Ditemukan 10176 data
Urut Berdasarkan
Mungkin maksud Anda adalah :
kepatuhan
Penelusuran terkait :
Surat keputusan
Putus : 16-05-2016 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 59 PK/Pid.Sus/2015 Tanggal 16 Mei 2016 — Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, M.M
237 — 198 — Berkekuatan Hukum Tetap
237 — 198 — Berkekuatan Hukum Tetap
Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 170/3439.K/2004,Tentang Pengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Tapanuli Selatan, Tanggal 29 Desember 2004. (Novum PK2)Hal. 53 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015SPP, SPM, Cek Giro dalam rangka pencairan dana panjar dari SKPD lainselain SKPD Sekretariat Daerah yang terbit sebelum APBD disahkan(Novum PK3) yang terdiri dari:1. Novum PK3.1:a.
Register : 16-01-2019 — Putus : 29-04-2019 — Upload : 20-05-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg Tanggal 29 April 2019 — Drs. UTAY SUHERMAN, M.Si Bin H.T. SURYANA
159 — 63
159 — 63
Suryana merupakanPegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Ketahanan Pangan dan PeternakanPropinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No.824/Kep.29447/mutasi/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentangpengangkatan PNS dalam jabatan pelaksana di Lingkungan Dinas KetahananPangan dan Peternakan Propinsi Jawa Barat, dimana jabatan terdakwaadalah sebagai Pengelola Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;Bahwa pada Tahun Anggaran 2016 Badan Ketahanan Pangan DaerahProvinsi Jawa Barat (sekarang Dinas
Putus : 16-05-2016 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, M.M Tanggal 16 Mei 2016 — Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, M.M
1230 — 775 — Berkekuatan Hukum Tetap
1230 — 775 — Berkekuatan Hukum Tetap
Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 170/3439.K/2004,Tentang Pengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Tapanuli Selatan, Tanggal 29 Desember 2004. (Novum PK2)Hal. 53 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015SPP, SPM, Cek Giro dalam rangka pencairan dana panjar dari SKPD lainselain SKPD Sekretariat Daerah yang terbit sebelum APBD disahkan(Novum PK3) yang terdiri dari:1. Novum PK3.1:a.
Putus : 25-11-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 92/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG. Tanggal 25 Nopember 2013 — PRIYO RAHARJO bin SETYO SUPARTO
48 — 11
48 — 11
.= Bahwa EDI YUSMIANTO sebagai anggota Wakil Ketua Dewan PerwakilanRakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjarnegara periode 2009 s/d 2014 dengandasar Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 170 / 42 / 2009 tanggal27 Juli 2009 tentang Peresmian pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRDKabupaten Banjarnegara yang menjelaskan anggota DPRD Kab. Banjarnegaratahun 2009 2014 ada 50 anggota DPRD Kab.
Register : 22-01-2019 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 02-10-2019
Putusan PN SALATIGA Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Slt Tanggal 16 Mei 2019 — Penuntut Umum:
HARIS WIDIASMORO ATMOJO, S
Terdakwa:
JIM HERMAN BIN HERMAN
207 — 313
HARIS WIDIASMORO ATMOJO, S
Terdakwa:
JIM HERMAN BIN HERMAN
207 — 313
Bahwa saksi MULYADI, S.Sos, M.Si binMUJIMIN MUJO SUWARNO (Alm) dipersidangan memberikan keteranganbahwa koperasi yang telah mendapatkan izin usaha simpan pinjam dariKementrian Koperasi dan UKM RI dalam hal ini Karena lingkup Koperasi SimpanPinjam (KSP) Multidana adalah Jawa Tengah, maka izin usaha diterbitkanberdasarkan Surat Keputusan Gubernur.
Register : 15-01-2015 — Putus : 02-06-2015 — Upload : 05-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 19/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Bdg Tanggal 2 Juni 2015 — H. IRIANTO MAHFUD SIDIK SYAFIUDDIN Alias YANCE
117 — 22
117 — 22
bekerja sebagai Direktur Utama PT Wiharta Karya Agungsejak tahun 1997 dan PT tersebut bergerak dibidang pembuatankarung plastik ;Bahwa saksi pertama masuk ke perusahaan PT Wiharta sebagaiDirektur Keuangan dan perusahaan tersebut merupakan perusahaankeluarga ;Bahwa sepengetahuan saksi Sertifikat HGU No.1 telah dimiliki olehkeluarga dan saksi tidak tahu cara memperoleh kepemilikan SertifikatHGU tersebut ;Bahwa Sertifikat HGU dikeluarkan oleh Badan Pertanahan NasionalKabupaten Indramayu berdasarkan Surat
Keputusan Gubernur KepalaDaerah Tk.
Register : 06-10-2011 — Putus : 11-06-2012 — Upload : 11-11-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 30/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda Tanggal 11 Juni 2012 — Ir.MUHAMMAD FADLI ARDIN,MM Bin ARDIN
118 — 19
118 — 19
Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikanketerangan yang benar di depan persidangan.Bahwa saksi pada Tahun 2003 diangkat sebagai Kepala Dinas PertanahanKabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan Tahun 2006, selain sebagai KepalaDinas Pertanahan saksi mendapat tugas sebagai Wakil Ketua Panitia PengadaanTanah Pembangunan untuk kepentingan umum dan yang menjadi dasarpembentukan tim tersebut adalah Kepres No. 55 Tahun 1993, Permen Agraria/Kepala BPN No. 1 Tahun 1994, Surat
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat1 Kaltim No 178 Tahun 1994 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagiPembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Kodya Daerah Tingkat IIse Kaltim.Bahwa susunan personil Panitia Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untukKepentingan Umum di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah :1 Drs.
Register : 26-03-2012 — Putus : 30-07-2012 — Upload : 08-04-2014
Putusan PN PADANG Nomor 9/Pid.B/TPK/2012/PN.PDG Tanggal 30 Juli 2012 — Ir. SAMUEL PANGGABEAN
68 — 27
68 — 27
tidak ada acuan peraturan yang mengatur;H Bahwa saksi sebagai Bupati ada menerima sejumlah dana dari dana Insentifyaitu berjumlah Rp. 60.000.000,; Bahwa dana insentif tersebut dalam bentuk Penghargaan;a Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;Menimbang, bahwa selanjutnya didengarkan keterangan Ahli di persidangan padapokoknya sebagai berikut;KETERANGAN AHLI GUSMAN ;H Bahwa sebagai Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Wilayah PropinsiSumatera Barat;H Bahwa diangkat berdasarkan Surat
Keputusan Gubernur nomor821.3/1200/BKD2006 tanggal 17 Mei 2006 dalam pertanggungjawabantupoksi, saya bertanggung jawab kepada Inspektur Propinsi Sumatera Barat ;a Bahwa Tugas pokok saksi melakukan pemeriksaan baik secara reguler maupunterhadap kasuskasus pengaduan masyarakat dilingkungan pemerintah daerahSumatera Barat; Bahwa PSDH merupakan singkatan dari Provisi Sumber Daya Hutan yangmerupakan salah satu jenis penerimaan negara bukan pajak disektor kehutananyang merupakan kewajiaban yang harus
Register : 21-01-2013 — Putus : 12-06-2013 — Upload : 06-11-2013
Putusan PN MATARAM Nomor 3/PID.SUS/TPK/2013/PN.MTR Tanggal 12 Juni 2013 — - H. RANU, SH
99 — 43
99 — 43
RANU, SH. selaku Pegawai Negeri Sipil yangdiangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat NTB Nomor : Kep2131/C/3/1980 tanggal 12 Januari 1980 diangkat sebagaiKepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan aset DaerahKabupaten Lombok Barat tahun anggaran 2009 berdasarkan KeputusanBupati Lombok Barat Nomor : KEP04/824/276/BKD tanggal 6 Mei 2009ditunjuk sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan BendaharaUmumDaerah (BUD) Kabupaten Lombok Barat TA. 2009 berdasarkanKeputusan
RANU, SH. selaku Pegawai Negeri Sipil yangdiangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat NTB Nomor : Kep2131/C/3/1980 tanggal 12 Januari 1980 diangkatsebagai Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan asetDaerah Kabupaten Lombok Barat tahun anggaran 2009 berdasarkanKeputusan Bupati Lombok Barat Nomor : KEP04/824/276/BKD tanggal 6Mei 2009 ditunjuk sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah danBendahara UmumDaerah (BUD) Kabupaten Lombok Barat TA. 2009berdasarkan Keputusan
Register : 03-06-2013 — Putus : 22-10-2013 — Upload : 27-05-2015
Putusan PN TERNATE Nomor 11/Pid.Tipikor/2013/PN Tte Tanggal 22 Oktober 2013 — RAHIM MUHAMMAD, SH
83 — 35
83 — 35
., selaku Pemegang Kas padaSekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara periode tahun 2004 2006 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur MalukuUtara Nomor: 30/KPTS/MU/2004 tanggal 26 Maret 2004 tentangPenunjukan dan Pengangkatan sebagai Pemegang Kas SekretariatDaerah Provinsi Maluku Utara, bersama sama dengan Drs. THAIBARMAYN (Gubernur Maluku Utara), Drs. JOHNY NURMIDIN (KepalaBiro Keuangan Provinsi Maluku Utara), dan RUSLI DJAENAL, SE.
Register : 28-03-2019 — Putus : 26-06-2019 — Upload : 09-08-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 91/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg. Tanggal 26 Juni 2019 — Pipih Sopiah, dkk.; Melawan; PT. Dada Indonesia;
141 — 156
141 — 156
Dengan Angka Perbandingan Tahun 2016 dan LaporanAuditor Independen;BuktiT2 : Foto copy Surat Pemberitahuan Penutupan Pabrik PT.DadaIndonesia Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja TransmigrasiKabupaten Purwakarta;BuktiT3 : Foto copy Pengumuman untuk seluruh karyawan/t dan staffPT.Dada Indonesia;BuktiT4 : Foto copy Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No.561/Kep.68Yanbangsos/2018 tentang Penangguhan Pelaksanaan UpahMinimum Kabupaten Purwakarta Tahun 2018;Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Pihak
Putus : 14-07-2014 — Upload : 04-02-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 01/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby Tanggal 14 Juli 2014 — Ir. INE INDRATI SIGIT, MPS. ;
KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA;
82 — 14
82 — 14
:e Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;e Bahwa saksi dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan proyek penyaluranmakanan pendamping Air Susu Ibu (MP ASI) pada proyek perbaikan gizimasyarakat propinsi Jatim TA 2003 pada Dinas Kesehatan Propinsi Jatimsebagai Ordonator kuasa barang pada Dinas Kesehatan Propinsi JawaTimur pada tahun 2003 ;e Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Timur nomor: 81.2/1312/032/2001 tanggal 23 Mei 2001 yang melekat dalam tugas dan68tanggung
Register : 09-02-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 02-07-2018
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 6/G/2018/PTUN.BJM Tanggal 7 Juni 2018 — Penggugat:
PT.SEBUKU BATUBAI COAL
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
327 — 593
PT.SEBUKU BATUBAI COAL
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
327 — 593
Bahwa kendala yang dialami Penggugat tersebut mencapaipuncaknya ketika Tergugat pada tanggal 26 Januari 2018, dengantanpa dasar dan alasan yang jelas, tanpa adanya pemberitahuan,Penjelasan ataupun peringatan terlebih dahulu, langsungmenerbitkan Keputusan pencabutan IUP Operasi Penggugatmelalui Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan NomorHalaman 11 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM503/119/DPMPTSP/2018 tentang Pencabutan Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi Batubara PT.
Register : 16-01-2019 — Putus : 29-04-2019 — Upload : 20-05-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg Tanggal 29 April 2019 — YANA DARYANA, SE alias ABAH UJE Bin ACENG
183 — 181
183 — 181
Suryanamerupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Ketahanan Pangan danPeternakan Propinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur JawaBarat No. 824/Kep.29447/mutasi/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentangpengangkatan PNS dalam jabatan pelaksana di Lingkungan Dinas KetahananPangan dan Peternakan Propinsi Jawa Barat, dimana jabatan Terdakwa adalahsebagai Pengelola Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah No. 090/10KDP/2017tanggal 13 Februari 2017 yang
Putus : 18-08-2015 — Upload : 19-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1803 K/PID.SUS/2015 Tanggal 18 Agustus 2015 — DEDE HUTMAN DJUNAEDI
106 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
106 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
ADI MUTIARAAMD bin MUHIDIN:1. bertentangan dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa BaratNo. 978/Kep.1402Disdik/2010 tanggal 18 Oktober 2010tentang Bantuan keuangan untuk Peningkatan Akses danKualitas Layanan Pendidikan Taman Kanakkanak danSekolah Dasar di Jawa Barat dan Lampiran KeputusanHal. 151 dari 176 hal. Put.
Register : 30-01-2012 — Putus : 11-06-2012 — Upload : 20-03-2013
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 9/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PL.R Tanggal 11 Juni 2012 — ETHER MEI LAHING Bin DITER M.SEA
52 — 13
52 — 13
Saksi HARDY RAMPAY,M.SI Bin RAMPAY, keterangan yang telahdiberikan di tingkat Penyidikan di bawah sumpah dibacakan di depanpersidangan setelah ada persetujuan dari penasehat hukum terdakwa, padapokoknya sebagai berikut ; Bahwa saksi sebagai Kepala Dinas Pendidikan Propinsi KalimantanTengah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan TengahNomor :SK.821:/145/N/2005 tanggal 17 September 2005, yangmempunyai tugas dan tanggung jawab Berdasarkan Peraturan GubernurKalimantan Tengah Nomor 20 tahun 2008
Register : 02-07-2019 — Putus : 07-01-2020 — Upload : 13-01-2020
Putusan PA POSO Nomor 95/Pdt.G/2019/PA.Pso Tanggal 7 Januari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
136 — 74
136 — 74
Bukti surat tersebut telah diperiksa dantidak dapat dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup dan telahdinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.8;Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor540/813/DISESDM G.ST/2016 tanggal 31 Oktober 2016, Bukti surattersebut telah diperiksa dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinyabermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode buktiT.8a;Fotokopi Surat Keputusan Bupati Poso Nomor : 188.45/1081/2016tentang Izin Lingkungan Rencana Penambangan
Putus : 19-02-2014 — Upload : 19-03-2014
Putusan PT BANTEN Nomor 3/PID.SUS/2014/PT.BTN Tanggal 19 Februari 2014 — DUSKI bin ABDUL WAHAB .
102 — 61
102 — 61
. - 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor :PEG.821.12/074/1988 tanggal 26 Februari 1988, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama FANI FAHLEVI.
Putus : 03-04-2017 — Upload : 04-05-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 237/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Sby Tanggal 3 April 2017 — Ali Solikin;
Kejaksaan Negeri
73 — 18
73 — 18
Asli Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 824.3 / 989 / 212 / 2013 tentang Mutasi Pegawai, tanggal 29 April 2013 atas nama Gatot Sugeng Widodo.2.
Berdasarkan Berita acara penyitaan tanggal 28 April 2015, atas nama AMRU, S.Sos, M.Si Telah melakukan penyitaan barang berupa :1. 1 (satu) lembar Foto copy yang sudah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Pengadilan Negeri Surabaya, petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh, nomor : PEG.813.2/012/1991, tanggal 13 Maret 1991 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama AMRU.2. 1 (satu) lembar Foto copy yang sudah dilegalisir sesuai dengan aslinya
Register : 23-05-2022 — Putus : 10-08-2022 — Upload : 15-08-2022
Putusan PN SURABAYA Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby Tanggal 10 Agustus 2022 — Penuntut Umum:
MOH. HELMI SYARIF
Terdakwa:
TIGOR PRAKASA
265 — 32
MOH. HELMI SYARIF
Terdakwa:
TIGOR PRAKASA
265 — 32
Dikembalikan kepada ANDRIANI
106. 1 (satu) buah buku Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
107. 1 (satu) buah buku Daftar Penyedia Jasa Konstruksi Kabupaten Tulungagung
108. 1 (satu) bundel dokumen dalam map plastik urutan perolehan suara SAHTO Perdesa
109. 1 (satu) lembar copy dengan cap paraf sesuai aslinya petikan suratKeputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 813.2/365/032/tahun 1986 tentang pengangkatan Calon Pegawai beserta 1 lembar daftar lampirannya.
110. 1 (satu) lembar copy dengan cap paraf sesuai aslinya petikan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 821.12/3075/032/tahun 1988 tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil beserta 1 lembar daftar lampirannya.