Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 398/PEN/PDT/2018/PT.DKI, tanggal 11 Juli 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakimuntuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;2.

Berkas perkara Nomor 398/PDT/2018/PT.DKI dan suratsurat yangbersangkutan dengan perkara tersebut;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tanggal 25November 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Jakarta Utara pada tanggal 28 November 2016 dalam Register Nomor :575/PDT.G/2016/PN.JKT.UTR., telah mengemukakan halhal sebagai berikut :DALAM POKOK PERKARA :1.

biayaperkara pada dua tingkat peradilan yang besarnya biaya perkara untuktingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000, (seratus lima puluh riburupiah);Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis HakimPengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Rabu, tanggal 19 September 2018oleh kami : SUDIRMAN WP, SH, MH sebagai Ketua Majelis, DAHLIABRAHMANA, SH, MH dan SRI ANGGARWATI, SH, M.Hum masingmasingsebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua PengadilanTinggi DKI Jakarta Nomor 398/PEN/PDT/2018/PT.DKI

Membebankan kepada negara membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 375/PID.SUS/2016/PT.DKI., tanggal 06 Februari 2017 yang amarnya sebagai berikut:1. Menerima permintaan banding dari para Terdakwa dan Jaksa PenuntutUmum;2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 29September 2016 Nomor 770/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt, yang dimintakanbanding tersebut di atas;3. Memerintahkan Terdakwa dan Terdakwa II tetap ditahan;4.

Bentuk dukungan terhadap program Pemerintahyang ingin memberantas peredaran narkotika, seharusnya diwujudnyatakanpara penegak hukum dengan cara bekerjasama dengan PEMOHON KASASI untuk mencari dan menangkap sindikat peredaran narkotika dengan baik,bukan sekedar menyatakan bahwa PEMOHON KASASI lah orang yangpaling layak dihukum, sesuai dengan pertimbangan Putusan Pengadilan TinggiDKI Jakarta Nomor 375/PID.SUS/2016/PT.DKI jo.

Jakarta nomor 375/PID.SUS/2016/PT.DKI, kami melihatbahwa Majelis Hakim yang memeriksa tidaklah memiliki alasan (pertimbangan)sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan. Alasan utamapengajuan kasasi yang disampaikan oleh kuasa hukum dari PEMOHONKASASI adalah bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap PEMOHONKASASI belum memenuhi rasa keadilan.

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 17Desember 2021 Nomor 721/PDT/2021/PT.DKI tentang penunjukanMajelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara inidalam tingkat banding;2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI JakartaNomor: 721/PDT/2021/PT.DKI, tanggal 24 Desember 2021 tentangPenentuan hari sidang;3.

Putusan No. 721/PDT/2021/PT DKI.berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor:721/PDT/2021/PT.DKI., tanggal 17 Desember 2021 dan putusan tersebutdiucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamistanggal 27 Januari 2022 oleh Hakim Ketua Tersebut, dengan didampingiHakimhakim Anggota, serta dihadiri oleh Dr Sugeng Tarsono.S, S.H.

38/PID/TPK/2015/PT.DKI

PUTUSANNOMOR : 38/PID/TPK/2015/PT.DKI*DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksadan mengadili perkara perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa : Nama lengkap : AGUS SUDIARSO;Tempat lahir : Semarang;Umur/Tanggal lahir : 43tahun/ 22 Oktober 1970 ;Jenis Kelamin : LakilakiKebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;Tempat Tinggal : Griya Ratna Blok

Jakarta Pusat sejaktanggal 07 April 2015 sampai dengan tanggal 06 Mei 2015.7 Penahanan Mejalis Hakim sejak tanggal 24 April 2015 sampai dengan tanggal 23 Mei2015; 222 n nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn ene cnnne8 Diperpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat sejak tanggal 24 Mei 2015 sampai dengan tanggal 22 Juli 2015;9 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiJakarta tanggal 09 Juli 2015 No.157/Pen.Pid/TPK/2015/PT.DKI

sejak tanggal 23 Juli2015 s/d tanggal 21 Agustus 2015;10 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiJakarta tanggal 13 Agustus 2015 No.178/Pen.Pid/TPK/2015/PT.DKI sejak tanggal 22Agustus 2015 s/d tanggal 20 September 2015; 11 Perintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakartatanggal 15 September 2015 No.226/Pen.Pid/TPK/2015/PT.DKI sejak tanggal 15September 2015 s/d tanggal 14 Oktober 2015; 12 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan

Tipikor pada Pengadilan TinggiJakarta tanggal 05 Oktober 2015 No.237/Pen.Pid/TPK/2015/PT.DKI sejak tanggal 15Oktober 2015 s/d tanggal 13 Desember 2015;13 Perpohonan Perpanjangan Penahanan kepada Ketua Mahkamah Agung RepublikIndonesia tanggal 18 Nopember 2015 No.W10.U0/53353 /HK.O7.XI.2015 untukmemperpanjang masa penahanan Terdakwa terhitung sejak tanggal 14 Desember 2015s/d tanggal 12 Januari 2016 ;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: KURNIAWAN A.

/PT.DKI. dan putusan tersebut diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari: KAMIS tanggal 17 DESEMBER 2015oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggotatersebut danNy.

20/PID/TPK/2014/PT.DKI

Putusan No.20/PID/TPK/2014/PT.DKI.160.161.162.163.164.165.166.G7BP/MAT/525/V/2011 tanggal 20 Mei 2011, atas 2 (dua) unit DrivingSimulator Uji Klinik Pengemudi Roda 2 (R2) Pengadaan TA. 201 1kepada Satlantas Polres Limboto. (Barang Bukti No. 1164) ;1 (satu) lembar Surat Serah Terima Riding Simulator R2 dariCECEP F. S. Instalasi PT CMMA kepada HERU BUDIHARTOKasat Lantas Polres Limboto tanggal 31 Oktober 2011 atas 2 (dua)unit Riding Simulator R2.

12/PID.Sus-TPK/2019/PT.DKI

No. 12/PID.SusTPK/2019/PT.DKI Scannner Hight Speed Komputer PC Dokman dengan:a) System Operasi : Windows 7 Professionalb) Software Applikasi perkantoran memiliki paket lengkapdenganmemproses katakata (word processing), pengolahdata/ lembar kerja (spreadsheet) dan presentasi.

No. 12/PID.SusTPK/2019/PT.DKI 6. F. Rak Arsip 26 Unit Rp. 2.929.113 Rp. 76.156.9337. G.

No. 12/PID.SusTPK/2019/PT.DKI(dua milyar lima ratus lima belas juta seratus enam puluh sembilan jutadelapan ratus rupiah).Bahwa tanggal 10 Desember 2014 Terdakwa Togu Siagian, S.ip, M.Si(selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Suku Dinas Pendidikan DasarKota Administrasi Jakarta Selatan dan saksi Kamjudin (Direktur UtamaPT.

No. 12 /PID.SusTPK/2019/PT.DKI. tanggal9 Mei 2019 dan tanpa dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriJakarta Selatan maupun Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa ; HAKIM HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUAMOHAMMAD ZUBAIDI RAHMAT, SH.

No. 12/PID.SusTPK/2019/PT.DKI

10/PID/TPK/2013/PT.DKI

34/PID/TPK/2013/PT.DKI

PUTUSAN No: 34/PID TPK/2013/PT.DKI

Putusan Nomor : 3/P/FP/2016/PTUN.JKTPengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimanaPutusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 355/PDT/1997/PT.DKI,tanggal 15 Juli 1997 (bukti T4) jo. putusan Pengadilan Negeri JakartaSelatan Nomor 43/Pdt.G/1996/PT.JKT, tanggal 21 November 1996 (buktiT3) yang amarnya antara lain menyatakan : Menyatakan Akta Hibah Nomor 4/1982/Kebayoran Baru, tanggal 23Juni 1982 Notaris/PPAT MMI Wiardi, S.H., dan Akteakte Jual BeliNomor 3/1980/Kebayoran Baru, tertanggal

diuraikan sebagai berikut :Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 945/Kramat Pela berasal daritanah Negara bekas Hak Guna Bangunan No. 288/Kramat Pela semulatercatat atas nama Mustafa Djuang Harahap, Sarjana Hukum seluas 766M2 sesuai Surat Ukur tanggal 27 Maret 1982 No. 65/1982, berakhirtanggal 9 April 2002, yang kemudian berdasarkan Akta Hibah tanggal 23Juni 1982 No. 4/1982/Kebayoran Baru menjadi atas nama Iswan YudiDjuang Harahap;Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.355/PDT/1997/PT.DKI

Bukti T 9Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi JakartaSelatan tanggal 24 Juni 2015, perihal Laporan PermohonanPembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 945/KramatPela (fotokopi sesuai dengan aslinya).Salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor43/Pdt.G/1996/PN.JKT, tanggal 21 November 1996 (fotokopidari fotokopi).Salinan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor355/Pdt/1997/PT.DKI, tanggal 15 Juli 1997 (fotokopi darifotokopi).Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan

No.294/PDT/2019/PT.DKI Contract of Equipment Supply oleh dan antara Penggugat denganTergugat ; Contract Of Civil Work, Installation & Commissioning oleh dan antaraPenggugat II dengan Tergugat II.Maka perjanjianperjanjian tersebut menjadi sah secara hukumsebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdata yangmenyatakan: Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; Suatu hal tertentu; Suatu sebab yang halal.Dan

,M.Hum. dan ACHMADYUSAK, S.H., M.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota berdasarkan SuratPenetapan Ketua Pengadilan Tinggi DkKI Jakarta Nomor294/Pen/Pdt/2019/PT.DKI tanggal 16 Mei 2019 telah ditunjuk untuk memeriksadan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding danputusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari Selasa tanggal13 Agustus 2019 dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi olehHakim Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh WANGI AMAL PRAKASA,S.H

No.294/PDT/2019/PT.DKI

potong kaos warna hijau berlengan putih merk Cole ;(satu) potong celana panjang jeans warna hitam merk Fredperry ;(satu) potong kaos warna hitam merk Giordano ;30 1 (satu) potong celana pendek warna hitam yang bertuliskan pelabuhanratu ;Dirampas untuk dimusnahkan ;31. 1 (satu) unit Hp merk Blacberry 9530 warna hitam Strom 1 ;Dikembalikan kepada Terdakwa ;e Membebankan ongkos perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,(dua ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 111/PID/ 2013/PT.DKI

lengkapnya sebagai berikut :1.2.Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut ;Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal No. 1696/PID.B/2012/PN.JKT.BAR tanggal 5 Pebruari 2013 yang dimintakan banding;Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam keduatingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.000, (duaridu rupiah) ;Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 111/PID/2013/PT.DKI

PutusanPengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 1696/PID.B/ 2012/PN.JKT.BAR,tanggal 05 Februari 2013 yang diambil alin Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor :111/PID/ 2013/PT.DKI. tanggal 14 Mei 2013 tidak salah dalam menerapkanhukum dan telah benar tentang cara mengadili perkara aquo sesuai ketentuanyang berlaku dan tidak melampaui batas kKewenangannya ;Hal. 24 dari 26 hal. Put.

3/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI

/TPK/2017/PT.DKI sejak tanggal 08 Januari 2017sampai dengan tanggal 08Maret 2017 ;11.Permintaaan perpanjangan penahanan ke Mahkamah Agung tanggal 22Februari 2017 nomor W10.U/1159/HK.07.11.2017, sejak tanggal 9 Maret2017 sampai dengan tanggal 07 April 2017.Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakartatersebut ;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat lainnya yang berhubungandengan perkara ini ;Telah memperhatikan dan mengutip halhal sebagai berikut :.

PUTUSAN No:3/PID.SUS TPK/2017/PT.DKI Selain kedua perusahaan tersebut, LIBRATO EL ARIF juga menunjuk PTLANCAR RIZKY untuk bersamasama dengan PT BUNGA TANI danPTSUMBER AGUNG melaksanakan pekerjaan pembuatan urea tabletkwartal Il Tahun 2012 dengan kesepakatan cash back atau fee sebesarRp450/kg (empat ratus lima puluh rupiah per kilogram)sebagai bagianTerdakwa.

PUTUSAN No:3/PID.SUS TPK/2017/PT.DKI Atas pelaksanaan pekerjaan pembuatan pupuk urea tablet oleh PTSARI INDAH TEGUH, PT BERDIKARI melakukan pembayaranmelalui rekening Bank Mandiri Nomor 1020005513301 atas namaBUDIANTO HALIM WIDJAJA sebesar Rp2.471.599.757,00 (duamilyar empat ratus tujuh puluh satu juta lima ratus sembilan puluhsembilan ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) dengan rincian:a.

PUTUSAN No:3/PID.SUS TPK/2017/PT.DKI Atas pekerjaan pembuatan pupuk urea tablet pada tahun 2011 di PTBERDIKARI, Terdakwa menerima uang dari SRI ASTUTI danBUDIANTO HALIM WIDAJAJA yang seluruhnya sebesarRp1.676.837.871,00 (satu milyar enam ratus tujuh puluh enam jutadelapan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh saturupiah).c.

PUTUSAN No:3/PID.SUS TPK/2017/PT.DKI

26/PID/TPK/2015/PT.DKI

Korupsipada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 11 Februari 2015 s.d.tanggal 12 Maret 2015, ditahan di Rutan Klas I Jakarta Timur Cabang KPKPOMDAM JAYA Guntur;Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat sejak tanggal 13 Maret 2015 s.d. tanggal 11 Mei 2015,ditahan di Rutan Klas I Jakarta Timur Cabang KPK POMDAM JAYAGuntur;6 Perintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiJakarta tanggal 24 April 2015 No. 108/Pen.Pid/TPK/2015/PT.DKI

, sejaktanggal 24 April 2015 sampai dengan tanggal 23 Mei 2015;7 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Jakarta tanggal 15 Mei 2015 No. 113/Pen.Pid/TPK/2015/PT.DKI,sejak tanggal 24 Mei 2015 sampai dengan tanggal 22 Juli 2015;8 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 10 Juli2015 No. 101/PT.B/TAH.SUS/PP/2015/MA, sejak tanggal 23 Juli 2015sampai dengan tanggal 21 Agustus 2015;9 Permohonan Perpanjangan Penahanan kepada Ketua Mahkamah Agung RItanggal

16/PID/TPK/2016/PT.DKI

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, pada hari Senin tanggal 9 Mei 2016oleh kami ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.MH sebagai Hakim Ketua MajelisHUMUNTAL PANE, SH.MH, DR.SISWANDRIYONO, SH.MHUM, Dr.HJ.RENYHALIDA ILHAM MALIK,SH.MH, ANTHON ROBINSON SARAGIH,SH.MHHakimHakim Ad Hoc Tipikor masingmasing sebagai Hakim Anggota Majelis,berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 28 Maret 2016No.16/PID/ TPK/2016/PT.DKI

ditunjuk menjadi Majelis Hakim untuk memeriksa danmengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 12 Mei 2016 oleh Ketua Majelistersebut serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TIUR NIMARSTREGAR,SH sebagai Panitera Pengganti berdasarkan surat penunjukan PaniteraPengganti Nomor 16/PID/ TPK/2016/PT.DKI tanggal 28 Maret 2016, diluarhadirnya Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

41/PID/TPK/2015/PT.DKI

Putusan No.41/PID/T PK/2015/P T.DKI10.11.12.13.14.15.16.17.18.tanggal 2 April 2015 ; Penahanan oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 25 Maret sampaidengan tanggal 23 April 2015 ;Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat sejak tanggal 24 April 2015 sampai dengan tanggalPerpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal O9 Juni 2015No.131/Pen.Pid/TPK/2015/PT.DKI,

sejak tanggal 23 Juni 2015 sampaidengan tanggal 22 Juli 2015 5Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal O09 Juli 2015No.158/Pen.Pid/TPK/2015/PT.DKI, sejak tanggal 23 Juli 2015 sampaidengan tanggal 21 Agustus 2015 ;Pembantaran oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 28 Juli 2015 sampaidengan tanggal 25 Agustus 2015 ;Pembantaran oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri

tanggal 26 Agustus 2015sampai dengan tanggal 6 September 2015 ;Pembantaran oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 07 September 2015sampai dengan tanggal 20 September 2015 ;Pembantaran oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat dari tanggal 21 September 2015hingga 23 September 2015 5 Penetapan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Jakarta tanggal 25 September 2015No.232/Pen.Pid/TPK/2015/PT.DKI

sejak tanggal 25 September 2015sampai dengan tanggal 24 Oktober 2015 ;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Jakarta tanggal 12 Oktober 2015No.246/Pen.Pid/TPK/2015/PT.DKI sejak tanggal 25 Oktober 2015sampai dengan tanggal 23 Desember 2015 ;Perpanjangan oleh Ketu Mhkamah Agung Republik Indonesia tanggl23 Desember 2015 Nomor : 190/PT.B/TAH.SUS/PP/2015/MA, sejakHal. 2 dari 186 hal.

07/PID/TPK/2016/PT.DKI

., sejaktanggal 10 November 2015 sampai dengan tanggal 09 Desember 2015;9 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKIJakarta II tanggal03 Desember 2015 No. 348/Pen.Pid/PTK/2015/PT.DKI.

,sejak tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan tanggal 08 Januari 2016;10 Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakartatanggal 23 Desember 2015 No. 441/Pen.Pid/PTK/2015/PT.DKI., sejak tanggal 23Desember 2015 sampai dengan tanggal 21 Januari 201611 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 12Januari 2016 No. 16/Pen.Pid/TPK/2016/PT.DKI., terhitung sejak tanggal 22 Januari2016 sampai dengan tanggal 21 Maret 2016;Pengadilan Tindak Pidana

Penetapan KetuaPengadilan Tinggi Jakarta tanggal O05 Februari 2016, No. 07/PID/TPK/2016/PT.DKIditunjuk menjadi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkatbanding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Kamistanggal 10 Maret 2016 oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri para Hakim Anggotatersebut, dan BETTY HARTATI, MH. , sebagai Panitera Pengganti, berdasarkan suratpenunjukkan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta No: 07/ PID /TPK 2016 /PT.DKI

03/PID/TPK/2014/PT.DKI

Dakwaannya menguraikan;...Beberapa saat setelah terjadi kesepakatan antara Brigadir OctaZhohari dan lakilaki tersebut (yang kemudian diketahui bernama He JiaChen), tibatiba datang menghampiri seorang lakilaki teman Terdakwa(yang kemudian diketahui bernama Wheng Cheng atau Terdakwa) danmeminta kepada Brigadir Reza untuk menyerahkan uang pembelianshabu yang dibawa oleh Brigadir Reza Octa Zhohari...Bahwa dari fakta persidangan terungkap bahwa Pemohon PeninjauanKembali didakwa dalam perkara No. 75/PID/2014/PT.DKI

No. 44 PK/Pid.Sus/2015tersebut telah ada, sedangkan menurut ketentuan Pasal 5 (1) UndangUndangKekuasaan Kehakiman Hakim diwajibkan menggali, mengikuti, memahaminilainilai hukum dan keadilan dalam masyarakat.Bahwa dalam persidangan Perkara No. 75/PID/2014/PT.DKI Jo. PerkaraNo. 1204/PID. Sus/2013/PN.Jkt.Ut tersebut terbukti bahwa; Tidak ada barang bukti berupa Narkotika Golongan 1 yang disita (videBerkas Perkara) atau terbukti dimiliki oleh Pemohon PeninjauanKembali.

didukung oleh pihak Bank Syariah Mandiri yang masih mengakuibahwa yang seolaholah mengakui bahwa Terdakwa merupakan ketuaKoperasi SIT Aliya, sedangkan dalam pertimbangan hukum Majelis HakimPengadilan Negeri Cibinong bertentangan antara pertimbangan yang satudengan pertimbangan yang lainnya yaitu Majelis Hakim Pengadilan NegeriCibinong mempertimbangan bahwa oleh karena Status KepengurusanKoperasi SIT Aliya masih berstatus sengketa dengan gugatan Nomor: 100/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim Jo. 625/PDt/2013/PT.DKI

Nomor:625/PDT/2013/PT.DKI yang saat ini masih berstatus upayahukum (Vide putusan halaman 48 Putusan Nomor: 127/Pid.B/2014/PN.Cbn tanggal 18 September 2014 alenia pertama;b Bahwa Pengadilan Negeri Cibinong sebagai Pengadilan tingkat Pertamadalam Putusan/Judex Facti dalam pertimbangannya yaitu dalam halaman48 Putusan Nomor: 127/Pid.B/2014/PN.Cbn tanggal 18 September 2014yang mempertimbangkan mengenai Unsur melawan Hukum, dimanadalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinongberpendapat

Rasuna Said Kav. 67 Kuningan, Jakarta Selatan, sebagai TurutTerbanding II semula Turut Tergugat;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI JakartaNomor 153/PDT/2021/PT.DKI tanggal 30 April 2021, tentang PenunjukkanMajelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalampengadilan tingkat banding;Membaca berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan berikutturunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 30 Agustus2018

Membebankan biayabiaya yang timbul dalam perkara ini di semua tingkatperadilan kepada penggugat/terbanding;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa danmempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta suratsurat yangtersebut dalam berkas perkara Nomor 153/PDT/2021/PT.DKI turunan resmiputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 30 Agustus 2018 Nomor391/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel., serta memori banding yang diajukan ParaPembanding semula Tergugat , Ill, IV, V dan VI tersebut, Pengadilan