Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian a quo dan ketentuan Pasal 8syarat Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit tentang PeristiwaKelalaian tertanggal 18 Juni 2012, disebutkan bahwa :Bank berhak tanpa somasi lagi mengakhiri Perjanjian Kredit dan menuntutpembayaran dengan seketika tanpa harus menunggu jatuh tempo dansekaligus lunas dari jumlahjumlah yang terhutang oleh Debiturberdasarkan Perjanjian Kredit (berikut perubahannya) baik karena hutangpokok, bunga provisi dan karenanya pemberitahuan

Olehkarenanya secara hukum, Tergugat I selaku Kreditur/Bank berhak untuk tanpasomasi lagi mengakhiri Perjanjian Kredit a quo dan menuntut pembayarandengan seketika tanpa harus menunggu jatuh tempo dan sekaligus lunas darijumlahjumlah yang terhutang oleh Penggugat I selaku debitur berdasarkanPerjanjian Kredit a quo baik karena hutang pokok, bunga, provisi.Dengan demikian dalil Para Penggugat dalam posita point (6), (7) & (8) yangmenyatakan bahwa Para Penggugat belum/tidak dapat dikatakan wanprestasisangatlah

Bahwa pada prisnsipnya Termohon tidak keberatan untuk berceraidengan Pemohon dikarenakansejak menikah tidak pemah hidup satu rumah, akan tetapi termohonmeminta hakhak hukumsebagai istri di penuhi diantaranya:Uang mut'ah sebesar emas 100 gramUang idah 3 bin atau 100 hari sebesar Rp.70.000per hari x 100hari =Rp.7.000,000Nafkah lalu/terhutang Ibu dan Anak dari 11 Desember sampai sekarangRp. 32.804.400Berdasarkan uraianuraian diatas, Termohon memohon agar Majefis HakimPengadilan Agama JakartaTimur yang

Menetapkan untuk mewajibkan kepada Pemohon untuk membayarkanuang mut'ah, uang idah,dan nafkah lalu mulai dari menikah Tgl 11 Desember 2011 sampaidiputuskannya Ikrar Talak,dengan biaya sebagai berikut:Uang mut'ah sebesar emas 100 gramUang idah 3 bulan atau 100 hari sebesar Rp.70.000 per hari x 100 hari =Rp.7.000.000Nafkah lalu/terhutang Ibu dan Anak dari 11 Desember 2011 sampaisekarang Rp. 32.804.4005.

Perhitungan SKPKB Uraian (Rupiah)Dasar Pengenaan Pajak 6.039.918.480,00PPh Pasal 21 Terhutang 404.761.979,00Kredit Pajak 19.957.500,00Pajak yang Kurang Dibayar 384.804.479,00Sanksi Administrasi/Bunga :a. Bunga Pasal 13 (2) KUP 184.706.150,00b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP c. Jumlah sanksi administrasi Jumlah yang masih harus dibayar 569.510.629,00 2.

not dealtwith in the foregoing articles of this Convention shall be taxable only in that StateKESIMPULAN PEMOHONSebagaimana penjelasan kami dan berdasarkan faktafakta diatas maka menurut kami,SKPKB PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2005 Nomor 00004/201/05/445/08 tanggal 17 Juli 2008yang telah ditebitkan adalah Tidak Benar.Dengan demikian menurut Kami perhitungan Koreksi Penghasilan Neto PPh Pasal 21Tahun Pajak 2005 adalah sebagai berikut : Uraian (Rupiah)Dasar Pengenaan Pajak 579.500.000,00PPh Pasal 21 Terhutang

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada PenggugatRekonvensi sebelum mengucapkan ikrar talak berupa nafkah lampau(madhiyah) yang terhutang selama 12 bulan sejumlan Rp60.000.000,00(enam puluh juta rupiah);Menetapkan mutah berupa 1 (Satu) buah permata blue safir berwarna biru;4. Menetapkan nafkah iddah berupa 2 (dua) buah permata terdiri dari 1 (Satu)buah permata jenis matis warna merah dan 1 (satu) buah permata jenis rubiwarna biru;5.

putusannya dan tidak dipertimbangkan lagi olehMajelis Hakim Tingkat Banding atau tidak bertentangan dengan pertimbanganMajelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan ini, maka dapat disetujui dandiambil alin sebagai pendapat dan pertimbangan sendiri;Menimbang, bahwa mengenai keberatankeberatan Pembanding dalammemori bandingnya, oleh karena substansinya pada pokoknya merupakanpengulangan dan penegasan kembali apa yang telah disampaikan padapersidangan tingkat pertama terutama menyangkut pembebanan nafkah terhutang

Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan huruf Cangka 4 (Rumusan Hukum Kamar Agama);Menimbang, bahwa setelah membaca keberatan Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya tentang besarnya nafkahhadhonah, nafkah selama iddah dan uang mutah, maka Hakim Majelistingkat banding akan mempertimbangkannya sebagaimana terurai dibawah ini;Menimbang, bahwa meskipun Hakim Majelis tingkatpertama telah menetapkan dan menghukum Terbanding/Tergugatuntuk memberikan kepada Pembanding/Penggugat kecuali nafkahmadhiyah anak yang terhutang

45.000.000,00 (empat puluh lima jutarupiah), mutah berupa uang sebesar Rp. 30.000.000,00 (tigapuluh juta rupiah) dan nafkah anak bernama (ANAK PEMBANDING dan TERBANDING, ANAK Il PEMBANDING danTERBANDING dan TERBANDING, ANAK IIl PEMBANDING danTERBANDING) sekurangkurangnya setiap bulan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), akan tetapi Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya tidak setuju dengan amardan atau jumlah nominal yang telah ditetapkan tersebut, karenanafkah madhiyah anak yang terhutang

Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan tahun 2020 NOP. 12.21.141.009.001.0041.0 yang dikeluarkanoleh Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah tanggal 10 Maret2020. Selanjutnya diberi tanda PVI4;Bukti Penggugat VII:1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1219020107600037 An. Ponirinyang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Batubara tanggal 18 Maret 2012.

Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan tahun 2019 NOP. 12.21.141.009.001.0016.0 yang dikeluarkanoleh Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah tanggal 20 Mei2019. Selanjutnya diberi tanda PVII4;7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan tahun 2019 NOP. 12.21.141.009.001.0033.0 yang dikeluarkanoleh Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah tanggal 10 Maret2020. Selanjutnya diberi tanda PVII4;Bukti Penggugat VIII:1.

Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan tahun 2020 NOP. 12.21.141.009.001.0013.0 yang dikeluarkanoleh Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah tanggal 10 Maret2020. Selanjutnya diberi tanda PXIV11;12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan tahun 2020 NOP. 12.21.141.009.001.0012.0 yang dikeluarkanoleh Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah tanggal 10 Maret2020. Selanjutnya diberi tanda PXIV12;Bukti Penggugat XV:1.

Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan tahun 2020 NOP. 12.21.141.009.005.0018.0 yang dikeluarkanoleh Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah tanggal 10 Maret2020. Selanjutnya diberi tanda PXV4;5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan tahun 2020 NOP. 12.21.141.009.005.0089.0 yang dikeluarkanoleh Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah tanggal 10 Maret2020. Selanjutnya diberi tanda PXV4;6.

Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan tahun 2020 NOP. 12.21.141.009.005.0018.0 yang dikeluarkanoleh Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah tanggal 10 Maret2020. Selanjutnya diberi tanda PXVII4;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugattelah pula mengajukan saksisaksi yaitu sebagai berikut:1.

Bahwa penggugat rekonpensi meminta uang nafkah terhutang(madiyah) dari Juli 2017 hingga september 2020 yang harus dibayartergugat rekonpensi tiap bulannya sebesar Rp. 4.500.000,(empat juta limaratus ribu rupiah) sehingga madiyah tersebut sebesar 39 X Rp. 4.500.000,= Rp 175.500.000, (Seratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)5. Bahwa penggugat rekonpensi meminta uang iddah sebesar sebesarRp. 3.000.000.X 3 bulan = Rp.9.000.000, (Sembilan juta rupiah).6.

Bahwa nafkah terhutang yang diminta oleh PenggugatRekonpensi/Termohon Konpensi sangat tidak beralasan karena hingga saatini walaupun dalam keadaan kesulitan perekonomian namun TergugatRekonpensi/Pemohon Konpensi masih rutin memberikan nafkah tiap bulankepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi;6.

Bahwa nafkah terhutang (madiyah) yang diminta oleh PenggugatRekonpensi/Termohon Konpensi sejak Juli 2017 hingga september 2020yang harus dibayar tergugat rekonpensi tiap bulannya sebesarRp.4.500.000,(empat juta lima ratus ribu rupiah) sehingga madiyah tersebutHal. 19 dari 64 Hal. Put.

Nafkah terhutang (madiyah) dari Juli 2017 hingga September 2020sebesar 39 X Rp. 4.500.000, = Rp 175.500.000, (Seratus tujuh puluh limajuta lima ratus ribu rupiah)3: Nafkah Iddah Rp.3.000.000. X 3 bulan = Rp.9.000.000, (Sembilanjuta rupiah).4. Nafkah anak sampai menikah sebesar Rp.5.000.000, (lima jutarupiah) perbulan dan naik 10% pertahun, dibayar langsung seluruh nafkahHal. 54 dari 64 Hal. Put.

Bahwa nafkah terhutang yang diminta oleh Penggugat Rekonpensisangat tidak beralasan karena hingga saat ini walaupun dalam keadaankesulitan perekonomian namun Tergugat Rekonpensi masih rutinmemberikan nafkah tiap bulan kepada Penggugat Rekonpensi;3. Bahwa terhadap uang iddah dan nafkah anak yang diminta olehPenggugat Rekonpensi sangatlah berlebinan sehingga sudah sepatutnya halini dikesampingkan;4.

Putusan Perdata No. 03/Pdt.G/2015/PN.JpaFoto copy Sertipikat Hak Milik No. 1842 / Desa Jambu atas nama pemegang hakMariyah Drisman Desa Jambu, Kecamatan Mlonggo, diterbitkan tanggal 431988,diberi tanda P2 ;Foto copy Surat Pemberitahunan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan BangunanTahun 2013 Perkotaan, NOP 33.20.070.004.006.0129.0 Nama dan alamat wajib pajakMariyah, Rt.004 Rw.01 Jambu Barat Jepara, diberi tanda P3 ;Foto copy Surat Pernyataan dari Nochin, tertanggal 161991, diketahui Kepala DesaJambu

Mlonggo, diberi tanda TI4 ;5 Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi danBangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2015 atas nama wajib pajak MasripahHJ RT 04 RW O1 Jambu Barat Jepara, diberi tanda TI5 ;6 Foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 2460 / Wakaf Desa Jambu, atas namapemegang hak . H. Achmad Rowi (Nadzir Ketua I), 2. Sahli Pradoyo (Ketua II),3. Drs. Sugiwanto Sekretaris, 4. H. Ali Shahih Bendahara, 5. H.

binti Haji Nuchinselaku Pembeli (Pihak Kedua), yang dibuat oleh dan dihadapan Rasidi, SH CamatKecamatan Mlonggo selaku PPAT Sementara, diberi tanda TII2 ;Foto copy Sertifikat Hak Milik No.2427 Desa Jambu,diterbitkan Tg. 2981991,atas nama pemegang hak Mualifah binti Haji Nuchin Tgl. lahir 1651980, diberitanda TII3 ;Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 322/21/VI/99 tanggal 4 Juli 99 antaraAbdul Mujib dengan Mualifah, dari KUA Kecamatan Mlonggo, diberi tandaTI4 ;Foto copy Surat Pemberitahunan Pajak Terhutang

Mualifah istri Abdul Mujib tanggal lahir 1651980, diberitanda TII/3 ;Foto copy Surat Pemberitahunan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi danBangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2015 NOP 33.20.070.004.016.0274.0Nama dan alamat wajib pajak Abd Muzib RT:004 RW:01 Jambu Barat Jepara,diberi tanda THI4 ;Buktibukti surat tersebut masingmasing bermeterai cukup dan telah dicocokkandengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya ;Menimbang, bahwa selain mengajukan buktibukti surat tersebut di atas

Putusan Perdata No. 03/Pdt.G/2015/PN.Jpamembuktikan bahwa Abdul Mujib (Tergugat II) dengan Mualifah (Tergugat IT)adalah pasangan suami istri ;Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda TII5 adalah foto copy SuratPemberitahunan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2015, atas nama Wajib Pajak Mualifah B Nachin,bukti tersebut bukan atau tidak dapat dijadikan sebagai bukti hak kepemilikan atastanah, oleh karenanya bukti tersebut harus dikesampingkan ;Menimbang

Rangkasbitung untuk mengirimkan salinanHalaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 0090/Pdt.G/2019/PA.Rks.putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada PegawalPencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon danTermohon dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam,dalam hal perkawinan putus karena talak, maka suami wajib memberikanmutah, nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah, melunasi maharyang terhutang

(empat ratusribu rupiah).Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam,dalam hal perkawinan putus karena talak, maka suami wajib memberikanmutah, nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah, melunasi maharyang terhutang dan memberikan biaya hadhanah untuk anak yang belummencapai umur 21 tahun.Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkanpetunjuk Syari tentang nafkah iddah dalam dalam kitab al Muhadzdzab juz IIhalaman 176 sebagai berikut :bail 9 WiSawl Qs) Uey ler, Eb Jost

Nafkah terhutang selama 12 bulan x Rp 3.000.000,00 = Rp 36.000.000,00(tiga puluh enam juta juta rupiah);3. Nafkah iddah 3 bulan x Rp 3.000.000,00 = Rp 9.000.000,00 (sembilan jutarupiah);4. Mutah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);5. Biaya hadlanah untuk anak yang bernama ANAK 1 P DAN T yang lahirpada tanggal 27 Juli 1998 dan ANAK 2 P DAN T yang lahir pada tanggal 11Hal 12 dari 20 hal.Put.

Karenanafkah yang terhutang selama 12 bulan, maka nafkah yang harus dibayarsebesar 12 X Rp 1.500.000,00 = Rp 18.000.000,00. Uang hasil penjualan sapimasih tersisa sebesar Rp 14.000.000,00 yang sekarang sudah dibelikan sapilagi, maka kekurangan nafkah yang harus dibayar oleh Terbanding kepadaPembanding sebesar Rp 18.000.000,00 Rp 14.000.000,00 = Rp 4.000.000,00(empat juta rupiah).

Uraian Jumlah1) Nafkah terhutang 3 Rp.bulan2) Uang Mutah Rp.3) Uang Iddah Rp.9.000.00030.000.0009.000.0004) Harta Gonogini Rp. 78.092.000 Jumlah Rp. 126.092.000 Berdasarkan halhal tersebut di atas, jelas sekali bahwa gugatan rekonpensiTermohon Konpensi/ Penggugat Rekonpensi sangatsangat beralasan dan berdasarhukum maka sudah selayaknya untuk dikabulkan seluruhnya.

Selanjutnya MajelisHakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:1 Menerima seluruh jawaban Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi;2 Mengabulkan gugatan rekonpensi Termohon Konpensi/ Penggugat Rekonpensiagar Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi membayar: 1) Nafkah terhutang Rp. 9.000.000selama 3 (tiga) bulan2) Pembagian Harta Rp. 78.092.000Gonogini3) Mutah Rp. 30.000.0004) Nafkah Iddah Rp. 9.000.000Jumlah Rp. 126.092.000 3.

Sutisna, tertanggal 16 Januari 2007, setelah diperiksa diberi tanda P.7Photo copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PajakBumi dan Bangunan Tahun 2013, atas nama H.T. Sutisna, tertanggal 02 Januari2013, setelah diperiksa diberi tanda P.8;Photo copy sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli Nomor : 331/PPAT/IX/1981,tanggal 16 September 1981, dari Sandi sebagai Penjual kepada T.

Sutisnasebagai Pembeli, setelah diperiksa diberitanda P.9;Photo copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PajakBumi dan Bangunan Tahun 2006, atas nama Sutisna, tertanggal 02 Januari 2006,setelah diperiksa diberi tanda P.10;Photo Copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk para Ahli WarisNomor ; 3271025708450013, atas nama Hj.

namun saksi tidak mengetahui luas tanah yang tertulis padarincik tersebut;Bahwa Halija mempunyai 2 (dua) orang anak yakni Pakkulang dan Hapo;Bahwa tanah tersebut dibagi bagi setelah Hapo menikah ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut kuasa hukumPenggugat dan kuasa hukum Tergugat menyatakan akan menanggapi dalamkesimpulan;Menimbang, bahwa untuk membantah dalildalil gugatan dari Penggugat,Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan buktibukti surat berupa:1.Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang

Tahun 2016 Nomor : 019093tanggal 04 Pebruari 2016, (Bukti T1) ;Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 1992 tanggal 01 April1992, (Bukti T2) ;Fotocopy Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Nomor : 106 tanggal 06Nopember 1981, (Bukti T3) ;Fotocopy Surat Kesepakatan Bersama tanggal 24 September 2015,, (Bukti TA) ;Menimbang, bahwa buktibukti surat bertanda T.1 sampai denganT4tersebut diatas yang berupa Fotocopy telah disesuaikan dan dicocokkan denganaslinya dan telah diberi materai secukupnya

rupiah);Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan pengorbanan danpengabdian yang telah dilakukan oleh Penggugat rekonvensi dalam membinarumah tangga dengan Tergugat rekonvensi dan mempertimbangkan pekerjaanTergugat rekonvensi sebagai buruh, Majelis Hakim berpendapat adalah layakdan patut apabila Tergugat rekonvensi dihukum untuk memberikan mutahkepada Penggugat rekonvensi berupa uang sejumlah Rp1.000.000, (satu jutarupiah);Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat rekonpensi tentang nafkahlowong/terhutang

selama 2 bulan dan Terggugat rekonpensi mengakui tidakmemberi nafkanh kepada Pengugat rekonpensi, oleh karenanya TergugatRekonpensi pantas dihukum untuk membayar nafkah terhutang selama itu yangtotalnya sejumlah Rp 1.000.000, (Satu juta rupiah);Dalam konvensi dan rekonvensi.Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan,maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, danPutusan Nomor 1961/Pdt.G/2019/PA.Kjn

PPh 21 Terhutang >Rp 1.094.792.988,003. Kredit Pajak >Rp 1.094.792.988,004.

Bahwa selama dalam perkawinan tersebut telah didapat harta bersamaantara lain berupa:a. sebuah bangunan rumah permanen dengan panjang 10 M x lebar 6 meteryang berdiri diatas tanah seluas 480 M2 milik orang tua Tergugat, denganspesifikasi atap asbes, rangka kayu, dinding tembok, lantai keramik yangdibangun secara bertahap sejak tahun 2016 s/d 2018 dengan total danasebesar Rp.250.000.000,00, Nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang(SPPT) Nomor : 33.02.050.006.0060004.0 atas nama QE, yangterletak ci

telah diubah terakhir denganUndangundang Nomor 16 Tahun 2000 menyatakan :(1) Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama dua belasbulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberikeputusan atas keberatan yang diajukan.(2) Sebelum surat keputusan diterbitkan, Wajib Pajak dapat menyampaikanalasan tambahan atau penjelasan tertulis.(3) Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan dapat berupamenerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambahbesarnya jumlah pajak yang terhutang

Bahwa oleh karena TERMOHON selaku seorang suamidan ayah sekaligus selaku kepala rumah tangga yang memilikitanggung jawab terhadap keluarganya, dengan sengaja telahmelalaikan kewajiban keluarganya serta menterlantarkanPEMOHON selaku isterinya serta 2 (dua) orang anak kandungnyaterhitung mulai Februari 2012 hingga saat ini lebih kurang adalah7 tahun lamanya, maka dengan demikian TERMOHON memilikikewajiban yang harus dipenuhinya yaitu : Nafkah terhadap isteri yang terhutang terhitungsejak 2012 senilai

Nafkah terhutang selama 38 (tiga puluh delapan) bulan sejak tanggal 8Mei 2014 sampai dengan tanggal 5 Juli 2017 setiap bulan sejumlahRp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlahRp114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah);2. Kerugian meteril sejumlah Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluhlima juta rupiah);3.

Bahwa Pemohon tidak dapat mengajukan buktiFotocopy Sertifikat dikarenakan Tergugat membawa kabur Sertifikattersebut pada awal tahun 2019 dengan cara mengambil dari dalam lemaritanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak mau menyerahkan denganalasan yang tidak jelas, Pemohon hanya dapat mengajukan SuratKeterangan Kepemilikan Tanah dan Bangunan yang dikeluarkan olehBadan Pertanahan Nasional Nomor : 6471, Tanggal 15 Maret 2021 danSurat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2021 dari PemkotMataram dengan