Ditemukan 275136 data
Urut Berdasarkan
Register : 05-12-2016 — Putus : 12-04-2017 — Upload : 30-07-2020
Putusan PA SLAWI Nomor 3398/Pdt.G/2016/PA.Slw Tanggal 12 April 2017 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 4
11 — 4
rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sejak , telahpergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama dan sekarang Pemohondan Termohon sudah berpisah selama kurang lebih ... tahun dan selamaberpisah keduanya sudah tidak pernah melaksanakan kewajibannya layaknyasuami istri ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
Putusan No. 3398/Padt.G/2016/PA.SIwPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
Register : 12-02-2020 — Putus : 05-03-2020 — Upload : 05-03-2020
Putusan PA SLAWI Nomor 0638/Pdt.G/2020/PA.Slw Tanggal 5 Maret 2020 — Penggugat melawan Tergugat
6 — 3
6 — 3
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo, Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauOrangorang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat telah menghadirkanpihakpihak yang dekat dengan Penggugat
bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Penggugat tetap tidak berniatmeneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
Register : 04-12-2018 — Putus : 08-01-2019 — Upload : 06-03-2019
Putusan PA PANGKALAN KERINCI Nomor 0458/Pdt.G/2018/PA.Pkc Tanggal 8 Januari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
6 — 5
6 — 5
halangan yang sah, meskipun telah dipanggil Secara resmidan patut oleh Jurusita PenggantiPengadilan Agama Pangkalan Kerinci sesuaiketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentangHalaman6 dari 13 halaman Putusan Nomor 0458/Pat.G/2018/PA.PkcPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,dengan demikian pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 31 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1
merenungkankembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesanNabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibencioleh Allah, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, makadalam hal ini majelis berkeyakinan rumah tangga Pemohon dan Termohonsudah sulit untuk dirukunkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, daililpermohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1
Register : 17-10-2017 — Putus : 21-11-2017 — Upload : 19-09-2019
Putusan PA CILEGON Nomor 651/Pdt.G/2017/PA.Clg Tanggal 21 Nopember 2017 — Penggugat Tergugat
11 — 8
11 — 8
Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam diIndonesia, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam Perma Nomor1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat,Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara inikarena sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karenaTergugat sering mabuk
Pasal 1 Undangundang Nomor1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan gugatan Penggugat telah memenuhiunsurunsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 jo.
Register : 26-01-2021 — Putus : 25-02-2021 — Upload : 25-02-2021
Putusan PA Nanga Pinoh Nomor 29/Pdt.G/2021/PA.Ngp Tanggal 25 Februari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
32 — 5
32 — 5
akan terwujud bahkan akan menjadi belenggu kehidupan bagi keduabelah pihak;Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga yang telah pecah (Marriagebreakdown) akan banyak menimbulkan madharatnya daripada maslahatnya,dalam hal kondisi seperti itu, maka menolak madharat harus didahulukandaripada maslahat, hal ini sesuai kaidah ushul figh yang diambil alih olehmajelis hakim menyebutkan bahwa menolak kemadharatan lebih utamadaripada mengambil manfaat;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang nomor1
tetap;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangnomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah denganUndangundang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalamperkara ini dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, Undangundang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahankedua atas UndangUndang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama,UndangUndang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang Nomor1
Register : 10-12-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 29-12-2019
Putusan PA SRAGEN Nomor 0178/Pdt.P/2019/PA.Sr Tanggal 18 Desember 2019 — Pemohon melawan Termohon
12 — 2
12 — 2
anak kandung Pemohon, sesuai dengan bukti (P4 dan 5) anakPemohon belum cukup umur ;Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak kandung Pemohon dancalon suaminya tersebut terdapat hambatan karena kekurangan syarat batasumur minimal untuk melangsungkan perkawinan yang ditentukan, yang manamenurut hukum, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudahmencapai umur 19 tahun dan jika tidak, maka harus mendapat dispensasi daripengadilan sebagaima maksud pasal 7 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor1
Tahun 1974,sebagaimana yang diubah dengan UndangUndang nomor 16tahun 2019 tentang Perkawinan jo. pasal 15 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil permohonannya, didepan persidangan Pemohon telah menghadirkan kedua calon mempelai,selain itu.
Register : 07-12-2020 — Putus : 21-12-2020 — Upload : 21-12-2020
Putusan PA SLAWI Nomor 3654/Pdt.G/2020/PA.Slw Tanggal 21 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
36 — 20
36 — 20
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo, Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat telah menghadirkanpihakpihak yang dekat dengan Penggugat
bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Penggugat tetap tidak berniatmeneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
Register : 30-03-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 04-09-2020
Putusan PA SLAWI Nomor 0954/Pdt.G/2017/PA.Slw Tanggal 19 Juni 2017 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 7
11 — 7
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksiSaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pemohon tentang PelaksanaanUndangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menghadirkanpihakpihak yang dekat dengan Pemohon dan
Putusan Nomor 0954/Pdt.G/2017/PA.SlwPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
Register : 28-05-2021 — Putus : 16-06-2021 — Upload : 17-09-2021
Putusan PA SLAWI Nomor 1757/Pdt.G/2021/PA.Slw Tanggal 16 Juni 2021 — Penggugat melawan Tergugat
13 — 4
13 — 4
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo, Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat telah menghadirkanpihakpihak yang dekat dengan Penggugat
bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Penggugat tetap tidak berniatmeneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
Register : 25-01-2018 — Putus : 15-03-2018 — Upload : 16-07-2019
Putusan PA PANGKALAN KERINCI Nomor 0045/Pdt.G/2018/Pa.Pkc Tanggal 15 Maret 2018 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 9
12 — 9
untukpemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugattidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagaiwakil atau kuasanya yang sah sampai sidang pembacaan putusan serta tidakpula ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menuruthukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh JurusitaPengadilan Agama Pangkalan Kerinci sesuai ketentuan Pasal 26 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1
Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian harus dinyatakan Tergugattidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat(1) R.Bg perkara ini diperiksa secara verstek dan putusan atas perkara ini dapatdijatunkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 31 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Register : 03-06-2021 — Putus : 18-06-2021 — Upload : 17-09-2021
Putusan PA SLAWI Nomor 1845/Pdt.G/2021/PA.Slw Tanggal 18 Juni 2021 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 7
11 — 7
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa,berakal sehat dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan danHlm.7 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1845/Pdt.G/2021/PA.
perselisinan danpertengkaran yang disebabkan ekonomi keluarga, dimana Termohon kurangterima dengan penghasilan Pemohon yang hanya sebagai pekerja buruh, dansekarang Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama 5 tahun danselama berpisah keduanya tidak pernah melaksanakan kewajibannya layaknyasuami istri ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
Register : 02-09-2020 — Putus : 24-09-2020 — Upload : 24-09-2020
Putusan PA PARIAMAN Nomor 201/Pdt.P/2020/PA.Prm Tanggal 24 September 2020 — Pemohon melawan Termohon
14 — 2
14 — 2
tersebut tidakada, maka Majelis berpendapat perkara aquo dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara iniadalah Pemohon dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikahdengan alasan bahwa Pemohon dan Pemohon II telah melangsungkanpernikahan menurut Hukum Islam, tetapi tidak dicatat sebagaimana ketentuanperundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa karena perkara ini tidak ada lawan (volunter), makaupaya perdamaian melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor1
Bahwa antara Pemohon dengan Pemohon II tidakada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islammaupun peraturan perundangundangan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakimakan mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah,apabila dilakukan menurut hukum = masingmasing agamanya dankepercayaannya itu, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam
Register : 19-08-2020 — Putus : 10-09-2020 — Upload : 10-09-2020
Putusan PA SENGETI Nomor 380/Pdt.G/2020/PA.Sgt Tanggal 10 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 7
11 — 7
Pasal 19 huruf (f) PeraturanPutusan Nomor 380/Pdt.G/2020/PA.Sgqt Hal. 7 dari 13 hal.Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang nomor1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Antara Penggugatdan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernahbercerai, (2). Antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisinan danpertengkaran secara teruS menerus. (3).
belum pernahPutusan Nomor 380/Pdt.G/2020/PA.Sgqt Hal. 8 dari 13 hal.bercerai, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindaksebagai pihakpihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi injudicio);Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Penggugat dan Tergugattelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehinggatidak ada harapan rukun lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1
Register : 17-04-2018 — Putus : 16-05-2018 — Upload : 26-07-2019
Putusan PA PANDEGLANG Nomor 384/Pdt.G/2018/PA.Pdlg Tanggal 16 Mei 2018 — Penggugat melawan Tergugat
10 — 1
10 — 1
Penggugat dapat dikabulkan dengan versteksebagaimana dimaksud Pasal 125 ayat (1) HIR;Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat dikabulkandengan verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian(personal recht) dan harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidakakan dapat rukun sebagai suami isteri, maka kepada Penggugat tetap dibebanikewajiban untuk membuktikan dalildalil gugatannya, sebagaimana,sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor1
Putusan Nomor :384 /Pdt.G/20 /PA.Pdlgkemanfaatan yang diperoleh, sehingga Majelis Hakim berpendapat lebih layakrumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dibubarkan atau diceraikandaripada tetap dipersatukan;Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan olehPenggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo.
Register : 05-08-2016 — Putus : 05-09-2016 — Upload : 27-10-2016
Putusan PA KRUI Nomor 209P /AG/2016 Tanggal 5 September 2016 — PENGGUGAT-TERGUGAT
13 — 3
13 — 3
maka berdasarkan Pasal 49 huruf a UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006tentang Perubahan pertama Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kewenangan absolut PengadilanAgama;Putusan Nomor 0209/Pdt.G/2016/PA.Kr hal. 8 dari 16 hal.Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikandengan menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai denganTergugat, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana diatur dalamPeraturan Mahkamah Agung Nomor1
bagaimanamungkin rumah tangga mereka dapat dipertahankan kalau antara Penggugatdan Tergugat tidak lagi tinggal dalam rumah yang sama serta dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisinan dan pertengkaranyang terus menerus;Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga yang demikian sudah tidakdapat lagi disebut sebagai keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 1 UndangPutusan Nomor 0209/Pdt.G/2016/PA.Kr hal. 12 dari 16 hal.Undang Nomor1
Register : 15-09-2016 — Putus : 28-11-2016 — Upload : 27-05-2020
Putusan PA DEPOK Nomor 2431/Pdt.G/2016/PA.Dpk Tanggal 28 Nopember 2016 —
12 — 8
12 — 8
,mediator non hakim Pengadilan Agama Depok, namun ternyata tidak berhasilmendamaikan kedua belah pihak dan selanjutnya di setiap persidanganMajelis Hakim tetap senantiasa berupaya semaksimal mungkin mendamaikanpihak yang berperkara namun tetap tidak berhasil, sehingga dalampemeriksaan perkara ini dinilai telah memenuhi maksud ketentuan pasal 130HIR, pasal 82 ayat 1 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, pasal 31Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan PERMARI Nomor1 Tahun 2016 tentang Prosedur
di Pengadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugatyang dikuatkan dengan bukti surat (P.1) berupa Kutipan Akta Nikah yangdinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat, dandisamping itu dinilai sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatanpembuktian yang sempurna dan mengikat, Majelis menilai terobukti Penggugatdengan Tergugat telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sahsebagaimana ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 UndangUndang Nomor1
Register : 10-07-2017 — Putus : 08-08-2017 — Upload : 31-07-2019
Putusan PA PANDEGLANG Nomor 569/Pdt.G/2017/PA.Pdlg Tanggal 8 Agustus 2017 — Penggugat melawan Tergugat
10 — 2
10 — 2
pelaksanaan undangundang No.1 tahun 1974 yang berbunyi : "Antara suami dan istri terus menerusterjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hiduprukun lagi dalam rumah tangga;Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskanrumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untukmembina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudahtidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor1
faktafakta tersebut di atas, MajelisHakim berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telahpecah (broken marriage), dimana ikatan batin kedua belah pihak sulitdipersatukan dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankanmaka dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar dan tidakdapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumahtangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (sakinah mawaddahwa rahmah), sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 UndangUndang Nomor1
Register : 26-06-2013 — Putus : 29-08-2013 — Upload : 09-09-2013
Putusan PA PANDEGLANG Nomor 285/Pdt.G/2013/PA.Pdlg Tanggal 29 Agustus 2013 — PEMOHON VS TERMOHON
6 — 0
6 — 0
Pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989yang sudah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 denganperubahan kedua dalam UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentangPeradilan Agama;Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam danperkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena ituberdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975, Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989
Sesungguhnya pada yang demikian itu benarbenarterdapat tandatanda bagi kaum yang berfikir;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas MajelisHakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasanperceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlumengetengahkan petunjuk Allah SWT.
Register : 04-10-2017 — Putus : 07-11-2017 — Upload : 21-04-2019
Putusan PA SUMBAWA BESAR Nomor 718/Pdt.G/2017/PA.SUB Tanggal 7 Nopember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
8 — 4
8 — 4
gugatan Penggugat mohon dikabulkan; Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk halhalsebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidakterpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikandi atas; Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untukmelakukan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor1
rumah tanpaada alasan yang jelas dan juga sekarang sudah tidak bertanggng jawab dalam rumah tanggadalam hal ekonomi , dan akibat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempattinggal kurang lebih 02 tahun, dan selama itu pula tidak ada komonikasi sama sekali, danjuga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, yangmengakibatkan Penggugat merasa diterlantarkan dan sudah tidak lagi diperhatikankebutuhan hidup sehariharinya sebagaimana Pasal 34 ayat 1 Undang undang Nomor1
Register : 02-08-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 07-01-2020
Putusan PA Sukadana Nomor 1352/Pdt.G/2019/PA.Sdn Tanggal 10 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
25 — 6
25 — 6
Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Tergugattelah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi Tergugat ataukuasanya tidak hadir di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tidakdisebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harusdinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diterima tanpahadirnya Tergugat;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya tidakpernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana yangdikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1
Sdn.Tergugat sudah retak dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, danPenggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkantujuan utama perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo.