Ditemukan 10179 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kepatuhan
Penelusuran terkait : Surat keputusan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-04-2017 — Upload : 26-04-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 236/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Sby
Tanggal 3 April 2017 — ROHMAT BUDI UTOMO Kejaksaan Surabaya
150 — 234
  • Asli Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 824.3 / 989 / 212 / 2013 tentang Mutasi Pegawai, tanggal 29 April 2013 atas nama Gatot Sugeng Widodo.2.
    Berdasarkan Berita acara penyitaan tanggal 28 April 2015, atas nama AMRU, S.Sos, M.Si Telah melakukan penyitaan barang berupa :1. 1 (satu) lembar Foto copy yang sudah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Pengadilan Negeri Surabaya, petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh, nomor : PEG.813.2/012/1991, tanggal 13 Maret 1991 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama AMRU.2. 1 (satu) lembar Foto copy yang sudah dilegalisir sesuai dengan aslinya
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 23-05-2022 — Putus : 10-08-2022 — Upload : 15-08-2022
Putusan PN SURABAYA Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby
Tanggal 10 Agustus 2022 — Penuntut Umum:
MOH. HELMI SYARIF
Terdakwa:
TIGOR PRAKASA
275 — 42
  • Dikembalikan kepada ANDRIANI
    106. 1 (satu) buah buku Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
    107. 1 (satu) buah buku Daftar Penyedia Jasa Konstruksi Kabupaten Tulungagung
    108. 1 (satu) bundel dokumen dalam map plastik urutan perolehan suara SAHTO Perdesa
    109. 1 (satu) lembar copy dengan cap paraf sesuai aslinya petikan surat
    Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 813.2/365/032/tahun 1986 tentang pengangkatan Calon Pegawai beserta 1 lembar daftar lampirannya.

    110. 1 (satu) lembar copy dengan cap paraf sesuai aslinya petikan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 821.12/3075/032/tahun 1988 tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil beserta 1 lembar daftar lampirannya.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-04-2017 — Upload : 04-05-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 237/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Sby
Tanggal 3 April 2017 — Ali Solikin; Kejaksaan Negeri
75 — 18
  • Asli Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 824.3 / 989 / 212 / 2013 tentang Mutasi Pegawai, tanggal 29 April 2013 atas nama Gatot Sugeng Widodo.2.
    Berdasarkan Berita acara penyitaan tanggal 28 April 2015, atas nama AMRU, S.Sos, M.Si Telah melakukan penyitaan barang berupa :1. 1 (satu) lembar Foto copy yang sudah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Pengadilan Negeri Surabaya, petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh, nomor : PEG.813.2/012/1991, tanggal 13 Maret 1991 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama AMRU.2. 1 (satu) lembar Foto copy yang sudah dilegalisir sesuai dengan aslinya
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 12-11-2020 — Putus : 22-02-2021 — Upload : 26-06-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn
Tanggal 22 Februari 2021 — Penuntut Umum:
TOGAP SILALAHI, SH,.MH
Terdakwa:
H. SUKRAN JAMILAN TANJUNG, SE.,MM
26 — 0
  • Cabang Tapanuli Tengah Nomor: 127/0203-A pada tanggal 23 Juni 2014 ;
  • 1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0513/SP2D/BTL-PPKD/2014 pada tanggal 22 Agustus 2014 ;
  • 1 (satu) set asli Surat Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Tapanuli Tengah Nomor: 189/0203-A Tanggal: Desember 2014 kepada Bupati Tapanuli Tengah perihal Laporan Pertanggungjawaban TA.2014 Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Tapanuli Tengah;
  • 1 (satu) set fotocopy Surat
    Keputusan Gubernur Sumatera Utara tentang Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar dan Bendahara Pengeluaran Kegiatan APBN Tahun Anggaran 2014 Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara Nomor: 188.44/187/KPTS/2014 tanggal 27 Maret 2014;
  • 1 (satu) set fotocopy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Dinas Pemuda dan Olahraga Surat Keputusan Pejabat Pembuat
Pengadilan PT BANTEN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-03-2014 — Upload : 01-04-2014
Putusan PT BANTEN Nomor 1/PID.SUS/2014/PT.BTN
Tanggal 7 Maret 2014 — DADI RAHMANHADI, SH.MH. bin SURAHMAN, dkk.
122 — 72
  • Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 506514K/020/110 TA.2008 Sejumlah Rp.586.224.612,- dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00294/4351/XII/ 2008 Sejumlah Rp. 586.224.612,- Beserta lampirannya. 3. 1. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor : PEG.821.12/074/1988 tanggal 26 Februari 1988, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama FANI FAHLEVI. 2. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Petikan Surat
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-03-2016 — Putus : 10-05-2016 — Upload : 31-05-2016
Putusan PN PALEMBANG Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg
Tanggal 10 Mei 2016 — RIAMON ISKANDAR;
163 — 0
  • SUKARAMI MUBA 081274903456, kepada : KPK QQ RPL 175 KPK IDR, Nomor rekening : 0378.01.000168.30.6, bank : BRI, alamat : Jakarta, jumlah setoran : Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), validasi pukul : 12:53:04 tanggal 26 Agustus 2015, berita untuk penerima : UNTUK TITIPAN, Daftar BB No.2 ;3) 3 (tiga) lembar copy legalisir Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan nomor 792/ KPTS/II/2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Pengadilan PT BANTEN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-02-2014 — Upload : 19-03-2014
Putusan PT BANTEN Nomor 3/PID.SUS/2014/PT.BTN
Tanggal 19 Februari 2014 — DUSKI bin ABDUL WAHAB .
107 — 61
  • . - 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor :PEG.821.12/074/1988 tanggal 26 Februari 1988, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama FANI FAHLEVI.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 15-08-2013 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 39 K/Pdt/2013
Tanggal 15 Agustus 2013 — PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II (dahulu PT. PERKEBUNAN IX) vs R O K A N I, Dkk
215 — 139 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Agr.12/5/14 tanggal28 Juni 1951 dan Surat Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNo. 36/K/Agr tanggal 2891951 ditetapkan oleh Pemerintahpada tahun 1955 melalui Menteri Agraria menerbitkan : Surat Keputusan No. SK102/Ka/1955 dan No.SK.103/Ka/1955 masingmasing tanggal 30 Juni 1955yang merupakan tindak lanjut dari Keputusan Bersamaantara Menteri Agraria, Menteri Pertanian, MenteriPerekonomian, Menteri Dalam Negeri dan MenteriKehakiman No. 1/1955 tanggal 30 Juni 1955menetapkan antara lain :a.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-07-2018 — Upload : 22-03-2022
Putusan PN SAMARINDA Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 27 Juli 2018 — FATHURRAKHMAN Bin ABDUL KARIM
56 — 8
  • Copy Legalisir Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 460 / K.735 / 2013 Tanggal 12 November 2013 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi Pencairan Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013 dan Lampiran sebanyak 4 (empat) lembar;5.5. Surat Rekomendasi Mohon Bansos/Hibah Tahun Anggaran 2013 Nomor: 849/3170/VII/2012 Tanggal 07 November 2012 yang ditandatangai oleh Drs.
Pengadilan PT AMBON Pidana Khusus
Register : 02-01-2020 — Putus : 24-01-2020 — Upload : 06-02-2020
Putusan PT AMBON Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB
Tanggal 24 Januari 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : SYAHRAN UMASUGI, SH Diwakili Oleh : ELIA RONNY SIANRESSY, SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum VI : PRASETYA DJATI NUGRAHA, SH
Terbanding/Penuntut Umum I : ROLLY MANAMPIRING, SH
Terbanding/Penuntut Umum II : I GEDE WIDHARTAMA, SH
Terbanding/Penuntut Umum III : YE AL MAHDALY, SH
Terbanding/Penuntut Umum IV : REINALDO SAMPE, SH.MH
Terbanding/Penuntut Umum V : HUBERTUS TANATE, SH
137 — 0
  • Aego Media Pratama tanggal 15 Juli 2016 ;
  • Gambar perencanaan kegiatan pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahun Anggaran 2015 ;
  • Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 230 Tahun 2014 tanggal 17 September 2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Perwakilan DPRD Kabupaten Buru periode 2014-2019 dan peresmian pemberhentian anggota DPRD Kabupaten Buru 2009-2014 ;
  • Berita Acara Sumpah anggota DPRD Kabupaten Buru tanggal 29 September 2014 an.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-08-2016 — Putus : 01-12-2016 — Upload : 18-07-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr
Tanggal 1 Desember 2016 — KAMIDEN SITORUS Bin ELMAN SITORUS
87 — 9
  • Desember 2012; 53) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisirPetunjuk Operasional Kegiatan Tahun Anggaran 2013 pada Unit Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau, tanggal 3 Januari 2013; 54) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau kepada Kepala Dinas (Membidangi Tanaman Pangan) Kabupaten Nomor: 521.3151/PLA/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 perihal SID Cetak Sawah Tahun 2012; 55) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat
    Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.9 /J/2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Penunjukan Para Pejabat Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012; 56) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah No.2.01.2.01.01.18.02.5.2 (Kegiatan Cetak Sawah Baru (Sharing) dalam rangka mendukung OPRM) tanggal 2 Januari 2012; 57) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas Tanaman
Pengadilan PT PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-07-2013 — Upload : 09-01-2014
Putusan PT PALEMBANG Nomor 03/TIPIKOR/2013/PT.PLG.
Tanggal 3 Juli 2013 — Ir. SYAMSIR DJALIB Bin DJALIB BANDARISA
69 — 28
  • SYAMSIR DJALIB bin DJALIBBANDARISAselaku Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu yangdiangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 53/KPTS/BKD.II/2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pengangkatan Sekretaris DaerahKabupaten Ogan Komering Ulu, yang menjabat antara tanggal 15 Mei 2006 sampaidengan bulan Maret 2010, pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkandalam Dakwaan Primair tersebut diatas,telah melakukan beberapa perbuatan yangdapat dipandang sebagai perbuatan
    Syamsir Djalib Bin Djalib Bandarisa menjabatsebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu sejak tanggal 15Mei 2006 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor53/KPTS/BKD.I/2006 tanggal 15 Mei 2006;e Bahwa benar Terdakwa juga ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran (PA)berdasarkan Surat Keputusan Bupati OKU No. 04/954/KPTS/TX/2008 tanggal02 Januari 2008;Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengandakwaan yang bersifat subsideritas sebagai berikut :Primair :Pasal
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-08-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1147 K/PID.SUS/2016
Tanggal 18 Agustus 2016 — La Musi Didi
905 — 589 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Dalam perkara ini, Terdakwa didakwa dan dituntut karena melakukan tindak pidana korupsi (tipikor) yaitu telah melakukan pekerjaan yang bukan merupakan keahliannya, sehingga kualitas kerja tidak sesuai kontrak. Terhadap perbuatannya, Jaksa Penutut ... [Selengkapnya]
  • pekerjaanDetail Engineering Design (DED) PLTA Paniai dan Sentani Tahun Anggaran2008, pekerjaan DED PLTA Sungai Urumuka dan Sungai Memberamo TahunAnggaran 2009 dan Tahun Anggaran 2010 di ProvinsiPapua, bersamasamadengan Barnabas Suebu selaku Gubernur Papua Periode 20062011berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor : 31/P Tahun 2006 tanggal 20Juli 2006 dan Jannes Johan Karubaba selaku Kepala Dinas Pertambangan danEnergi Provinsi Papua (Distamben Provinsi Papua) tahun 2008 sampai dengantahun 2011 berdasarkan Surat
    Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor :SK.821.23949 tanggal 2 Desember 2008 dan mengangkat kembali dalamjabatan yang sama melalui Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor :SK.821.2169 tanggal 27 Februari 2009 dan selaku Pejabat PenggunaAnggaran (PA)/Pengguna Barang dan Pejabat Kuasa PenggunaAnggaran/Kuasa Pengguna Barang dilingkungan Pemerintah Provinsi PapuaTA.2009 pada Distamben Provinsi Papua (yang masing masing dilakukanpenuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-06-2014 — Putus : 13-11-2014 — Upload : 28-04-2015
Putusan PN MATARAM Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2014/PN Mtr
Tanggal 13 Nopember 2014 — - Ir. MUHAMMAD ZUHRI
193 — 133
  • membaca kemudian menandatangani;Bahwa pada tahun 2006 Saksi menjabat sebagai Sekretaris DaerahKabupaten Lombok Timur;Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten LombokTimur sejak tangga 21 Pebruari 2006 sampai dengan bulan Nopember2011, tugas dan tanggung jawabnya membantu Bupati dalammerumuskan kebijakankebijakan tertentu dan membantu Bupatidalam rangka mengkoordinir tugastugas dinas dan bidang lainnya;Bahwa Saksi diangkat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten LombokTimur berdasarkan Surat
    Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat;Bahwa Saksi tidak terlibat sebagai Tim dalam Proyek PembangunanDermaga Pelabuhan Haji di Lombok Timur;Bahwa ya, ada kaitannya dengan anggaran dalam SKPD (Satuan KerjaPerangkat Daerah) Pemerintah Daerah;Bahwa Saksi tidak ingat yang dianggarkan dalam ProyekPembangunan Dermaga Pelabuhan Haji di Lombok Timur;Bahwa tugas TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) adalahmembahas usulan rencana kerja anggaran seluruh Kabupaten LombokTimur;Bahwa Saksi tidak ingat nilai
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 26-10-2020 — Putus : 29-03-2021 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk
Tanggal 29 Maret 2021 — Penuntut Umum:
M. NURFAISAL WIJAYA, SH
Terdakwa:
Ir. NUR AHMAD HERIADI Bin ILYAS ABDUL HAMID
130 — 52
  • Kalbar yaitu SURAT PERNYATAANPELANTIKAN Nomor : 821 / 3201 / BKD B, tanggal 4 Oktober 2010dan SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT Nomor :821.23/177/BKDB/ TAHUN 2010, Tanggal 23 September 2010.Bahwa sumber dana yaitu Anggaran Pendapatan Belanja Negara(APBN) Tahun 2015, dengan pagu dana sebesar Rp. 2.368.000.000,00(dua milyar tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah) dan nilai kontraksebesar Rp. 2.360.000.000,00, (dua milyar tiga ratus enam puluh jutarupiah).Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-08-2014 — Upload : 14-10-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg
Tanggal 14 Agustus 2014 — - Ir. PETRUS MUGA
88 — 19
  • PETRUS MUGA selaku Kepala Dinas Pertanian danPerkebunan Provinsi NTT yang diangkat berdasarkan Surat KeputusanGubernur NTT Nomor : UP.013.1/1/368/JS/2008 tanggal 23 Desember 2008merangkap sebagai Pengguna Anggaran pada Tahun Anggaran 2009berdasarkan Surat Keputusan Gubernur NTT Nomor: 900.950.KU.189.AK/2008tanggal 31 Desember 2008;2. Bahwa terdakwa pada tahun 2009 menjabat sebagai Kepala Dinas Pertaniandan Perkebunan Provinsi NTT berdasarkan SK.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 20-11-2017 — Putus : 13-04-2018 — Upload : 03-07-2019
Putusan PN AMBON Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb
Tanggal 13 April 2018 — Penuntut Umum:
1.ROLLY MANAMPIRING, SH
2.I GEDE WIDHARTAMA, SH
3.DJINO D. TALAKUA, SH
4.IRKHAN OHOIULUN, SH
5.SESCA TABERIMA, SH
6.EKA YACOB HAYER, SH
7.NOVANEMA DUHA, SH. MH
Terdakwa:
RIO KHORMEIN AMSYAH, SE ALIAS RIO
98 — 48
  • untuk memenuhi perintah lisan Bupati SBB tersebutadalah atas inisiatif saksi sendiri karena tidak adanya ketersediaan anggaranuntuk memenuhi permintaan Bupati SBB sehingga saksi berinisiatifmenggunakan anggaran Belanja jasa publikasi dan iklan pemerintah karenapada saat itu belum adanya penyerapan anggaran Belanja kegiatan dimaksud.5.MANSUR TUHAREA, SH.e Bahwa saksi menjabat sebagai Sekda Pemda Seram Bagian Barat kurang lebih9 (Sembilan) tahun sejak tanggal 17 September 2007 dan diangkatberdasarkan Surat
    Keputusan Gubernur Maluku namun untuk saat ini saksibelum dapat menunjukan SK tersebut namun bila diperlukan saksi akanmemberikannya kepada Penyidik.e Bahwa tugas dan tanggug jawab saksi diatur dalam pasal 4 Peraturan BupatiSeram Bagian Barat Nomor 09 Tahun 2011 yakni :a.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 23-07-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 409 K/TUN/2012
Tanggal 23 Juli 2013 — PT. BANGUN NUANSA PERSADA vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK, DKK
90 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Desa Cuinangka,Kecamatan Sawangan Kabupaten Bogor sekarang Kelurahan Cinangka,Kecamatan Sawangan Kota Depok, yang menjadi alas hak dalam penerbitanSertifikat tersebut ini berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala DaerahTK.I Jawa Barat tanggal 12 April 1976 No.Sk. 393/Dit.PHT/HM/1976 danmembayar kewajiban ganti rugi/uang wajib sebesar Rp 13.500 (tiga belas ribulima ratus Rupiah) atas nama Perda Anita, kemudian berdasarkan akte jual beliNo.595/787/1984 dibuat dihadapan PPAT Kecamatan beralih kepada
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 27-08-2018 — Putus : 14-11-2018 — Upload : 04-12-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 14 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
DWI PRANOTO, SH
Terdakwa:
Drs.ICHWAN YUNUS.MM.,CA.,CPA
90 — 32
  • ., dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan :Bahwa saksi pada tahun 2012 di Kabupaten Mukomuko sebagai SekretarisDaerah Pemda Kabupaten Mukomuko sejak bulan Februari 2011 sampaidengan Desember 2012;Bahwa saksidiangkat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomukoberdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu atas nama Menteri DalamNegeri Nomor Z.10 tahun 2011 tanggal 8 April 2011;Bahwa tugas pokok saksi adalah membantu bupati dalam rangkamelaksanakan administrasi bidang pemerintahan, pembangunan, keuangan
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 20-04-2017 — Putus : 03-12-2019 — Upload : 05-03-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 209/Pdt.G/2017/PN .Jkt.Utr.
Tanggal 3 Desember 2019 — Penggugat:
1.Hj. Siti Ratna Robiah
2.Hj. Herdiana
3.Herlinda
4.Herfina
5.Fathona
Tergugat:
1.Hendrik Halim
2.Tirta Juwana Darmaji alias Alex Tirta
3.Soenarjono
4.Sutanto Tan
5.Zainal Mazam
6.Afen Siswoyo
7.Saminah Salim
8.Kepala Kelurahan Sunter Jaya
9.Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Utara
621 — 2336
  • (Bukti PR 7)Sedangkan Surat Garap 674/A.6/8/1977 tanggal 6 Agustus Juni 1977sesuai Surat Keputusan Gubernur KDKI Jakarta No 353 Tahun 1977 tanggal6 Juni 1977 yang menyatakan bahwa tidak dibenarkanlagi adanya suratgarap diatas tanah tanah yang langsung dikuasai oleh Negara. Oleh karenaketerangan garapan No 674 /A.I6/U/8/77 diterbitkan setelah SuratKeputusan Gubernur DKI No 353 tahun 1977 maka dinyatakan sebagaiSurat yang tidak mempunyai bukti hukum.