Ditemukan 13531 data
Terbanding/Terdakwa : NI WAYAN DARMI ANGGREINI ALIAS DEWIK ALIAS MAULIDYA ULFA
35 — 11
M E N G A D I L I
- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 381/Pid.Sus/2021/PN Mtr tanggal 30 Agustus 2021 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
- Menyatakan terdakwa NI WAYAN DARMI ANGGREINI ALIAS DEWIK ALIAS MAULIDYA
74 — 0
============================================ M E N G A D I L I :=======================================
- Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
- Menyatakan Perkawinan antara Penggugat ANNA SANTI KLEDEN dan Tergugat DANIEL RELAND SCIVO PELLOKILA sesuai Surat Perkawinan Nomor V. 381 tanggal 01 September 2012 dan akta
151 — 1621
Namun Tergugat II mengeluarkan SuratKeputusan tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Terhadap PT.AdikAbang Qanita Pratama yang menjadi objek dalam perkara ini dalamkedudukannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara.e Bahwa terkait petitum gugatan Penggugat agar tidak dikenakan sanksiblacklist, maka Surat Penetapan Sanksi Daftar Hitam Terhadap PT.AdikAbang Qanita Pratama Nomor : PS.04.03/XXXOO.2/381/2021 tanggal 14Januari 2021 adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dimanaberdasarkan Pasal 1 angka
Surat Penetapan Sanksi Daftar Hitam terhadapPenggugat Nomor: PS.04.03/XXXOO.2/381/2021 tanggal 14 Januari 2021 adalahmerupakan Keputusan Tata Usaha Negara dimana berdasarkan Pasal 1 angka 9UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan demikian berdasarkan Pasal10 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka sengketa TUN masuk dalam ruanglingkup Pengadilan Tata Usaha
Rivai Abdullah dan SuratPenetapan Sanksi Daftar Hitam terhadap Penggugat Nomor:PS.04.03/XXXO0O.2/381/2021 tanggal 14 Januari 2021 adalah merupakanKeputusan Tata Usaha Negara dan yang dikeluarkan oleh Tergugat dan TergugatIl dalam kedudukannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara.
pejabat daerah yang mewakili daerah dalam melakukantindakan atau perobuatan hukum bukan berkedudukan sebagai individu ataupribadi, sehingga dalam perkara ini Tergugat dan Tergugat Il termasuk dalamkategori Pejabat Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalahSurat Pemutusan Kontrak Paket Pekerjaan Penyempurnaan Gedung A RSUP dr.Rivai Abdullah Nomor: KN.01.01/2.1/8626/2020 tanggal 12 November 2020 danSurat Penetapan Sanksi Daftar Hitam Nomor: PS.04.03/XXXOO.2/381
13 — 4
MedanPerjuangan Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juni2015, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medandengan Register Nomor : 381/Penk.Pid/2015/PN.Medan tanggal 22 Juni 2015;PENGADILAN NEGERI TERSEBUTHalaman dari 16 Putusan Nomor: 1357/Pid.B/2015/PN.Mdn.Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor :1357/Pid.B/2015/PN.Mdn tanggal 22 Mei 2015, tentang penunjukan MajelisHakim ;Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1357/Pid.B/ 2015
9 — 4
Putusan Nomor 3597 /PdtG/2016/PA.Sda.Perincian Biaya Perkara: Pendaftaran Rp 30.000.Panggilan Rp 290.000.Biaya Proses Rp 50.000,Redaksi Rp 5.000,Meterai Rp 6.000,Jumlah Rp 381 .000.(tiga ratus delapan puluh satu ribu upiah)Hilm.16 dari 16 hlm. Putusan Nomor 3597 /PdtG/2016/PA.Sda.
19 — 2
tinggalsampai sekarang selama 1 tahun 6 bulan karena Termohon pergimeninggalkan Pemohon ; bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensidan Termohon Konvensi namun tidak berhasil dan sudah tidak sanggupmendamaikan lagi ;Menimbang, bahwa dari fakta fakta tersebut diatas, maka MajelisHakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon konvensi denganTermohon konvensi telah pecah atau setidaktidaknya sudah retak dan tidakperlu melihat siapa yang salah (Vide Putusan MARI nomor : 381
23 — 11
Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 381 K/Pid/1995.6. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 429 K/Pid/1995.Berdasarkan halhal yang telah diuraikan di atas, majelis hakim pengadilantingkat banding berkenan menerima Permintaan Banding terdakwa/Pembanding, danmemutuskan : 22222222 nn nn nnn nnn nnn ne1.
AGUNG WIBOWO, SH
Terdakwa:
ZAHRATUL LAILA ALIAS ELLA BINTI SYAHRANI
18 — 11
Salak Nomor 233 RT. 08 RW. 02 Kelurahan BatulicinKecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan PenetapanPenunjukan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Bln tanggal 17 Januari 2018;Setelah membaca:Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2017/PN Bin..
45 — 12
tanggal 16Juni 2015 menerangkan bahwa Terdakwa sampai berkas perkara ini dikirim kePengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di palu, tidak mengajukan Kontra memoribanding;Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke PengadilanTinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada Jaksa PenuntutUmum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkasperkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso, sesuai suratpemberitahuan mempelajari berkas perkara masingmasing dengan suratNomor W21U2/381
11 — 7
Sofyan Sahputra, SH masing masing Advokat/KonsultanHukum pada Kantor LAW FIRM JULHERI SINAGA,SH & PARTNERS, ,berkantor di Jalan Krakatau No.381 A, Kota Medan, bertindak baik sendirisendirimaupun secara bersamasama sama berdasarkan Surat kuasa Khusus, teranggal18 April 2016 ;PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;Telah membaca :1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tertanggal28 Juni 2016 No.336/Pid.Sus/2016/PTMdn.2.
63 — 30
Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanggal 12Mei 2015 Nomor 381/Pen.Pid/2015/PT.PBR sejak tanggal 28 Mei2015 sampai dengan tanggal 26 Juni 2015 ;9.
58 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Keabsahan Jaminan Banktanggal 16 Desember 2009.1 (satu) lembar fotocopi Surat Pernyataan Kesanggupan tanggal 16Desember 2009.1 (satu) lembar fotocopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab MutlakSebagai Penjamin tanggal 16 Desember 2009.1 (satu) jepit fotocopi surat Bupati Nagekeo kepada Kepala SatuanKerja Perangkat DaerahKegiatan Stimulus Daerah Kabupaten NagekeoTahun 2009, Nomor 933/A.PembNGK/261.a/12/2009, tanggal 18Desember 2009.1 (satu) jepit fotocopi Surat Permohonan Pembolkiran Rekening, NomorSKPDKSD/381
Keabsahan Jaminan Banktanggal 16 Desember 2009.1 (satu) lembar fotocopi Surat Pernyataan Kesanggupan tanggal 16Desember 2009.1 (satu) lembar fotocopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab MutlakSebagai Penjamin tanggal 16 Desember 2009.1 (satu) jepit fotocopi surat Bupati Nagekeo kepada Kepala Satuan KerjaPerangkat DaerahKegiatan Stimulus Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun2009 Nomor 933/A.PembNGK/261.a/12/2009, tanggal 18 Desember2009.1 (satu) jepit fotocopi Surat Permohonan Pembolkiran Rekening, NomorSKPDKSD/381
Nomor 108 PK/PID.SUS/20151 (satu) lembar fotocopi Surat Pernyataan Kesanggupan tanggal 16Desember 2009.1 (satu) lembar fotocopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab MutlakSebagai Penjamin tanggal 16 Desember 2009.1 (satu) jepit fotocopi surat Bupati Nagekeo kepada Kepala SatuanKerja Perangkat DaerahKegiatan Stimulus Daerah KabupatenNagekeo Tahun 2009, Nomor 933/A.PembNGK/261.a/12/2009,tanggal 18 Desember 2009.1 (satu) jepit fotocopi Surat Permohonan Pembolkiran Rekening,Nomor SKPDKSD/381/BMNGK/1 2/2009
28 — 3
(Sayyid Sabiq.2008 : 381) ;Menimbang, bahwa pencurian merupakan masalah besar dan bisa membawadampak sangat berbahaya dalam kehidupan individu dan masyarakat, sehinggaRasulullah melaknat pelakunya dengan sabda Allah melaknat Pencuri...( HR. Bukhoridan Muslim ) dan juga Rasullullah tidak mengakui keimanan pelakunya ketikaoemelakukan pencurian dengan sabdanya yang artinya Tidaklah mencuri si pencurisedang ia mukmin (dengan keimanan yang sempurna)... (HR.
MAKMUN MUROD
Tergugat:
MAMI SUYATMI
Turut Tergugat:
BADAN PERTANAHAN NASIONAL / ATR KAB. BOGOR
38 — 19
Asli dan fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No.528 Desa/KeluarahanGUnung Sindur Kecamatan GUnung Sindur Kabupaten Bogor, yangselanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P7;Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 282/Padt.G/2021/PN Cbi10.11.12.13.14.15.16.17.18.Asli dan fotokopi Izin Pecahan/Balik Nama Nomor. 648.11/4477.069/PPDCK/2006 Reg.No. 648.11/381/PPDCK/2006 tanggal 25 Juli 2006beserta lampiran, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebutdiberi tanda P8;Asli
13 — 5
Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 713/381/XV/2005 tanggal 16November 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan AgamaKecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, telah dicocokkan denganaslinya, bermeterai cukup dan distempel pos oleh majelis diberi kode P.2 ;Hal.5.dari 19 hal.Put.No.804/Pdt.G/2016/PA.Jr3.
23 — 4
Biaya Materai : Rp 6.000,Jumlah : Rp 381 .000,Hal. 22 dari 22 Put. No.1106/Pdt.G/2016
45 — 18
MAWARDANI SIHOTANG, SH AdvokatPengacara berkantor di Gedung Arion Lt.13, Jalan Wijaya 1 No.381, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa tertanggal21 Januari 2016 ;PENGADILAN NEGERI Tersebut :e Membaca Penetapan Ketua Pengadilan tentang penunjukkan MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; Membaca Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang ; Membaca berkas perkara tersebut dengan seksama ;e Mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa ;Menimbang, bahwa Penuntut
KHUSNUL FUAD, SH
Terdakwa:
EKO SETIAWAN Bin MUSTOFA
45 — 0
masing plastik berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih tanpa logo dengan jumlah keseluruhan 290 (dua ratus sembilan puluh) butir ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 500 (lima ratus) butir tablet warna putih tanpa logo ;
- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 97 (sembilan puluh tujuh) butir tablet warna putih tanpa logo ;
- 401 (empat ratus satu) butir tablet warna kuning dengan logi DMP dalam kemasan ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 381
Terbanding/Pembanding/Terdakwa I : Mhd Saputra
Terbanding/Pembanding/Terdakwa II : Aldi Hasibuan
11 — 0
M E N G A D I L I
- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Psp tanggal 21 Maret 2024, yang dimintakan banding tersebut, sekadar mengenai penjatuhan pidananya, sehingga amar selengkapnya menjadi sebagai berikut
47 — 31
Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp.381 .000, (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;.9.