PenghitunganPengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang MelakukanPenyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak;Bahwa dalam UU Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan kedua atasUU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM telahdiatur jenis barang dan jasa tertentu yang tidak dikenai PPN dan disebutkansebagai Bukan Barang Kena Pajak (Non BKP) dan Bukan Jasa Kena Pajak(Non JKP), jenisjenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai diaturdalam penjelasan

Apabila masihdiperlukan penjelasan lebih lanjut dan/atau data pendukung dalam sidang,Pemohon Banding akan segera melengkapinya.

Putusan Nomor 1302/B/PK/PJK/20172.2.pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat buktisebagaimana dimaksud dalam Pasal 69ayat (1).Memori penjelasan Pasal 76 menyebutkan:Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukankebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalamUndangundang perpajakan.Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yangharus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagipara pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalampersidangan, tidak terbatas

Putusan Nomor 1302/B/PK/PJK/2017Bahwa mengingat dalam hal ini, obyeknya adalahTBS yang mendapat fasilitas dibebaskan daripengenaan PPN, maka:' Tidak ada Pajak Keluaran baik ataspenyerahan konsumtif, produktif, maupuntidak ada penyerahan (TBS);' Dengan tidak ada Pajak Keluaran, maka tidakada Pajak Masukan yang dikreditkan, baikatas penyerahan konsumtif, produktif,maupun tidak ada penyerahan (TBS);Bahwa penjelasan Pasal 16B ayat 3 UU PPNmenyatakan Berbeda dengan ketentuan padaayat (2), adanya perlakuan

, baik untuk sementara waktu) maupunselamanya, untuk:ae ... .b. penyerahan Barang Kena Pajak tertentu ataupenyerahan Jasa Kena Pajak tertentu;wo .ds... .QL eeeeeeediatur dengan Peraturan Pemerintah;Bahwa penjelasan Pasal 16B ayat (1)UU PPNmenyatakan Salah satu prinsip yang harusdipegang teguh di dalam UndangundangPerpajakan adalah diberlakukan danditerapkannya perlakuan yang sama terhadapsemua Wajib Pajak atau terhadap kasuskasusdalam bidang perpajakan yang pada hakikatnyasama dengan berpegang teguh

Penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi";Bahwa sementara itu, memori penjelasan Pasal 1A ayat (1) huruf d dariUndangUndang PPN, menjelaskan bahwa:"Yang dimaksud dengan "pemakaian sendiri" adalah pemakaian untukkepentingan pengusaha sendiri, pengurus, atau karyawan, baik barangproduksi sendiri maupun bukan produksi sendiri;Bahwa TBS yang dihasilkan oleh unit perkebunan Pemohon Banding yangselanjutnya dipergunakan/dipakai sebagai bahan baku pada unit pengolahanPemohon Banding dan sebagian dititip

Pemeliharaan kataMemproduksi dalam Penjelasan Pasal 16B ayat (3)Halaman 29 dari 51 halaman.

Apabila dalam batang tubuhbelum memberikan kejelasan bunyi pasalnya maka dapatdilihat dalam penjelasan pasal tersebut;Bahwa dengan demikian untuk memahami Pasal 16B ayat(3) maka harus dilihat dahulu Pasal 16B ayat (1) danpenjelasannya;Bahwa Pasal 16B ayat (1) UndangUndang PPNmenyatakan bahwa Pajak terutang tidak dipungutsebagian atau seluruhnya atau dibebaskan daripengenaan pajak, baik untuk sementara waktu maupunselamanya, untuk:oeb. penyerahan Barang Kena Pajak tertentu ataupenyerahan Jasa Kena

Penjelasan Pasal 16B = ayat (3)mencontohkan Pengusaha Kena Pajak B memproduksiBarang Kena Pajak yang mendapat fasilitas dari negara,yaitu atas penyerahan Barang Kena Pajak tersebutdibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;Bahwa frase kalimat yaitu atas penyerahan Barang KenaPajak tersebut dibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai menerangkan Barang Kena Pajakyang mendapat fasilitas dari negara bukan menerangkanpenyerahan yang dilakukan oleh PKP.

Dalamkonteks ini, ex nunc berarti perbuatan dan akibatnya dianggap adasampai saat pembatalannya;Bahwa sesuai dengan penjelasan di atas berarti bahwa sebelumada terbit putusan yang memperbarui atau membatalkanperaturan yang lama, maka peraturan tersebut, dalam hal ini PP31 Tahun 2007, masih tetap berlaku dan dipakai sebagaipedoman sampai dengan dinyatakan Tidak Berlaku lagi ataudicabut;Bahwa sesuai dengan asas vermoeden van rechmatigheid,Mahkamah Agung dalam putusannya membatalkan ketentuanketentuan

Sehingga berdasarkan penjelasan diatas, jelas dapat disimpulkan, apabilatidak ada penyerahan yang tidak terutang pajak (dalam hal ini TBS) makaKMK575/KMK.04/2000 tidak dapat diterapkan.Dengan demikian, menurut Pemohon Banding koreksi pajak masukansebesar Rp.791.900.099,00 seharusnya dibatalkan;Bahwa sesuai dengan uraian di atas, menurut Pemohon Banding jumlahPPN yang kurang dibayar adalah NIHIL dengan perincian sebagai berikut: Jumlah Rupiah No. Uraian Menurut WP1. Dasar Pengenaan Pajak:a.l.

PemohonBanding bersedia hadir dalam sidang sesuai dengan undangan Majelis untukmemberikan data, penjelasan dan informasi yang diperlukan dalam persidanganpermohonan banding.

Penjelasan Pasal 16B ayat (3):Berbeda dengan ketentuan pada ayat (2), adanya perlakuankhusus berupa pembebasan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai mengakibatkan tidak adanya PajakKeluaran, sehingga Pajak Masukan yang berkaitan denganpenyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajakyang memperoleh pembebasan tersebut tidak dapat dikreditkan.Contoh:Pengusaha Kena Pajak B memproduksi Barang Kena Pajakyang mendapat fasilitas dari negara, yaitu atas penyerahanBarang Kena Pajak tersebut dibebaskan

Putusan Nomor 1767/B/PK/PJK/2017Pasal 16A, Pasal 16C, Pasal 16D, Pasal 16E , danPasal 16F.Bahwa keberadaan norma khusus akanmengenyampingkan norma umumnya, artinya adapemberlakuan yang khusus tidak seperti padaumumnya.Bahwa secara garis besar ketentuan umummengatur bahwa PPN~ dikenakan ataspenyerahan/pemanfaatan Barang Kena Pajak atauJasa Kena Pajak (Pasal 4 UU PPN).Bahwa di dalam penjelasan Pasal 4 UU PPNdinyatakan bahwa syarat terutangnya PPN yangdilakukan oleh PKP adalah:7 barang berwujud yang

Putusan Nomor 1767/B/PK/PJK/2017norma dan dirumuskan dalam satu kalimat yangdisusun secara singkat, jelas dan lugas.Bahwa apabila dalam batang tubuh belummemberikan kejelasan bunyi pasalnya maka dapatdilihat dalam penjelasan pasal tersebut.Bahwa dengan demikian untuk memahami pasal16B ayat (3) maka harus dilihat dahulu pasal 16Bayat (1) dan penjelasannya.Bahwa Pasal 16B ayat (1) UU PPN menyatakanbahwa Pajak terutang tidak dipungut sebagianatau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaanpajak, baik

Pemohon Bandingseperti halnya dalam penjelasan tersebut diatas, mengolah hasil perkebunanberupa TBS menjadi CPO dan PK yang semuanya merupakan basil akhirberupa BKP yang terutang pajak;Bahwa hal ini juga diperkuat dengan Surat Edaran Dirjen Pajak No. SEHalaman 4 dari 55 halaman.

Dari penjelasan tersebut, bahwa Pemohon Banding tidak pernahmelakukan penyerahan BKP yang bersifat strategis berupa TBS, untuk dijual kepihak lain karena TBS yang dipanen merupakan bahan baku, kemudian diolahmelalui proses produksi di Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang hasil akhirnyaberupa CPO dan PK;Bahwa Penyerahan CPO (Crude Palm Oil) dan PK (Palm Kernel) kepadapembeli merupakan BKP yang terutang PPN sehingga atas seluruh PajakMasukannya dapat dikreditkan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2)

NIHIL Bahwa demikian uraian Surat Permohonan Banding ini PemohonBanding sampaikan, apabila majelis masih memerlukan tambahan data danketerangan serta penjelasan tentang halhal yang Pemohon Banding sebutkandalam Surat Banding ini, Pemohon Banding bersedia untuk menyampaikansecara tertulis atau dalam sidang di persidangan;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor SKU2777/PJ./2016, Tanggal 5 Agustus 2016 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut:Halaman 8 dari 55 halaman

Putusan Nomor 1225/B/PK/PJK/20172.2.perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinanhakim.Memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan:Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dansesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakan.Bahwa UndangUndang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa danPajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang RepublikIndonesiaNomor 42tahun 2009(UUPPN), antara

Artinya ada aturan khususmengenai Pajak Masukan yang tidak dapatdikreditkan.Bahwa suatu pasal merupakan satuan aturandalam perundangundangan yang memuat satunorma dan dirumuskan dalam satu kalimat yangdisusun secara singkat, jelas dan lugas.Bahwa apabila dalam batang tubuh belummemberikan kejelasan bunyi pasalnya maka dapatdilihat dalam penjelasan pasal tersebut.Bahwa dengan demikian untuk memahami pasal16B ayat (3) UU PPN maka harus dilinat dahulupasal 16B ayat (1) UU PPN dan penjelasannya.Bahwa

Putusan Nomor 1456/B/PK/PJK/2017b. keterangan ahli;c. keterangan para saksi;d. pengakuan para pihak; dan/ataue. pengetahuan Hakim;Penjelasan Pasal 69 ayat (1)Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas.

Majyelis atauHakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atautulisan sebelum menggunakan alat bukti lain.Pasal 76Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktianbeserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukanpaling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69ayat (1);Penjelasan Pasal 76Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaranmateriil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undangundangperpajakan.

Selanjutnyadalam memori penjelasan dinyatakan bahwa: Pengaturanini dimaksudkan agar Bank melakukan kegiatan usahasesuai fungsinya sebagai penghimpun dan penyalur danamasyarakat. Upaya penyelesaian antara lain dapatHalaman 20 dari 48 halaman. Putusan Nomor 1456/B/PK/PJK/2017dilakukan dengan secara aktif memasarkan dan menjualAYDA";Sehingga penjualan AYDA merupakan kegiatan seharihariperbankan.

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, pendapat Majelis yang tidakmempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semulaHalaman 31 dari 48 halaman.

Putusan Nomor 1456/B/PK/PJK/2017Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaianpembuktian, dan berdasarkan peraturan perundangundanganperpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim;Penjelasan Pasal 78Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuaidengan peraturan perundangundangan perpajakan;4.

Pengetahuan HakimPasal 76:Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktianbeserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukanpaling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69ayat (1).Memori penjelasan Pasal 76 menyebutkan:Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaranmateriil, Sesuai dengan asas yang dianut dalam Undangundangperpajakan.Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harusdibuktikan, beban pembuktian, penilaian

Putusan Nomor 1716/B/PK/PJK/2017sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidakterbatas pada fakta dan halhal yang diajukan oleh para pihak.Pasal 77 ayat (3) :Pihakpihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembaliatas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung.Pasal 78:Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaianpembuktian, dan berdasarkan peraturan perundangundanganperpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim.Memori penjelasan Pasal

Penanganan IT secara terpusat mampu menekan costdari IT maintance bagi Perusahaan kami Jasajasa tersebutsudah benarbenar dilaksanakan (services have beenrendered).Berdasarkan penelitian terhadap dokumen yang disampaikanWajib Pajak terkait pokok sengketa diatas diketahui:Bahwa terdapat dokumen IT Services Agreement for Servicesrendered by Sika Informations Syatem AG, Switzerland to PTSika Indonesia dengan penjelasan sebagai berikut:Sika Group adalah kelompok multinasional yang mempunyailegal struktur

Kewajaran nilai pembebanan jasaBahwa sesuai dengan penjelasan Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding), distribusi biaya IT servicedibagi rata keselurun perusahaan Group SIKA misalkanCorporate Network, link of local main location.

Pasal 29 ayat (2) AlineaKetiga dan Penjelasan Pasal 33 UndangUndang Ketentuan Umum danHalaman 49 dari 51 halaman.

satu pihak dalam perkara arbitrase untuk mengajukan pembatalanputusan arbitrase ke Pengadilan Agama dengan alasanalasan yangditetapbkan dalam ketentuan Pasal 70 dan dengan tidak mengurangiketentuan dalam Penjelasan Umum Bab VII UndangUndang Arbitrase ;Hal. 4 dari 51 hal.

No. : DNA/081/X/09 tanggal 15 Oktober 2009 perihalPermohonan Penjelasan Mengenai Perubahan Isi Putusan No. 16/Tahun2008/BASYARNAS/Ka.Jak antara PT Atriumasta Sakti selaku Pemohondan PT Bank Syariah Mandiri selaku Termohon (bukti P7) telahmemohon penjelasan kepada Majelis Arbiter (Termohon ).

Permohonan Pemohon bertentangan dengan Penjelasan Pasal 70UndangUndang Arbitrase :Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusanarbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan.Alasanalasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal iniharus dibuktikan dengan putusan pengadilan.

No. 188 K/AG/201013.Penjelasan Pasal 72 ayat (2) UU Arbitrase: Ketua pengadilan negeri diberi wewenang untuk memeriksatuntutan pembatalan jika diminta oleh para pihak, dan mengaturakibat dari pembatalan seluruhnya atau sebagian dari putuasnarbitrase bersangkutan.Putusan MA RI No. 339 K/Sip/1969 tanggal 21 Februari 1970.

Hal demikian secaraprinsip tegas dilarang oleh UndangUndang No. 30 Tahun 1999,sebagaimana dalam Penjelasan Umum UndangUndang No. 30Tahun 1999, menyatakan ..... ,dan Ketua Pengadilan Negeri(Pengadilan Agama) tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dariputusan arbitrase.

No.1680 K/Pdt/20149.2.3.O24.9.2.5.9.2.6.9.2.7.ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Bank IndonesiaNomor 731PBI2005 tentang Transaksi Derivatif tersebut;Bahwa selain itu untuk transaksi derivatif yang mewajibkannasabah untuk memenuhi margin deposit maka bank harusmemberikan penjelasan kepada nasabah tentang kemungkinansaldo margin deposit menjadi nihil dan bahkan kemungkinankewajiban nasabah kepada bank dapat bertambah besar,Penjelasan mengenai hal ini pun tidak pernah diberitahukanoleh Tergugat

secara lengkapdan penyampaian laporanlaporan sebagaimana yang telahdiuraikan di atas;Bahwa ternyata Tergugat Il sama sekali tidak pernahmemberikan penjelasan secara lengkap kepada Tergugat mengenai transaksi derivatif yang ditawarkan kepada Tergugat Hal. 6 dari 56 hal.

Bahwa perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat danTergugat Il sebagaimana diuraikan tersebut di atas telah mengakibatkankerugian materil bagi Penggugat dengan penjelasan sebagai berikut;Hal. 9 dari 56 hal. Put.

Bahwa bedasarkan penjelasan tersebut di atas, maka pertimbanganhukum Judex Facti yang memberlakukan azas pacta sunt servandasecara mutlak adalah pertimbangan hukum yang salah dan kelirusehingga harus dibatalkan;Judex Facti Pengadilan Negeri Tangerang Salah Menerapkan HukumKarena Karena Jikapun Benar (Quod Non) Pemohon Kasasi (PT.

Bahwa berdasarkan penjelasan dan buktibukti tersebut di atas, makasudah sepantasnya apabila putusan Judex Facti harus dibatalkan;Hal. 51 dari 56 hal. Put. No.1680 K/Pdt/2014VII.

Petrojava Indonesia (Pl);Merupakan perusahaan penyedia bahan bakar bagi peralatanberat yang digunakan untuk kegiatan usaha jasapertambangan Pemohon Banding dengan total pajakmasukan sebesar Rp 2.070.071.259,00 (contoh sampleInvoice serta faktur pajak terlampir pada lampiran 10);Berdasarkan uraian penjelasan di atas saja total pajak masukansudah mencapai 14,4 milyar dimana sudah dapat terlihat jelasHalaman 7 dari 74 halaman.

Semuanyaini telah terangkum dengan jelas dalam Kontrak Jual Beli;Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon PK(semula Pemohon Banding) tidak pernah memproduksi sendiribatubara untuk dijual ke TNB Fuel Services SDN.

Berikut iniPemohon PK (semula Pemohon Banding) lampirkan dokumendokumen terkait pembelian dan penjualan batubara Pemohon PK(semula Pemohon Banding) (Lampiran 7);Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan di atas, Pemohon PK(semula Pemohon Banding) berharap agar koreksi atas PajakMasukan sebesar Rp 14.227.556.174,00 dapat dibatalkan;Menurut Termohon PK (semula Terbanding) ;1.

Pemohon PK (semula PemohonBanding) tidak pernah mengalami sengketa dengan TermohonPK (semula Terbanding) yang berasal dari adanya penyerahanyang terutang PPN dan tidak terutang PPN;Bahwa dengan segenap penjelasan dan dokumen dimaksud,Pemohon PK (semula Pemohon Banding) membuktikan bahwaPemohon PK (semula Pemohon Banding) selama bertahuntahunHalaman 56 dari 74 halaman.

Pada saat proseskeberatan pun, Pemohon PK (semula Pemohon Banding) telahmenyampaikan buktibukti pendukung atas PajakPajakMasukan yang dapat dikreditkan yang berkaitan langsungdengan kegiatan usaha jasa pertambangan, berdasarkanpengelompokan vendorvendor besar Pemohon PK (semulaPemohon Banding) dan penjelasan atas jenis pekerjaan yangdiberikan yang berkaitan dengan kegiatan usaha jasapertambangan dapat diuraikan sebagai berikut:1. PT.

Yang saya pahami pada waktu itu adalah penjelasan mengenaipengalaman kerja saya di Universitas Hasanuddin dan Badan Penelitiandan Pengembangan Pendidikan Kementrian Pendidikan Nasional.

No. 3028 K/Pdt/2013Nomor 05/SE/1976 menurut pendapat kami harus diperhitungkan penuhuntuk penetapan gaji pokok Calon Pegawai Negeri Sipil;Saya merasa tidak puas dengan penjelasan Badan Kepegawaian Negaratersebut di atas, karena penjelasan tersebut bertentangan denganperaturanperaturan yang telah ditetapbkan oleh Badan KepegawaianNegara sendiri.

Dalam surat tersebut, diterangkan bahwa BadanKepegawaian Negara telah memberikan penjelasan kepada saya denganSurat Nomor Clll.1322/H.0215/B tanggal 3 Juni 1999, Surat NomorCl.2622/H.21/47 tanggal 5 Juni 2000 dan Surat Nomor D.2626/H.33/47 tanggal 14 November 2000.

Hal inimenunjukkan bahwa antara posita gugatan dengan petitum tidak salingmendukung, sehingga gugatan Penggugat adalah kabur (obscuur libel);Berdasarkan penjelasan di atas, maka gugatan Penggugat adalah gugatankabur (obscuur libel);Eksepsi Tergugat Il:1.

Untuk lebih jelasnya Penggugat menyampaikan penjelasan di bawah ini:a.

Sehingga berdasarkan penjelasan diatas, jelas dapat disimpulkan, apabilatidak ada penyerahan yang tidak terutang pajak (dalam hal ini TBS) makaKMK575/KMK.04/2000 tidak dapat diterapkan.Dengan demikian, menurut Pemohon Banding koreksi pajak masukansebesar Rp.39.588.902,00 seharusnya dibatalkan;Bahwa sesuai dengan uraian di atas, menurut Pemohon Banding jumlah PPNyang kurang dibayar adalah NIHIL dengan perincian sebagai berikut: Jumlah Rupiah a.4 Penyerahan yang PPNnya hdak dipunguta.5 Penyerahan yang

Pemohon Bandingbersedia hadir dalam sidang sesuai dengan undangan Majelis untukmemberikan data, penjelasan dan informasi yang diperlukan dalam persidanganpermohonan banding.

Pengetahuan HakimPasal 76:Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, bebanpembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnyapembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat buktisebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).Memori penjelasan Pasal 76 menyebutkan:Halaman 12 dari 49 halaman Putusan Nomor 1775 B/PK/PJK/20172.2:Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukankebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalamUndangUndang perpajakan.Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk

Penjelasan Pasal 16B ayat (3):"Berbeda dengan ketentuan pada ayat (2), adanya perlakuankhusus berupa pembebasan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai mengakibatkan tidak adanya PajakKeluaran, sehingga Pajak Masukan yang berkaitan denganpenyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajakyang memperoleh pembebasan tersebut tidak dapat dikreditkan.Contoh:Pengusaha Kena Pajak B memproduksi Barang Kena Pajakyang mendapat fasilitas dari negara, yaitu atas penyerahanBarang Kena Pajak tersebut dibebaskan

Penjelasan Pasal 16B ayat (3) UU PPNmencontohkan Pengusaha Kena Pajak B memproduksiBarang Kena Pajak yang mendapat fasilitas dari negara,yaitu atas penyerahan Barang Kena Pajak tersebutdibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.Bahwa frase kalimat yaitu atas penyerahan Barang KenaPajak tersebut dibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai menerangkan Barang Kena Pajakyang mendapat fasilitas dari negara bukan menerangkanpenyerahan yang dilakukan oleh PKP.

PenghitunganPengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang MelakukanPenyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak;Bahwa dalam UU Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan kedua atasUU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM telahdiatur jenis barang dan jasa tertentu yang tidak dikenai PPN dan disebutkansebagai Bukan Barang Kena Pajak (Non BKP) dan Bukan Jasa Kena Pajak(Non JKP), jenisjenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai diaturdalam penjelasan

Apabila masihdiperlukan penjelasan lebih lanjut dan/atau data pendukung dalam sidang,Pemohon Banding akan segera melengkapinya.

Putusan Nomor 1301/B/PK/PJK/20177 Tidak ada Pajak Keluaran baik ataspenyerahan konsumtif, produktif, maupuntidak ada penyerahan (TBS);7 Dengan tidak ada Pajak Keluaran, maka tidakada Pajak Masukan yang dikreditkan, baikatas penyerahan konsumtif, produktif,maupun tidak ada penyerahan (TBS);Bahwa penjelasan Pasal 16B ayat 3 UU PPNmenyatakan Berbeda dengan ketentuan padaayat (2), adanya perlakuan khusus berupapembebasan dari pengenaan Pajak PertambahanNilai mengakibatkan tidak adanya Pajak Keluaran,

Artinya ada aturan khususmengenai Pajak Masukan yang tidak dapatdikreditkan;Bahwa suatu pasal merupakan satuan aturandalam perundangundangan yang memuat satunorma dan dirumuskan dalam satu kalimat yangdisusun secara singkat, jelas dan lugas;Bahwa apabila dalam batang tubuh belummemberikan kejelasan bunyi pasalnya maka dapatdilihat dalam penjelasan pasal tersebut;Halaman 32 dari 54 halaman.

Putusan Nomor 1301/B/PK/PJK/2017Bahwa dengan demikian untuk memahami pasal16B ayat (3) UU PPN maka harus dilinat dahulupasal 16B ayat (1) UU PPN dan penjelasannya;;Bahwa Pasal 16B ayat (1) UU PPN menyatakanbahwa Pajak terutang tidak dipungut sebagianatau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaanpajak, baik untuk sementara waktu maupunselamanya, untuk:;b. penyerahan Barang Kena Pajak tertentu ataupenyerahan Jasa Kena Pajak tertentu;CL eeeeeeteeeediatur dengan Peraturan Pemerintah.Bahwa penjelasan

dari hasil penghitungan kembalisebagaimana dimaksud dalam pasal 4. diperhitungakan dengan Pajak Masukanyang dapat dikreditkan pada suatu Masa Pajak, paling lama pada bulan ketigasetelah berakhirnya tahun buku;Bahwa Pasal 16B ayat (3) dari UU PPN, secara lengkap berbunyi sebagaiberikut:Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atauperolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dariPengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan;Bahwa cuplikan memori penjelasan

Putusan Nomor 519/B/PK/PJK/20162.1.DuesBahwa UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan UU PengadilanPajak), antara lain menyebutkan:Pasal 76:Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, bebanpembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnyapembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat buktisebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).Memori penjelasan Pasal 76 menyebutkan:Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukankebenaran materiil, sesuai

Penjelasan Pasal 16B ayat (3):Berbeda dengan ketentuan pada ayat (2), adanya perlakuankhusus berupa pembebasan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai mengakibatkan tidak adanya PajakKeluaran, sehingga Pajak Masukan yang berkaitan denganpenyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajakyang memperoleh pembebasan tersebut tidak dapat dikreditkan.Contoh:Pengusaha Kena Pajak B memproduksi Barang Kena Pajakyang mendapat fasilitas dari negara, yaitu atas penyerahanBarang Kena Pajak tersebut dibebaskan

Apabila dalam batang tubuhbelum memberikan kejelasan bunyi pasalnya makadapat dilihat dalam penjelasan pasal tersebut.Bahwa dengan demikian untuk memahami pasal 16Bayat (3) maka harus dilihat dahulu Pasal 16B ayat (1)dan penjelasannya.Bahwa Pasal 16B ayat (1) UU PPN menyatakan bahwaPajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnyaatau dibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuksementara waktu maupun selamanya, untuk:A, eeeees ;b.

Penjelasan Pasal 16B ayat (3)mencontohkan Pengusaha Kena Pajak Bmemproduksi Barang Kena Pajak yang mendapatfasilitas dari negara, yaitu atas penyerahan BarangHalaman 34 dari 50 halaman.

Penjelasan Pasal 29 ayat (1) UUNo 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UUNomor 39 tahun 2007, yang dimaksud dengan "pita cukai atau tandapelunasan cukai lainnya yang diwajibkan adalah pita cukai yang dilekatkanatau tanda pelunasan cukai lainnya yang dibubuhkan pada kemasantersebut Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dibidang cukai; Bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor 116/PMK.04/2012 tentang Penyediaan Pita Cukai danHalaman

Penjelasan Pasal 29 ayat (1) UUNo 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UUNomor 39 tahun 2007, yang dimaksud dengan "pita cukai atau tandapelunasan cukai lainnya yang diwajibkan adalah pita cukai yang dilekatkanatau tanda pelunasan cukai lainnya yang dibubuhkan pada kemasantersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidangcukai; Bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor 116/PMK.04/2012 tentang Penyediaan Pita Cukai danTanda

Yang dimaksud dengan barang selesai dibuat" adalah saat prosespembuatan barang itu selesai dengan tujuan untuk dipakai; Untuk BarangKena Cukai yang diimpor, saat pengenaan cukai adalah pada saatmemasuki Daerah Pabean;Penjelasan Pasal 7 ayat (3) : Pada dasarnya pelunasan cukai atasbarang kena cukai merupakan pemenuhan persyaratan dalam rangkamengamankan hakhak negara yang melekat pada barang kena cukaisehingga barang kena cukai tersebut dapat disetujui untuk dikeluarkandari pabrik, tempat penyimpanan

di bidang cukai, cukai dianggaptidak dilunasi; Bahwa berdasarkan pasal 29 ayat (1) UU No 11 tahun 1995 tentangCukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007 yangberbunyi : Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan carapelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnyahanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual,setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai ataudibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan;Penjelasan

Bahwa pitacukai yang diwajibkan adalah pita cukai yang dilekatkan pada kemasantersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dibidang cukal, yaitu: Pita cukai yang dilekatkan sesuai dengan tarif cukaldan/atau harga dasar barang kena cukai yang ditetapkan; Pita cukai yangdilekatkan utuh atau tidak rusak; atauPita cukai yang dilekatkan padabarang kena cukai yang berupa Sigaret (Rokok) adalah haknya dan/atausesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan; Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 29

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakanTergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan, seperti ketika Penggugatsedang jalan dengan teman Penggugat, Tergugat justru menelepon semua temanteman Penggugat menanyakan Penggugat jalan dengan siapa, padahal Penggugatsebelumnya sudah meminta izin kepada Tergugat dan Tergugat jugamengizinkan, namun Tergugat selalu saja berpikiran yang negatif tentangPenggugat, Penggugat sudah berusaha memberikan penjelasan bahwa Penggugattidak pernah

Penggugat jugapernah cerita dengan saksimasalah rumah tangganya yang tidak harmonis lagi; Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugatkarena Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan, Penggugatsudah memberikan penjelasan bahwa Penggugat tidak pernah menjalinhubungan asmara dengan lakilaki lain, namun Tergugat selalu sajamenuduh Penggugat; Bahwa saat ini Penggugat dan Tegugat telah berpisah tempattinggal, sejak bulan Oktober 2018 yang lalu, dan sampai sekarangtidak pernah kumpul lagi

Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi,sehingga Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat; Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulaitidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak bulan Januari 2004 yang lalu,karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; Bahwa Penggugat pernah cerita dengan saksi masalah rumahtangganya yang tidak harmonis lagi; Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugatkarena Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan, Penggugatsudah memberikan penjelasan

Menetapkan biaya menurut ketentuan hokum yang berlaku;Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadiladilnya;Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan Pemohon, anak Pemohondan calon istri serta orang tuanya telah hadir menghadap dipersidangankemudian Majelis Hakim telah memberikan penjelasan dan nasihat kepadaPenetapan Nomor 0023/Pdt.P/2018/PA Plg halaman 2 dari 9 halamanPemohon sehubungan dengan permohonannya tersebut, agar Pemohonmengurungkan niatnya menunggu anaknya sudah

Keluarga), terobukti bahwa Pemohon adalah pendudukKecamatan Kemuning Kota Palembang, sesuai dengan ketentuan Pasal 49ayat (1) huruf a dan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a UndangundangNomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009perkara ini adalah menjadi wewenang Pengadilan Agama Palembang;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan dannasihat sehubungan dengan pemohonannya tersebut, agar Pemohonmengurungkan

September 2014; Bahwa atas kelahiran anak pemohon tersebut, kKemudian dibuatkan AktaKelahirannya sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6306LT291020140053 yang dikeluarkan oleh Kepala Pegawai PencatatanSipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 05 November 2015; Bahwa terhadap pemberian nama anak pemohon tersebut akhirakhir inipemohon merasa ada sesuatu yang masih kurang cocok, dan setelahpemohon berusaha menanyakan kepada orangorang = yangberpengetahuan/pintar (ustad) bahwa menurut penjelasan

tersebut, kKemudian dibuatkan AktaKelahirannya sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6306LT291020140053 yang dikeluarkan oleh Kepala Pegawai PencatatanSipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 05 November 2015; Bahwaterhadap pemberian nama anak para pemohon tersebut akhirakhir ini para pemohon merasa ada sesuatu yang masih kurang cocokkarena anak tersebut sering sakitsakitan, dan setelan para pemohonberusaha menanyakan kepada orangorang yang berpengetahuan/pintar(ustad) bahwa menurut penjelasan

Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6306LT291020140053 yang dikeluarkan oleh Kepala Pegawai Pencatatan SipilKabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 05 November 2015;Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dapat lah diketahuibahwa terhadap pemberian nama anak para pemohon tersebut akhirakhir inipara pemohon merasa ada sesuatu yang masih kurang cocok karena anaktersebut sering sakitsakitan, dan setelah para pemohon berusahamenanyakan kepada orangorang yang berpengetahuan/pintar (ustad) bahwamenurut penjelasan

Bahwa pada bulan juni 2012 Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidakharmonis antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran hal itu disebabkan : Tergugat cemburu tanpa alasan terhdap Penggugat.e Tergugat tidak mau dan tidak bisa menerima penjelasan dari .Penggugat.e Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat, dan selama kepulangannya tersebuttidak lagi memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat.5.

2012/PA.TA Halaman 4 dari 8 pemohon dan termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan selama itu pula belumpernah bercerai maka legalitas para pihak sebagai subyek hukum dalam perkara ini dapatditerima;Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam gugatannyaadalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan danpertengkaran sejak bulan Juni 2012 disebabkan Tergugat cemburu tanpa alasan terhdapPenggugat, Tergugat tidak mau dan tidak bisa menerima penjelasan

berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalildalilgugatannya, yaitu terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadiperselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembalidan sudah tidak ada harapan dapat hidup rukun kembali dalam kehidupan rumah tanggayang baik serta tidak mungkin lagi akan tercipta kehidupan rumah tangga yang sakinah,mawaddah, warohmah, dengan demikian telah memenuhi alasanalasan perceraiansebgaimana ditentukan oleh penjelasan

PA 416/20tdorJeRryfapPdrtambahan NilaiTFaiOPajakPdkahinSeyake tmenjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Koreksi Pajak Masukan MasaPajak Oktober 2010 sebesar Rp 41.296.802,00;Mbahyuxt feklangdikigan dalam UU PPN dan memori penjelasan Pasal 16B UU PPN menghendaki keadilanpembebanan pajak dan diberlakukan dan diterapkannya perlakuan yang sama terhadap semua WajibPajak atau terhadap kasuskasus dalam bidang perpajakan yang pada hakekatnya sama, maka koreksiPajak Masukan yang dilakukan

Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;Pasal 9 ayat (5):Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yangterutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagianpenyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, maka jumlahPajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahanyang terutang pajak;bahwa dalam memori penjelasan Pasal

2000 tentang Pedoman PenghitunganPengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang TerutangPajak dan Penyerahan yang tidak Terutang Pajak;Pasal 16 B Ayat (1) huruf b:Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan bahwa pajak terutang tidak dipungut sebagian atauseluruhnya, baik untuk sementara waktu atau selamanya, atau dibebaskan dari pengenaan pajak,untuk:A. sevensb. penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu ;bahwa dalam memori penjelasan

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadiladilnya ;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohontelah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehatsehubungan dengan permohonannya tersebut, tetapi para Pemohon tetap padakemauannya,lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankanoleh Pemohon;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telahmengajukan buktibukti surat berupa :A.

terdapatpada Akta Nikah adalah menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama ;Menimbang, bahwa pokok perkara permohonan Pemohon adalah mohonpenetapan untuk mendapatkan kepastian penulisan nama Pemohon yang dalam KutipanAkta Nikah Pemohon Nomor : 35/44/1990 tanggal 28 April 1990 yang dikeluarkan olekKantor Urusan Agama Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan nama Pemohontertulis pemohon Isedangkan yang benar adalah pemohon 1, oleh karenanya MajelisHakim akan mempertimbangkan lebih lanjut ;Menimbang, bahwa penjelasan

Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamamenyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah semua hal yangdiatur dalam atau berdasarkan Undang Undang mengenai perkawinan yang berlakuyang dilakukan menurut syariah yang antara lain ... dan seterusnya ;Menimbang, bahwa penjelasan pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006yang mencantumkan kata antara lain dikandung maksud masih ada halhal lain yangtermasuk bidang perkawinan