sampaimenghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Undang Undang No. 35tahun 2009 tentang Narkotika pasal 6 ayat (1) huruf menyatakan yang dimaksuddengan Narkotika Golongan adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakanuntuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapiserta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan,sedangkan kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (Satu) nomor urut61 Lampiran Undang

Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi saksi dan jugaketerangan Terdakwa dipersidangan maka diperoleh fakta bahwa TerdakwaHalaman 33 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2018/PN Pbudiamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2018Skj 21.10 WIB di barakan milik saksi Muji Burrahman yang berada di JalanPemuda Gg.

dilakukan pengujianlaboratories dan jumlah keseluruhan hasil penyisihan seberat 0,03 (nol komanol tiga) gram untuk pembuktian perkara;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas MajelisHakim berpendapat bahwa terdakwa telah menggunakan/mengkomsumsinarkotika jeni shabu dimana Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yangberwenang untuk menggunakan atau mengkonsumsi shabu, sehinggaperbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1)huruf a Undang

Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika telahHalaman 35 dari 38 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Srl.terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaan alternatif Ketiga;Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohonkeringanan pidana karena menyesali perbuatannya akan dipertimbangkansebagai keadaan yang meringankan;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidakmenemukan halhal

Tanpa Hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasaiatau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman ;Menimbang, bahwa unsur pengertian tanpa hak atau melawan hukum,adalah melakukan suatu perbuatan, dimana dalam melakukan perbuatantersebut tidak memiliki hak sabyektif maupun hak obyektif yang melekat,sehingga tidak mempunyai hak atau kKewenangan untuk melakukan perbuatantersebut dan perbutan tersebut bertentangan dengan hukum. dalam kaitannyadengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Maka dengandemikian akan dibuktikan terlebih dahulu dakwaan primair tersebut yaitu pasal114 ayat 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika denganunsurunsur sebagai berikut:Ad.1 Unsur Setiap Orang;Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengacu kepada subjek hukumsipelaku yang sengaja dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum karenadidakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana, sehingga kepada yangbersangkutan perlu ditelusuri dan dibuktikan apakah merupakan subjek hukumyang cakap, sehat jasmani

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa pasal 1 ayat (15) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 yangdimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotikatanpa hak atau melawan hukum dan yang dimaksud dengan NarkotikaGolongan adalah beberapa jenis Narkotika yang mempunyai kwalitas yangsama atau sejenis yang dijadikan menjadi satu kelompok (golongan 1)sebagaimana dalam lampiran UURI Nomor : 35 tahun 2009 dan menurut pasal1 ayat 1 Undang

undang Nomor : 35 Tahun 2009, yang dimaksud denganNarkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman,baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atauperubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi Sampai menghilangkan rasanyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalamgolongangolongan sebagaimana terlampir dalam undang undang ini sedangyang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatanpelaku tidak ada dasar legalitas

Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa para Terdakwamelakukan aktifitas atau kegiatan sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsurpasal tersebut, sehingga dengan demikian unsur tersebut diatas terpenuhidalam perbuatan para Terdakwa dan sekaligus menyatakan bahwa unsur tanpahak dan melawan hukum telah terpenuhi dikarenakan para Terdakwa tidak adaizin dari pihak yang berwenang untuk melakukan aktifitas sebagaimana tersebutdi atas ;Menimbang, bahwa segenap unsur yang terkandung dalam Pasal 112ayat (1) Undang

Undang Nomor 35 tahun 2009 telah terpenuhi oleh perbuatanPara Terdakwa, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan penerapan Pasal132 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikayang berbunyi Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindakHalaman 32 dari 37 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2019/PN.Gsk.pidana dan Prekusor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114,112.....dst ;Menimbang, bahwa pengertian percobaan telah secara tegas ditentukandalam penjelasan Pasal 132 ayat

dengan surat dakwaan Penuntut Umum;Menimbang, bahwa Terdakwa Kim Anne Aloggia yang didakwa sebagaipelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah adalah orang yang sehat jasmanimaupun akalnya, dan selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa dapatmengikuti persidangan dengan baik, dapat menjawab semua pertanyaan yangdiajukan kepadanya, sehingga karenanya Terdakwa dipandang mampu secarahukum mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;Menimbang, bahwa tentang pengertian tanpa hak atau melawan hukum,Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikanpenjelasan, namun Undangundang telah memberikan pengaturan tentangsegala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan denganNarkotika seperti pengadaan, produksi, penyimpanan dan pelaporan, impor danekspor, pengangkutan, peredaran dan penyaluran narkotika, dengan tujuanuntuk menjamin ketersedian narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatandan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinyapenyalahgunaan narkotika dan

Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, Subsidair Pasal 112ayat (1) Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika Jo.

Undang undang nomor 35 Tahun 2009, adalah dakwaan yang tepatdikenakan dan dinyatakan terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengandemikian maka Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut harusdibatalkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Jo.Pasal 40 Jo.Pasal 43 UndangUndang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika secaralimitatif mengatur Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi,pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintahuntuk selanjutnya didistriousikan kepada apotek, rumah sakit, lembaga ilmupengetahuan, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan Pemerintahtertentu;Menimbang, bahwa yang termasuk Narkotika Golongan bukantanaman dalam lampiran Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009, termasukdidalamnya adalah Metamphetamine, yang dikenal di Indonesia sebagai Sabu sabu yakni obat psikostimulansia dan simpatomimetik yang dipasarkan untukPara gangguan hiperaktifitas, kekurangan perhatian dengan bentuk kristal yangdapat dihisap lewat pipa;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalampersidangan, pada hari senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 10.00 WIBSaksi Edi Susanto (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah)menelpon

Menyatakan terdakwa A.A GEDE RAI tsecara sah dan meyakinkan terbuktibersalah melakukan tindak pidana Melakukan percobaan ataupermufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atauprekusor narkotika tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untukdijual, menjual, membeli, menerima,menjadi perantara dalam jual belli,menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan beratnya melebihi 5gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2)jo pasal 132 ayat (1) Undang undang Nomor 35 tahun

2009 tentangNarkotika dalam dakwaan Primair ;2.

Bertentangan dengan hukum objektif.Tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukumyaitu setiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditentukandengan Undang Undang.Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN BtmLebin khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannyadengan Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkkotika adalah tanpajin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu MenteriKesehatan atas rekomendasi dari badan pengawas obat dan

Btm.yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenanguntuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat danMakanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UndangUndang No. 35Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) bahwa Narkotika hanya dapatdisalurkan oleh industri

Unsur Barang siapa :Menimbang, Bahwa dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika ternyata tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan setiap orangnamun secara terminologi sama artinya dengan barang siapa dalam KUHP, olehkarenaitu maka yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukumsebagai pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampumempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;35Menimbang, Bahwa kata setiap orang menunjukkan kepada

tangani oleh HERMEIDI IRIANTO,S.Si, IMAMMAHMUDI,Amd,SH dan GEDE BUDIARTAWAN, S.Si, M.Si.dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor1730/2019/NF berupa tablet dan terdaftar dalam narkotika golongan1 (satu) nomor urut 37 lampiran UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;> Bahwa untuk menggunakan Golongan bukan tanaman jenis tabletyang mengandung sediaan MDMA, terdakwa sama sekali tidakmemiliki izin baik dari Pejabat maupun dari Instansi yangberwenang;> Bahwa menurut Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika,diketahui bahwa Narkotika Golongan sangat dilarang untukdipergunakan secara bebas, karena Narkotika Golongan menurutUndangundang Narkotika di Indonesia sematamata hanya dapatdigunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dalamjumlah yang sangat terbatas dan dalam pengawasan yang sangatketat dari Menteri Kesehatan;> Bahwa berdasarkan faktafakta yang diuraikan di atas, makaterdakwa telah terbukti secara tanpa hak atau tanpa seizin daripejabat atau Instansi

karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakimuntuk menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum mengimpor NarkotikaGolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanamanberatnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif kesatu Penuntut Umum;Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa yangpada pokoknya menyatakan terdakwa tidak terbukti melanggar pasal 113 ayat (2)undang

undang nomor 35 tahun 2009 tetang Narkotika oleh karena terdakwa tidakmengetahui isi dari koper troly yang dibawah oleh terdakwa tersebut berisi Narkotikajenis sabusabu, terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwadari fakta yang terungkap di persidangan faktanya terdakwa pergi ke Laos danCamboja dengan tujuan untuk bekerja sebagai pengantar dokumen, namun sebagaiorang yang dewasa dan cakap hukum selayaknya terdakwa patut mencurigai apa isibarang yang dititipnkan teman terdakwa tersebut

akan tetapi terdakwa mengatakan kita memakainnya dirumah jaih (Terdakwadalam berkas terpisah) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsurmenawarkan ataupun menjual dalam hal ini tidak terbukti ;Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan ini tidakterbukti maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair yang selanjutnyaakan dipertimbangkan unsur dakwaan subsideir dimana dalam dakwaan subsidairterdakwa disangkakan melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang

undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang unsur unsurnya sebagaiberikut :1 Setiap Orang ;2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasaiatau menyediakan narkotika golongan I ;Ad.1 Setiap orang45Menimbang, bahwa unsur setiap orang mempunyai pengertian yang samadengan barang siapa dimana dalam hal ini unsur tersebut telah dipertimbangkan olehMajelis Hakim dan telah terbukti sebagaimana dalam pertimbangan hukum diatassehingga secara mutatis mutandis unsur ini tidak perlu dipertimbangkan

seminggu,mulutnya bergerak gemetaran, merasa sakit badan, tidak nyaman dan inginmemakai shabu kembali.Menimbang, bahwa dari hasil asesmen terhadap terdakwa, ternyatatidak etrdapat bukti bahwa terdakwa terlibat jaringan peredaran gelap narkotika.Bahwa dari pemeriksaan di persidangan, tidak terdapat fakta terdakwamenyalahgunakan narkotika bagi diri orang lain, sehingga unsur bagi dirisendiri telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1)huruf a Undang

undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telahterpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana penyalah guna narkotika golongan bagidiri sendiri;Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal yangdidakwakan dalam dakwaan alternatif ke2 (dua) telah terpenuhi, makadakwaan alternatif yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakimtidak menemukan halhal yang dapat menghapuskan

menguasai ganja tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilin langsung dakwaanalternatif kesatu sebagaimana diatur dalam 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1)Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsurunsurnyaadalah sebagai berikut1.

atau menyediakan, selain harussesuai dengan tujuan sebagaimana ditentukan dalam UndangUndang, juga harus dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah;Menimbang, bahwa oleh karena itu segala kegiatan yangberkaitan dengan Narkotika Golongan I, seperti menanam,memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau. menyediakanNarkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, termasukpenggunaanya, yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yangsah, merupakan kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;Menimbang, bahwa Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009 TentangNarkotika, selain mengatur tujuan penggunaan Narkotika, jugamengatur masalah peredarannya;Menimbang, bahwa menurut Pasal 35 UU No. 35 Tahun 2009Tentang Narkotika, peredaran narkotika meliputi, setiapkegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahannarkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdaganganmaupun pemindah tanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatandan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;Menimbang, bahwa dengan demikian peredaran