Pst.Menimbang, bahwa terhadap silang sengketa kedua belah pihak tersebut Majelis Hakim memberikanpertimbangan hukum sebaga berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P13 sampai dengan P1I 5, dan P2 3 sampai dengan P2 4 bahwabenar Termohon Pembatalan ada dalam keadaan PKPU, sedangkan Para Pemohon Pembatalan adalah sebagai Krediturkonkuren ;Menimbang, bahwa sebagaimana dalam jawab jinawab antara Para Pemohon Pembatalan dan TermohonPembatalan bahwa disatu sisi Para Pemohon Pembatalan menyatakan bahwa

Kenyataan bahwa seseorang membuat diri sendiri, orang lain atau suatukorporasi memperoleh sesuatu yang bernilai ekonomis disatu pihak dapat diartikan sebagaimemperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dan dilain pihak dapat pula diartikansebagai menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan apa yang diuraikan diatas, majelisberpendapat bahwa perbedaan esensial antara tindak pidana yang diatur dalam pasal 2Undangundang Nomor 31 Tahun 1999

(sebagaimana telah diubah dengan dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001) itu disatu pihak dengan apa diatur didalam 3 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 (sebagaimana telah diubah dengan dengan UndangundangNomor 20 Tahun 2001) dilain pihak hanyalah terletak pada pada subjek tindak pidananya.Bila subjek dalam ketentuan pasal 2 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 (sebagaimanatelah diubah dengan dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001) dapat berupa orangpada umumnya, maka subjek dalam pasal 3 Undangundang

Bahwa didalam petitum ke 3 gugatan penggugat disebutkanMenyatakan harta sengketa luas lebin kurang 200 Ha... ataspenyerahan Hakim Adat Pasaman pada tahun 1954 kepada masyarakatPadang Jati adalah milik para penggugat.Bahwa dari petitum tersebut terdapat 2 (dua) hal yang tidak sinkron dansejalan satu) dengan yang lainnya, disatu sisi penggugatmemohon/menyatakan diserahkan kepada masyarakat Padang Jati,yang berarti bahwa tanah seluas 200 Ha tersebut adalah kepunyaanmasyarakat Padang Jati, akan tetapi

Bahwa dari petitumtersebut terdapat 2 (dua) hal yang tidak sinkron dan sejalan satu dengan yanglainnya, disatu sisi penggugat memohon/menyatakan diserahkan kepadamasyarakat Padang Jati, yang berarti bahwa tanah seluas 200 Ha tersebutadalah kepunyaan masyarakat Padang Jati, akan tetapi disisi lain parapenggugat mohon tanah seluas 200 Ha tersebut dinyatakan milik parapenggugat (hanya 7 orang), petitum ke 6 gugatan para penggugat disebutkan ..tanpa seizin dan sepengetahuan dari para penggugat maupun

Bahwa setelah membaca dan mempelajari gugatan Penggugat danPenggugat II ternyata tumpang tindih / simpang siur baik yang menyangkutobjek sengketa dalam perkara ini maupun hubungan hukumnya tidak jelasoleh karena Penggugat dan Penggugat II dalam gugatannyamempermasalahkan disatu pihak mengenai warisan dipihak lain mengenaijual beli objek sengketa dalam perkara ini juga Penggugat dan PenggugatIl mendalilkan bahwa Tergugat menguasai objek sengketa / Kebun kelapaseluas + 9.715 M?

tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara;Halaman 23 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2018/PN LwkMenimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Para Tergugat adalahsebagaimana diuraikan diatas;Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat telah mengajukaneksepsi yang pada pokoknya menyatakan Gugatan Para Penggugat Kabur.Berikut majelis akan mempertimbangkan eksepsi tersebut satu persatu;Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan dalam eksepsinya bahwagugatan penggugat kabur karena disatu

Bahwa gugatan dalam perkara ini kabur sebab disatu sisi penggugatmendalilkan sebagai pemilik tanah sengketa berdasarkan putusanpengadilan namun dilain sisi sebagai pemilik karena didapat daritransmigrasi ,oenggugat ambigu , tidak konsekuen tentang asalusul dandasar kepemilikan tanahnya berarti penggugat bukanlah pemilik yang sahatas tanah karena memiliki dasar yang berbeda dalam menentukankepemilikan asal usul kepemilikan tanahnya..

Bahwa gugatan dalam perkara ini kabur sebab disatu sisi penggugatmendalilkan sebagai pemilik tanah sengketa berdasarkan putusan pengadilannamun dilain sisi sebagai pemilik karena didapat dari transmigrasi ,oenggugatambigu, tidak konsekuen tentang asalusul dan dasar kepemilikan tanahnyaberarti penggugat bukanlah pemilik yang sah atas tanah karena memilikidasar yang berbeda dalam menentukan kepemilikan asal usul kepemilikantanahnya.4.

sertapotongan telinga kerbau maka dari situ saksi tahu bahwa ternyata potongantelinga kerbau seperti potong datar pada ujung telingan kanan dan potongsilang pada ujung telinga kiri itu milik Hasan Abu Jaya;Bahwa saksi sering melihat kerbau dengan tanda potongan datar ujungtelinga kanan dan silang ujung telinga di lokasi Golore, Lolari dan GunungArad an terakhir saksi melihat pada bulan September bersama sama denganpak Ridwan (kuasa Penggugat);Bahwa kerbau dengan tanda potongan telinga datar kerbau itu disatu

belumpernah mendengar karena diair laut itu airnya asin jadi kerbau berenang diairlaut tidak akan bertahan lama apa lagi laut yang arusnya deras;Bahwa selama ini saksi tidak pernah mendengar bahwa kerbau yang ada dipulau Komodo itu kerbau imigran dari suatu tempat karena disekitar pulauKomodo itu arus deras apalagi di bagian barat pulau Komodo;Bahwa setahu saksi pada tahun 1970 sampai dengan tahun 1982 jumlahkerbau di Pulau Komodo sekitar seratus ekor dan menyebar di beberapatempat dan diperkirakan disatu

gugatan dalam perkara in casu menempatkan ParaTergugat tersebut sebagai Pegawai Negeri Sipil pada KementerianKeuangan Direktorat Jendral Pajak, karena memang pada dasarnyaHalaman 25 dari 76 Putusan Nomor 25/Padt/2017/PT YYKPara Tergugat adalah selaku Pejabat Administrasi oleh karenanyakarena segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugatadalah tindakan administrasi yang sematamata sebagai bentukpelaksanaan perintah jabatan;Menimbang, bahwa dengan adanya penggabungan kedudukan ParaTergugat, disatu

halaman 10 poin No. 10.3, dan yangpaling jelas terlihat secara nyata adalah pada petitum No.6 yangmenyatakan "Memerintahkan Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill,Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIIIuntuk tidak melakukan pemeriksaan tentang Kepatuhan Pajakterhadap Klien Penggugat';Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dari gugatanPenggugat tersebut dapat dilihat bahva terdapat ketidaksinkronanantara posita Penggugat dengan Petitum yang diminta olehPenggugat, disatu

GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCURELIBEL)Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas dalam menguraikangugatannya. disatu sisi gugatan Penggugat pada Angka 1 s/d 6Penggugat mempermasalahkan kepemilikan atas tanah seluas 150 m2,yang terletak di Jalan Tambaksari Gg. Il No. 2, namun dalam Petitumnya,Penggugat mempermasalahkan tanah seluas 70 m2?

GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCURELIBEL)Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas dalam menguraikangugatannya. disatu sisi gugatan Penggugat pada Angka 1 s/d 6Penggugat mempermasalahkan kepemilikan atas tanah seluas 150 m2,yang terletak di Jalan Tambaksari Gg. Il No. 2, namun dalam Petitumnya,Penggugat mempermasalahkan tanah seluas 70 m?

Bahwa gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (Obscuur Libel), olehkarena disatu sisi pada halaman 7 gugatannya, menjelaskan bahwa tanahobyek fisik gugatan yang katanya milik Penggugat adalah seluas 2,1 Ha(21.200 m?) yang berasal dari tanah SHM Nomor 177/Wt.

Bahwa gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (Obscuur Libel), olehkarena disatu sisi pada halaman 7 gugatannya, menjelaskan bahwatanah obyek fisik gugatan yang katanya milik Penggugat adalah seluas2,1 Ha (21.200 m) yang berasal dari Tanah SHM No. 177/Wt. Soreangtanggal 30 Agustus 1972, atas nama Arifin Amin, dengan batasbatassebagaimana dijelaskan dalam gugatannya halaman 7 tersebut, tetapisama sekali tidak dijelaskan dimana batasbatas dari tanah 2 (dua)obyek gugat berupa SHM. No. 551/Kel.

.: Bahwa adanya perbedaan pendapat tentang masalah tuntutan OditurMiliter kemudian Repliek disatu pihak dan pledooi serta DupliekPenasehat Hukum Terdakwa dilain pihak adalah wajar, sehinggaMajelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya atas duplik yang disampaikan Penasehat Hukum sebagai berikut :1.

Terhadap keberatan Penasehat Hukum bahwa Oditur Militer tidakmenganalisa secara yuridis tentang tenaga honorer berkaitan denganhubungan atasan dan bawahan.Menimbang :MenimbangMenimbangMenimbangMenimbang33Terhadap keberatan ini, Majelis Hakim telah menanggapinya padapoint 1) tersebut diatas.Bahwa adanya perbedaan pendapat tentang masalah tuntutan OditurMiliter kemudian Repliek disatu pihak dan pledooi serta DupliekPenasehat Hukum Terdakwa dilain pihak adalah wajar, sehinggaMajelis Hakim akan mempertimbangkan

Disatu pihak menyatakan bahwa tanah tersebut semula berasal dari tanahbekas eigendom verponding nomor 5769 sisa dan di lain pihakmenyatakan tanah tersebut berasal dari tanah bekas PerkebunanCengkareng yang pada tahun 1958, maka dari kedua dalil tersebutTergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill, dan Tergugat VV menjadi bingung dalilyang mana yang akan dipertahankan oleh Penggugat dengan kata laingugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (abscuur libel) ........:.:cc0cceceeeeees3.3.3.2.

Disatu pihak Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat memperoleh tanah3.3.4.tersebut dari almarhum Aib bin Dana dengan seluas keseluruhan + 4.245 M?

Disatu sisi ada suatu perbuatan melawan hukum atas hibah sahamRTM dari Para Penggugat kepada Tergugat yang dilakukanmelalui aktaakta hibah saham, dan;ii. Di sisi lain ada wanprestasi sehubungan dengan adanya kewajibanTergugat Il dalam Perjanjian Investor untuk melakukan sejumlahpembayaran tertentu kepada Tergugat ;Akibatnya, gugatan Para Penggugat menjadi kabur dan tidak jelasdan oleh karena itu gugatan a quo harus dinyatakan tidak dapatditerima (niet ontvankelijke verklaara);Il.

(Vide: halaman 50 Putusan Akhir 605/201 1);Bahwa kondisi mungkin terjadi dimana seseorang mengatakandia itu Pemberi Hibah tapi disatu sisi mengatakan bahwa diabelum menerima pembayaran berarti maksudnya bukan hibah,kalau hibah itu tidak ada kontra prestasi ... (Vide: halaman 51Putusan Akhir 605/201 1);Pendapat Ahli Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S.

Dengandemikian telah terjadi kekhilafan atau kekeliruan Majelis Hakim Agung dalammemutus perkara A quo, karena konsiruksi dari putusannya telah dibuatsecara salah dan keliru, dimana seharusnya pertimbangan hukum tersebutmerupakan bagian dari pertimbangan hukum pada bagian eksepsi dan bukanmerupakan pertimbangan hukum tentang materi pokok perkara.Bahwa selain dari pada itu putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat kasasipertimbangan hukumnya bersifat ambifalen, disatu sisi Mahkamah Agungdalam pertimbangan

KESIMPULAN :Berdasarkan halhal yang Pemohon PK kemukakan pada bagian isi pokokmateri memori peninjauan kembali diatas, dapat disimpulkan halhal sebagaiberikut:Bahwa Mahkamah Agung RI telah khilaf dan keliru dalam menerapkanhukum , dalam memeriksa dan memutus perkara kasasi, tanggal 5 Mei2011 No 285 K/PDT/2011, karena telah terjadi kesalahan konstruksihukum, dimana pertimbangan hukum yang bersifat eksepsional, dibahasdalam materi pokok perkara, selanjutnya pertimbangan hukumnya bersifatambifalent, disatu

Sangat bertentangan dengan dalil alasan yuridis Penggugat padahalaman 7 butir 14 yang menyatakan sebagai berikut:8 eeeeeees maka kepada Tergugat Il dan Tergugat IV diberi hakuntuk menunjuk pengelolaan limbah sisa hasil produksi kepadapihak lain yang memiliki lisensi/perizinan untuk itu, Sampai batasHalaman 21 dari 71 Putusan Perkara Nomor 34/PDT/2010/PT BDG.waktu perkara ini diputus yang akan ditentukan lebih lanjutstatusnya dalam amar putusan akhir"Disatu sisi Penggugat memohon kepada Pengadilan

acara, sehingga karenanya telah menolak eksepsiTergugat , Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, dan dalam pokok perkaraHalaman 66 dari 71 Putusan Perkara Nomor 34/PDT/2010/PT BDG.menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dan hal itu dianggaptelah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi,tidak sependapat dengan memori banding yang diajukan oleh Pembanding dahulu Tergugat II, tanggal 23 Maret 2017, yang pada pokoknya disatu

;Bahwa terbukti dan tidak terbantah fakta kalau PENGGUGAT dalammengajukan gugatannya tidak konsisten dalam membuat dalilgugatannya, karena disatu sisi PENGGUGAT menyatakan bekerjadiperusahaan TERGUGAT 1 selama * 12 tahun sementara PENGGUGATmengakui bekerja selama + 5 tahun diperusahaan TERGUGAT 1 danmengakui pula bekerja secara bergantiganti perusahaan outsourcingsetiap 1 atau 2 tahun sekali dan terakhir bekerja diperusahaanTERGUGAT 2, sehingga dengan adanya dalil yang saling bertentangantersebut

antaraPENGGUGAT dengan TERGUGAT 2 karena telah berakhirnya masakerja/kontrak berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) No.2019/D0200020/265 tertanggal 1 Januari 2019 tersebut; Bahwa dalil PENGGUGAT dalam petitumnya pada angka 5 yang padapokoknya Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 membayar secararenteng Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, UangPengganti Hak, Upah Proses, Uang Sisa Kontrak, Uang Pengganti Cutiadalah dalil yang sangat mengadaada dan tidak berdasar secara hukumkarena disatu

Penggugat dalam hal ini bersikap tidakkonsisten, disatu pihak Penggugat menyatakan perbuatan Tergugat I dan II yangmenjalankan kegiatan usaha PT. TSUM, adalah melawan hukum, namun dilain pihak,Penggugat tidak menolak deviden yang dibagikan oleh Tergugat I dan H, dari usahayang dijalankan PT. TSUM.;Perlu diingat, bahwa Penggugat sendirilah yang mengakui PT.

menolak dengan tegas dalil angka 4 pada halaman 5gugatan Penggugat, karena Penggugat mendalilkan suatu dalil yang tidak ada dasarnya,sebab perihal masa jabatan dan permintaan laporan pertanggungjawaban atas kinerjaDireksi adalah hal lumrah apabila masa jabatan Direksi telah berakhir ;Bahwa, Turut Tergugat VIII menolak secara tegas dalil angka 5 dan 6 pada halaman 5gugatan Penggugat, sebab Penggugat mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II seolaholah mengambil kendali kepengurusan secara sepihak, namun disatu

RosaMutia adalah Badan Pertanahan Republik Indonesia yaitu Kantor PertanahanKabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, dengan demikian objek perkara tidak jelas, untuk itupenggugat tidak Konsisten dengan gugatannya, disatu sisi Penggugat menggugat turuttergugat 3 (Tiga) Badan Pertanahan Nasional Kota Sungai Penuh disisi lain yangmenerbitkan sertifikat no. 442 peralinan hak atas nama Hj.

Objek perkara tidak jelas, Penggugat tidak mengikutsertakan Turut Tergugat yangtelah menerbitkan Sertifikat No.442 yang telah melakukan peralinan Hak milik atasnama Roza Mutia dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional KabupatenKerinci, disatu sisi Penggugat menggugat Badan Pertanahan Nasional Kota SungaiPenuh disisi lain yang menerbitkan Sertifikat No.442 adalaah Kantor BadanPertanahan Nasional Kabupaten Kerinci ;Menimbang bahwa Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknyasebagai

diakuiPenggugat.Ketentuan hukum pembuktian mengatur bahwa setiap dalil yang tidakdibantah harus dipandang telah diakui, tetapi dalam perkara ini justru JudexFacti berbuat sebaliknya, malah berlebihan (melampaui batas kewenangan)yakni membuatkan bantahan atas Eksepsi Relatif Tergugat untukkepentingan Penggugat dalam Pertimbangan putusannya.Pelanggaran hukum pembuktian dan kelalaian tersebut terjadi dalam Pertimbangan hukum Putusan Hakim Pengadilan Negeri Makassar halaman 82alinea terakhir sampai dengan halaman 84, yang disatu

No. 2830 K/Pdt/201 1Tetapi ternyata dalam perkara ini ke 10 butir Eksepsi Relatif yang disatu sisitelah diakui tidak dibantah Penggugat alias telah diakui Penggugat, malahJudex Facti bersikap proaktif justru membuatkan bantahan/sanggahanterhadap eksepsi Tergugat dalam pertimbangan hukumnya a quo untukkepentingan Penggugat, kemudian menolak Eksepsi yang telah diakuisecara yuridis a quo.Judex Facti Pengadilan Tinggi malah mengambil alih begitu saja kesalahanfatal dari Hakim tingkat pertama a quo dalam

Eksepsi gugatan Para Penggugat kabur (Obscuur Libels) ; Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur / tidak jelas, karena tidak jelassifat dari objek yang diperkarakan, disatu sisi Penggugat menuntutTergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi yaitu tidakmelaksanakan sebagaimana yang diperjanjikan antara Penggugatdengan Tergugat , disisi lain Pengugat menuntut Tergugat dan Ilmelakukan perbuatan melawan hukum, sedangkan menurut azashukumnya tidak dibenarkan untuk diakumulasikan dalam satu gugatan(putusan

Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas, karenaberdasarkan dalil posita gugatan Penggugat No. 3, 4, 5 dan 6Penggugat mendalilkan adanya hubungan hukum dengan Tergugat 36berdasarkan kesepekatan / perjanjian vide Akta Pemindahan danPenyerahan Kayu No. 1 tanggal 3 Oktober 2006, kemudian dirubahdengan Akta Addendum Pemindahan Hak dan Penyerahan Hak No.29 tanggal 15 Maret 2008, yang kemudian dirubah lagi dengan AktaAddendum Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 19 tanggal 20Desember 2008, disatu

Gugatan Penggugat Kabur/tidak jelas (obscure Iibelli) yaitu Gugatan PENGGUGATtersebut di atas sangatlah tidak jelas/kabur karena disatu sisi menyebutkan tentangperbutan melawan hukum namun disisi lain PENGGUGAT mendalilkan bahwa dasarperbuatan melawan hukum tersebut karena bertentangan dengan perjanjian lisensiantara PENGGUGAT dengan FIFA yang sama sekali tidak ada hubungan hukumdengan TERGUGAT, bagaimana mungkin perbuatan melawan hukum didasarkan atassuatu perjanjian karena pelanggaran atas suatu

penggugatadalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat sebagaipemilik, pengelolah, penyelenggara dan penanggung jawab, sehingga sudah tepat kalautergugat sebagai pihak yang dimintai pertanggung jawaban oleh Penggugat danberdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I.Nomor 305K/SIP/1971 dengankaedah : Penggugat berwenang untuk menentukan siapa yang harus digugatnya;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tergugat yang menyatakan GugatanPenggugat Kabur/tidak jelas (obscure libelli) karena disatu