Ditemukan 10545 data
Urut Berdasarkan
Mungkin maksud Anda adalah :
negarawan
negaraan
negaramas
nagarawan
negarabin
negarabadan
negaradaha
Register : 12-01-2015 — Putus : 15-04-2015 — Upload : 04-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 18/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Bdg Tanggal 15 April 2015 —
43 — 4
43 — 4
disiplin dalampembaharuan hukum nasional menyatakan bahwa sudah waktunyabangsa Indonesia mencanangkan bahaya korupsi sebagai keadaandarurat ;Menimbang , bahwa dengan memperhatikan pendapat parasarjana hukum (ahli hukum) tersebut dapatlah disimpulkan tindakpidana korupsi saat ini dipandang sebagai extraordinary crime olehkarenanya penanggulangannya tidak lagi ditempuh dengan caracarakonvensional karena secara kasuistis dampak dari tindak pidanakorupsi tersebut amat luas tidak saja merugikan keuangan Negaradan
Register : 18-10-2016 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 27-07-2017
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pgp Tanggal 9 Maret 2017 — TATANG RIZANI, S.E. bin IZATI
89 — 17
89 — 17
Dapat merugikan keuangan atau perekonomian negaraMenimbang, bahwa keuangan negara meliputi kKeuangan daerah, badan ataubadan hukum yang menggunakan modal atau kelonggarankelonggaran dari negaradan masyarakat dengan danadana masyarakat tersebut untuk kepentingankemanusiaan dan lainlainnya (Martiman Prodjohamidjoo, SH, PemberantasanKorupsi Suatu Komentar, hal. 10).
Register : 18-08-2015 — Putus : 14-09-2015 — Upload : 01-10-2015
Putusan PT KUPANG Nomor 30/PID.SUS-TPK/2015/PT.KPG Tanggal 14 September 2015 — Don Carlos F.L Nisnoni,ST.MT
193 — 73
193 — 73
Membebabkan biaya kepada NegaraDan atau bila Yang Mulia Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat lainkami mohon menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut:1.Menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidanaKorupsi sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum melanggardakwaan Subsidiair yakni melanggar pasal 3 jo pasal 18 UU No.31Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang seringanringannyamengingat
Register : 15-06-2015 — Putus : 25-11-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 136/G/2015/PTUN-JKT Tanggal 25 Nopember 2015 — MASYARAKAT ADAT DAYAK MANGKALAPI HATIâÃÂÃÂIF;1.MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,2. PT. BORNEO INDOBARA
198 — 83
198 — 83
Segala sesuatu dengan tujuan untuk mencapai sebesarbesarkemakmuran rakyat dalam rangka masyarakat yang adil danmakmur ; Dengan demikian, dapat ditemukan esensi hubungan antara Negaradan SDA atau sumberdaya keagrariaan, yakni terungkap dalamkonsepsi UUPA mengenai pengertian dikuasai oleh negara bukanberarti dimiliki, melainkan hak yang memberi wewenang kepadanegara untuk mengatur hal tersebut di atas.
Register : 01-02-2016 — Putus : 12-04-2016 — Upload : 01-09-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr Tanggal 12 April 2016 — BUDI ASRIANTO, S.SOS. M.Si Bin AGUS SALIM
114 — 32
114 — 32
kewenanganapapun dalam kegiatan pematangan lokasi di Pucuk Rantau pada Dinas CiptaKarya dan Tata Ruang Kabupaten Kuansing sebagaimana yang telah ditentukanperaturan yang berlaku dan disamping itu dengan adanya pendapat ahli SAIDBUDIMAN, SE dan hasil laporan BPKP Perwakilan Propinsi Riau tentangpenggunaan uang Rp. 35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah) No : SR233/PW04/5/2015 tanggal 24 juni 2015 (tercantum dalam daftar barang buktiangka 97) dapat dibenarkan dan tidak menimbulkan kerugian keuangan negaradan
Register : 28-09-2018 — Putus : 04-02-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg Tanggal 4 Februari 2019 — Penuntut Umum:
MUHAMMAD GANDARA SH
Terdakwa:
SUTRIATMO Bin NGATMAN
114 — 33
MUHAMMAD GANDARA SH
Terdakwa:
SUTRIATMO Bin NGATMAN
114 — 33
Oleh karena itu perbuatan Terdakwa telahtermasuk sebagai Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atauSarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan, dan unsurinipun telah terpenuhi;Unsur : Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau PerekonomianNegara :Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negaraberdasarkan Penjelasan Umum Undangundang Nomor 31 Tahun 1999,adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkanatau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala kekayaan negaradan
Register : 24-02-2014 — Putus : 18-07-2014 — Upload : 17-09-2014
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 05/G/2014/PTUN-Pbr Tanggal 18 Juli 2014 — Yayasan Riau Madani Melawan
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar
125 — 111
125 — 111
Tenggang waktu pengajuan gugatan bagi mereka yang tidak dituju olehsuatu Keputusan Tata Usaha Negara dihitung secara kasuistis sejak saatia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negaradan mengetahui adanya keputusan itu;Halaman 189 dari 199 halaman, Putusan No.5/G/2014/PTUNPbr.Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang tertuangdalam YurisprudensiYurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimanadisebutkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur merasakepentingannya dirugikan
Putus : 26-05-2014 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor No. 08/Pid.SUS/TIPIKOR/2014/PN.Bjm. Tanggal 26 Mei 2014 — YOI BASORI Als. JOI BASORI Bin (Alm) Simon
72 — 16
72 — 16
.: 08 /Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm 142kata dapat sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomiannegara.Menimbang bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara dalam undangundang ini adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahatau yang tidak dipisahkan ,termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negaradan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawabanpejabat negara baik tingkat pusat maupun tingkat daerah.b.
Putus : 11-06-2015 — Upload : 21-09-2015
Putusan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Nomor PUT/ 04 - K/PM II-11/AD/ I /2015 Tanggal 11 Juni 2015 — TRI HARYONO PELTU PURN. NRP.554238
57 — 43
57 — 43
Negara.Bahwa yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian keuangannegara adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnyaberdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yangdi tunjuk.Bahwa adapun yang dimaksud dengan keuangan Negara di dalampenjelasan umum UU No.31 Tahun 1999 disebutkan bahwa keuangan Negara118Menimbang118adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atauyang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negaradan
Register : 20-10-2011 — Putus : 23-11-2011 — Upload : 15-12-2011
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor 99 Tanggal 23 Nopember 2011 — Serda Bastian Pandapotan Purba
55 — 27
55 — 27
./ Menimbang : sme &Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah sematamata hanya memidana orang yang bersalah melakukantindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untukmendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dankembali pada jalan yang benar menjadi warga Negaradan prajurit yang baik sesuai dengan falsafahPancasila dan Sapta Marga.
Putus : 31-07-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1256 K/PID.SUS/2013 Tanggal 31 Juli 2013 — AANG PUNGKY RIYANTYO Bin SUMEH
40 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
40 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
sempurnadilakukan.Dengan kata lain bahwa kerugian keuangan negara atau perekonomiannegara menurut unsur ini tidak harus ada atau terjadi, tetapi cukup dibuktikanadanyasuatu perbuatan yang berpotensi dapat merugikan kKeuangan negaraatau perekonomian negara.Selanjutnya pada bagian umum penjelasan UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan negaraadalah seluruh kekkayaan negara dalam bentuk apa pun, yang dipisahkanatau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negaradan
Register : 03-05-2018 — Putus : 05-10-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD Tanggal 5 Oktober 2018 — Penggugat:
PT. BRIAN ANJAT SENTOSA, diwakili ZENI HANDAYANINGRUM
Tergugat:
Bupati Kutai Kartanegara
341 — 390
PT. BRIAN ANJAT SENTOSA, diwakili ZENI HANDAYANINGRUM
Tergugat:
Bupati Kutai Kartanegara
341 — 390
Usaha Negara.Bagian V butir 3 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1991 tentangPetunjuk Pelaksana Beberapa Ketentuan Dalam UU PTUN (SEMA No.2/1991) menyatakan bahwa:Halaman 84 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/ PTUN.SMDBagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negaratetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktusebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saatia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negaradan
Putus : 14-07-2009 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 912 K/PID.SUS/2009 Tanggal 14 Juli 2009 — Drs. ABDILLAH Ak., MBA
96 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
96 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
(Vide : Darwan Prinst, hal. 13) ;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum UndangUndang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No.20 Tahun 2001, yang dimaksud dengan keuangan negara merupakanseluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkanatau yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan negaradan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :1.
Putus : 25-06-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 33 K/Pid.Sus/2013 Tanggal 25 Juni 2013 — Ir.HARMES JONI,MSi;
108 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
108 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penta Rekayasa, dimana pengalaman SurbanaInternasional merupakan konsultan yang berdomisili di Singapurtelah berpengalaman menyusun Master Plan di beberapa Negaradan didukung tenaga ahli asing yang profesional dan PT. PentaRekayasa sebuah perusahaan lokal yang berpengalaman dalampekerjaan Jasa Konsultan dibeberapa daerah di Indonesia, untukaspek ini nilai yang diperoleh sebesar 100 poinb.
Register : 20-10-2011 — Putus : 23-11-2011 — Upload : 15-12-2011
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor 99 Tanggal 23 Nopember 2011 — Serda Bastian Pandapotan Purba
51 — 24
51 — 24
./ Menimbang : samsBahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah sematamata hanya memidana orang yang bersalah melakukantindak pidana,' tetapi mempunyai tujuan untukmendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dankembali pada jalan yang benar menjadi warga Negaradan prajurit yang baik sesuai dengan falsafahPancasila dan Sapta Marga.
Register : 30-01-2019 — Putus : 19-06-2019 — Upload : 03-09-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 09/pid.Sus/TPK/2019/PN.Bdg Tanggal 19 Juni 2019 — DRS. Suwarna M, MPD
193 — 68
193 — 68
bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah denganUU No. 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa pembayaran uang pengganti yangjumlahnya sebanyakbanyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh daritindak pidana korupsi;Menimbang, bahwa dari Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999, Majelisberpendapat bahwa penjatuhan hukuman tambahan berupa uang pengganti hanyadapat dijatunkan apabila Terdakwa telah menimbulkan kerugian kKeuangan negaradan
Register : 08-03-2019 — Putus : 29-05-2019 — Upload : 09-09-2019
Putusan PN CIREBON Nomor 40/Pid.B/2019/PN Cbn Tanggal 29 Mei 2019 — Penuntut umum:
- ROHMAN, SH
Terdakwa :
ANDI alias NIAN
232 — 58
232 — 58
Pasal 38 yang berbunyi:Setiap orang yang karena kealpaannya:tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau;b. menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benaratau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinyatidak benar;Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negaradan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatanyang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A,didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terhutang yangtidak atau kurang dibayar dan
Register : 19-11-2014 — Putus : 13-08-2015 — Upload : 05-10-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 533/Pdt.G/2014/PN.Bdg,., Tanggal 13 Agustus 2015 — HENRY TANJUNG dahulu LIE KENG SOEY LAWAN PEMERINTAH DAERAH PROPINSI JAWA BARAT, Cq GUBERNUR JAWA BARAT Cq KEPALA BIRO PENGELOLAAN BARANG DAERAH PROPINSI JAWA BARAT, DKK
108 — 27
108 — 27
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1972, denganmemperhatikan peraturan perundangundangan Agraria yangberlaku.Selain memenuhl kewajibannya terhadap pemegang HakPengelolaan yang bersangkutan, penerima hak berkewajibanmembayar biaya administrasi kepada Kantor Bendahara Negaradan sumbangan kepada Yayasan Dana Landreform serta biayapendaftaran tanah sebagai yang disebutkan di dalam PeraturanMenteri Dalam Negeri No. 1/1975."catatan: 1.
Register : 18-10-2016 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 27-07-2017
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pgp Tanggal 9 Maret 2017 — PUTRI DEWI DAMAYANTI, S.Pi binti HERRY HARYADI
110 — 45
110 — 45
JikaHalaman 7 Putusan Nomor : 32/Pid.SusTPK/2016/PN Pgpterjadi penyimpangan pembelian barang dan menimbulkan kerugian negaradan bisa memperkaya orang lain itu sama sekali tidak pernah diketahui olehpanitia lelang;Bahwa panitia tidak memark up harga dan tidak pula memasukkan unsur PPHdalam penyusunan HPS pengadaan KJA yang disahkan oleh PenggunaAnggaran;Bahwa dalam penyusunan HPS pengadaan bersumber dari HSPK dariPropinsi Kepulauan Bangka Belitung, kontrak sejenis yang pernah dilakukan,sumber resmi
Putus : 14-03-2017 — Upload : 18-04-2017
Putusan PT DENPASAR Nomor 211/PDT/2016/PT.DPS Tanggal 14 Maret 2017 — 1. COKORDA GEDE NARA JENANA;
2. COKORDA GEDE NARA KRISNANDA sebagai: PARA PEMBANDING
L a w a n:
1. KEPALA ISTANA PRESIDEN TAMPAKSIRING sebagai TERBANDING I
2. MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, QQ, KEPALA BIRO UMUM KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA sebagai: TERBANDING II ;
3. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA QQ. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA sebagai: TERBANDING III;
4. GUBERNUR BALI sebagai: TURUT TERBANDING I;
5. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GIANYAR sebagai:TURUT TERBANDING II
86 — 52
86 — 52
MKN, telah jelas menerangkanmengenai bukti pelepasan hak, bukti pembayaran danbuktitanda terima serta bukti Surat sebagai berikut :Menurut ahli fungsidari RisalahPemeriksaan Tanahyang ditunjukan didepan persidanganadalah panitia yangbertugasmelaksanakanpemeriksaan,penelitian danpengkajian fisikmaupun data yuridisdi lapangan dalamrangka penyelesaianpermohonanpemberian hak milik,HGB, Hak Pakaiatas Tanah Negaradan HakPengelolaan danHak Pengakuan HakAtas Tanah.Bahwa Berita AcaraInventarisasi yangmenyatakan