Ditemukan 11372 data
42 — 29
I.Il 1);Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut juga dikuatkan denganketerangan saksisaksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, yaitu saksi Made Wijaya, dan saksi Wayan Subawa,SH, yang pada pokoknya menerangkanbahwa tanah obyek sengketa merupakan tanah hasil pertukaran dengan tanahasset Pemerintah Propinsi Bali;Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat bahwa tanah sengketa merupakanharta warisan dari Made Sarma (Almarhum) sebagai hasil tukar menukar tanahdengan Pemerintah Propinsi Bali, tidak
36 — 5
gugatan PENGGUGATTERGUGAT REKONVENSI,Menyatakan TERGUGAT IV/PENGGUGAT REKONVENSI telahmelaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai PPAT secara profesional dansesuai dengan ketentuan Perundangundangan berdasarkan PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang menyatakanPPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanahdengan
99 — 24
Bahwa demikian juga terhadap Poin 4 dari Replik PENGGUGAT yangmenyatakan Hibah tertanggal 29 September 2004 yang dilakukan olehPANIRI seluas 1.122 M2 kepada PENGGUGAT dan RAMSI (Alm) adalahcacat hukum, maka atas dalil yang demikianpun tidak berdasar karenaAkta Hibah tersebut dibuat dihadapan Pejabat yang berwenang yaituCamat Lowokwaru yang ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanahdengan dihadiri para pihak dan sampai sekarang tidak ada seorangpunatau perbuatan hukum manapun yang membatalkan Akta
85 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sementara itu Jaksa PenuntutUmum hanya memiliki bukti berupa Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanahdengan nomor kode lokasi 11.09.00.07.01.101.101, kode barang10.01.11.04.10 dan nomor registrasi 0004 dengan luas 175 M2 dan sesuaiKartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan dengan namabarang Asrama Lainlain nomor kode barang 03.11.02.04.04, nomorregistrasi 0003 dengan luas bangunan 100 M2 ;Bila merujuk kepada Pasal 20 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 tahun 1960tentang PokokPokok Dasar Agraria diatur
67 — 7
sket gambar sebagaimana terlampirdalam Berita Acara Pemeriksaan Objek Sengketa tanggal 17 Juli 2014, dapatlahdiketahui ukuran tanah pada sisi sebelah Barat yang sebenarnya diperselisihkan olehkedua belah pihak yang berperkara adalah 1,90 m (satu koma sembilan puluh meter);Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berketetapan data fisiktanah yang tercantum dalam masingmasing sertipkat tanah milik para Penggugat danTergugat II mengandung ketidakbenaran, maka untuk menentukan apakah bidang tanahdengan
Sang Putu Suastika Budaya
Tergugat:
1.DRA. Ni Nyoman Kartini, M.Si
2.Yulianto Maliang
3.Ketut Alit Nariasih Dadu, SH.
61 — 39
disertaikesimpulan yang jelas dan tertentu, demi kepentingan beracara (processdoelmatigheid), dalam praktik eksepsi gugatan kabur (obscuur libel) berbentuk,(i) tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan (Vide Putusan MA No. 1145 K /Pdt / 1984), (ii) tidak jelasnya objek sengketa yang meliputi tidak disebutnyabatasbatas objek sengketa, luas objek sengketa berbeda dengan pemeriksaanHalaman 56 dari 68 Putusan nomor 105/Pdt.G/2017/PN Ginsetempat, tidak disebutnya letak tanah dan tidak samanya batas dan luas tanahdengan
57 — 3
Hal ini dapat dilihat dari isi dall gugatan Penggugat pada angka1 mengenaiobjek sengketa yang menyatakan hak Penggugat atas sebidang tanahdengan batasbatas sebagai berikut :Sebelah Utara : Kumia (dahulu) sekarang K. Anderonikus RorongSebelah Timur : Basian ;Sebelah Selatan : Sumiasih/C. Dadang S (dahulu) sekarang K. AnderonikusRorong ;Sebelah Barat : Silfrid Suta (dahulu) sekarang K.
96 — 10
Hakim akan mempertimbangkannya sebagai petunjuk dalammempertimbangkan adanya asal usul dan penguasaan terhadap tanah objek sengketaoleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II, Tergugat IV dan Turut Tergugat I dan akandipertimbangkan bersamasama dengan bukti surat lainnya yang berkaitan danketerangan saksisaksi yang diajukan oleh kedua pihak dalam perkara aquo;Menimbang, bahwa selanjutnya Bukti P.8 yang diajukan Penggugat kepersidangan adalah selembar kertas yang berisi tentang peta keadaan suatu tanahdengan
71 — 46
Makbalim adalah BUKAN milik Tergugat;Bahwa dalam posita poin 3 (tiga) tabel angka 4 (empat) dan 5 (lima),Tergugat bersedia membagi rata hasil penjualan dari kedua sertipikattersebut dengan syarat Penggugat dapat menunjukkan lokasi tempat tanahdengan sertipikat yang dimaksud itu berada;.
120 — 52
Gamar (Penggugat) mengerjakan tanahdengan cara membersihkan saja tidak ada di tanamipohon ;*" Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Agus Air GuligaDewata, SH. (Tergugat I)" Bahwa pada tanggal 03 Oktober 1996 tidak ada AgusAir Guliga Dewata, SH. (Tergugat I) ;Putusan No.06/Pdt.G/2013/PNDOM 32" Bahwa tidak ada pembicaraan tentang transaksi jualbeli tanah anatara Agus Air Guliga Dewata, SH.
AMAQ MUHAIDI
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR
3.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Intervensi:
1.. MASHUN
2.Lientje Patipeylohy
167 — 101
Penggugat), Mashun (Tergugat II Intervensi 1) dan Lintje (Tergugat IIIntervensi 2) dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Surat Kepada TimKlinik Hukum Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Nomor: 630.3/211/2006,Perihal: Penetapan lokasi Sertipikat, tertanggal 29 Juli 2006 (Vide BuktiT.ALInt.14 = Bukti T.II.Int.26), diperoleh penetapan bahwa terdapat tumpangtindih antara tanah yang didalilkan oleh Penggugat dengan Tanah denganSertipikat atas nama Tergugat II Intervensi 1 (Objek Sengketa 1) dan Tanahdengan
229 — 87
bangsa danNegara serta kepentingan bersama dari rakyat, hakhak atas tanah dapatdicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yangdiatur dengan UndangUndang;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Keputusan MenteriNegara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 21 Tahun 1994 tentangTata Cara Perolehan Tanah Bagi Perusahaan dalam Rangka PenanamanModal yang dimaksud pelepasan atau penyerahan hak atas tanah adalahkegiatan melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanahdengan
175 — 64
Ali Bin Dol pada tahun 1988 ditingkatkan menjadiSertifikat no 5642/ Bangka beliitung, tanggal 21 Januari 1988, GS No 69/1987tanggal 15 Januari 1987, luas 12.292 M2, selanjutnya pada tahun 1992 Tanahdengan dijual oleh H.
109 — 24
Karena tanah yang diakui oleh Halim Wibawa dalam SuratPermohonan hak ditujukan kepada Turut Tergugat berasal dariPerjanjian Jual Beli fiktif yang dibuat oleh Turut Tergugat IV baikmengenai objek tanah dalam akta jual beli maupun kepemilikan tanahdengan sendirinya keterangan dalam isi Surat Permohonan cacatsecara yuridis dan merupakan perbuatan melawan hukum yang telahdilakukan oleh Halim Wibawa bersama Turut Tergugat IV, fakta manaSurat Permohonan Hak tersebut seharusnya ditolak atau setidaknyadinyatakan
77 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pungut hanyalah tanahdengan Girik C Nomor 3411 Persil 31 S.Il seluas 14.920 m? (empatbelas ribu sembilan ratus dua puluh meter persegi);Bahwa batasbatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 512/PusakaRakyat adalah:Sebelah Utara Sawah Muhtar:Sebelah Timur Sawah Yakub:Sebelah Selatan Sawah H. Muti:Sebelah Barat Sawah H.
Terbanding/Penggugat : Tn. FLORIANUS ALUI
65 — 48
Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding secara inconcreto dapat meneliti faktorfaktor yang tidak masuk akal, tidak patut atau tidakpantas tersebut;Bahwa halhal yang dipandang tidak masuk akal dan tidak patut dalam suatuperjanjian dimaksud, selain obyeknya tidak jelas, ternyata batas waktu dimulai dandiakhirinya perjanjian kerja sama tersebut, juga tidak jelas, sehingga perjanjiankerja sama tersebut, isinya dapat dipandang sebagai suatu perjanjian atas tanahdengan kuasa mutlak yang sesungguhnya
450 — 34
Sebuku Batubai Coal (PT.SBC);Bahwa saksi bekerja atas perintah Sukarji selaku pengawasnya danpekerjaan yang dilakukan saksi adalah melakukan pemerataan tanahdengan Dozer, lalu memuat ke dalam Dump Truck menggunakanExcavator;Bahwa Saksi mengangkut tanah yang sebelumnya dimuat olehExcavator yang dioperasikan oleh Samsudin;Bahwa tidak mengetahui siapa pemilik dari PT.
1.PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk
2.PT. BUKAKA FORGING INDUSTRIES
Tergugat:
1.BPN KABUPATEN BOGOR
2.PT. CIMANGGIS CIBITUNG TOLLWAYS
99 — 71
Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2014 dalam hal penggunaannilai ganti Kerugian di dalam musyawarah antara Pelaksana Pengadaan Tanahdengan pihak yang berhak, yaitu di dalam Pasal 34 ayat (3) UU No.2 Tahun2012 ditentukan bahwa nilai ganti kerugian berdasarkan hasil penilaianPenilai tersebut menjadi dasar musyawarah penetapan ganti kerugian,sedangkan di dalam Pasal 66 ayat (4) Peraturan Presiden No.71 Tahun 2012Jo.
71 — 32
seperti itu tidak memenuhi syarat formilgugatan dengan kata lain gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu(eenduideljke en bepaalde conclusie).2 Tidak jelasnya Objek Sengketa, kekaburan objek sengketa sering terjadimengenai tanah terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya objekgugatan mengenai tanah, anatara lain tidak disebutnya batas batas objeksengketa, luas tanah berbeda dengan pemeriksaan setempat, tidak disebutnyaletak tanah yang menjadi objek gugatan, tidak samanya batas dan luas tanahdengan
154 — 12
., Notaris di Medan (selanjutnya disebut TanahKedua).4 Bahwa, Tanah Pertama sebelum dialihkan kepada Tergugat I, dimiliki oleh Tergugat II,yang memperolehnya dari Rusli Tarigan berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas TanahDengan Cara Ganti Rugi Nomor 592.2/21/I/2006 tertanggal 14 Maret 2006 yangdiketahui dan disahkan oleh Kepala Desa Suka Makmur dan didaftarkan di KecamatanSibolangit, serta disaksikan oleh Erna br Bukit, Sepuh br Ginting, Hormat Tarigan, ToniSembiring, Tani Ginting, Pdt.