Ditemukan 24335 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : penyabutan pencabutan penyesatan penjabutan penyebaran penyehatan
Pengadilan PN Dataran Hunipopu Perdata
Register : 11-02-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 04-11-2019
Putusan PN Dataran Hunipopu Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Drh
Tanggal 29 Oktober 2019 — Penggugat:
LUCAS LEATEMIA
Tergugat:
1.GEORGE RUSPANAH
2.LA UWA WALLY
3.LA DAMBRIN
4.LA ALI
5.LA SALIM
6.LA ARSAT
Turut Tergugat:
PEMERINTAH NEGERI KAIRATU
110 — 84
  • Sebelan Utara menurut Penggugat berbatasan dengan Air Kuningsedangkan menurut Tergugat berbatasan dengan Air Buaya, yangperbedaan tersebut mengacu pada titik batas yang sama, hanyaberbeda penyebutan nama saja;b. Sebelah Timur menurut Penggugat dan Tergugat samasamaberbatasan dengan Tanah Hutan Desa Kairatu;c. Sebelan Selatan menurut Penggugat dan Tergugat samasamaberbatasan dengan Tanah Hutan Desa Kairatu;d.
    Sebelah Utara menurut Penggugat berbatasan dengan Air Kuningsedangkan menurut Tergugat berbatasan dengan Air Buaya, yangperbedaan tersebut mengacu pada titik batas yang sama, hanyaberbeda penyebutan nama saja;b. Sebelah Timur menurut Penggugat dan Tergugat samasamaberbatasan dengan Tanah Hutan Desa Kairatu;c. Sebelah Selatan menurut Penggugat dan Tergugat samasamaberbatasan dengan Tanah Hutan Desa Kailratu;d.
Pengadilan PA KAB MALANG Perdata Agama
Register : 26-07-2018 — Putus : 27-12-2018 — Upload : 27-12-2018
Putusan PA KAB MALANG Nomor 3958/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg
Tanggal 27 Desember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 10
  • Penggugat juga dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap dalildalil gugatan Penggugat, sepanjang tidakdipertimbangkan oleh Majelis Hakim, patut untuk dikesampingkan;Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat nomor 3 tentang biaya perkara,akan dipertimbangkan pada bagian lain dalam putusan ini;DALAM REKONPENSIMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalahsebagaimana terurai diatas;Pertimbangan Kedudukan Pihak RekonvensiMenimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan
    parapihak dalam perkara rekonpensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagaiberikut : semula Penggugat konpensi menjadi Penggugat Rekonpensi dan semulaTergugat konpensi menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuaidengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I.
Pengadilan PA PRAYA Perdata Agama
Register : 27-08-2019 — Putus : 15-01-2020 — Upload : 30-04-2020
Putusan PA PRAYA Nomor 910/Pdt.G/2019/PA.Pra
Tanggal 15 Januari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
27 — 6
  • sampaisekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yangdiizinkan oleh pengadilan untuk diikrarkan oleh Pemohon terhadap Termohonadalah talak satu raji berdasarkan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa maka merujuk Pasal 131 ayat (2) Kompilasi HukumIslam maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkantalak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Praya setelahputusan ini berkekuaan hukum tetap.DALAM REKONVENSIMenimbang, bahwa untuk penyebutan
    Termohon dalam Konvensimenjadi Penggugat dalam Rekonvensi ini, dan penyebutan Pemohon Konvensimenjadi Tergugat dalam Rekonvensi ini dan untuk memudahkan penyebutanselanjutnya cukup disebut sebagai Penggugat dan Tergugat ;Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana terurai di muka;Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikanPenggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;Menimbang bahwa sebelum menimbang gugatan Penggugat besertabesarannya seperti tesebut
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Putus : 12-05-2014 — Upload : 18-01-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 522/Pdt.Plw/2013/PN.SBY
Tanggal 12 Mei 2014 — YULIANIS SA’ADA melawan PT. BANK MEGA, Tbk. Kantor Cabang Pembantu Surabaya Tropodo Cs
29 — 5
  • Bahwa penyebutan person Terlawan II dalam perkara ini tidak tepatkarena tidak mengaitkan dengan Pemerintah RI cq. KementerianKeuangan RI cq. Ditjen Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah DitjenKekayaan Negara Jawan Timur cq. Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan lelang Surabaya, selaku instansi atasan Terlawan Il,mengingat Terlawan II bukan organisasi yang berdiri sendiri;.
    Bahwa penyebutan Terlawan Il, KPKNL Surabaya, tanpamenyebutkan instansi atasan Terlawan Il adalah sudah tepat danbukan merupakan kesalahan, hal ini dibuktikan kehadiran Terlawan Ildipersidangan perkara ini;3.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 01-10-2020 — Putus : 23-11-2020 — Upload : 23-11-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 161/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 23 Nopember 2020 — Pembanding/Penggugat : Drs. MUHAMMAD KASIM, M.Si Diwakili Oleh : BENHARD KURNIAWAN PASARIBU, SH., MH
Terbanding/Tergugat : PT KALTIM DIAMOND COAL
77 — 35
  • Kutai Kartanegara sebagaimana tapal batas berupapatok.Bahwa Pembanding merasa keheranan dengan penyebutan adanyapenunjukan patok tapal batas sebagaimana diutarakan oleh judex factietingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya dimaksud diatas, karenapadasaat dilaksanakannya pemeriksaan setempat dalamperkara aquotidakadasamasekali dari pihak manapun yang menunjukkankeberadaan dari patok tapal batas sebagaimana disebutkan oleh judexfactie tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya tersebut ;Bahwa Pemeriksaan
    KutaiKartanegaratidaklah tepatmenurut hukumuntuk hanyadiletakkan kepada dibenarkannya Bukti Surat dimaksud oleh Saksisaksi yang diajukan oleh Tergugat dalam perkara a quo;Bahwa demikian pula penyebutan akan keberadaan patok tapal batasantara Kota Samarinda dan Kab.
Pengadilan PA KOTABARU Perdata Agama
Register : 01-02-2017 — Putus : 16-05-2017 — Upload : 21-04-2019
Putusan PA KOTABARU Nomor 0062/Pdt.G/2017/PA.KTB
Tanggal 16 Mei 2017 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 5
  • yang telahberkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada PaniteraPengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan Penetapan tentang telahterjadinya ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputitempat tinggal pemohon dan termohon, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan pemohon dan termohon dilangsungkan untuk dicatat dalamdaftar yang disediakan untuk itu;DALAM REKONVENSIMenimbang, bahwa dalam pokok perkara adalah permohonan cerai talakdan penyebutan
    pihak adalah pemohon dan termohon, namun karena ada gugatanbalik (rekonvensi), maka penyebutan pihak berubah, yang dalam konvensipemohon menjadi tergugat rekonvensi dan termohon menjadi penggugatrekonvensi, dan untuk menghindari kesalahfahaman dan untuk mempermudahpenyebutannya, maka dalam pertimbangan selanjutnya cukup dengan menyebutpenggugat dan tergugat;26Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan penggugatsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa penggugat dalam jawaban atas permohonan
Pengadilan PN KUPANG Perdata
Putus : 27-08-2013 — Upload : 20-10-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 216/.Pdt.G/2012 /PN. KPG
Tanggal 27 Agustus 2013 — VALENTINUS SERAN LAWAN 1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Dewasa Klas II.A Kupang 2. Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur 3. Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq Direktur Jemdral Pemasyarakat an Republik Indonesia
66 — 48
  • Negeri.Berdasarkan alasanalasan tersebut diatas, Pengadilan Negeri in casu PengadilanNegeri Kupang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.Bahwa oleh karenanya, eksepsi kompetensi absolut ini sudah seharusnya diterimadan dikabulkan untuk seluruhnya, serta Pengadilan Negeri Kupang berkenanmenyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo Nomor :216/Pdt.G/2012/PN.KPG.Bahwa selain materi kompetensi absolud, juga penggugat salah dalam menarik,menempatkan/ memposisikan dan dalam hal penyebutan
    Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga BinaanPemasyarakatan menegaskan : Remisi bagi Narapidana sebagaimana dimaksuddalam Pasal 34 ayat (3) diberikan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangandari Direktur Jenderal Pemasyarakatan R.I.Pasal 34A ayat (2), Pemberian Remisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 34Aayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.Pasal ini semakin memperjelas/membuat terang dalam menarik,memposisikan,penyebutan
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Upload : 28-11-2016
Putusan PT SEMARANG Nomor 113/Pdt/2016/PT SMG
Kadar Susanto, ST melawan 1. Sunarto
70 — 44
  • Dengan ketidakcermatan dalam penyebutan subjek gugatantersebut, maka hal itu berakibat pada kekeliruan dalam menyebut subjekgugatan (error in persona). Sehingga, menurut Tergugat Il gugatanPenggugat sudah selayaknya ditolak atau setidaknya gugatan tidakditerima.Bahwa gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) karena Penggugatmenyatakan gugatan diajukan karena terjadinya perbuatan melawanhukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Tergugat II.
    Dengan ketidakcermatan dalam penyebutan subjek gugatantersebut, maka hal itu berakibat pada kekeliruan dalam menyebut subjekgugatan (error in persona). Sehingga, menurut Turut Tergugat gugatanPenggugat sudah selayaknya ditolak atau setidaknya gugatan tidakditerima.2. Bahwa gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) karena Penggugatmenyatakan gugatan diajukan karena terjadinya perbuatan melawanhukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Tergugat II.
Pengadilan PA MAKASSAR Perdata Agama
Register : 17-07-2020 — Putus : 23-11-2020 — Upload : 23-11-2020
Putusan PA MAKASSAR Nomor 1571/Pdt.G/2020/PA.Mks
Tanggal 23 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
37 — 15
  • Hukum Islam telah terpenuhi,oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohontersebut harus dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkantalak satu raj terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan AgamaMakassar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sebagaimanaketentuan Pasal 131 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam;DALAM REKONVENSI;DALAM EKSEPSI;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan PenggugatRekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa penyebutan
    pihak dalam gugatan rekonvensi iniseharusnya adalah Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi bagiPenggugat, dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi bagi Tergugat,namun untuk lebih menyederhanakan penyebutan para pihak dalampertimbangan lebih lanjut dalam putusan ini cukup dengan menyebutPenggugat bagi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, danTergugat bagi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi ;Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban Rekonvensi mengajukaneksepsi terhadap gugatan Rekonvensi, dengan
Pengadilan PN TILAMUTA Perdata
Register : 04-05-2018 — Putus : 26-12-2018 — Upload : 19-02-2019
Putusan PN TILAMUTA Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Tmt
Tanggal 26 Desember 2018 — Penggugat:
PT. Pabrik Gula Gorontalo Unit PG. Tolangohula
Tergugat:
1.Husin Dj. Daud
2.SUWIN DAUD
3.HARUN DAUD
4.ABDUL RAHMAN DAUD
5.FATMAH LAMAKARAKA
6.MARWAN DAUD
7.DJABIR DAUD
8.UDIN HASAN
9.SUDIN ISHAK
10.LUBIS MADINA
11.BUDI HUDODO
12.ARPAN PANEO alias KA PANI
Turut Tergugat:
1.Hj. HADIJAH USMAN
2.KARLINA HELDA CONO
3.IDA AYURAHMAN DEWANTI CONO
4.ANDI ABDURAHMAN DEWANTO CONO
5.MOHAMAD IKBAL DAENG PARANGI
6.MOHAMAD AKBAR DAENG PARANGI
7.MOHAMAD RIZKI DAENG PARANGI
8.ANDI TENDRIAWARU CONO
9.Camat Paguyaman Kab Boalemo
10.Kepala Desa Bongo Tua
11.Kantor BPN Boalemo
88 — 43
  • Tuntutan (onderwerp van den eis met een duidelijike en bepaalde conclusie) atauPetitum :Menimbang, bahwa mengenai identitas para pihak, Majelis Hakimmempertimbangkan, penyebutan identitas para pihak diatur dalam pasal 118 ayat (1)HIR / 142 RBG, yang mensyaratkan terdiri dari minimal : Nama lengkap dan alias (jika ada) ; Alamat atau tempat tinggal ;Adapun didalam Gugatannya Penggugat telah menyebutkan nama dan alamatpara pihak, dan hal tersebut telah memenuhi syarat penyebutan identitas para pihaksebagaimana
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 03-09-2014 — Upload : 04-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 908 K/Pdt/2014
Tanggal 3 September 2014 — BUPATI ACEH TIMUR Cq. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PEMBANGUNAN FASILITAS PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR, dk vs PIMPINAN PT. TRILLION GLORY INTERNATIONAL
60 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Trillion Glory International;Bahwa terdapat salah pengetikan dalam posita tersebut, yakni: penyebutan"Tergugat IV seharusnya adalah Tergugat lll, sehingga posita lengkapnyaberbunyi sebagai berikut:Bahwa sangat beralasan oleh karena itu menghukum Tergugat untukmelakukan pembayaran sisa Termin kepada Penggugat sebesarRp7.499.433.814,00 (tujuh miliar empat ratus sembilan puluh sembilan jutaempat ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat belas rupiah) dengancara memerintahkan Tergugat Ill melakukan
    Trillion Glory International;Bahwa terdapat salah pengetikan dalam posita tersebut, yakni: penyebutan"Tergugat IV seharusnya adalah Tergugat Ill, sehingga petitum tersebutlengkapnya berbunyi sebagai berikut:Memerintahkan oleh karena itu, Tergugat Ill melakukan pemindahbukuanuang sebesar Rp7.499.433.814,00 (tujuh miliar empat ratus sembilan puluhsembilan juta empat ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat belasrupiah) dari rekening PT.
Pengadilan PN MANOKWARI Perdata
Register : 04-05-2016 — Putus : 06-06-2017 — Upload : 27-01-2021
Putusan PN MANOKWARI Nomor 16/Pdt.G/2016/PN Mnk
Tanggal 6 Juni 2017 — Penggugat:
1.Yuli Mandacan
2.Hasani Mandacan
Tergugat:
1.Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat
2.Yyasan TK Pratiwi
3.Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri di Jakarta cq. Gubernur Papua Barat di Manokwari cq. Pemda Tingkat II Manokwari
4.BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MANOKWARI
111 — 37
  • Penyebutan identitas Tergugat Ill bertentangan dengan undangA. Dalam gugatannya, Para Penggugat menyebut Pemda Tingkat IIManokwari beralamat di Jin. Drs. Esau Sesa Sowi GunungManokwari Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagaiTErQugat III") 222 nn nnn nnn cence nen nce n nen nn en nnnnnnenennesceeneHal 16 dari 69 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Mnk.B.
    Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa penyebutan Pemdatingkat II bertentangan dengan Undangundang PemerintahanDaerah dengan demikian gugatan Para Penggugat tidak sah;2. Gugatan lewat waktu (verjaring) :A.
Pengadilan PA PALOPO Perdata Perceraian
Register : 05-02-2016 — Putus : 28-07-2016 — Upload : 10-08-2016
Putusan PA PALOPO Nomor 82/Pdt.G/2016/PA Plp.
Tanggal 28 Juli 2016 — - Pemohon - Termohon
44 — 16
  • Agama, sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, setelah Pemohon mengucapkan ikrartalak, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan AgamaPalopo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggalPemohon dan Termohon serta tempat perkawinan Pemohon dengan Termohondilaksanakan;Dalam Rekonvensi :Menimbang, bahwa untuk penyebutan
    Termohon dalam Konvensimenjadi Penggugat dalam Rekonvensi ini, dan penyebutan Pemohon Konvensimenjadi Tergugat dalam Rekonvensi ini dan untuk memudahkan penyebutanselanjutnya cukup disebut sebagai Penggugat dan Tergugat;Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana terurai di muka;Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikanPenggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengajukan pulagugatan Rekonvensi didalam Positanya
Pengadilan PA KAB MALANG Perdata Agama
Register : 15-02-2021 — Putus : 11-05-2021 — Upload : 11-05-2021
Putusan PA KAB MALANG Nomor 1020/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg
Tanggal 11 Mei 2021 — Penggugat melawan Tergugat
24 — 11
  • Bahwa penyebutan identitas Tergugat tidak jelas, karena jelas nama Tergugatadalah TERGUGAT sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat dalamgugatannyahalaman 4 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1020/Pdt.G/2021/PA.Kab.MIg3.
    selain itu oleh karena perwalian adalah perkaravoluntair yang dalam hal ini sebagai asesoir dalam perkara perceraian dalamklasifikasi perkara contentius, maka penggabungan perkara voluntair denganperkara contentius tidak dibenarkan dalam hukum formil, karena hukumacaranya berbeda;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas olehkarena gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum, maka petitum Penggugatnomor 3 dinyatakan tidak dapat diterima;DALAM REKONPENSIMenimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan
Pengadilan PA SURAKARTA Perdata Agama
Register : 14-04-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PA SURAKARTA Nomor 399/Pdt.G/2021/PA.Ska
Tanggal 28 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
40 — 14
  • kali menasehati Termohon untuk rukun kembalidengan Pemohon namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa Pemohon telah kesimpulannyakesimpulan tertulis tertanggal 14 Juli 2021 sedangkan Termohon menyampaikankesimpulan secara lisan dengan menyatakan tetap pada dalil jawabannya dan gugatanrekonpensinya sebagaimana dalam jawaban konvensinya dan replik rekonvesinya dansebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini ;TENTANG HUKUMNYADALAM KONVENSIMenimbang, bahwa dalam konvensi ini, penyebutan
    PemohonKonvensi/Tergugat Rekonvensi akan disebut sebagai Pemohon Konvensi,sedangkan penyebutan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi disebutsebagai Termohon Konvensi;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas ;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil permohonanPemohon Konvensi dalam perkara ini terlebin dahulu) Majelis Hakimmempertimbangkan kepentingan hukum dan hubungan hukum antara PemohonKonvensi dengan Termohon Konvensi;Menimbang,
Pengadilan PA TULUNGAGUNG Perdata Agama
Register : 15-07-2019 — Putus : 28-10-2019 — Upload : 28-10-2019
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 1861/Pdt.G/2019/PA.TA
Tanggal 28 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 3
  • Pengadilan, apalagi ini penyebutan Binti yang seharusnyaBin, hal ini akan merubah makna dalam status pemanggilan lakilaki atauperempuan, karena dengan penyebutan Binti tersebut orang akanmenganggap Tergugat adalah seorang anak perempuan dari pak Samid.. Bahwa dari alasan Penggugat diatas maka patutlan gugatan penggugatuntuk ditolak atau tidak diterima.. Dalam Konpensi. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada pendiriannya sebagaimanatelah disampaikan pada jawaban dan dalam gugatan Rekonpensi..
Pengadilan PN BULUKUMBA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 15-07-2021 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN BULUKUMBA Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Blk
Tanggal 12 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
RAKA APRIZKI SOEROSO ,SH
Terdakwa:
SAPRAN, SE Alias PANGERANG Bin ANASING
47 — 25
  • Setiap Orang.Menimbang, bahwa Undangundang No. 35 Tahun 2009 TentangNarkotika dalam Ketentuan Pidana untuk menyebutkan pelaku menggunakanpenyebutan Setiap Orang;Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN BIkMenimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penyebutan setiap orangsebagai pelaku adalah sama atau identik dengan penyebutan barang siapa,maka Majelis Hakim berpendapat pengertian atas hal tersebut sama;Menimbang, bahwa barang siapa menurut buku Pedoman PelaksanaanTugas dan Administrasi
Pengadilan PN SURAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 21-09-2011 — Putus : 02-12-2010 — Upload : 21-09-2011
Putusan PN SURAKARTA Nomor 18 /Pdt.G./2010 /PN.Ska
Tanggal 2 Desember 2010 — BUDI KOSASIH vs NY.AUGUSTINA JUWONO, dk
77 — 28
  • Bahwa gugatan PENGGUGAT kabur (Abscuur libel) Dimanapenyebutan Subyek Hukum didalam materi gugatan (baikPENGGUGAT maupun PARA TERGUGAT) disebutkan selakuPengurus daripada Badan Hukum Perseroan (CV) sedangkandalam penyebutan Subyek Hukum selaku Pihak berperkara(sebagai PENGGUGAT maupun PARA TERGUGAT ) TIDAKdisebutkan secara jelas kapasitasnya (disini selakupribadi) dari pada Subyek Hukum tersebut.
    Gugatan Penggugat Kabur (Abscuur Libel) dimanamenyebutkan subyek Hukum didalam materi gugatanbaik Penggugat maupun Para Tergugat disebut selakuPengurus maupun Para Tergugat disebut selakuPengurus dari Badan Hukum Perseroan (CV) sedangkandalam penyebutan subyek hukum ~ selaku pihakberperkara (sebagai Penggugat maupun ParaTergugat) tidak disebutkan secara jelaskapsitasnyaDre Gugatan Penggugat diajukan ke KepaniteraanPengadilan Negeri Surakarta salah alamat atautidak berpedoman pada ketentuan Kompetensi
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 14-02-2020 — Putus : 11-05-2020 — Upload : 26-05-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 150/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 11 Mei 2020 — Pembanding/Tergugat II : Tuan. PRAYITNO C. A. HIMAWAN
Terbanding/Penggugat : HONG KONG NGUAN
Turut Terbanding/Tergugat I : Ny. NONI
Turut Terbanding/Tergugat III : Tuan. JOHAN LIMANTORO
Turut Terbanding/Tergugat IV : BANK STANDART CHARTERED
Turut Terbanding/Tergugat V : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA Dan LELANG (KPKNL) JAKARTA IV
43 — 35
  • Eksepsi Gugatan Persona Standi Non Judicioa.Bahwa Turut Tergugat III berpendapat gugatan Penggugat khususnyayang ditujukan terhadap Turut Tergugat III harus dinyatakan tidak dapatditerima, sebab penyebutan persoon Turut Tergugat III di dalam surat gugatanPenggugat tidak tepat dan keliru, karena tidak mengkaitkan denganPemerintah Republik Indonesia, Kementerian Keuangan Republik Indonesia,Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Kantor Wilayah DJKN DKI Jakartayang merupakan Instansi atasan dari Turut
    Bahwa penyebutan tersebut di atas disebabkan KPKNLJakarta IV bukanlah merupakan suatu institusi yang berdirisendiri, akan tetapi merupakan bagian dari suatu institusi yangdisebut Negara, yang dalam melaksanakan tugas danwewenangnya bertanggung jawab kepada atasannya tersebut.Oleh karenanya, dalam hal adanya tuntutan di Pengadilan jugaharus dikaitkan dengan unit atasannya tersebut.e.
Pengadilan PN TEBO Perdata
Register : 06-11-2019 — Putus : 27-05-2020 — Upload : 28-05-2020
Putusan PN TEBO Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Mrt
Tanggal 27 Mei 2020 — Penggugat:
H. ELVIS
Tergugat:
1.ARKANI HILMIE
4.PRASETYO ADHI WIBOWO
5.PT. Bank Perkreditan Rakyat Bank Batanghari
6.Notaris dan PPAT Ferry Irwanto, SH, M.Kn
7.Kantor Pertanahan Kab. Tebo
8.MULYANI B. MIRAZA
137 — 71
  • Dalam prakteknya syarat batal ini sering dicantumkan dalamklausul yang mengatur tentang kemungkinan terjadinya pembatalanperjanjian beserta penyebab dan konsekuensinya bagi para pihak.Pembatalan kontrak yang diatur dalam perjanjian (terminasi) dapat dilakukandengan penyebutan alasan pemutusan perjanjian, dalam hal ini dalamperjanjian diperinci alasanalasan sehingga salah satu pihak atau keduabelah pihak dapat memutus perjanjian.
    Sebenarnya hal inihanya penegasan saja, karena tanpa penyebutan tentang hal tersebut, demihukum, perjanjian dapat diterminasi jika disetujui oleh kedua belah pihak.Halaman 25 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Mrt Hakim Hakim Hakimketua Anggota ! Anggota II Pengenyampingan pasal 1266 KUH Perdata juga sangat sering dicantumkandalam perjanjian untuk mengatur pemutusan perjanjian.