Ditemukan 91947 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 19-10-2017 — Upload : 29-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1145 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — RAHMAT AL AZIZ VS CV MORAPACK ANDALAN SUKSES BERSAMA
17356 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kepadaPenggugat dengan rincian perhitungan Upah yang diterima Penggugatsetiap bulannya sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah),dengan rincian sebagai berikut:a. Pesangon: 2x 9 x Rp4.200.000,00 = Rp 75.600.000,00b. Uang Penghargaan Masa Kerja:4 x Rp4.200.000,00 = Rp 16.800.000,00 +Jumlah Rp 92.400.000,00c.
    Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengadilan HubunganIndustrial);Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohonkepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan agarmemberikan putusan sebagai berikut:Dalam Provisi:1.2.Mengabulkan permohonan provisi dari Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Tergugat belum membayarkan kekurangan Upah/gajiPenggugat pada bulan Februari 2016 sampai dengan bulan Maret 2016,dengan rincian perhitungan sebagai berikut: Upah yang seharusnya diterima
    Menyatakan Tergugat belum membayarkan kekurangan Upah/gajiPenggugat pada bulan Februari 2016 sampai dengan bulan Maret 2016,dengan rincian perhitungan sebagai berikut: Upah yang seharusnya diterima Penggugat 2 (dua) bulan yaitu bulanFebruari dan Maret: 2 x Rp4.200.000,00 = Rp8.400.000,00 Upah yang diterima Penggugat 2 (dua) bulan yaitu bulan Februari danMaret: 2 x Rp.2.100.000,00 = Rp4.200.000,00Total kKekurangan Upah = Rp8.400.000,00 Rp4.200.000,00 =Rp4.200.000,00(Terbilang: empat juta dua ratus
    Menghukum Tergugat untuk membayarkan kekurangan Upah/gajiPenggugat pada bulan Februari 2016 sampai dengan bulan Maret 2016,dengan rincian perhitungan sebagai berikut:Halaman 14 dari 27 hal. Put.
    Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan kepada Penggugat sesuai dengan Upah yang diterimasetiap bulannya sebesar Rp. 4.200.000, (empat juta dua ratus ribu rupiah),dengan rincian perhitungan sebagai berikut: Pesangon: 2 x 9 x Rp4.200.000,00 =Rp 75.600.000,00 Uang Penghargaan Masa Kerja:4 x Rp4.200.000,00 = Rp 16.800.000,00 +Jumlah Rp 92.400.000,00 Uang Penggantian Hak:15% x Rp92.400.000,00 = Rp 13.680.000,00Total = Rp106.080.000,00(Terbilang: seratus enam juta delapan puluh ribu rupiah)Menghukum
Register : 22-07-2019 — Putus : 27-06-2016 — Upload : 22-07-2019
Putusan PN JAYAPURA Nomor 107/Pdt.G/2015/PN Jap
Tanggal 27 Juni 2016 — Penggugat : Tuan ROCKY AWAIRARO Tergugat : Gubernur Prov. Papua cq Sekretaris DPRP
14079
  • WaktuPekerjaan 155 (seratus lima puluh lima) hari kalender, untukpekerjaan sebagaimana telah diuraikan sesuai angka 2(dua) positagugatan tersebut di atas dengan pembiayaan seluruhnya dariPenggugat;Bahwa setelah Penggugat bekerja dari tanggal 16 Juli 2012 sampaidengan tanggal 25 September 2012 atau jangka waktu pekerjaantelah mencapai 71 (tujuh puluh satu) hari kalender, makaKonsultan Pengawas Bapak RISTIADI GASPERZ, ST melakukanperhitungan bobot dan presentase pekerjaan ternyata jumlahRekapitulasi Perhitungan
    Bobot dan Presentase Pekerjaa telahmencapai 55,89 % (lima puluh lima koma delapan puluhsembilan persen), berdasarkan Rekapitulasi Perhitungan Bobotdan Presentasi Pekerjaan yang ditandatangani oleh KonsultanPengawas Bapak RISTIADI GASPERZ,ST mengetahui BapakJosep Nahumury, S.IP Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) mewakili Tergugat dan Penggugat ( Bukti P.2 ) dandidukung dengan dokumen penunjang sesuai kontrak :5.1.
    Bobotdan Presentase Pekerjaa telah mencapai 55,89 % (lima puluh limakoma delapan puluh sembilan persen), berdasarkan RekapitulasiPerhitungan Bobot dan Presentasi Pekerjaan yang ditandatanganioleh Konsultan Pengawas Bapak RISTIADI GASPERZ,ST bersamaPenggugat dan Mengetahui Tergugat ( Bukti P.2 ) dibandingkandengan perhitungan bobot dan presentase pekerjaan dari tanggal 26September 2012 sampai dengan tanggal 21 Desember 2012 (kontrakberakhir), atau 86 (delapan puluh enam) hari kalender, pastipekerjaan
    Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini seluruhnyayang jumlahnya sesuai dengan perhitungan pengadilan;6. Surat Jawaban sebagai berikut:1. Bahwa dalildalil PENGGUGAT sebagaimana termuat dalam suratGugatan tertanggal 8 Juli 2015 patutlah ditolak kecuali yang dengantegas diakui oleh TERGUGAT;2. Bahwa sebelum TERGUGAT menjawab posita demi posita gugatanPENGGUGAT, perlu kami kemukakan halhal sebagai berikut :TAHUN ANGGARAN 2012a.
    Bahwa pada posita angka 6 dan angka 7, PENGGUGATmenerangkan bahwa jangka waktu pekerjaan telah mencapai 71(tujuh puluh satu) hari kalender dengan perhitungan bobot danprestasi pekerjaan telah mencapai 55, 89 %. Hal ini bertolakbelakang dengan bukti TERGUGAT :a.
Putus : 26-04-2011 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2984 K/Pdt/2010
Tanggal 26 April 2011 — Ir. HANSEN, DKK. VS HAJJAH ROSMIATI, DK
2514 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalena Pratama Indah;Bahwa Tergugat II merupakan Badan Hukum (Perseroan Terbatas) yangtunduk pada Hukum Indonesia, maka segala tindakan perseroan haruslahberpedoman kepada UndangUndang No. 1 Tahun 1945 tentang PerseroanTerbatas termasuk tentang cara perhitungan laba dan pembagian keuntungan.Dalam Pasal 56 UndangUndang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatassecara tegas dinyatakan: dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun bukuperseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan untuk diajukan kepadaRUPS
    Perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang barulampau dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan sertapenjelasan atas dokumen tersebut;b. Neraca gabungan dari perseroan yang tergabung dalam satu group, disamping neraca masingmasing Perseroan tersebut;c. Laporan mengenai keadaan dan jalannya perseroan serta hasil yang telahdicapai;d. Kegiatan utama perseroan dan perubahan selama tahun buku;e.
    adanya RUPS, dan biladiperjanjikan juga mengandung cacat hukum;Bahwa di dalam perjanjian yang dibuat oleh Tergugat yang dituangkandalam Akta Nomor: 22 tertanggal 05 Juli 2002 disebutkan Tergugat akanmendapatkan uang jasa (fee) sebesar Rp. 226.000.000, (dua ratus dua puluhenam juta rupiah) dan keuntungan untuk Tergugat sampai keluarnya dariPerseroan yaitu sebesar Rp. 532.899.000, (lima ratus tiga puluh dua jutadelapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), yang tidak diketahui darimana dasar perhitungan
    Perhitungan tahunan dibuat sesuai dengan standar AkuntansiKeuangan;b.
    Dalam hal standar Akuntansi Keuangan sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya harusdiberikan penjelasan serta alasannya;Bahwa tindakan Tergugat yang telah melakukan perhitungan danmenetapkan keuntungan sendiri tanpa perhitungan melalui RUPS danperhitungan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang kemudiandituangkan dalam Akta Nomor: 22 tertanggal 05 Juli 2002, jelas telah perbuatanyang dilarang dan bertentang dengan Pasal 56 dan Pasal 58 UndangUndangNomor
Register : 21-03-2017 — Putus : 14-06-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 593 B/PK/PJK/2017
Tanggal 14 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SATYA KISMA USAHA;
228 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perhitungan PPN Kurang Bayar:Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 1.426.623.090,00 1.426.623.090,00 0,00105.268.118,000,00105.268.118,00105.268.118,00 f. Jumlah Perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar 0,00 105.268.118,00 105.268.118,003 Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan Ke masa pajak berikutnya 0,00 0,00 0,00b. Dikompensasikan Ke masa pajak (karena pembetulan 0,00 0,00 0,00c. Jumlah (a+b) 0,00 0,00 0,004.
    dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai)akan tetapi hanya melakukan kegiatan usaha yang mana atas seluruhpenyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai 10% yaitu dalam hal inimelakukan penjualan produk CPO dan PK, maka menurut Pemohon Bandingseharusnya seluruh pajak masukan yang dikoreksi oleh Terbanding tersebutdapat Pemohon Banding kreditkan;Bahwa berdasarkan uraian di atas maka koreksi Terbanding atas PajakPertambahan Nilai Masukan sebesar Rp105.268.118,00 seharusnya dibatalkandan menjadi Nihil;Perhitungan
    Perhitungan PPN Kurang Bayar:a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 1.426.623.090,00b. Dikurangi, Pajak Masukan yang dapat 283.121.437,00c. Dibayar dengan NPWP sendiri 1.143.501.653,00d. Jumlah 1.426.623.090,00e. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan 1.426.623.090,00f. Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar 0,003 Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan Ke masa pajak berikutnya 0,00b. Dikompensasikan Ke masa pajak (karena 0,00c. Jumlah (a+b) 0,004. PPN yang kurang bayar 0,005.
    Perhitungan PPN Kurang Bayar:Pajak Keluaran yg harus dipungut/dibayar sendiri 1.426.623.090,00Dikurangi:Pajak Masukan yg dapat diperhitungkan 283.077.636,00Dibayar dengan NPWP sendiri 1.143.501.653,00Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan 1.426.579.289,00Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar 43.801 ,003. Kelebian Pajak yang sudah: Dikompensasikan Ke masa pajak berikutnya 0,004. PPN yang kurang bayar 43.801 ,005. Sanksi administrasi Bunga Pasal 13(2) KUP 21.024,006.
    Desa Bukit Kemang, Kecamatan Tanah Tumbuh , MuaraBungo , sehingga jumlah Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak April 2008April 2008 yang masih harus dibayar menjadi sebagaimana perhitungan diatas adalah tidak benar dan nyatanyata bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon PK tidak dapat dibenarkan, karenaputusan Pengadilan
Putus : 21-09-2015 — Upload : 23-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 511 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 21 September 2015 — PT.MAXIMA INTI FINANCE VS SYAIFUL BARKAH
8642 Berkekuatan Hukum Tetap
  • mau bertanggung jawab terhadap keluarnya keputusan tersebut, kemudianPenggugat pada pukul 15.00 Wib dipanggil menghadap GM HRD, kemudian GM HRDmenanyakan kepada Penggugat, apakah menerima atau menolak keputusan tersebut,Penggugat menolak putusan tersebut, Penggugat meminta dilakukan PemutusanHubungan Kerja (PHK) dan meminta dibayarkan hakhaknya sebagaimana ketentuandalam UndangUndang Nomor 13 tahun 2003 yaitu dua kali ketentuan Pasal 156 ayat(2), satu kali ketentuan ayat (3) dan (4) dengan dasar perhitungan
    Nomor 511 K/Padt.SusPH1I/201513 Bahwa kemudian Penggugat menyatakan bisa menerima PHK yang diberikanoleh Tergugat asalkan dibayarkan hakhak Penggugat sebagaimana ketentuan dalamUndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu dua kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), satukali ketentuan ayat (3) dan (4) dengan dasar perhitungan gaji Penggugat sebagai AreaCollection Manager sebesar Rp13.640.000,00 (tiga belas juta enam ratus empat puluhribu rupiah);14 Bahwa setelah Penggugat melihat Surat Permohonan Biaya Pesangon
    Nomor0011/IMHRD/MIF/VI/2014 tertanggal 9 Juni 2014 yang ditawarkan oleh PT.MaximaInti Finance sebesar Rp12.045.000,00 (dua belas juta empat puluh lima ribu rupiah)tidak sesuai dengan ketentuan dalam UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu duakali ketentuan Pasal 156 ayat (2), satu kali ketentuan ayat (3) dan (4), maka kemudianPenggugat menolak perhitungan Pesangon tersebut;15 Bahwa kemudian permasalahan antara Penggugat dan Tergugat cobadiselesaikan melalui mediasi di Sudinakertrans Jakarta Utara
    masa kerja Penggugat (mulai bekerjasejak tanggal 15 Februari 2011) Masa kerja 3 tahun 3 bulan (masuk perhitungan 4tahun), maka pesangon yang diterima oleh Penggugat adalah sebagai berikut: aPesangon (4 x Rp109.120.000,00Rp13.640.000,00 ) x 2b Penghargaan Masa Kerja (2 Rp 27.280.000,00x Rp13.640.000) = Hal. 5 dari 30 hal.
    Tergugat Rekonvensi menolak Surat Anjuran Mediatordi Sudinkertrans Jakarta utara tanggal 02 September 2014, Nomor 7850/1.831,karena sudah tidak adanya harmonisasi diantara kedua belah pihak danmengajukan gugatan a quo yang pada pokoknya:Tergugat Rekonvensi menerima Pemutusan Hubungan Kerja sejak tanggalmenolak demosi sebagaimana telah diuraikan dalam jawaban Konpensi aquo;Tergugat Rekonvensi hanya mempermasalahkan jumlah pesangon yangseharusnya diterimanya menurut perhitungan sebagaimana diuraikan
Putus : 17-07-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 101/B/PK/PJK/2012
Tanggal 17 Juli 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. ASIATEC – LINK
5231 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penghasilan Bruto 534.252.113 522.213.713Laba Neto (305.019.182) 1.926.444.791Pendapatan lainlain 140.216.693 140.216.693Penghasilan Neto (164.802.489) 2.066.661.484 Penghasilan Kena Pajak(164. 802.489)2.066.661 .484 PPh Terutang 602.498.445Kredit PPh Pasal 22 211.896.902 211.896.902Kredit PPh Pasal 23 11.888.866 11.888.866PPh yang Kurang (Lebih) Bayar (223.785.768) 378.712.677Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP 113.613.803Pajak yang Masih Kurang (Lebih) (223.785.768) 492.326.480 Dibayar Bahwa perbedaan perhitungan
    Parman Kav. 76 Slipi,Jakarta 11410, sehingga perhitungan pajaknya menjadi sebagai berikut :Peredaran Usaha ............ 0.5.6 cee cee cee eee ee tee tees: Rp 15.304.115.652,00Harga Pokok Penjualan ............... 0.5... .6. cee ee ee Rp 15.074.882.721,00Penghasilan Bruto dari Usaha ...................6..... Rp 229.232.931,00Pengurangan Penghasilan Bruto ...................... Rp 522.213.713,00Hal. 4 dari 31 hal. Put. No. 101/B/PK/PJK/2012Jumlah Penghasilan Bruto ...........0...0.........
    Metodemetode Pemeriksaan Kewajaran HargaPenentuan harga pasar wajar dalam hubunganistimewa,dilakukan dengan menguji angkaangka dalam SPT melaluisuatu pendekatan perhitungan tertentu mengenai penghasilandan biaya.
    Harga ini merupakan dasar perhitungan harga pokok PT. Bdan selisin Rp. 250 antara pembayaran utang ke H Ltd di Hongkongdengan harga pokok yang seharusnya diperhitungkan dianggapsebagai pembayaran dividen terselubung."13.
    Dengan demikian perhitungan ulang sebesar 84%(sebesar Rp12.855.457.148,00) dari Peredaran Usahayang dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali (SemulaPemohon Banding) sehingga diperoleh selisin HPPsebesar Rp2.219.425.573,00 telah sesuai denganketentuan yang berlaku.(vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.23666/PP/M.XIIV15/2010 tanggal 18 Mei 2010, Halaman 8 s.d. 12).13.5.2.
Putus : 28-05-2013 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2943 K / Pdt / 2012
Tanggal 28 Mei 2013 — PURNOMO VS MARYOTO
138 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pacitan uang sebesarRp14.135.000,00 (empat belas juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah)telah dikembalikan Tergugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)sisa pinjaman uang sebesar Rp9.135.000,00 (sembilan juta seratus tigapuluh lima ribu rupiah);b Tergugat mengembalikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)pada tanggal 28092008 sampai sekarang sisa uang sebesarRp9.135.000,00 (sembilan juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) sudahdua tahun belum dibayar Tergugat dan Turut Tergugat;c Perhitungan
    ;b Sisa uang Rp9.135.000,00 sudah 2 tahun tidak dibayar;c Perhitungan sesuai bunga Bank yang diatur dalam undangundang 6% setahun;KERUGIAN IMMATERIAL:a Sebab perbuatan Tergugat, mengakibatkan hubungan Penggugat dengan PT.BPR Puri Artha Pacitan menjadi rusak;b Beban berugian tersebut dinilai uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus jutarupiah) yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat.BAHWA DARI POSITA GUGATAN TIDAK ADA PERMINTAAN DENDA:Akan tetapi Majelis Hakim Tingkat pertama dalam pertimbangan
    Bukti P5 (pemberitahuan tunggakan pembayaran tanggal 2112010) yaitutunggakan Penggugat/Maryoto kepada BPR yang telah diperbaharui/diperbaikidengan bukti P6 berupa surat keterangan tanggal 23 September 2011 yaituperincian hutangnyaPenggugat / Maryoto kepada BPR;Pengajuan bukti P6 juga tidak prosedural, sebab:Kesimpulan diajukan kedua belah pihak tanggal 22 September 2011;Sedangkan bukti P6 diajukan 23 September 2011, jadi bukti P6 diajukan diluar sidang;Selain dari pada itu bukti P5 dan P6 adalah perhitungan
    Penggugat/Terbanding;e Bahwa dari halhal yang terurai diatas jelas bahwa gugatan Penggugat/Terbanding sangat tidak jelas (obscure libel), oleh karena itu sudah sewajarnyaditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);BUKTI LAGI BAHWA GUGATAN TIDAK JELAS:Posita Penggugat angka 9 (putusan halaman 3) huruf b menguraikan bahwa hutangTergugat kepada Penggugat tinggal Rp9.135.000,00 (Rp14.135.000,00 Rp5.000.000,00) dan sudah 2 tahun tidak dibayar;Kemudian huruf c menguraikan perhitungan
    bunga yang diatur dalam Undang Undang 6 % setahun;DENGAN DEMIKIAN MENURUT PERHITUNGAN YANG BENAR:Bunga tahun = 6/100 x Rp9.135.000,00 (sisa hutang) = RpRp548.100,00;Bunga 2 tahun = 2 x Rp548.100 = Rp1.096.200,00 (satu juta sembilan puluh enamribu dua ratus rupiah);Tetapi Penggugat menghitung bunga mencapai jumlah sebesar Rp109.620.000,00(seratrus sembilan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);DARI MANA JUMLAH BUNGA SEBESAR ITU ?
Register : 10-03-2014 — Putus : 12-06-2014 — Upload : 06-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 13 PK/TUN/2014
Tanggal 12 Juni 2014 — ARNOLD L. ASSA VS I. BUPATI MINAHASA SELATAN., II. RAYMOND F. LOMBOGIA, Spd;
2313 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa pelaksanaan pemilihan Hukum Tua Desa Munte tersebut tidakprosedur, karena kesalahan dan kecurangan yang dilakukan oleh PanitiaPemilihnan Hukum Tua Desa Munte Periode 2012 2018, antara lainsebagai berikut:1 Bahwa panitia tidak menghitung jumlah surat suara dari kotak suara,untuk mencocokkan jumlah yang mengunakan hak pilih dari kartusuara sebelum perhitungan surat suara, dan setelah perhitungan suratsuara telah terjadi pengelembungan dari 1124 menjadi 1126 dansetelah dihitung kembali menjadi
    Berdasarkan Pasal 3 ayat 4Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 5 Tahun 2005tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilinan, Pelantikan danPemberhentian Hukum Tua, berbunyi : Ketua, Sekretaris PanitiaPemilihan Hukum Tua dipilih dari dan olen Anggota;Bahwa berita acara perhitungan surat suara tidak dicantumkan namasaksi untuk ditandatangani.
    Berdasarkan Pasal 25 ayat 1 PeraturanDaerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 5 Tahun 2005 tentangTata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan PemberhentianHukum Tua, berbunyi sebagai berikut : Hasil perhitungan suarat suaradituangkan dalam berita acara ditandatangani oleh panitia danditandatangani oleh saksi;Bahwa terdapat pemilih diantaranya atas nama Arie Sewow, JackyArdus, Mercy Lampah, Aneke Paat dan Megi Mamoto kartu panggilansudah ada sama panitia yang bersangkutan belum ada, 3diantaranya
    Bahwa Berita Acara Perhitungan Suara tidak dicantumkan namasaksi untuk ditandatangani (Bukti P8, Bukti P9, Bukti P10, BuktiP 11);3. Berita Acara Pernyataan Panitia tidak ditandatangani oleh CalonHukum Tua (Bukti P19 idem Bukti T II.INT 3);4. Bahwa Falidasi Daftar Pemilih dirubah pada saat rapat pemilihansudah dimulai (Bukti P8, Bukti P9, Bukti P10, Bukti P 11);5.
Register : 06-09-2012 — Putus : 25-04-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.44741/PP/M.VII/19/2013
Tanggal 25 April 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
10829
  • dimaksud adalah penetapan berdasarkan Pasal16 ayat (2) UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telahdiubah dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2006 yang ketentuanpelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitunganBea Masuk;bahwa Pasal 15 ayat (1) Undangundang Nomor 10 Tahun 1995 dengan tentangKepabeanan yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2006menyatakan:Nilai pabean untuk perhitungan
    komputasi, dan metode pengulangan (fallback) sesuaihierarki penggunaannya ;bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Keputusan Terbanding Nomor :KEP4174/KPU.01/2012 tanggal 02 Agustus 2012 tersebut, diketahui alasan yangdigunakan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok bahwaMetode atau nilai transaksi tidak dapat digunakan sebagai nilai pabean memakaikriteria Pasal 8 butir d Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 160/PMK.04/2010tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan
    yang menyatakan:Pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan bukti nyata atau data yangobjektif dan terukur untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai nilai pabean;bahwa Keputusan Menteri Keuangan yang bersangkutan adalah pelaksanaan dariPasal 16 ayat (2) Undangundang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yangtelah diubah dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2006;bahwa Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan
    merupakan penjualan di pasar dalam Daerah Pabean atas barangimpor yang bersangkutan, barang identik atau barang serupa kepada pihak pembeliyang memasok nilai barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3)huruf b untuk pembuatan barang impor yang bersangkutan;bahwa penetapan nilai pabean berdasarkan Metode pengulangan (fallback) denganmenggunakan Metode Deduksi menurut butir c Lampiran VIII Peraturan MenteriKeuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang NilaiPabean untuk perhitungan
    dimaksud dalampenjelasan Pasal 15 ayat (4) Undangundang Nomor 10 tahun 1995 tentangKepabeanan yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 17 tahun 2006;bahwa dengan tidak diserahkannya harga pasar dalam negeri kepada Majelis, tidakdapat membuktikan adanya bukti nyata atau data yang obyektif dan terukursebagai dasar penggunaan Metode Pengulangan (fallback) dalam penetapan nilaipabean sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan
Register : 05-10-2016 — Putus : 23-11-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1516 B/PK/PJK/2016
Tanggal 23 Nopember 2016 — TATY SUKMAWATY (UD. TUGU MAS) VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
2710 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jumlah Pajak yang masih harus/ (lebih) dibayar 3863.107.868 (363.107.868 Bahwa putusan keberatan didasarkan kepada Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Nomor: 00042/207/09/91 3/12 tanggal 29November 2012 Masa Pajak Desember 2009 dengan perhitungan sebagaiberikut:1. Dasar Pengenaan PajakJumlah Penyerahan BKP/ JKP yang terutang PPN Rp 3.347.440.0942.
    Penghitungan PPN Kurang Bayar PPN yang harus dipungut/ dibayar sendiri Rp 334.744.009 Jumlah yang dapat diperhitungkan Rp 316.381.132 Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar Rp 18.362.8773. Kelebihan Pajak yang sudah: Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Rp 167.965.4044. PPN yang kurang dibayar Rp 186.328.2815. Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp 8.814.180 Kenaikan Pasal 13 (3) KUP Rp 167.965.4076.
    Jumlah PPN ymh dibayar Rp 363.107.868Alasan Pengajuan BandingBahwa sesuai dengan perjanjian perdagangan komisi antara Pemohon Bandingdan PT Rodasakti Suryaraya atas penjualan barang komisi PermohonanBanding mendapatkan komisi sebesar 1% hingga 1,5% dari harga faktur ATPMoleh karena perhitungan PPN kurang bayar adalah Tarif PPN (10%) x komisiyang diterima (1,5% x harga Faktur Barang Komisi);Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka perhitungan PPN yang kurang dibayarmenjadi sebagai berikut:1.
    Penghitungan PPN Kurang Bayar PPN yang harus dipungut/ dibayar sendiri Rp 155.822.846 Jumlah yang dapat diperhitungkan Rp 316.381.132 Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar Rp (160.558.286)3. Kelebihan Pajak yang sudah: Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Rp 167.965.4044. PPN yang kurang dibayar Rp 7.407.118itambaly MenjadiUraian Rp. Semula Rp. (Dikurangi)Rp. (Rp.)a. PPN kurang/ (lebih) Bayar 186.328.281 178.921.163 7.407.118b. Sanksi Bunga 8.814.180 8.814.180 0c.
Register : 22-07-2020 — Putus : 29-09-2020 — Upload : 30-09-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 454/PDT/2020/PT SBY
Tanggal 29 September 2020 — Pembanding/Penggugat : Teja Budi Wibowo Diwakili Oleh : KUKUH AGUS KURNIAWAN SH MH
Terbanding/Tergugat I : Tantiono
Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang KPKNL Surabaya
Terbanding/Tergugat III : Yulianawati
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Surabaya I
136104
  • (lima belas milyar Rupiah)untuk membayar pinjaman pokok;(b) Bunga Senilai Rp.6.200.000.000 (enam milyar duaratus juta Rupiah), dengan perincian perhitungan sebagaimanatabel diatas, EQUIVALENT 12% (dua belas persen) PERTAHUN yang merupakan tingkat kewajaran bunga kredit Bank;(c) DIKURANGI Rp.1.828.333.500, (Satu milyar delapanratus dua puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu limaratus Rupiah), YANG TELAH Penggugat bayarkan sebelumnyakepada Tergugat sebagaimana terurai pada angka 2 diatas
    Bahwa FAKTANYA, Tergugat menolak sebab tidak sesuaidengan keinginan Tergugat dengan nilai bungaberbunga hingga3% (tiga persen) PER BULAN serta perhitungan DENDA 6% (enampersen) PER BULAN yang tidak rasional, oleh karena itu Penggugatpun telah mohon keadilan dengan mengajukan gugatan pembatalanAkta disertai kewajiban bagi Penggugat mengembalikan utangberikut bunga yang wajar kepada Tergugat I, di Pengadilan NegeriSurabaya sebagaimana register perkara No.1217/Pdt.G/2018/PN.Sby;* Mohon Perhatian Majelis
    Bahwa mengetahui Penggugat telah memiliki sejumlah danauntuk membayar utang, Tergugat yang sejak awal memiliki ITIKADBURUK ingin MEMILIKI OBJEK JAMINAN dengan cara yang TIDAKPATUT, segera mengajukan Eksekusi Hak Tanggungan atas ObjekJaminan dimaksud tanpa pemberitahuan kepada Penggugatsebelumnya, dengan perhitungan BUNGA serta DENDA yang TIDAKRASIONAL;7.
    Bahwa sebagaimana ketentuan Penjelasan Umum angka 8atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1996tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Bendabenda yangBerkaitan Dengan Tanah, sifat dari perjanjian jaminan (haktanggungan) ialah sebagai tambahan (accesoir) pada perjanjianpokoknya,ARTINYA:Manakala Perjanjian Pokok (Perhitungan jumlah utang tertunggak)masih disengketakan, MAKA PELAKSANAAN Perjanjian jaminanyang sifatnya assesoir tentunya WAJIB DITUNDA, sebab mengikutiperjanjian pokoknya (
    .1.828.333.500, (satu milyar delapan ratus dua puluh delapanjuta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus Rupiah) sehinggatotal utang pokok Penggugat kepada Tergugat HANYA SENILAIRp. 13.171.666.500, (tiga belas milyar seratus tujuh puluh satujuta enam ratu enam puluh enam ribu lima ratus Rupiah);(b) Ketika Penggugat berupaya untuk melunasi pinjaman kepadaTergugat sejak tahun 2016, 2017 dan 2018 baik melalui kredit diBank maupun sebagaimana uraian posita angka 3 & 4 diatas,Tergugat menggunakan perhitungan
Putus : 05-06-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 843/B/PK/PJK/2017
Tanggal 5 Juni 2017 — JEMMY JOHANNIS GOLOSE vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
247 Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebagai berikut:1. bahwa Pemeriksa melakukan koreksi atas penyerahan yang dilakukan olehPemohon Banding adalah penyerahan barang kena pajak yaitu berbagaimacam barang yang dijual melalui toko atau swalayan, sehingga telahmemenuhi syarat untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sesuaidengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 571/KMK.03/2003 tanggal 29Desember 2003 dengan nilai koreksi atas penyerahan sebesarRp1.330.620.750,00 dan koreksi pajak keluaran sebesar Rp133.062.075,00;Sehingga menurut perhitungan
    Lainlain Jumlah Pajak Yang Dapat Diperhitungkan Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar 133.062.075Kompensasi ke Masa Pajak berikutnya = RPPN Kurang / (Lebih) Bayar 133.062.075Sanksi Administrasi:a. Bunga Pasal 13 (2) UU KUP 63.869.796b.
    Bahwa atas koreksi tersebut Pemohon Peninjauan Kembali semulaPemohon Banding tidak menyetujui jika Tidak diperhitungkan PajakMasukan yang dapat dikreditkan oleh Pedagang Eceran dengan NormaPenghitungan Penghasilan Neto sebesar 80 % (delapan puluh persen)dikalikan dengan Pajak Keluaran (Sesuai Peraturan Menteri KeuanganRepublik Indonesia Nomor 45/PMK.03/2008 tanggal 31 Maret 2008),yaitu dengan perhitungan seharusnya menurut Pemohon PeninjauanKembali semula Pemohon Banding adalah sebagai berikut:;
    satu) Tahun Pajak.Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkanbahwa Tahun Pajak merupakan Tahun Buku yang merupakanbagian dari jangka waktu 1 (satu) tahun pajak, sehingga untukTahun Pajak 2008 menurut Pemohon Peninjauan Kembali semulaPemohon Banding masih dapat menggunakan Norma PenghitunganPenghasilan Neto sebesar 80 % (delapan puluh persen) dikalikandengan Pajak Keluaran berdasarkan Peraturan Menteri KeuanganRepublik Indonesia Nomor 45/PMK.03/2008 tanggal 31 Maret 2008,dengan perhitungan
    PMK.03/2008 dan pokok sengketa yang Pemohon PeninjauanKembali semula Pemohon Banding ajukan yaitu mengenai Tidakdiperhitungkan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan olehPedagang Eceran dengan Norma Penghitungan Penghasilan Netosebesar 80 % (delapan puluh persen) dikalikan dengan PajakKeluaran sehingga dapat memberikan putusan yang sesuai denganketentuan dan berkeadilan;Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali semula PemohonBanding berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor45/PMK.03/2008, maka perhitungan
Putus : 05-05-2017 — Upload : 19-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 448 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 5 Mei 2017 — MARYANI, S.T.
10062 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Saat itu disampaikan penyebabpenyebab terjadinya kerusakan struktur tersebut, yang pada intinyaadalah pada kesalahan perhitungan perencanaan dimana desainyang direncanakan tidak memenuhi syarat stabilitas geser dan dayadukung. Perbedaan perhitungan tim ahli dan perhitungan konsultanperencana disebabkan karena analisis pembebanan yang diterapkanoleh konsultan perencana tidak tepat yaitu tidak memasukkan beratHal. 81 dari 136 hal. Put.
    Setidaknya harus ada Ahli QuantitySurveyor, Ahli Geoteknik, Ahli Hidroteknik, Ahli Struktur, dan AhliTopografi ;Bahwa benar secara umum, perbedaan hasil perhitungan stabilitaspada laporan kami dengan hasil perhitungan pada dokumen desainHal. 84 dari 136 hal. Put.
    Safety Factor nilainya 349 per m2 (tidak ada satuannya),perhitungan tersebut juga keliru;4.
    asli (tidak ada tanah timbunan)dengan konstruksi pasangan batu kali, sedangkan dalam DED yangdibuat oleh CV Peta Connas Consultant dinding penahannya tegaklurus, diatasnya dinding ada gabion (bronjong) sama pasangan batukali yang posisinya berada diatas tanah timbunan ;Bahwa benar yang dimaksud dengan gambar dan perhitungan yangSaksi buat, dan perbedaan gambar perhitungan yang dibuat olehKonsultan Perencanaan CV Peta Connas Consultant adalah:1.
    ,MT., Dosen dari Universitas Merdeka Madiun, padahalaman 176 dalam Laporan Final yang dibuat oleh Perencanaan CVPeta Connas Consultant terdapat perhitungan pemasangantiangpancang, narnun perhitungan tersebut diabaikan oleh TerdakwaMARYANI, S.T., perlu diketahui juga oleh Majelis Hakim bahwa hasilsondir yang dibuat dalam Laporan Final CV Peta Connas Consultantmemakai stempel Universitas Merdeka Madiun bukan stempel dan CVPeta Connas Consultant milik Terdakwa, padahal Terdakwa memintakepada saksi Rosyid
Register : 22-12-2014 — Putus : 14-04-2015 — Upload : 02-02-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2014/PN Tpg
Tanggal 14 April 2015 — ZULKIFLI Bin LUKMAN
5720
  • Berita Acara Perhitungan Akhir Pekerjaan di Lapangan Nomor : 01/ BA-PAP/ SWP-BULUHPATAH/ DPU/ 2013 tanggal 16 Desember 2013 tanpa tanda tangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK ) dan CV. Fokus (ASLI);9. Berita Acara Rapat Pembuktian III (Show Cause Meeting III) Nomor : 03/ BA-SCM/ SWP-BULUHPATAH/ DPU/ 2013 tanggal 16 Desember 2013 tanpa tanda tangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK ), CV. Fokus dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun (ASLI);10.
    Berita Acara Perhitungan Akhir Pekerjaan di Lapangan Nomor : 01/ BA-PAP/ SWP-BULUHPATAH/ DPU/ 2013 tanggal 16 Desember 2013 tanpa tanda tangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK ), CV. Fokus dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun (ASLI);12. Surat Pemberitahuan kepada Direktur CV. Fokus Nomor : 03-SP/ AEK-TBK/ X/ 2013 tanggal 17 Oktober 2013 (ASLI);13. Surat Pemberitahuan kepada Direktur CV. Fokus Nomor : 04-SP/ AEK-TBK/ XI/ 2013 tanggal 14 Nopember 2013 (ASLI);14.
    Formulir Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Pekerjaan: Pembangunan Solar Water Pump Dusun Buluh Patah Kecamatan Moro oleh CV. FOKUS tanggal 14 Juni 2013 (ASLI);18. Surat Perjanjian Nomor: 01/ SP/ PRNC-PAPK/ CK/ DPU/ 2013 Tanggal 10 April 2013. Kegiatan: Pendamping Administrasi Pengentasan Kemiskinan. Pekerjaan: Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Konstruksi Pendamping Administrasi Pengentasan Kemiskinan. Oleh: CV. ABHISTA KONSULTAN (ASLI);19.
    Fokus (ASLI);Berita Acara Perhitungan Akhir Pekerjaan di Lapangan Nomor : 01/ BAPAP/ SWPBULUHPATAH/ DPU/ 2013 tanggal 16 Desember 2013tanpa tanda tangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK ) dan CV.
    Bahwa untuk pekerjaan struktur nilai total harga pada kontrak sebesarRp165.275.793, 37 dibanding perhitungan total harga berdasarkan volume realsebesar Rp.165.275.793.37 maka untuk pekerjaan struktur tidak terdapatselisin antara total harga pada kontrak terhadap total harga berdasarkanvolume real .e Bahwa untuk pekerjaan lantai, pasangan dan plesteran dinding ruang panel danruang pompa nilai total harga pada kontrak sebesar Rp 22.190.620,41dibanding perhitungan total harga berdasarkan volume real
    No.35/Pid.SusTPK/2014/PN.Tpge Bahwa untuk Pekerjaan Pelebaran Kolam menjadi 10 x 10 M nilai total hargapada kontrak sebesar Rp 98.709.665,80 dibanding perhitungan total hargaberdasarkan volume real sebesar Rp. 72.476.825,00 terdapat selisih sebesarRp. 26.241.840,80.
    No.35/Pid.SusTPK/2014/PN.Tpg Bahwa untuk pekerjaan struktur nilai total harga pada kontrak sebesarRp165.275.793, 37 dibanding perhitungan total harga berdasarkan volume realsebesar Rp.165.275.793.37 maka untuk pekerjaan struktur tidak terdapatselisin antara total harga pada kontrak terhadap total harga berdasarkanvolume real .Bahwa untuk pekerjaan lantai, pasangan dan plesteran dinding ruang panel danruang pompa nilai total harga pada kontrak sebesar Rp 22.190.620,41dibanding perhitungan total harga
Register : 05-11-2019 — Putus : 22-01-2020 — Upload : 21-02-2020
Putusan PN Teluk Kuantan Nomor 199/Pid.B/2019/PN Tlk
Tanggal 22 Januari 2020 — Penuntut Umum:
RESITA FAUZIAH HAKIM. SH.
Terdakwa:
NOFRIZAL Als NOFRI Bin RISMAN
9638
  • Mendapati perintan tersebutkemudian terdakwa dan saksi CAKRA BUANA Als CAKRA Bin IBRAHIMSYAMSIR melakukan perhitungan berdasarkan buku table harian danrumus yang telah ditentukan untuk memenuhi target Rendemen sebesar20% dan setelah selesai melakukan penghitungan kemudian terdakwabersamasama dengan saksi CAKRA BUANA Als CAKRA Bin IBRAHIMSYAMSIR mengutip minyak limbah yang ada di tangki lain kemudianmencampurannya kedalam tangki penyimpanan 3.000 ton tersebut.
    Bahwa apabila saksi Ir CAKRA BUANA berhalangan hadir maka yangmelakukan perhitungan sounding adalah terdakwa denganmenggunakan rumus yang telah ditentukan berdasarkan panduan bukutable tersebut untuk dijadikan LHP dan dilaporkan ke manajemen pusat. Bahwa yang bisa menggunakan buku panduan rumus /table yang telahditentukan adalah saksi Ir CAKRA BUANA dan terdakwa, sedangkansaksi tidak bisa /tidak mengerti cara penghitungan tersebut.
    Bahwa pemeriksaan dimulai dengan mengambil sample di tangki 3000ton dan 500 ton, pengambilan sample dilakukan oleh saksi DIKI SAPUTRA,kemudian sample diserahkan kepada terdakwa selaku Asisten Laborkemudian dilakukan perhitungan oleh tim audit sehingga terbit berita acarasounding CPO, Berita Acara Analisa CPO, dan Berita Acara Stock CPO,yang mana ketiganya merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.
    Bahwa perhitungan rendemen dengan menggunakan buku panduanrumus/table adalah saksi Ir CAKRA BUANA, dan buku tersebut dipegangoleh saksi Ir CAKRA BUANA.Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 199/Pid.B/2019/PN TIk Bahwa apabila saksi Ir CAKRA BUANA berhalangan hadir atau sedangdinas luar terdakwa bisa melakukan perhitungan rendemen denganmenggunakan buku panduan rumus/table yang telah ditentukan.
Register : 12-01-2017 — Putus : 08-02-2017 — Upload : 11-07-2019
Putusan PA SENGKANG Nomor 66/Pdt.G/2017/PA.Skg
Tanggal 8 Februari 2017 — Penggugat melawan Tergugat
96
  • Tergugat sangat perhitungan terhadap Penggugat, apabila Penggugatmeminta uang untuk belanja, Tergugat mengomel dan tidak ikhlas memberi,hal tersebut menyebabkan Penggugat merasa tidak nyamanb.
    No. 66/Pdt.G/2017/PA.Skgperselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sangat perhitungan terhadapPenggugat dan bila Penggugat minta uang belanja Tergugat mengomel sehinggaPenggugat merasa tidak nyaman dan Tergugat kurang menghargai Penggugat danbila orang tua Penggugat datang Tergugat tidak mau menemui orang tua Penggugattersebut.Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidanganyang secara formal dalil gugatan Penggugat sudah dapat dibenarkan, tapi olehkarena perkara ini knusuSs
    , maka telah terbukti antaraPenggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimanamaksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksisaksiPenggugat yang keterangannya dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat denganTergugat adalah pasangan suami istri, pernah tinggal bersama dan sekarangPenggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal disebabkan telah terjadiperselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sangan perhitungan
Register : 18-01-2021 — Putus : 28-01-2021 — Upload : 28-01-2021
Putusan PA MAKASSAR Nomor 196/Pdt.G/2021/PA.Mks
Tanggal 28 Januari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
126
  • Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinyaPerselisihan dan Pertengkaran: Tergugat sering cemburu tidak jelas; Tergugat sering berkata kasar; Tergugat sering marah karena pembicaraan orang lain terkaitPenggugat; Tergugat tidak percaya kepada Penggugat; Tergugat perhitungan kepada Penggugat.6. Bahwa akibat kejadiankejadian tersebut, Penggugat mengusirTergugat dari kediaman bersama pada tanggal 26 April 2020 yang kintelah mencapai 9 bulan lamanya sampai sekarang;7.
    Penggugat dan Tergugat tinggalbersama hidup rukun, namun keduanya belum dikaruniai anak; Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejakbulan April 2020 sudah tidak rukun lagi, keduanya seringberseliisih dan bertengkar; Bahwa penyebab terjadinya perselisinan dan pertengkarankarena Tergugat sering cemburu dan berkata kasar terhadapPenggugat selain itu Tergugat sering marah karena mendengarpembicaraan orang lain terkait nama Penggugat, Bahwa Tergugat tidak mempercayai lagi Penggugat danTergugat perhitungan
    Tergugat sering marah bilamendengar pembicaraan orang lain, terkait Penggugat, dan Tergugatsangat perhitungan terhadap Penggugat dan selalu menyuruh Penggugatuntu mengajukan perceraian; Bahwa akibat perselisinan dan pertengkaran tersebut, Penggugatmengusir Tergugat keluar dari rumah pada tanggal 26 April 2020, sejaksaat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang; Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan namun tidakberhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut
Register : 08-10-2019 — Putus : 30-10-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan PA SITUBONDO Nomor 1626/Pdt.G/2019/PA.SIT
Tanggal 30 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
113
  • Tergugat telah berpisah 1 bulan, Penggugattinggal di rumah oranng tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggaldi rumah orang tua Tergugat; Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar; Bahwa saksi pernah mendengar mereka bertengkar; Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak tanggal 05Oktober 2019; Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah Tergugatkurang bertanggung jawab sebagai kepala keluarga yaitu Tergugatkurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan Tergugatselalu. perhitungan
    telah berpisah selama 1 bulan,Penggugat tinggal di rumah orang tua Pengggugat sedangkanTergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar;Bahwa saksi pernah mendengar mereka bertengkar;Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak tanggal O05Oktober 2019;Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah Tergugatkurang bertanggung jawab sebagai kepala keluarga yaitu Tergugatkurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan Tergugatselalu. perhitungan
    Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan danpertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab sebagaikepala keluarga yaitu Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepadaPenggugat dan Tergugat selalu perhitungan dengan nafkah yang diberikankepada Penggugat;2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 1 bulan ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas dapatdisimpulkan fakta hukum sebagai berikut;1.
Upload : 29-01-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 177 K/PDT.SUS/2010
PT. SENNATRA PENDAWATAMA; SDR. NUSI, DKK. (18 ORANG)
3023 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal tersebut demi untuk terpenuhinya suatukepastian hukum terhadap suatu gugatan ;Rincian Perhitungan Pesangon Telah Tidak Sesuai :Bahwa dalam posita gugatan para Penggugat butir 1, nyatanyata telahmenentukan jumlah besaran upah masingmasing dari para Penggugat, namunanehnya dalam petitum butir5 para Penggugattelah menerapkan ketentuan upahyang bersandar dan mengacu pada perhitungan besaran berdasarkan Anjuran dariDisnakertrans Kabupaten Serang No. 567/311/HI, tanggal 25 Mei 2009 ;Bahwa begitu pula
    bila para Penggugat quodnon bersandar dan mengacupada perhitungan berdasarkan Anjuran dari Disnakertrans Kabupaten Serang,maka seharusnya, jumlah total rupiah yang dituntut kepada Tergugat adalah samadan senilai.
Register : 26-04-2017 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 01-06-2017
Putusan PA JEMBER Nomor 2045/Pdt.G/2017/PA.Jr
Tanggal 24 Mei 2017 — Penggugat dan Tergugat
70
  • Salinan Putusan Nomor 2045/Pdt.G/2017/PA.Jrpertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab sebagaikepala rumah tangga yaitu tidak memberi nafkah ekonomi kepada Penggugatdikarenakan Tergugat terlalu perhitungan dalam memberi nafkah sehinggauntuk mencukupi kebutuhan seharihari Penggugat harus bekerja sendiri, ahl iniyang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebutmakin lama makin memuncak
    adalah sebagai suami istri dan setelahmenikah keduanya tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Krajan WetanDesa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember belum mempunyaianak ; Namun Kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi,saksi tahu tidak harmonis karena keduanya kini telah pisah rumah danpenyebab percekcokan itu karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagaikepala rumah tangga yaitu tidak memberi nafkah ekonomi kepada Penggugatdikarenakan Tergugat terlalu perhitungan
    tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Penggugatdan Tergugat adalah suami isteri yang sah ;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang padapokoknya adalah bahwa setelah 2 tahun 10 bulan hidup bersama rumah tangga diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisinan dan pertengkarandisebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumahtangga yaitu tidak memberi nafkah ekonomi kepada Penggugat dikarenakanTergugat terlalu perhitungan