Tergugat, dan pada waktu proses peminjaman mulai dari tinjau lokasijaminan sampai penandatanganan Akta Perjanjian Kredit dan AktaPengakuan Hutang pun Penggugat tidak pernah dilibatkan, baik olehTergugat maupun Turut Tergugat;Bahwa pada bulan April 2011, Tergugat ada menelpon dan mengajakketemu dengan Penggugat dan mengajak membuat Surat Perjanjian yangintinya Tergugat dan Tergugat II bertanggung jawab atas hutang pinjamanpada Turut Tergugat, sesuai Surat Perjanjian tanggal 27 April 2011;Bahwa setelah lewat

waktu yang dijanjikan berdasarkan Surat Perjanjiantanggal 27 April 2011, Tergugat dan Tergugat II belum juga menyelesaikantanggung jawabnya dengan Turut Tergugat, maka Penggugat telahmelaporkan Tergugat ke Pihak Kepolisian Resort Kota Jambi;Bahwa kemudian Penggugat mendapat kabar dari Tergugat II, bahwa TurutTergugat telah mengajukan permohonan eksekusi atas tanah dan rumahmilik Penggugat tersebut melalui Ketua Pengadilan Negeri Jambi denganRisalah Panggilan aanmaning/Teguran Nomor 12/Eks/2011/PN.JBI

Nomor 1097 K/Pdt/20182.Gugatan Para Penggugat telah kadaluarsa atau lewat waktu;Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan NegeriBogor dengan Putusan Nomor 158/Pdt.G/2015/PN Bgr tanggal 19 Oktober2016 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Konvensi:Dalam Eksepsi:Menolak eksepsi Para Tergugat;Dalam Pokok Perkara:Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Dalam Rekonvensi;1.7.Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi

Kapan Penggugat sebagai karyawanTergugat II, dan kapan waktunya harus berhenti sebagai karyawan Tergugat II;Bahwa perlu Penggugat jujur mengakui bahwa Penggugat yang kala itu sebagaiTenaga Kerja Asing yang dipekerjakan di Sea World Club sebagai KonsultanMarketing (Marketing advisor), sudah tidak bisa bekerja lagi di Sea World Club,disebabkan jin kerja dan yin tingalnya sudah lewat waktu, yaitu berakhir tanggal 30November 2014, sesuai Keputusan Kepala Kantor periyinan Terpadu Satu PintuProvinsi NTT

, Nomor : 569.a/12/KPPTSP/2012, tanggal 26 Oktober 2012 (VideBukti terlampir).Bahwa seandainya pun jin tinggal/kerja belum lewat waktu, akan tetapi Tergugat IItidak bisa lagi mempekerjakan Penggugat, karena menurut :PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIKINDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2013, TENTANG TATA CARAPENGGUNAAN TENAGA KERJA ASINGhalaman 22 dari 77 halaman Putusan No. 2/Pdt.G/2016/PN.Mme.

Kapan Penggugat sebagai karyawan Tergugat II,dan kapan waktunya harus berhenti sebagai karyawan Tergugat II;Bahwa perlu Penggugat jujur mengakui bahwa Penggugat yang kala itu sebagai TenagaKerja Asing yang dipekerjakan di Sea World Club sebagai Konsultan Marketing(Marketing advisor), sudah tidak bisa bekerja lagi di Sea World Club, disebabkan jinkerja dan yin tingalnya sudah lewat waktu, yaitu berakhir tanggal 30 November 2014,sesuai Keputusan Kepala Kantor periyinan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT

, Nomor :569.a/12/KPPTSP/2012, tanggal 26 Oktober 2012 (Vide Bukti terlampir).Bahwa seandainya pun jin tinggal/kerja belum lewat waktu, akan tetapi Tergugat IItidak bisa lagi mempekerjakan Penggugat, karena menurut :PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIKINDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2013, TENTANG TATA CARA PENGGUNAANTENAGA KERJA ASINGPasal 4, menegaskan bahwa :Pemberi kerja TKA (Tenaga Kerjayang Asing) berbentuk persekutuanperdata, Firma (Fa), Persekutuan Komanditer (CV) dan Usaha Dagang

waktu, yaitu berakhir tanggal 30 November 2014,sesuai Keputusan Kepala Kantor periinan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT, Nomor :569.a/12/KPPTSP/2012, tanggal 26 Oktober 2012 (Vide Bukti terlampir).Bahwa seandainya pun jin tinggal/kerja belum lewat waktu, akan tetapi PenggugatRekonvnsi tidak bisa lagi mempekerjakan Tergugat Rekonvensi, karena menurut :PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIKINDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2013, TENTANG TATA CARA PENGGUNAANTENAGA KERJA ASINGPasal 4, menegaskan

paragraf 4, yang menyatakan PO Nomor13/POIX/SI/2013 tanggal 27 September 2013 tersebut sah danberharga;Bahwa hal tersebut di atas tidak sepenuhnya benar, karena denganberakhirnya kontrak BIN pada tanggal 11 Nopember 2013 sebagai dasarberlakunya PO Nomor 13/POIX/SI/2013 tanggal 27 September 2013,akanmenimbulkan akibat hukum terhadap perikatan yang terjadi antaraPemohon Kasasi dan Termohon Kasasi berdasarkan PO tersebutmenjadi hapus, tidak berlaku atau tidak mempunyai kekuatan hukummengikat, karena lewat

waktu (vide, pasal 1381 KUH.Perdata);Bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta salah menerapkan atau melanggarhukum yang berlaku dalam amar putusan yang didasarkan pertimbanganhukum halaman 8 paragraf 5 dan seterusnya, yang menyatakanTerbanding semula Tergugat telah melakukan perbuatan melawanhukum;22.

waktu, teguran/somatie karena lalai,pembayaran setelah lewat waktu dan penawaran berdasarkan. tariffberdasarkan Peraturan Menteri Keuangan R.

Sampai dengan saat ini ParaTergugat tidak pernah mengajukan lagi permohonan lelang eksekusilanjutan terhadap aset agunan tersebut sehingga tuntutanPenggugat untuk membatalkan lelang agunan siasia belaka sehinggagugatan Penggugat tersebut sudah kadaluarsa/lewat waktu.3. Bahwa oleh karena itu kiranya Gugatan Penggugat dengan alasantersebut di atas terkualifisir sebagai Gugatan yang kadaluarsa/lewat waktu, sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.V. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL1.

Gugatan penggugat kadaluwarsa/lewat waktu dikarenakan dalampetitum gugatannya penggugat meminta Tergugat I dan Tergugat IIuntuk membatalkan lelang agunan atas tanah dan bangunan denganluas tanah 1212 M2 dan bangunan rumah tinggal berlantai 2 (dua)seluas 208 m2, berdasarkan sertifikat hak milik No. 141terdaftar atas nama H.M. Sayuti, terletak di Desa Cisalak Pasardikenal sebagai jalan Cilayu RT.

Dan sampai sekarang para Tegugat jugatidak pernah mengajukan lagi permohonan eksekusi lanjutanterhadap aset agunan tersebut sehingga tuntutan penggugat untukmembatalkan lelang agunan siasia oleh karena itu gugatanpenggugat tersebut sudah kadaluwarsa/lewat waktu ;5. Gugatan penggugat obscuur libel karena penggugat tidakmenjelaskan dasar hukum dan kejadian kedudukan sebagai ahliwaris dari H.M. Sayuti, dimana dalam gugatannya tidakmenjelaskan siapa saja yang berhak sebagai ahli waris dariH.M.

UndangUndang No. 30 Tahun 1999tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;Namun demikian, Penggugat yang dahulu berkedudukan sebagaiTermohon Il ternyata tidak puas dengan Putusan Arbitrase BANI di atasdan kemudian menempuh pembatalan putusan arbitrase tersebut dalambentuk Gugatan pada perkara a quo.DALAM EKSEPSIBahwa, Tergugat dalam Jawaban ini dengan tegas menyatakan menolak seluruhdalil yang diajukan Penggugat, kecuali untuk halhal yang diakui secara tegasolehnya.EKSEPSIGUGATAN TELAH LEWAT

WAKTU / KADALUARSA :GUGATAN UNTUK MEMBATALKAN PUTUSAN ARBITRASE DALAMPERKARA A QUO TELAH MELEBIHI BATAS WAKTU 30 HARISEBAGAIMANA DITETAPKAN PASAL 71 UNDANGUNDANG NO. 30 TAHUN1999 SEHINGGA HARUS DINYATAKAN TIDAK DITERIMA7.Bahwa ketentuan Pasal 71 UndangUndang No. 30 Tahun 1999 tentangArbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAAPS) telahmengatur sebagai berikut :Pasal 71 UUAAPSPermohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secaratertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari

Gugatan Penggugat telah lewat waktu/kedaluarsa Bahwa Pasal 71 UUAAPS menyatakan bahwa : Permohonan pembatalanputusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaranputusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri; Bahwa Putusan Arbitrase BANI Nomor 787//ARBBANV2016 telahdijatunkan oleh Majelis Arbitrase pada tanggal 22 Februari 2017 dan telahdidaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 20 MaretHal

Gugatan Penggugattelah lewat waktu/kedaluarsa Bahwa Putusan Arbitrase BANI Nomor 787//VARBBANI2016 telahdijatuhnkan oleh majelis Arbitrase pada tanggal 22 Februari 2017 dantelah di daftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 20Maret 2017 dan telah tercatat dalam register Nomor02/Arb/Pdt/2017/PN.

waktu/kedaluarsa;Menimbang, bahwa selanjutnya Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugatpada point ke2 pada pokoknya mengenai hal yang sama, yaitu gugatanPenggugat kurang pihak karena Basar Situmeang sebagai penjamin dan/atauIsteri Penggugat (Termohon Arbitrase Ill) serta Anselmus BP.

Bahwa menurut Pasal 1946 KUHPerdata, daluwarsa atau lewat waktu(exipiration) selain menjadi dasar hukum untuk memperoleh sesuatu,juga menjadi landasan hukum untuk membebaskan (release) seseorangHalaman 7 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2019/PN Ktgdari suatu perikatan setelan lewat waktu tertentu.

R dan anakanaknya, hak para penggugat untukmenuntut tanah sengketa telah lewat waktu (rechtsverwerking).Bahwa sejatinya objek sengketa adalah hasil perombakan alm. ToliuLimpar yang tidak lain adalah ayah dari Tergugat dan juga ayahPenggugat pada tahun 1976, dan dengan segala itikad baik telahdilakukan pembagian lisan oleh alm.

dikonsinyasi, diinovasi,dikompensasi, dan sebagainya, atau yang digugat sudah dieksekusi, ataupulatelah daluarsa (M. yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan,Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika,Jakarta:2007, hal. 458).Menimbang bahwa menurut Pasal 1946 KUHPerdata, daluwarsa ataulewat waktu (exipiration) selain menjadi dasar hukum untuk memperolehsesuatu, juga menjadi landasan hukum untuk membebaskan (release)seseorang dari suatu perikatan setelah lewat

waktu tertentu.

Eksepsi Gugatan Lewat Waktu/Daluwarsa;Bahwa sengketa Tata Usaha Negara selalu berkaitan dengan KeputusanTata Usaha Negara, maka pengajuan gugatan kepada Pengadilan TataUsaha Negara mesti dikaitkan pula dengan waktu dikeluarkannyakeputusan yang bersangkutan.

menjadi atas nama Tergugat IIIntervensi sejak proses perkara tersebut berjalan di tingkat penyidikan diKepolisian Resort Pinrang.Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terhadap gugatan Penggugatyang sudah lewat waktu sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapatditerima (niet onvankelijkeveerklaard);Eksepsi Salah Menarik Objek Sengketa (Error in Objecto);Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 3 bagian akhir serta positagugatan poin (1) menyatakan bahwa telah diterbitkan kembalipenggantian Sertifikat

Eksepsi Tentang Penggugat Tidak Punya Kepentingan ;Menimbang, bahwa eksepsieksepsi yang diajukanTergugat IlIntervensi, pada pokoknya adalah sebagai berikut :1) Eksepsi Tentang Kewenangan Absolut Pengadilan ;2) Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Lewat waktu ;3) Eksepsi Tentang Salah Menarik Objek Sengketa (Error in Objecto);4) Eksepsi Tentang Perubahan/Perbaikan Gugatan Penggugat MenyalahiKetentuan Pasal 127 RV;5) Eksepsi Tentang Gugatan Kabur (Obscuur Libel);Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat

Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Lewat waktu ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan eksepsi kedua Tergugat II Intervensi yang menyatakanbahwa gugatan Penggugat telan melampaui tenggang waktu mengajukangugatan sebagaimana dimaksud Pasal 55 UndangUndang Peradilan TataUsaha Negara ;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor5 Tahun 1986, yang menentukan gugatan dapat diajukan hanya dalamtenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya ataudiumumkannya

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi PemerintahanSetelah Menempuh Upaya Administrasi, dengan demikian Eksepsi keduaTergugat II Intervensi Tentang Gugatan Penggugat lewat waktu adalah tidakberalasan hukum dan harus dinyatakan ditolak ;4.

waktu, denganlewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yangmenunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukansuatu alas hak, dan terhadapnya tidak dapat diajukan suatutangkisan yang didasarkan pada itikad buruk.Selanjutnya Mohon Majelis Hakim memperhatikan : Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.

KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek) Buku KeempatTentang Bukti dan Daluarsa (Van Bewijs En Verjaring).Pasal 1954 : Pemerintah yang mewakili negara, KepalaPemerintah Daerah yang bertindak dalam jabatannya, danlembagalembaga umum, tunduk pada lewat waktu samaseperti orang perseorangan, dan dapat menggunakannyadengan cara yang sama ;Pasal 1955 : Untuk memperoleh Hak Milik atas sesuatudengan upaya lewat waktu, seseorang harus bertindakHalaman 92 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Padt.G/2018/PN Sonsebagai

Bahwa gugatan Para Penggugat yang telah diajukan di PengadilanNegeri Sorong tertanggal 19 April 2018, untuk menggugat ParaTergugat dalam hal ini Bupati Sorong sebagai Tergugat , Tergugat IIdan Tergugat Ill menyangkut penguasaan Tanah yang terletak didalam wilayah Pemerintah Kota Sorong, maupun atas tanah objeksengketa yang terletak di jalan Anmad Yani, Klademak Kota Sorong,dengan tanah seluas + 8.625 M2 (delapan ribu enam ratus dua puluhlima meter persegi), telah lewat waktu (Kadaluarsa) sebab peristiwahukum

KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek) Buku Keempat TentangBukti dan Daluarsa (Van Bewijs En Verjaring).Pasal 1954 =: Pemerintah yang mewakili negara, KepalaPemerintah Daerah yang bertindak dalam jabatannya, danlembagalembaga umum, tunduk pada lewat waktu sama sepertiorang perseorangan, dan dapat menggunakannya dengan carayang sama ;Pasal 1955 : Untuk memperoleh Hak Milik atas sesuatu denganupaya lewat waktu, seseorang harus bertindak sebagai pemiliksesual itu dengan menguasainya secara terus menerus dan

waktu (Kadaluarsa) sebab peristiwa hukum atas objek sengketa terjadipada tanggal 1 Mei 1963, dimana telah terjadi penyerahan kedaulatan dariPemerintah Nederlands Nieuw Guinea kepada Pemerintah Republik Indonesia,maka tanah tanah yang berasal dari tanah Erpacht Nomor : 1 Tanggal 1 Oktober1951 atas nama NNGPM.

Pasal 1 UndangUndang Nomor 1/1974 juncto Pasal3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga)sakinah mawaddah wa rahmah (bahagia dan sejahtera), sudah tidak dapatdiwujudkan lagi ;Menimbang, bahwa hukum Islam membolehkan suami isteri melakukanperceraian jika rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, sebagaimanaditegaskan dalam alQuran surat alBagarah ayat 226 dan 227 yang artinyaSeorang suami yang mengila istrinya harus menunggu sampai batas waktuempat bulan, jika sudah lewat

waktu empat bulan suami kembali denganistrinya, niscaya Allah akan mengampuni mereka, akan tetapi jika telah lewatempat bulan suami tetap berkehendak untuk bercerai, maka Allahmemperkenankan kehendak suami tersebut;Menimbang, bahwa dari dua ayat tersebut diatas, Allan SWT.membolehkan seorang suami untuk menceraikan istrinya setelah empat bulan,karena istri berperilaku yang menyebabkan rumah tangga tidak harmonis.

yang amamya berbunyi menyatakan permohonan kasasi dariPemohon Kasasi tidak dapat diterima.Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram tersebut di atas yangmembatalkan putusan Pengadilan Agama Selong No. 129/Pdt.G/1997/PA.Seltanggal 29 Desember 1997 adalah putusan yang keliru dan salah menerapkanhukum dalam perkara ini ;Bahwa persoalan yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah masalahwaris malwaris dimana menurut hukum gugatan tentang harta warisan tidakdikenal adanya daluwarsa atau lewat

waktu sesuai yurisprudensi tetap MahkamahAgung RI.4.

Membebankan biaya perkara menurut hukum;SUBSIDAIRAtau menjatuhkan penetapan lain yang seadiladilnya;Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datangmenghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulaidengan membacakan surat permohonan pemohon yang telah didaftarkandi Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa tanggal 28 Agustus 2015 yangisi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon;Bahwa berdasarkan pengumuman permohonan Itsbat Nikah Nomor0162/Pdt.P/2015/PA.Msadan setelah lewat

waktu 14 hari pengumumantersebut, ternyata tidak ada perlawanan dari pihak lain.Bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya, makapemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :A.

Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecualiapabila dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim,oleh karena Terpidana sebelum lewat waktu masa percobaanselama 2 (dua) bulan 14 (empat belas) hari telah melakukanperbuatan yang dapat dipidana ;4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :e 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha No. Pol. AD 5630 U ;e 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha No. Pol. AD 5630U;e 1 (satu) lembar SIM C an. Lanjar Sriyanto ;Hal. 7 dari8 hal. Put.

Nomor 663 K/Pdt/2019Mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat , Il, Illmengajukan eksepsi yang pada pokoknya:1.Eksepsi Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri tidak berwenang yangberwenang secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;Gugatan Penggugat daluwarsa atau lewat waktu;Eksepsi gugatan kurang pihak;Gugatan Para Penggugat kabur atau obscuur libel;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugatmengajukan gugatan balik (rekonvensi

Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar semua perkara yangtimbul atas perkara ini;Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa terhafap alasan tersebut di atas, Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknyha sebagai berikut: Tentang permohonan keberatan telah lewat waktu (daluarsa); Tentang kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSk);Bahwa terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Dumai telahmemberikan putusan Nomor 18/Pdt.SusBPSK

kV JalurGI LabuhanGI Empang terletak di Desa Moyo, Kecamatan Moyo Hilir, KabupatenSumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat;Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti yang diajukan oleh Pemohon, terdapatcukup alasan untuk melakukan, penitipan dan penyimpanan tersebut diatas, telah jelasbahwa antara pihak termohon yang akan menerima ganti kerugian/Kompensasi namunmenolak penawaran pembayaran tersebut karena nilainya lebih kecil dari pada nilai/nargayang harus dibayar Dan untuk mengajukan keberatan telah lewat

waktu 14 (empat belas)hari sejak hasil musyawarah penetapan bentuk dan besarnya ganti kerugian;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di ataspermohonan Pemohon cukup beralasan, karena itu dapat dikabulkan;Memperhatikan Pasal 29 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 3 Tahun2016 Joncto Pasal 1404 sampai dengan pasal 1412 KUH Perdata, dan Peraturan PresidenNo. 71 tahun 2012 dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan.MENETAPKAN1.

No. 730/Lubuk Pakam Pekan ;2 Bahwa oleh karena secara substansial dalil gugatan Penggugat mengenai halhalyang berkenaan dengan kepemilikan atas tanah yang termuat/termaktub dalamSertipikat Hak Milik No. 730 Tahun 2002/Lubuk Pakam, tentu jelas pula adanyabahwa gugatan Penggugat tidak termasuk dalam ruang lingkup kewenangan dariBadan Peradilan Tata Usaha Negara (vide Pasal 77 Undang Undang No. 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) :Eksepsi Tergugat II Intervensi1 Tentang gugatan telah lewat

waktu (Verjaring).e Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak selayaknya diterimamelainkan demi hukum harus ditolak, karena batas waktu yangditentukan untuk itu telah lewat ;e Bahwa penegasan ini tercantum dalam Pasal 55 UndangUndang No. 5Tahun 1986 yang secara jelas menyebutkan tenggang waktu pengajuangugatan perkara Tata Usaha Negara adalah 90 (sembilan puluh) hari ;e Bahwa dengan menghitung sejak tanggal surat keputusan penerbitansertipikat a quo dengan tanggal diterimanya gugatan perkara a

Bahwa gugatan telah lewat waktu;c.

Desember 2014 yangpada pokoknya keberatan atas pertimbangan dan putusan 358/Pdt.G/2014/PA.Tegrs. tentang Pemeliharaan anak yang bernama ANAK I PEMBANDINGDENGAN TERBANDING lahir tanggal 19 Agustus 2009 jenis kelamin lakilakidipelihara oleh Penggugat/Terbanding;Membaca kontra memori Banding Terbanding yang diterimadikepanitraan Pengadilan tinggi Agama Banten pada tanggal 09 Januari 2015yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding MenolakPermohonan Banding Pembanding karena sudah lewat

waktu dan memohon agarmenguatkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G./2014/P.ATgrs.yang dimohonkan Banding ini;Hal.3 dari 9 Halaman Putusan 0000/Pdt.G/2015/PTA.BtnMembaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksatertanggal 17 Desember 2014 yang menyatakan, bahwa sampai batas waktu yangtelah ditentukan, baik Pembanding maupun Terbanding tidak melaksanakanpemeriksaan terhadap berkas perkara banding (inzage)TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan banding ini

Lewat waktu;3. Kompetensi Pengadilan Negeri;Eksepsi Tergugat II Intervensi 1:1. Kewenangan mengadili/kompetensi pengadilan;2. Tenggang waktu;3. Kepentingan Penggugat;Eksepsi Tergugat II Intervensi 2:1. Kewenangan peradilan;2. Tenggang waktu pengajuan gugatan;Eksepsi Tergugat II Intervensi 3:1. Kewenangan mengadili/kompetensi pengadilan;2. Tenggang waktu;3. Kepentingan Penggugat;Eksepsi Tergugat II Intervensi 4:1. Kewenangan mengadili/kompetensi pengadilan;2. Tenggang waktu;3.