekretariat DPRD Pengeluaran uang dariKas Daerah

dana untukpengadaan barang tersebut telah dicairkan dengan demikian perbuatan TerdakwaI, Terdakwa II, telah tidak mentaati ketentuan dan prosedur pengadaan barang/jasa sebagaimana tersebut pada Pasal 49 ayat (1) huruf c KEPPRES Nomor 80Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, tersebut telah berakibatmerugikan keuangan negara dalam hal ini APBD dan memperkaya orang lainyaitu WORO SRI MULYANI (Daftar Pencarian Orang) atau korporasi

Anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) Tahun Anggaran 2007, pada hariSenin tanggal 3 Desember 2007, atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun2007, bertempat di Kantor di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal atau di KantorBagian Umum Sekda Kendal atau setidaktidaknya di tempat lain yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Semarangyang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan tujuan menguntungkandiri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi

No. 2295 K/Pid.Sus/2011 jasa sebagaimana tersebut pada Pasal 49 ayat (1) huruf c KEPPRES Nomor 80Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;e Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, tersebut telah berakibatmerugikan keuangan negara dalam hal ini APBD dan memperkaya orang lainyaitu WORO SRI MULYANI (Daftar Pencarian Orang) atau korporasi dalam halin =yaitu = Direktur CV.

dana untukpengadaan barang tersebut telah dicairkan dengan demikian perbuatan TerdakwaI, Terdakwa II, telah tidak mentaati ketentuan dan prosedur pengadaan barang/jasa sebagaimana tersebut pada Pasal 49 ayat (1) huruf c KEPPRES Nomor 80Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;e Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, tersebut telah berakibatmerugikan keuangan negara dalam hal ini APBD dan memperkaya orang lainyaitu WORO SRI MULYANI (Daftar Pencarian Orang) atau korporasi

Iskandar Moh.Mberu, sehingga Pengadilan Negeri Kupang berwenang memeriksa dan mengadili,secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomianNegara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :e Bahwa berawal dari permintaan Drs. Paulinus Domi selaku Bupati Endekepada Samuel F.

Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UndangUndang Nomor :31 Tahun 1999 Jo UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 adalah delik yangtidak sejenis atau berbeda karena :a Delik yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) sifatnya umum, subjeknya setiaporang atau semua orang dan tujuannya memperkaya diri sendiri, orang lainatau korporasi.b Delik yang diatur dalam Pasal 3 sifatnya khusus atau Lex Specialis,subjeknya mereka yang mempunyai jabatan atau kedudukan tertentu dantujuannya menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi

UndangUndang Nomor : 20Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi yaitu : Pasal 2 yang kualifikasideliknya secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi....dstnya, dan Pasal 3 dengan kualifikasi delik dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan.

setidaktidaknya pada waktuwaktiu tertentudalam Tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Kebudayaan dan PariwisataProvinsi Kalimantan Tengah JI.Tjilik Riwut Km.5 Kota Palangka Raya, ProvinsiKalimantan Tengah atau setidaksetidaknya pada tempattempat lain yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Palangka Raya di Palangka Raya, melakukan, menyuruhmelakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukummemperkaya diri sendiri atau orang atau suatu korporasi

Saidina Aliansyah dan saksi Junjung Kataruhan telahmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu saksiRothena Y. Hawung dari pengelolaan uang sebesar Rp.783.888.920, (tujuhratus delapan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh delapan ribusembilan ratus dua puluh rupiah), dan saksi Junjung Kataruhan selakuDirektur CV.

setidaktidaknya pada waktuwaktiu tertentudalam Tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Kebudayaan dan PariwisataProvinsi Kalimantan Tengah JI.Tjilik Riwut Km.5 Kota Palangka Raya, ProvinsiKalimantan Tengah atau setidaksetidaknya pada tempattempat lain yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Palangka Raya di Palangka Raya, melakukan, menyuruhmelakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

pekerjaan telahselesai, padahal pada kenyataannya pekerjaan tersebut belumdilaksanakan, merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenanganterdakwa selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 18 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersamasama dengan saksi Rothena Y.Hawung, saksi Sadina Aliansyah dan saksi Junjung Kataruhan telahmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Dermojoyo No. 19 Kelurahan Payaman Kecamatan Nganjuk KabupatenNganjuk atau setidaktidaknya berdasarkan Pasal 3 Undangundang Nomor: 46tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, bahwa Pengadilan TindakPidana Korupsi Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut,telah melakukan pembantuan atau pemufakatan jahat dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan

BAMBANG EKO SUHARTO, M.Si. binSUKITNO terbukti bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukanperbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di rubahdan di tambah dengan Undang Undang nomor 20 Tahun 2001

Putusan No. 41/Pid.Sus/Tpk/2015/PT.SBYbahwa judex facti telah keliru dalam mempertimbangkan unsur setiaporang dan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau oranglain atau korporasi, unsur menyalahgunakan wewenang, kesempatanatau Ssarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dan unsuryang dapat merugikan keuangan negara atau perekononian negara dalamdakwaan Subsidair, oleh karenanya Pembanding/Terdakwa menyatakanbahwa unsur tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehinggatepat

Pasal 18 ayat (1)huruf b UU RI No. 31 Tahun 1999sebagaimana diubah dan ditambahdengan UU RI No. 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UU RI No.31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak PidanaKorupsi. 1) menyatakan Terdakwa Dr. drh.BAMBANG EKO SUHARTO,M.Si. bin SUKITNO terbuktibersalah melakukan tindak pidanaturut serta melakukan perbuatanmenguntungkan diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi,menyalahgunakan kewenangan,kesempatan, atau sarana yangada padanya karena jabatan ataukedudukan sebagaimana

Kabupaten Subang Tahun 2013 Nomor :78SR277/PW10/5/2015 tanggal 03 Juni 2015, perbuatan terdakwa dalammerencanakan dan melakukan pemotongan terhadap 47 (empat puluhtujuh) Desa Penerima Dana Bantuan Keuangan Kepada PemerintahDesa tahun 2011 di Kabupaten Subang telah merugikan KeuanganNegara sebesar Rp.958.500.000,(sembilan ratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) atausetidaktidaknya sekitar jumlah tersebut ;e Bahwa, perbuatan Terdakwa telah memperkaya diri sendiri atauorang lain atau korporasi

;Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian setiap orangadalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

Unsur melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi Menimbang, bahwa ditinjau dari segi etimologi perkataanmemperkaya berasal dari kata kaya yang artinya mempunyai hartayang banyak atau banyak harta.

sehinga orang lain atau korporasi yang sebelumnyatidak kaya menjadi kaya atau yang sebelumnya sudah kaya menjadibertambah kaya ;Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim yang menjadiukuran dari adanya perbuatan memperkaya sebagaimana dimaksudpasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi

adalah dengan adanya fakta pertambahan kekayaan dari pelakuatau orang lain atau korporasi yang dibuat kaya tersebut, dan mengenaihal ini dapat dipastikan dengan membandingkan harta kekayaan yangada sebelum dan sesudah perbuatan korupsi itu dilakukan oleh pelaku ;Menimbang, bahwa untuk menilai apakah terdakwa secaramelawan hukum telah memperkaya diri sendiri atau orang lain ataukorporasi berkaitan dengan perbuatan terdakwa melakukan pemotonganatas dana sarana air bersih/pipanisasi desadesa Kabupaten

tahun 2011 sampai dengan 2012 di Desa SambirejoKecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati atau setidaktidaknya di Suatu tempatyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati danberdasarkan pasal 5 UndangUndang Nomor 46 Tahun 2009 tentang PengadilanTindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang padaPengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa, mengadili dan memutusperkara ini, telah secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Zainal Abidin Farid, 2007:395396).Sedangkan mengenai korporasi berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiadalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakanbadan hukum maupun bukan badan hukum;Menimbang, bahwa atas dasar pemahaman tersebut, setiap orang dalam artiorang perseorangan adalah natuurlijkke person (manusia), Siapa saja yang dapatmenjadi subyek hukum pidana, dalam kasus ini ditujukan kepada

Pencapaian untuk mendapatkan keuntungan materi atau nonmateri yang lebih tinggi tersebut ditujukan baik untuk kepentingan diri paraTerdakwa sendiri sebagai pembuat delik atau orang lain di luar pribadi paraTerdakwa atau korporasi;Menimbang, bahwa motif yang terkandung dalam unsur ini bersifat alternatif,yakni untuk tujuan menguntungkan diri sendin atau untuk tujuan menguntungkanorang lain atau untuk tujuan menguntungkan suatu korporasi, sehingga dalamhal ini tidak perlu seluruhnya terpenuhi pada

Untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi tersebut, dalam Pasal 3 telah ditentukan cara yang harus ditempuholeh pelaku tindak pidana korupsi, yaitu :a.

Hal ini didasarkan pada salah satupertimbangannya antara lain menyatakan bahwa kerugian negara merupakanimplikasi dari : 1). adanya perbuatan melawan hukum yang menguntungkan dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2ayat (1) uu tipikor dan 2). penyalahgunaan kewenangan dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimanadimaksud dalam pasal 3 uu tipikor. berdasarkan hal tersebut, menurut mahkamahunsur merugikan keuangan

sudah tidakdiingat lagi di tahun 2018 atau setidaktidaknya pada suatu waktu yang masihdalam tahun 2018 bertempat di Desa Ambawang, Kecamatan Batu Ampar,Kabupaten Kubu Raya atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihdalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Pontianak yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya yangmelakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukanperbuatan, Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain AtauSuatu Korporasi

Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;4Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;Halaman 77 dari 118 Halaman Putusan Nomor 11/Pid.SusTPkK/2021/PN Ptk5. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukanperbuatan;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad. 1.

Objek norma(normgedrag) adalah perbuatan atau perilaku yang diwajibkan, dilarang,diizinkan untuk dikerjakan, atau diberikan dispensasi untuk tidak dikerjakan olehnorma (operator norma atau modus perilaku).Menimbang, bahwa kata setiap orang ini sepadan dengan kata barangsiapa yang biasa tercantum dalam perumusan delik yakni suatu istilah yangbukan unsur tindak Pidana, melainkan merupakan unsur pasal yang menunjuksiapa Saja, orang perorangan atau suatu korporasi sebagai pendukung hak dankewajiban yang

Undangundang Nomor 20 tahun 2001 disebutkan bahwa yangdimaksud setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi,sehingga menurut Majelis unsur setiap orang dalam tindak pidana korupsiadalah sebagai subyek hukum, penyandang hak dan kewajiban baikperseorangan (naturlijk persoon) atau korporasi (recht persoon) sebagai normaaddresaat dan atau subject norm., yang daripadanya dapat dilekatkanperbuatan perbuatan sebagaimana rumusan perbuatan korupsinya;Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut

Dengan demikian dalam unsur inimenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalahmerupakan tujuan yang benar benar disadari dari perbuatan Terdakwa ataudapat diketahui oleh Terdakwa;Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi* memberikan pengertian bahwa memperoleh keuntungan ataumenguntungkan adalah memperoleh atau menambah kekayaan yang sudahHalaman 82 dari 118 Halaman Putusan Nomor 11/Pid.SusTPkK/2021/PN Ptkada.

setidaktidaknya pada suatu tempat lain yangtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkaranya berdasarkan ketentuan pasal 5 jo pasal 35 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak PidanaKorupsi, terdakwa baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atauturut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

DATUAK telah terbuktisecara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindakpidana:secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkayadiri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang secaralangsung ataupun tidak langsung dapat merugikan keuangannegara, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) joPasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang

Unsur setiap orang;Bahwa pengertian unsur setiap orang menurut pasal 1 butir ke3UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001adalah orang perorangan,termasuk korporasi selaku subyek hukum yang cakap bertindak dan mampumempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan kepersidangan olehPenuntut Umum adalah Terdakwa Khuslaini, SE., dan Ir.

Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi,3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau saranayang ada padanya karena jabatan atau kedudukan,4. Unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomianNegara;1.

Unsur setiap orang;Bahwa pengertian unsur setiap orang menurut pasal 1 butir ke3UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 adalah orang perorangan,termasuk korporasi selaku subyek hukum yang cakap bertindak dan mampumempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan kepersidangan olehPenuntut Umum adalah Terdakwa Khuslaini, SE., dan Ir.

Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, berdasarkan Pasal 5 UndangUndang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal3 angka 9 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :022/ KMA/ SK/ II/ 2011 tanggal 07 Pebruari 2011, berwenang memeriksa, mengadilidan memutus perkara tindak pidana korupsi, telah melakukan atau turut sertamelakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkayadiri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

dalam daerah hukum PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, berdasarkan Pasal 5Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsidan Pasal 3 angka 9 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor : 022/ KMA/ SK/ II/ 2011 tanggal 07 Pebruari 2011, berwenang memeriksa,mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, telah melakukan atau turutserta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi

OrangMenimbang, bahwa dalam UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika tidak mendefiniskan apa arti kata "setiap orang;Menimbang, bahwa unsur "setiap orang mengandung arti sebagaisubjek hukum yaitu yang terdiri dari manusia (naturlijke person) yang sehatsecara jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan perbuatannyasecara hukum dan juga sebuah badan hukum (recht persoon) dan dalamUndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikenal istilahKorporasi;Menimbang, bahwa yang dimaksud Korporasi

SUPRAYITNO Bin SUKARNO sebagaiorang pribadi yang mana identitasnya sebagaimana diuraikan dalam suratdakwaan, di mana telah didakwa melakukan tindak pidana, dalam perkara yangsedang diadili;Menimbang, dari keterangan saksisaksi serta keterangan Terdakwaterbukti bahwa Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakandan bukan orang lain;Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan setiaporang dalam unsur ini adalah Terdakwa SUPRAYITNO Bin SUKARNO sebagaiorang pribadi bukan sebuah korporasi

Unsur Setiap Orang;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orangperseorangan atau korporasi pendukung hak dan kewajiban yang memilikikemampuan bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;Menimbang, bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna dari setiap orangtersebut, adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana (orang perseorangan) yangsaat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang(error in persona) maka identitasnya diuraikan secara

Sultan Hasanuddin No. 12 Watampone, Kabupaten Bone atau setidaktidaknyapada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone,telah melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapatmerugikan keuangan Negara, yang dilakukan dengan caracara sebagai berikut :Hal. dari 24 hal. Put.

Sultan Hasanuddin No. 12 Watampone atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan NegeriWatampone, telah melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkandiri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapatmerugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan caracara sebagai berikut :8 Bermula ketika IDB (Islamic Development