Tri Wulan IV TA 2010.d. 1 (satu) bendel foto copy Surat Nomor : B/917/X1/2010tanggal Nopember 2010 (rencana kebutuhan BMP TW TA2011).e. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Nomor :Sprin/1696/IX/2010 tentang penyerahan secara fisik KM ADRIXXXIX dalam rangka perbaikan/ docking tanggal 22September 2010 kepada PT Drajat Jaya Purwonegoro.Ts 1 (satu) bendel foto copy Surat Kabekangdam VII/WrbNomor : B/866/X/2010 tentang permohonan penerbitanprinmin pemenuhan BBM alokasi giat rutin bulan NopemberTW

Tri Wulan IV TA 2010.d. 1 (satu) bendel foto copy Surat Nomor : B/917/X1/2010tanggal Nopember 2010 (rencana kebutuhan BMP TW TA2011).e. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Nomor :Sprin/1696/IX/2010 tentang penyerahan secara fisik KMADRI XXXIX dalam rangka perbaikan/ docking tanggal 22September 2010 kepada PT Drajat Jaya Purwonegoro.f. 1 (satu) bendel foto copy Surat Kabekangdam VII/WrbNomor : B/866/X/2010 tentang permohonan penerbitanprinmin pemenuhan BBM alokasi giat rutin bulan NopemberTW

puluh tujuh ribu rupiah) dan jasa sebesar Rp.34.909.500, (tiga puluh empat juta sembilan ratus sembilan ribu lima ratus rupiah); 13Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sesuai dengan Petunjuk Tehnis Operasional (PTO)Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MP),penjelasan X Pengelolaan Dana bergulir angka 10.5.4 huruf c yang menyatakan bahwaPermasalahan Penyelewengan adalah permasalahan yang diakibatkan adanyapenyelewengan dana yaitu :e Penyelewengan atau pemotongan pada saat alokasi

Penyimpangan tersebut adalah :e Melakukan pemotongan pada saat alokasi dana ke pemanfaat sehinggapemanfaat hanya membayar kewajiban sesuai dengan yang diterima.e Melakukan penyimpangan dalam bentuk menahan dan tidak menyetorkanangsuran yang diterimanya dari anggota kelompok yang mencicilpinjamannya.Bahwa data yang digunakan oleh ahli untuk menghitung besarnya kerugian keuanganNegara, terhadap pelaksanaan penggunaan dana PNPM Mandiri Pedesaan tersebutantara lain adalah :1.Sen a YF PKeputusan Bupati

mengajarkeaksaraan fungsional untuk 60 (enam puluh) kelompok belajar yangdirencanakan telah berjalan sebagaimana mestinya dan dana BOK TA 2009sebesar Rp. 216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah) telah tersalurseluruhnya kepada 60 (enam puluh) kelompok belajar;Bahwa atas perbuatan Terdakwa akibat perbuatan Terdakwa Sugibli, S.Pdtersebut, Negara telah dirugikan sebesar Rp. 93.000.000, (Sembilan puluhtiga juta rupiah), dengan rincian jumlah kelompok belajar fiktif sebanyak 40(empat puluh) KB dengan alokasi

mengajarkeaksaraan fungsional untuk 60 (enam puluh) kelompok belajar yangdirencanakan telah berjalan sebagaimana mestinya dan dana BOK TA 2009sebesar Rp. 216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah) telah tersalurseluruhnya kepada 60 (enam puluh) kelompok belajar.Bahwa atas perbuatan Terdakwa akibat perbuatan Terdakwa Sugibli, S.Pdtersebut, Negara telah dirugikan sebesar Rp. 93.000.000, (Sembilan puluhtiga juta rupiah), dengan rincian jumlah kelompok belajar fiktif sebanyak 40(empat puluh) KB dengan alokasi

Melaksanakan kegiatan keaksaraan fungsional sesuai Sesuai denganperjanjian kerjasama yang telah ditandatangani antara Ketua PKBMdan Dinas pendidikan Prov Sulawesi selatanBahwa alokasi anggaran program KF yang disalurkan untuk KabupatenJeneponto sebesar Rp. 3.412.800.000 (Tiga Milyar Empat Ratus DuaBelas Juta Delapan ratus Ribu Rupiah) dengan perincian sebagaiberikut :1. YPPLS Jeneponto (Suryati, S.Ag) sebanyak 50 kelompok dengananggaran yang dikelola sebesar Rp. 180.000.000,2.

dan Eks Sekertaris desa;Bahwa saksi tidak tahu apakah Tanah Kas Desa Ploso saat ini disewakan atau tidak,karena BPD tidak pernah diikutsertakan dalam kegiatan Desa; Bahwa saksi sebagai Ketua BPD pernah mengingatkan Kepada Kepala Desa baik secaralisan maupun tertulis agar BPD diikut sertakan dalam kegiatan desa namun tidak pernahdihiraukan oleh Kepala Desa; Bahwa sejak tahun 2007 sampai dengan 2009 disepakati untuk pengurusan surat tidakdipungut biaya;Bahwa sumber pendapat desa terdiri dari Dana Alokasi

tentangPelayanan Publik, dan untuk implementasi di desa harus diatur terlebih dahulu dalamPeraturan Desa yang sebelumnya dibicarakan terlebih dahulu dan disetujui olehKecamatan;2 2222 nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnnBahwa Tanah Kas Desa adalah kekayaan desa, karena TKD merupakan pengganti gajiKepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri No.1 Tahun1982, kemudian dengan adanya Permendagri No.4 Tahun 2007, masuk dalam APBDesyang kemudian menjadi acuan dalam penetapan APBD dalam hal Alokasi

pemasyarakatan di Desa;e Bahwa sebagai Kepala Desa Terdakwa memperoleh gaji antara lain dari :e APBD dari Pemkab setiap bulan melalui rekening bank;e Hasil sewa Tanah Kas Desa (TKD), seluas 3,5 Ha yang sebagian di kelola sendiri dansebagian diserahkan kepada petani tebu;77Bahwa hasil sewa TKD tersebut Terdakwa terima secara langsung dan tidak pernahdimasukkan dalam kas desa ;Bahwa benar sumber APBDes adalah : PAD (Pendapatan Asli Desa), berupa :1 Bagi Hasil Retribusi Pajak;2 Sumbangan Pihak Ketiga;3 ADD (Alokasi

Rancangan PeraturanDesa tentang APBDesa untuk mendapatkan persetujuan bersamadengan BPD dan selanjutnya ditetapbkan menjadi Peraturan Desa,Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disetuhui BPD disampaikankepada Camat untuk selanjutnya Deli Serdang diteruskan kepada BupatiDeli Serdang c/q untuk diundangkan dalam Berita Daerah, MenyusunJadwal rencana Pencairan Dana, Melaksanakan dan bertanggung jawabterhadap pelaksanaan seluruh kegiatan yang dibiayai dari APBDesa,Mempersiapkan Administrasi Pencairan Alokasi

berkas penuntutanterpisah) selaku Bendahara Desa tidak sesuai aturan dan melawan hukum,hingga memperkaya diri sendiri;Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hukum kepada Terdakwadapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembebanan uang penggantisebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf b UndangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 in casu sebesar jumlah yang telah dipergunakan Terdakwa untukkepentingan pribadi dalam anggaran dana Desa dan Alokasi

Dana Desa TahunAnggara 2018, serta sejumlah anggaran yang telah dipergunakan dan tidakdipertanggungjawabkan Terdakwa dalam anggaran Alokasi Dana Desa TahunAnggaran 2019;Halaman 86 dari 94 Putusan Nomor 34/Pid.SusTPK/2021/PN MdnMenimbang, bahwa terhadap kerugian keuangan Negara a quo,selanjutnya telah diberikan kepada Saksi Estepanus Karo Sekali sejumlahRp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) sebagai upang penyusunan laporanpertanggungjawaban dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) peminjaman Saksikepada

Kuasa Pengguna Anggaran bertanggungjawab atas pelaksanaantugasnya kepada pengguna anggaran.Bahwa jumlah dana pagu pembangunan irigasi Desa mangkurajoKabupaten Lebong Selatan Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015sebesar Rp. 2.180.000.000,00 (dua miliar seratus delapan puluh jutarupiah);Bahwa dana tersebut berasal dari dana alokasi khusus (DAK)tambahan usulan daerah yang dimasukan pada APBDP KabupatenLebong 2015 berdasarkan DPA Perubahan DPPA SKPD 1.03 01 01 2418 5 2 tanggal 24 Oktober 2015;Bahwa langkahlangkah

berdasarkan suara terbanyak, dan penetapan pemenangoleh Pokja ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, tidakbisa diganggu gugat oleh kepala ULP;Bahwa selaku anggota Pokja ULP dapat menjadi pejabat pengadaandiluar ULP;Hal 55 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.SusTPK/2018/PN BglBahwa jumlah dana pagu pembangunan irigasi Desa mangkurajoKabupaten Lebong Selatan Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015sebesar Rp. 2.180.000.000,00 (dua miliar seratus delapan puluh jutarupiah), yang berasal dari dana alokasi

Penetapan pemenangoleh Pokja ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, tidakbisa digangu gugat oleh kepala ULP;Bahwa anggota Pokja ULP dapat bertugas dan menjadi pejabatpengadaan diluar ULP dan saksi telah sudah bersertifikasi sejak tahun2008 kemudian diperpanjang tahun 2011 dan 2015;Bahwa jumlah dana pagu pembangunan irigasi Desa mangkurajoKabupaten Lebong Selatan Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015sebesar Rp.2.180.000.000,00 (dua miliar seratus delapan puluh jutarupiah), yang berasal dari dana alokasi

(empatmilyar empat ratus sepuluh juta tujuh ratus dua ribu rupiah) yangbersumber dari APBD Kota Baubau dan Dana Alokasi Khusus(DAK); Bahwajumlah anggaran tersebut, tidak seluruh dana yang tersediadalam DPA tersebut direalisasikan, karena disesuaikan dengannilai kontrak, namun saksi tidak ingat lagi jumlah dana yangdikeluarkannya selaku selaku Bendahara pengeluaran; Bahwakegiatan pengadaan air bersih di Kelurahan Labalawa KotaBaubau, terdiri dari 5 paket yaitu : Pekerjaan Broncaptering,Pekerjaan Reservoir

Bahwa pada Tahun 2010 Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubaumendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 10.331.205.000, (sepuluhmilyar tiga ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima ribu rupiah)sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SatuanKerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas PU Kota Baubau TahunAnggaran 2010, yang dana tersebut bersumber dari DAK APBD KotaBaubau;2.

Bahwa pada Tahun 2010 Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubaumendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 10.331.205.000, (sepuluhmilyar tiga ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima ribu rupiah)sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SatuanKerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas PU Kota Baubau TahunHalaman 66 dari 91 halaman Putusan Nomor 42/Pid.SusTPK/2018/PN.kKdiAnggaran 2010, yang dana tersebut bersumber dari DAK APBD KotaBaubau;Bahwa anggaran tersebut sebahagian dipergunakan untuk kegiatan

meyakinkan menuruthukum;Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN DumAd.2 Unsur yang menyalahgunakana pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah: Menimbang, bahwa yang dimaksud menyalahgunakan Pengangkutandan/atau Niaga Bahan Bakar adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperolehkeuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikankepentingan Masyarakat banyak dan Negara seperti antara lain kegiatanpengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpanan alokasi

0001/Pdt.GS/2020/PA.Pmk, Halaman 23 dari 30Sehingga jumlah keseluruhan angsuran yang telah dibayar oleh Tergugatadalah sebesar Rp. 21.260.000, ( dua puluh satu juta dua ratus enam puluhridu rupiah );Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, makadapatlah dinyatakan terbukti dalildalil yang dikemukakan Penggugat bahwaTergugat telah tidak menepati janji, telah menunggak pembayaran angsuranterhitung sejak bulan Maret 2019 s.d Nopember 2020, dan juga telah tidakmenepati janji tentang alokasi

. / mempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan berhakmenyalurkannya kepada semua pengguna terakhir denganmenggunakan merk dagang tertentu;Bahwa penyalahgunaan BBM bersubsidi dari pemerintah adalahkegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseoranganatau. badan usaha dengan cara yang merugikan kepentinganmasyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosanBahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak,Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar

dijatuhkan;

7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

8. Menetapkan barang bukti berupa:

• 1 (satu) Buah Buku Asli Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKPK) Kampung Bakaro tahun 2018;
• 1 (satu) Buah Buku Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Distrik Manokwari Timur Kampung Bakaro tahun 2018;
• 1 (satu) Buah Buku Asli Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBK) Kampung Bakaro tahun 2018;
• 1 (satu) Buah Buku Asli Laporan Pertanggungjawaban Alokasi

Dana Kampung (ADK) Tahap I (Pertama) tahun 2018, Kampung Bakaro;

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II (Kedua) tahun 2018, kampung Bakaro;

1. 1 (satu) lembar Kwitansi (Asli) tertanggal 13 06 - 2018, yang di terima dari Sdr.

   >- 1 (satu) Lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 00507, tanggal 16 Mei 2019;

   - 1 (satu) Lembar Asli Surat Jalan SJ 01862, tanggal 01 Juli 2022;

   - 1 (satu) Lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 01843, tanggal 01 Juli 2022;

   - 1 (satu) Rangkap Asli Salinan Peraturan Bupati Manokwari Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi

Anggaran Desa Oebatu Kecamatan Rote Barat Daya tahun anggaran 2009 dan Lampiran II : Anggaran Desa Oebatu Kecamatan Rote Barat Daya tahun anggaran 2009 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------- Asli 2 (dua) jilid buku kas umum Desa Oebatu Kecamatan Rote Barat Daya tahun anggaran 2009 ; ---------------------------------------------------------------------------------- Asli 1 (satu) jilid buku Laporan Pertanggung jawaban Alokasi

daerah hukum PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yangberwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana merekayang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yangturut serta melakukan perbuatan secara melawanhukum memperkaya diri sendiri, atau orang lain atausuatu korporasi yang merugikan keuangan negara atauperekomian negara, perbuatan terdakwa dilakukan antaralain dengan cara sebagai berikut: Pada tahun 2017 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang Kabupaten Sumbawa mendapatkan alokasi

yangberwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana merekayang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yangturut serta melakukan dengan tujuan menguntungkandiri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan yang merugikan keuangan negara atauperekonomian negara, perbuatan terdakwa dilakukanantara lain dengan cara sebagaiberikut : Pada tahun 2017 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang Kabupaten Sumbawa mendapatkan alokasi

Pada tahun 2017 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangKabupaten Sumbawa mendapatkan alokasi Dana sebesarRp. 186.915.000, (seratus delapan puluh enam jutaSembilan ratus lima belas ribu rupiah) yang dana tersebutmerupakan dana aspirasi anggota DPRD KabupatenSumbawa, untuk pekerjaan pembangunan talud pengamanpantai di Dusun Patedong, Desa Sebotok KecamatanLabuhan Badas Kabupaten Sumbawa sebagaimana terlampirdalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran2017 Nomor : 1.03.01.28.08.5.2 tanggal

nomor 6060B0140601 warna hitam;

Pengelolaan Dana Hibah Tahun Anggaran 2020 Kementerian Sosial Republik Indonesia, Sumber Dana APBN 2020, di terima oleh Yayasan Pekerja Nasional Indonesia sebesar Rp.142.500.000.000,- (Seratus Empat Puluh Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah), Alokasi Dana Hibah pembangunan Rumah Dhuafa wilayah I Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2020 di tetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Desember 2019;

Laporan Realisasi Penyerapan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2016 tahap I, Tanggal 27 September 2016.

h. Daftar Laporan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tanggal 27 September 2016.

i. Surat Keputusan Kepala Desa Bonto Baji Nomor : Kpts.08/DBJ/IV/2016, Tentang Penetapan Nomor Rekening Desa, Tanggal 30 April 2016.

j. Surat Keputusan Kepala Desa Bonto Baji Nomor : Kpts.05/DBJ/I/2016, Tentang Penetapan Bendahara Desa Bonto Baji Kec.

ANICE

1. 1 (Satu) Bundel Surat Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I Tahun 2018 (foto copy);
2. 1 (Satu) Bundel Surat Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II Tahun 2018 (foto copy);
3. 1 (Satu) Bundel Surat Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III Tahun 2018 (foto copy);
4. 1 (Satu) Bundel Surat Penyaluran Dana Desa (DD) Tahap I Tahun 2018 (foto copy);
5. 1 (Satu) Bundel Surat Penyaluran Dana Desa (DD) Tahap II Tahun 2018 (foto copy);<

/li>

1 (Satu) Bundel Surat Penyaluran Dana Desa (DD) Tahap III Tahun 2018 (foto copy);

1 (Satu) Bundel Surat Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I Tahun 2019 (foto copy);

1 (Satu) Bundel Surat Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II Tahun 2019 (foto copy);

1 (Satu) Bundel Surat Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III Tahun 2019 (Asli);

1 (Satu) Bundel Surat Penyaluran Dana Desa (DD) Tahap I Tahun 2019 (foto copy);

1 (Satu) Bundel

Surat Penyaluran Dana Desa (DD) Tahap II Tahun 2019 (Asli);

Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2019, tanggal 15 April 2019 (foto copy);

1. 1 (Satu) Bundel Surat Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahap I, Tahap II, dan Tahap III Tahun 2018 (foto copy);
2. 1 (Satu) Bundel Surat Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahap I, Tahap II, dan Tahap III Tahun 2019 (foto copy);
3. 1 (Satu) Bundel Surat Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahap I, Tahap II, dan Tahap III Tahun 2020 (foto copy);

DIKEMBALIKAN KEPADA sdr. SOBIRIN, S.E.