Ditemukan 17404 data
10 — 7
orang tua calonsSuami anak Pemohon;Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anakPemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohonhalaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 347/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlgagar bersabar dan menunda pernikahan sampai anak tersebut mencapai usiayang diperbolahkan oleh undangundang, namun tidak berhasil;Bahwa Hakim juga telah memberi nasihat kepada Pemohon, anakPemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohontentang risiko
10 — 4
calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, agarmenunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7ayat (1) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana keterangan termuat dalam berita acara sidang ini;Bahwa Hakim juga memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami terkait dengan risiko
16 — 7
Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yangberlaku.SUBSIDAIRApabila Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusanyang seadiladilnyaBahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datangmenghadap sendiri di persidangan;Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohonyang dimintakan dispensasi, calon istri anak Pemohon dan orang tua calonistri anak Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dandampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan
26 — 18
Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon (Xxx) untukmenikah dengan calon suaminya (Xxx)3: Membebankan biaya perkara menurut hukum;Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohontelah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat untukmemastikan orang tua, anak, calon mempelai serta orang tua mempelai lakilakimemahami risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadapanak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organreproduksi, psikologis
10 — 5
Sehingga apabila pernikahantersebut sampai gagal dan tidak terlaksana, maka sudah barang tentu akanmemberi efek negatif dan mudarat atau risiko membahayakan bagi keduakeluarga calon pengantin yang istilah dalam adat bugis dikenal dengan siri.Hal. 10 dari 14 Hal.
16 — 6
Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 26 ayat (1) sampai ayat (5) danPasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan oleh karenanya,maka cukup beralasan hukum melaksanakan pemeriksaan perkara ini dipersidangan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam upaya damai telah berusahamenasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinanya danmengingatkan Penggugat tentang risiko
17 — 7
sebagaimanaketentuan Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 danpenjelasannya;Menimbang, bahwa apabila diukur dua kemungkinan madhorrot yangakan timbul dengan adanya perkawinan dini dengan tidak dilangsungkannyapernikahan antara CALON SUAMI ANAK PEMOHON dengan ANAKPEMOHON, maka Hakim berkesimpulan melangsungkan pernikahan antaraANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON lebih kecilmadhorrotnya;Menimbang, bahwa dalam menyikapi dua kemudaratan tersebut di atas,maka hakim akan memitigasi risiko
17 — 7
Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidakdapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa oleh karena dalam waktu yang telah ditentukan peraturanperundangundangan surat izin mengajukan perceraian belum juga dikeluarkan oleh AtasanPenggugat yang berwenang mengeluarkan surat tersebut, lalu Penggugat memohon agarpersidangan perkara ini dilanjutkan, dan Penggugat telah membuat surat pernyataan yangpada pokoknya berisi bahwa Penggugat bersedia menanggung segala risiko
17 — 9
Dan khusus kepada Nur Aijfat Aliah binti Sirajuddin yang masih berumur15 tahun 11 bulan, atau dibawah umur 19 tahun, Sehingga, hakim menasihatitentang risiko terhadap perkawinan usia dini bagi kesehatan fisik dalamkehamilan usia muda dan proses kelahiran anaknya kelak. Untuk itu mejelisHal. 7 dari 14 Hal.
JEMMY JERRY PANAMBUNAN
45 — 17
STEVANUS YULIUS maupun JULISTIA PUTRI sebelumnyabelum pernah menikah dan tidak ada pihak yang keberatan denganrencana perkawinan mereka;Dikaitkan pula dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin,dimana di dalam persidangan Hakim telah melaksanakan dan memenuhisemua ketentuan di dalam Perma a quo termasuk memberikan nasihat kepadaPemohon, Anak, Calon Suami dan Orang Tua Calon Suami untuk memastikanagar semua pihak memahami risiko
19 — 20
MASdengan penghasilan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiapbulan; Bahwa anak Para Pemohon sudah mengetahui segala risiko yangtimbul dalam pernikahan muda, namun anak Para Pemohon dan calonSuaminya yang bernama tetap akan melangsungkan perkawinan; Bahwa anak Para Pemohon sudah siap lahir batin untuk menjadi ibuHal. 6 dari 14 Hal.
17 — 10
Sehingga apabila pernikahan tersebut sampai gagal dan tidakterlaksana, maka sudah barang tentu akan memberi efek negatif danmudarat atau risiko membahayakan bagi kedua keluarga calon pengantinyang istilah dalam adat bugis dikenal dengan sir.Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim adalah anak Pemohonbenana i, can calon suaminyabernama PT samasama menginginkan pernikahantersebut, dan tanpa sesuatu paksaan dari siapapun, lagi pula kedua calonpengantin ini sudah 2 tahun.
9 — 5
Sehingga apabila pernikahantersebut sampai gagal dan tidak terlaksana, maka sudah barang tentu akanmemberi efek negatif dan mudarat atau risiko membahayakan bagi keduakeluarga calon pengantin yang istilah dalam adat bugis dikenal dengan siri.Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim adalah saudara/adik Pemohonbernama Hasna binti Merengdan calon suaminya bernama Mashudi bin Manjesamasama menginginkan pernikahan tersebut, dan tanpa sesuatu paksaandari siapapun, lagi pula kedua calon pengantin ini sudah saling
307 — 257
dari waktu ke waktuakan berkurang sejalan dengan berkurangnya nilai pinjaman yang terhutang padaPemegang Polis;Bahwa manfaat pertanggungan tersebut diatas akan berlaku setelah melewatiMasa Tunggu yang berlaku, dimana dalam Polis asuransi jiwa kredit kumpulanCOMM Protector, Masa Tunggu didefinisikan sebagai Kurun waktu selama 90(Sembilan puluh) hari terus menerus sejak tanggal masa berlaku pertanggungan,dimana tidak ada Manfaat Pertanggungan apapun yang akan dibayarkan apabilaTertanggung mengalami risiko
10 — 9
Anak yang dinikahkan masihdalam usia belia dan belum dewasa maka akan cenderung mengalami masalahdalam menyelesaikan masalah rumah tangga yang pasti akan muncul, belumHal 9 dari 14 Pen No 71/Pdt.P/2020/PA.Crplagi alasan dalam kesiapan organ reproduksi anak yang masih belum cukupumur.Menimbang, bahwa Majelis yang bersidang menjelaskan bahwaPerkawinan pada usia anak merupakan masalah yang sangat serius karenamengandung berbagai risiko dari berbagai aspek, seperti Kesehatan, psikologi,dan sosiologi.
21 — 7
., sehingga keterangan saksi tersebut memilikikekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa menurut kesaksian saksi Riski Amaliah bintiMuh.Ikhsan Wahid dan Nur Imansari binti Muh.Ikhsan Wahid, Penggugatdan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2017 yangberlangsung selama 3 tahun dan tidak saling mempedulikan lagi;Menimbang, bahwa Majelis telah memperingatkan Penggugatmengenai risiko terjadinya perceraian, akan tetapi Penggugat tetapbersikeras untuk bercerai
38 — 1
melakukan perceraian sebagaimanamemenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1983yang telah diubah dengan Peraturan pemerintahn Nomor 45 Tahun 1990Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai negeri sipil, sehinggagugatannya dapat dipertimbangkan ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam upaya damai telah berusahamenasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan ikatanperkawinanya dan masingmasing pihak berupaya memperbaiki dirinya danmengingatkan keduanya tentang risiko
M. BANA, S.E.
Tergugat:
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
118 — 45
Negeri Sipil sebagai dasarmenerbitkan keputusan dan/atau tindakan administrasi, sebab jika tetapmenggunakan ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017sebagai salah satu dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan administrasi,Halaman 32 dari 36 HalamanPutusan Nomor:36/G/2018/PTUN.JBI.maka hal tersebut berpotensi melahirkan sebuah keputusan tata usaha Negarayang berlaku mundur atau berlaku surut;Menimbang, bahwa memberlakukan surut sebuah keputusan tata usahanegara bukanlah tanpa risiko
Risiko hukumyang dapat timbul di bidang administrasi, yang seyogyanya di perhitungkan olehsetiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan pada saat atau ketika akanmemberlakukan surut substansi sebuah keputusan, khususnya pemberhentiantidak dengan hormat sebagai PNS adalah, bagaimana dengan tindakan,perbuatan, dan/atau ketetapanketetapan yang telah dibuat dan/atau dilakukanoleh PNS yang diberhentikan tersebut?
34 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jadi kalau salah satu pihak dibebanidengan pembuktian dan ia tidak dapat membuktikan, maka ia akandikalahkan (risiko pembuktian). Pada hakikatnya hal ini tidak lain untukmemenuhi syarat keadilan, agar risiko dalam beban pembuktian itu sangatmenentukan jalannya peradilan. Hakim harus sangat berhatihati dalammelakukan pembagian beban pembuktian;Hal.15 dari 28 hal.
96 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai bebankerja, tanggung jawab dan risiko pekerjaan;Bahwa berdasarkan Pasal 21 dan Pasal 79 Ayat (1) dan Ayat (2)UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil berhak mendapatkan gaji,tunjangan dan fasilitas yang harus dibayarkan oleh pemerintah denganadil dan layak sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab dan risikopekerjaan Pemohon;Bahwa rumusan Pasal 8 ayat (1) dan Ayat (3) Peraturan PemerintahNomor
Angka Romawi II Angka (13)dan Angka (14) Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara(BAKN) Nomor 48/SE/1990/Tahun 1990 tentang Petunjuk PelaksanaanPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atasPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinandan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil telah menghilangkan hakPemohon mendapatkan gaji, tunjangan dan fasilitas dengan adil danlayak sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab dan risiko pekerjaanPemohon, karenanya Pemohon