Ditemukan 13846 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : s.pd skpn sipd spd skd sppd skph sspd smpd
Penelusuran terkait : Skpd pap
Pengadilan PT BANGKA BELITUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-06-2012 — Putus : 17-07-2012 — Upload : 09-01-2017
Putusan PT BANGKA BELITUNG Nomor 31/PID.SUS/2012/PT.BBL
Tanggal 17 Juli 2012 — - YUGO SALDIAN BIN YURZALI
88 — 47
  • Pidana Korupsi pada Pengadilan NegenPangkalpinang, yang berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsiberdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153 /KMA /SK / X / 2011 Tanggal 11 Oktober 2011, secara melawan hukum melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi yangdapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, merekamelakukan, yang turut serta melakukan, dengan cara sebagai berikut :Pada Tahun Anggaran 2003 setiap DinasDinas (SKPD
Pengadilan PN SINTANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 27-01-2015 — Putus : 07-07-2015 — Upload : 26-11-2015
Putusan PN SINTANG Nomor 7/Pdt.G/2015/PN Stg
Tanggal 7 Juli 2015 — Drs. KASIUS SUDARSO Melawan BUPATI MELAWI, Dkk
107 — 13
  • Stempel perangkat daerah;dalam hal ini Pejabat yang berhak menggunakan stempel jabatan adalah Bupati danWakil Bupati, terhadap Pejabat yang berhak menggunakan stempel perangkat daerahadalah Kepala SKPD, Kepala lembaga lainnya, Kepala UPT dan pejabat yang diberiwewenang sebagaimana diatur dalam pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan BupatiMelawi Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di LingkunganPemerintah Kabupaten Melawi ;Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya dan
Pengadilan PT BANGKA BELITUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-06-2012 — Putus : 17-07-2012 — Upload : 09-01-2017
Putusan PT BANGKA BELITUNG Nomor 32/PID.SUS/2012/PT.BBL
Tanggal 17 Juli 2012 — - H.TRIADMADJA, Bsc BIN JAKFAR YUSUF
77 — 19
  • Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang,yang berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi berdasarkanKeputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153 / KMA / SK / X /2011 Tanggal 11 Oktober 2011, secara melawan hukum melakukan perbuatanmemperkaya din sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi yang dapatmerugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, mereka melakukan,yang turut serta melakukan, dengan cara sebagai berikut :Pada Tahun Anggaran 2003 setiao DinasDinas ( SKPD
Pengadilan PN KENDARI Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 01-04-2011 — Upload : 17-10-2011
Putusan PN KENDARI Nomor 444/Pid.B/2010/PN.Kdi.
Tanggal 1 April 2011 — Ir. H. IMAN SUBAGIJO, MM
80 — 21
  • . /2008, tanggal 10Oktober 2008 ;3. 1 (satu) rangkap foto copy Dokumen PelaksanaanPerubahan Anggaran yang sudah dilegalisir SatuanKerja Perangkat Daerah (DIPPA SKPD) DinasPertanian Prov. Sultra dengan No. DPPASKPD2.01.01.22.02.5.2 ;4. 1 (satu) rangkap Photo Copy Surat PengesahanPertangungjawaban (SPJ) yang telah dilegalisirdengan No. 2.01.01 Dinas Pertanian Prov.Sultra :5. SK Kadis Pertanian Prov.
Pengadilan PN MARTAPURA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 16-12-2014 — Putus : 25-11-2014 — Upload : 27-11-2014
Putusan PN MARTAPURA Nomor 18/Pdt.G/2013/PN.Mtp
Tanggal 25 Nopember 2014 — - RUGAIYAH; - SITI RUSMILAWATI; - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM cq DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR cq BALAI WILAYAH SUNGAI KALIMANTAN II ; - PT. DUTA SATRIYA ADHI PERSADA; - KEMENTERIAN DALAM NEGERI cq PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR; - BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT JAKARTA cq KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN cq KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJAR;
110 — 18
  • HH MUHAMMAD ZAIN tersebutsebagai dasar kepemilikan adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 632Desa Jawa/Sei Paring; Menimbang, bahwa untuk membantah dalildalil gugatan, Tergugat IV tidakmengajukan bukti surat sedemikian rupa, akan tetapi Tergugat IV tersebut mengajukanSaksi, sebagai berikut: AINUN JARIAH, S.Hut; e Bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Banjar melalui SKPD(Satuan kerja Perangkat Daerah) Dinas Kebersihan danPertamanan Kabupaten Banjar dalam melakukan rekelola lahanterlantar (in casu di atas lahan
Pengadilan PT BANGKA BELITUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-06-2012 — Putus : 17-07-2012 — Upload : 09-01-2017
Putusan PT BANGKA BELITUNG Nomor 36/PID.SUS/2012/PT.BBL
Tanggal 17 Juli 2012 — - Dra. NORANI Binti SYAIR H. ARIF
89 — 29
  • Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinangyang berwenang memernksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsiberdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :1538/KMA/SK/X/2011tanggal 11 Oktober 2011, secara melawan hukum melakukan perouatan memperkaya dirsendin/orang lain atau suatu koorporasi yang dapat merugikan keuanganNegara atau perekonomian Negara, mereka melakukan, yang turut serta melakukan,dengan cara sebagai berikut :Pada Tahun Anggaran 2003 setiao DinasDinas (SKPD
Pengadilan PTUN JAMBI
Register : 19-05-2017 — Putus : 27-09-2017 — Upload : 03-10-2017
Putusan PTUN JAMBI Nomor 8/G/2017/PTUN.JBI
Tanggal 27 September 2017 —
109 — 40
  • Setiaop SKPD/Pengguna jasa konstruksi wajib mensyaratkanperhitungan besarnya iuran program JKK dan JKM dalamdokumen lelang;4.
Pengadilan PTUN MANADO TUN Kepegawaian
Register : 03-12-2012 — Putus : 06-03-2013 — Upload : 28-10-2013
Putusan PTUN MANADO Nomor 51/G/2012/PTUN.Mdo
Tanggal 6 Maret 2013 — Penggugat: Direktur CV. Felinda; Tergugat: Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
105 — 34
  • Felinda memenuhi syarat dalam pendaftaran ; Bahwa ada jadwal pelelangan yang dibuat oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP)sampai pada waktu pemenang lelang ; Bahwa perusahaan saksi sampai pada kualifikasi penawaran ; Bahwa yang mengeluarkan dokumen lelang adalah Unit Layanan Pengadaan(ULP) ; Bahwa SKPD adalah penyedia barang dan diatur dalam Peraturan Presiden No.54 tahun 2010 ; Bahwa saksi melihat Anwizing melalui Internet ; Bahwa saksi melihat pada Internet dan mengaplot dokumen lelang yangdikeluarkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 03-01-2018 — Putus : 04-06-2018 — Upload : 15-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2 P/HUM/2018
Tanggal 4 Juni 2018 — JOHN PETRUS WANTAH VS MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL;
136 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • berupapernyataan maupun provokasi terhadap masyarakat,yangmenamakan Masyarakat Adat Kawasan Erphact KelurahanTanjung Merah:Bahwa, bukti lain Bahwa Pemegang Hak Pengelolaan dalam halini di wakili oleh Pemerintah Daerah Kota Bitung Inkonsistensi,yaitu pada tanggal 3 Februari 2016 Komnas Ham RI melalui suratnya Nomor 0.177/K/PMT/II/2016,tentang permintaan klarifikasiterkait rencana pembongkaran/penggusuran di kawasan ekonomikhusus,yang pada intinya mengingatkan,tentang kesepakatandengan Rapat Kerja DPRD, jajaran SKPD
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 07-03-2017 — Putus : 15-05-2017 — Upload : 09-10-2017
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 8/G/LH/2017/PTUN.TPI
Tanggal 15 Mei 2017 — PT. KARTIKA JEMAJA JAYA Melawan BUPATI NATUNA
465 — 135
  • Kartika Jemaja Jaya tersebutBahwa Saksi menjadi Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan sejak tanggal15 Februari 2015, sehingga Saksi, selaku Kepala Dinas Pertanian danKehutanan bersama dengan 2 SKPD lainnya, yaitu Dinas Penanaman Modaldan Badan Lingkungan Hidup yang diperintahkan oleh Bupati KabupatenKepulauan Anambas mengetahui proses terbitnya objek sengketa;Bahwa sekitar Bulan Mei tahun 2015, PT. Kartika Jemaja Jayamenyampaikan permohonan izinizin usaha perkebunan.
Pengadilan PN CIREBON Pidana Umum Penipuan
Register : 27-05-2019 — Putus : 21-05-2019 — Upload : 27-05-2019
Putusan PN CIREBON Nomor 41/Pid.B/2019/PN Cbn
Tanggal 21 Mei 2019 — KASMINA SABAR bin SOBIRIN dkk lawan Penuntut Umum : Yuke Sinanyangsih, SH
100 — 22
  • Saksi Sri Darmanto bin Surotodibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa tugas dan tanggung Jawab Saksi sebagai Kabid Mutasi &Pengangkatan adalah:o Menyusunkonsep Rotasi pegawai baik antar SKPD maupun antardaerah dan antar Provinsi;o Menyusun Konsep penempatan PNS dalam Jabatan Strukturalmaupun Fungsional;o Menyelenggarakan kenaikan Pangkat PNS;Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN CbnBahwa Saksi tidak mengenal dengan terdakwa KASMINASABAR,terdakwa NONO WARTONO PRIO
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 17-12-2015 — Putus : 18-02-2016 — Upload : 26-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 681 K/TUN/2015
Tanggal 18 Februari 2016 — I. PLT. BUPATI MAYBRAT., II. 1. ANTONIUS RANYABAR, S.Sos.,M.Si., 2. FERDINANDUS TAA, SH.,M.Si VS 1. LUKAS NAA, SH., 2. DRS. YAKOB KARETH, M.Si;
99 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kumurkek Distrik Aifat;Bahwa berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUUX1/2013, kedudukan ibukota Kabupaten Maybrat sebagaimana diatur dalamketentuan Pasal 7 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2009 tentangpembentukan Kabupaten Maybrat di Propvinsi Papua Barat telahdibatalkan, sehingga yang menjadi kedudukan ibukota Kabupaten Maybratadalah di Ayamaru;Bahwa setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUUX1/2013, tanggal 19 September 2013, Penggugat dan Penggugat IIbersama dengan beberapa SKPD
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 21-09-2018 — Putus : 12-10-2018 — Upload : 14-05-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 6/Pid.Pra/2018/PN Mtr
Tanggal 12 Oktober 2018 — Pemohon:
H.MUHIR.S.Kep
Termohon:
Kejaksaan Agung RI Cq Kejaksaan Tinggi Mataram Cq. Kejaksaan Negeri Mataram
71 — 31
  • yang terdekat.Bahwa atas dasar ketentuan undangundang tersebut di atas, makajelaslah bahwa Penangkapan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadapPEMOHON adalah merupakan wujud dari pelaksanaan tugas yang tidakmelampaui kKewenangan TERMOHON yang telah diberikan oleh undangundang ;Bahwa sebelum TERMOHON melakukan Tangkap Tangan terhadapPEMOHON, TERMOHON sudah lama melakukan Pengumpulan Dataterkait dengan adanya Laporan Masyarakat tentang Tindakan PEMOHONyang sering meminta sejumlah uang kepada DinasDinas/SKPD
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 01-11-2017 — Putus : 01-03-2018 — Upload : 24-04-2018
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 68/G/2017/PTUN-SMG
Tanggal 1 Maret 2018 — Penggugat:
Budi Maryono
Tergugat:
Gubernur Jawa Tengah
126 — 56
  • persidangan, yang selengkapnya dalamHalaman 30 dari 55 halaman Putusan Nomor : 68/G/2017/PTUN.SMGBerita Acara Sidang Sengketa ini yang pada pokoknya memberikanketerangan sebagai berikut : Saksi BRIAN ANGGA HERMAWAN, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:= Bahwa Saksi bekerja menjadi staf di BKD sejak bulan Mei2015 sampai dengan sekarang; Bahwa Saksi memproses Surat Keputusan Pembebasansementara dari jabatan Organik PNS atas nama Budi Maryono(Penggugat) berdasarkan usulan dari SKPD
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus
Register : 26-08-2022 — Putus : 16-01-2023 — Upload : 02-02-2023
Putusan PN SERANG Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg
Tanggal 16 Januari 2023 — Penuntut Umum:
1.YUDHI PERMANA, S.H.
2.INDAH KURNIATI HUTASOIT, SH. MH.
Terdakwa:
MOKHAMAD BAGZA ILHAM
501 — 73
  • M.Si

    1. 1 (satu) bundel copy legalisir Tindasan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) sebanyak 108 (seratus delapan lembar) dengan total jumlah 293 (dua ratus sembilan puluh tiga) Nomor Polisi kendaraan bermotor.

    Disita dari Sdr. JUJUN JUNARYA

    1. 1 (satu) bundel copy Tindasan Surat Ketetapan Pajak Daerah (Notice asli) yang terdiri dari 179 (Seratus tujuh puluh sembilan) lembar.
  • 1 (satu) set copy legalisir Notulensi Rapat tanggal 02 Oktober 2021
  • 1 (satu) set copy legalisir Notulensi Rapat tanggal 16 Desember 2021
  • 1 (satu) set copy legalisir Notulensi Rapat tanggal 18 November 2021
  • 1 (satu) set copy legalisir Notulensi Rapat tanggal 17 September 2021
  • 1 (satu) set copy legalisir Notulensi Rapat tanggal 14 Agustus 2021
  • 1 (satu) set copy legalisir Notulensi Rapat tanggal 15 Mei 2021
  • 1 (satu) bundel copy SKPD-KB
  • 3 (tiga) lembar fotocopy permintaan arsip SKPD dari Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten kepada Kepala UPTD PPD Kelapa Dua Bapenda Provinsi Banten Nomor : 970/952-bapenda/2021 tanggal 04 Desember 2021.
  • 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima tanggal 31 maret 2022
  • 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima tanggal 26 april 2022
  • 1 (satu) lembar print out photo screen shot skpd lembar 2 untuk Bapenda
  • 1 (satu) lembar print out photo screen shot skpd lembar 3 untuk Jasa Raharja
  • 1 (satu) lembar print out photo screen shot skpd lembar 4 untuk BKP/Polri
  • 1 (satu) lembar print out photo screen shot skpd lembar 5 untuk samsat
  • 1 (satu) lembar
    print out photo screen shot Dus Arsip tindasan SKPD digedung arsip samsat kelapa dua.
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 03-07-2023 — Putus : 27-07-2023 — Upload : 27-07-2023
Putusan PT SAMARINDA Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT SMR
Tanggal 27 Juli 2023 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : ELIASNIE, ST Anak Dari ELIAS TANGKE
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Ricky Rangkuti,SH.M.Kn
137 — 82
  • Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Ta. 2018 Belanja Langsung No DPA SKPD : 1.04 01 22 04 5 2 Kegiatan Pembangunan Tangki Septic Komunal RT. 08 Kel. Nunukan Utara senilai RP. 1.205.600.000,00;
283. Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Ta. 2018 Belanja Langsung No DPA SKPD : 1.04 01 22 05 5 2 Kegiatan Pembangunan Tangki Septic Komunal RT. 10 Kel.
Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Ta. 2018 Belanja Langsung No DPA SKPD : 1.04 01 22 06 5 2 Kegiatan Pembangunan Tangki Septic Komunal RT. 11 Kel. Nunukan Utara senilai RP. 1.020.000.000,00;
285. Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Ta. 2018 Belanja Langsung No DPA SKPD : 1.04 01 22 07 5 2 Kegiatan Pembangunan Tangki Septic Komunal RT. 12 Kel.
Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Ta. 2018 Belanja Langsung No DPA SKPD : 1.04 01 22 08 5 2 Kegiatan Pembangunan Tangki Septic Komunal RT. 24 Kel. Nunukan Barat senilai RP. 1.020.000.000,00;
287. Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Ta. 2018 Belanja Langsung No DPA SKPD : 1.04 01 22 09 5 2 Kegiatan Pembangunan Tangki Septic Komunal RT. 04 Kel.
Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Ta. 2018 Belanja Langsung No DPA SKPD : 1.04 01 22 10 5 2 Kegiatan Pembangunan Tangki Septic Komunal Kombinasi MCK RT. 11 Kel. Nunukan Timur senilai RP. 300.000.000,00;
289. Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Ta. 2018 Belanja Langsung No DPA SKPD : 1.04 01 22 11 5 2 Kegiatan Pembangunan Tangki Septic Kombinasi MCK RT. 18 Kel.
Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Ta. 2020 Belanja Langsung Nomor DPA SKPD : 1.04 01 22 30 5 2 Kegiatan DAK AFIRMASI SANITASI senilai Rp. 3.240.994.000,00;
293. Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Ta. 2020 Belanja Langsung Nomor DPA SKPD : 1.04 01 22 29 5 2 Kegiatan DAK REGULAER SANITASI senilai Rp. 3.276.567.000,00;
294.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 14-01-2022 — Putus : 28-06-2022 — Upload : 13-07-2022
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk
Tanggal 28 Juni 2022 — Penuntut Umum:
1.BANGUN DWI SUGIARTONO, SH.,MH
2.WIDYA PURNA NUGRAHA, SH.,MH
3.NOVITA ANGGRAINI UNEPUTTY, SH
4.ANANTA ERWANDHYAKSA,SH
Terdakwa:
Drs. BENON Bin RUJI RASA
126 — 59
25. 5 (lima) lembar foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) tahun anggaran 2014 belanja langsung No: 1.0101312552 tanggal 2 Januari 2014 kegiatan Review program kerja untuk BOS daerah provinsi tingkat pendidikan menengah;
26. 5 (lima) lembar foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) tahun anggaran 2014 belanja langsung No: 1.0101312652 tanggal 2 Januari 2014 kegiatan Bimtek tata cara pengisian aplikasi
DPA SKPD: 1.01.01.17.94.5.2 tanggal 2 Januari 2014 kegiatan Lomba Bahasa Indonesia (dilegalisir);
133. 5 (lima) lembar foto copy Dokumen Pelaksanaaan Anggaran Satuan Kerja Perangka Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2014 Belanja Langsung No.
DPA SKPD: 1.01.01.17.94.5.2 tanggal 2 Januari 2014 kegiatan Koordinasi dan supervisi pelaksanaan kurikulum Tahun 2013 tingkat SMA (dilegalisir);
134. 5 (lima) lembar foto copy Dokumen Pelaksanaaan Anggaran Satuan Kerja Perangka Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2014 Belanja Langsung No.
222. 5 (lima) lembar fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) tahun anggaran 2014 belanja langsung No: 1.0101312952 tanggal 2 Januari kegiatan koordinasi dan supervise pelaksana kurikulum tahun 2013 tingkat SMK;
223. 5 (lima) lembar fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) tahun anggaran 2014 belanja langsung No: 1.0101179052 tanggal 2 Januari kegiatan Gebyar produk unggulan karya siswa SMK;
280. 5 (lima) lembar foto copy Dokumen Pelaksanaaan Anggaran Satuan Kerja Perangka Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2014 Belanja Langsung No.