Ditemukan 22463 data
22 — 11
dirubah menjadi HAIRUL RAMADHANdan tanggal lahir semula 31 Desember 1999 dirubah menjadi 30 Desember1999 adalah untuk kejelasan mengenai identitas anak Pemohon serta untukkelancaran administrasi kependudukan serta suratsurat lain yang berkaitandengan kepentingan anak Pemohon di masa yang akan datang makapenetapan perbaikan nama dan tanggal lahir anak Pemohon tersebutdilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan sebagaimana yang terkandungdi dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor24
10 — 7
Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 2000, maka surat bukti tersebut harus dinyatakan sah sebagai alatbukti.Menimbang, bahwa SaksiSaksi yang diajukan Pemohon telahmemberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas,didasarkan kepada pengetahuannya sendiri sesuai dengan Pasal 308 R.Bg.Selanjutnya keterangan SaksiSaksi tersebut saling bersesuaian antara satuHalaman 7 dari 12 putusan Nomor 1744/Pdt.G/2019/PA.Smddengan yang lainnya sesuai dengan
15 — 6
secara lisan, yang pada pokoknya tetap ingin bercerai denganPenggugat;Menimbang bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya, dalampersidangan Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.2 buktibukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, bermaterai cukup,dan telah dinazegelen oleh petugas Pos dan Giro, bukti tersebut telah sesuaidengan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor24
10 — 6
Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo termasuk dalam kewenangan PengadilanAgama Slawi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuaidengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdata) serta telah diberi materai sesuaiketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3)Undangundang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor24
15 — 9
No. 15/Pdt.P/2017/PA Mrs.dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon dan Pemohon Il yangberlangsung pada tahun 1978 di Desa Moncongloe Bulu, Kecamatan Mandai,Kabupaten Maros.Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, makasesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal36 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor24 Tahun 2013, Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannyapada pegawai
44 — 17
Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor24/PID/2018/PT.BBL Tanggal 7 Agustus 2018 tentang penunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas namaTerdakwa Syahril Nur Hasyim als Acil bin Saipul Halim tersebut di atas;2.
Sulasmi binti Sutopawiro
11 — 1
Pemohon untuk kelengkapanpersyaratan Pemohon menikah lagi, tidak dilarang dan atau melawan hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, permohonan Pemohon demi kepastian hukumdan kemaslahatan Pemohon adalah telah sesuai dengan Pasal 84 ayat (1) dan(4) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sertaPasal 1 angka 13 dan 14 Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undangundang Nomor24
SARIYAH
27 — 4
Pemohon sebagaimanatermuat dalam dalil permohonannya telah sesuai dengan ketentuan hukum yangberlaku;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan olehPengadilan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR) kepadaPemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yangbesarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;Penetapan Nomor: 170/Pdt.P/2019/PN Btg, Halaman 7 dari 8 HalamanMemperhatikan Pasal 1 angka 17 UndangUndang Republik Indonesia Nomor24
10 — 3
Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 2000:Menimbang, bahwa bukti surat bertanda (P.1) berupa fotokopi kartutanda penduduk atas nama Pemohon yang dinilai sebagai akta otentik,menerangkan bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Bojonegoro,Provinsi Jawa Timur;Menimbang, bahwa bukti surat bertanda (P.2) berupa fotokopi kartutanda penduduk atas nama Pemohon Il yang dinilai sebagai akta otentik,menerangkan bahwa Pemohon Il adalah penduduk KabupatenBojonegoro, Provinsi Jawa Timur;Menimbang
23 — 4
Pasal 1 huruf a danhuruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya BatasPengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surattersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnyaakan dipertimbangkan;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidangperkawinan, dan berdasarkan Bukti P1 Penggugat berdomisili di wilayahhukum Pengadilan Agama Ambarawa, maka berdasarkan
8 — 7
,Kabupaten Maros.Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, makasesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal36 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor24 Tahun 2013 Jo.
1.MARJOTO
2.Sri Wahyuni Budiarti
44 — 3
Bahwa para pemohon telah menikah sejak tahun 2009 dan telah memiliki satuorang anak, yang bernama Miftania Husna Lidya Ayu Aprilia yang lahir di Trenggalekpada tanggal 14 April 2011;Y Bahwa Para Pemohon menganggap nama anaknya terlalu panjang;Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2018/PN TrkY Bahwa Para Pemohon ingin mengganti nama anak mereka dari Miftania HusnaLidya Ayu Aprilia di ubah menjadi Miftania Husna Aprilia;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 Undangundang Nomor24
ARIEF YUNIOR
31 — 3
Bahwa nama adalah doa, Pemohondan isteri Pemohon berharap dengan perubahan nama anak Pemohonnomor 1 (Satu) tersebut lebih bermakna mengandung doa yang baik;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon mengenai perubahannama anak Pemohon tersebut dapat dikategorikan dalam Peristiwa Pentingsebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 UndangUndang Nomor24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa Peristiwa Penting adalahkejadian yang dialami oleh
19 — 2
Pemohon II mengajukan buktibukti dipersidangan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti tertulis berupa buktiP.1, P.2, P.3, dan P.4 yang diajukan Pemohon dan Pemohon II, makaMajelis Hakim berpendapat bahwa bukti tertulis tersebut merupakanHal 6 dari 11 Penetapan Pengadilan Agama Rantau, Nomor 0014/Pdt.P/2018/PA.Rtufotokopi sah dari suatu akta otentik, knusus dibuat sebagai alat bukti,telah bermeterai cukup sebagaimana dimaksud Undangundang Nomor13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Peraaturan Pemerintah Nomor24
56 — 3
Fotokopi Surat Keterangan dengan nomor24/SMI/RT15/002/20, tanpa tanggal, yang dibuat oleh Ketua RT15, Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, KotaBanjarmasin (bukti P3);4. Fotokopi Surat Pernyataan Kelahiran bertanggal 28 Maret2016 yang dibuat oleh Ali Sahid dan diketahui oleh yang dibuatoleh Ketua RT 15 dan Ketua RW 02, Kelurahan Sungai MiaiKecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin (bukti P4);5.
JUNIARTI TANDERA
46 — 26
Utr.ketertiban umum dan kesusilaan, dan nama dimaksud adalah sesuai dengankeyakinan, dan keinginan Pemohon dan bukan untuk menghindari diri darikejaran hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan: Pencatatan perubahan namadilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan untuk menambah namaanakanak Pemohon tersebut
21 — 4
;Kabupaten Maros.Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, makasesuail maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal36 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor24 Tahun 2013 Jo.
YONGKI ADI
92 — 8
Permohonan Pemohon itu dapatdikabulkan, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3)Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukantelah diatur wajib bagi penduduk yang bersangkutan melaporkan perubahannamanya kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipildalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah salinan penetapan pengadilan negeriditerima, dan menurut ketentuan Pasal 102 huruf (b) Undangundang RI Nomor24
KWEE KWANG SENG
14 — 3
UndangUndang Nomor24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Jo.
10 — 11
Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berhargasehingga dapat diterima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 dan P.4 serta keterangansaksi Pemohon dan Pemohon II telah membuktikan status Pemohon II sebelummenikah dengan Pemohon adalah janda mati. Sebelum Pemohon II menikahdengan Pemohon , Pemohon II telah menikah dengan M.