bersengketa telahdiberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (/nzage) sebagaimanatersebut dalam pemberitahuan pemeriksaan berkas secara elektronik melaluisistem informasi Pengadilan Negeri Penajam tanggal 16 November 2021;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa dalam perkara Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pnj , PengadilanNegeri Penajam telah menjatuhkan putusan pada tanggal 21 Oktober 2021selanjutnya Penggugat pada tanggal 2 Nopember 2021 telah mengajukanpermohonan banding secara elektronik melalui sistim

Asli "Print Screen" dari sistim data karyawan, yang menunjukkanperubahan jabatan Saudari INONG MALINDA DEE menjadi cashsupervisor per tanggal 01 Oktober 2001;189. Fotokopi mutasi PT.

Asli "Print Screen" dari sistim data karyawan, yangmenunjukkan perubahan jabatan Saudari INONG MALINDA DEEmenjadi cash supervisor per tanggal 01 Oktober 2001;189. Fotokopi mutasi PT.

PDAM tahunan ;Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatanoperasional PDAM;Membina pegawai ;Mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;Menyelenggarakan administrasi unum dan keuangan;Menyusun rencana stategis bisnis 5 tahunan yang disahkan oleh walikota melaluiDewan Pengawas;Menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran tahunan PDAM yangmerupakan penjabaran tahunan dari rencana Stategis Bisnis yang disahkan olehwalikota melalui Dewan Pengawas ;Melaksanakan kegiatan Sistim

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LKPPmenyelenggarakan fungsi :a.Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan dan standar prosedurdi bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah termasuk pengadaan badan usahadalam rangka kerjasama Pemerintah dengan badan usaha ;b.Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan pembinaan sumberdaya manuasia di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah ;c.Pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya ;d.Pembinaan dan pengembangan sistim

Majalengka bertempat di Balai Desa Cigaleuh dansepakat untuk dilaksanakan.Bahwa terdakwa tahu pedoman pelaksanaan pembangunan = yakniPeraturan Bupati Majalengka No. 14 Tahun 2015 tentang sistim prosedurpengolaan keuangan dana desa tahun Anggaran 2016.Bahwa uang Dana Bantuan Dana Desa (DD) tahap II tahun 2016 tersebutsetelahnya di ambil oleh saksi ENDANG PURNAMA selaku bendaharaDesa. Melalui Rekening Desa.

Bahwa delik korupsi merupakan kejahatan structural yangmemasukkan format korupsi sebagai bagian dari kejahatan yangterorganisir yang meliputi sistim , organisasi dan struktur yang baik;c.

Ini memang harus diputuskan pertanggung jawabnnya tetap pada Kepala Dinasdan PPKnya;Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan ada yang salah yaitu tadi saksimenerangkan strukturnya tidak ada, padahal strukturnya ada Ketua, Sektretaris danBendahara;3.Indrawati,Bahwa Saksi sebagai Bendaharawan;Bahwa ada beberapa kegiatan tahun 2011 yaitu :Program Penyedian dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian, PengelolaanAir irigasi untuk pertanian, perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian,Pengelolaan sistim

penyediaan dan Pengawasan alat mesin pertanian, DukunganManajemen dan Dukungan teknis lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian,Fasilitas pupuk dan Prestisida, Pelayanan pembiayaan Pertanian dan PengembanganUsaha Agribisnis Pedesaan, dan pengadaan 6 sistim;Bahwa tugas pokok Saksi sebagai bendaharaMenerima dan menyampaikan menatausahakan, mempertanggung jawabkan uanguntuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor satuankerja;Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang

Juni2011.Personil yang sering di lapangan jika dilihat berdasarkan struktur organisasiproyek adalah Saksi sendiri, SYAMSUDIN (kordinator pelaksanaa), EVYSOPYAN (surfeyor), HERMAN (pelaksana 1), NOPRI (logistik dan peralatan)dan mandor serta pekerja harian lepas yang tidak tetap jumlahnya namuntenaga tersebut masih bisa mengcover material yang ada.Material yang ada jumlahnya tidak sesuai dengan yang diminta, sebabnya :1) Material tersebut ada yang didatangkan dari Muaro Bungo;2) Dalam bekerja menganut sistim

Hal inimengapa terjadi karena sistim top manajemen tadi dimana semuakeputusan berada di tangan direktur utama yaitu H. ISMAILIBRAHIM,MBA. Bahwa yang mewakili pihak PT. Merangin Karya Sejati mengajukan terminjn , Ildan Ill yaitu :a.

SolokSelatan karena tidak sesuai dengan spek yang ada sebab sistim pembayaranpekerjaan adalah unit price maksudnya ; pekerjaan yang terpasang menurutspek adalah itu yang dibayar.Bahwa Tindakan yang diberikan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sdr.BURAHMAN,SST terhadap PT.

SolokSelatan karena tidak sesuai dengan spek yang ada sebab sistim pembayaranpekerjaan adalah unit price maksudnya ; pekerjaan yang terpasang menurut spekadalah itu yang dibayar.Bahwa benar Saksi selaku General Superintenden (GS) atau selaku pimpinanproyek di lapangan pada pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan LubukMalako Abai Kampung Baru sebagaimana kontrak Nomor : 620 / 01.03 / SPK /PJJK / DPU/ VI 2011 tanggal 21 Juni 2011 menerangkan sebagai berikut :a. yang menandatangani surat permohonan

jasa, jadibisa diambil dari Dinas lain ;e Bahwa, kejadian perkara terjadi di Dinas Kelautan, Perikanan danPeternakan Kabupaten Labuhan Batu pada tahun 2011 ;e Bahwa, intisari keterangan saksi dalam perkara ini bahwa ketikaperusahaan tidak layak untuk dimenangkan dalam pengadaan kapal danalat tangkap ikan ;e Bahwa, kapal jenisnya 5 GT sebanyak 10 (sepuluh) unit ;e Bahwa, pagu anggarannya sebesar + Rp. 900.000.000, (sembilan ratusjuta rupiah) an ;e Bahwa, proyek pengadaan kapal ini di lelang dengan sistim

dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa ;e Bahwa, saksi telah pernah memberikan keterangan dihadapan penyidikdan saksi masih ingat intisari keterangannya ;e Bahwa, saksi sebagai panitia pengadaan kapal di Dinas Kelautan,Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu ;e Bahwa, pengadaan kapal jenisnya 5 GT sebanyak 10 (sepuluh) unitdiadakan tahun 2011 ;e Bahwa, pagu anggarannya sebesar + Rp. 900.000.000, (sembilan ratusjuta rupiah) an ;Bahwa, proyek pengadaan kapal ini di lelang dimana sistim

saksi berkonsultasi dengan Kepala Dinas tetapi karena Kepala Dinasjuga mungkin tidak terlalu mengerti tentang pengadaan Kepala Dinas saat itumengatakan sudah ikut sajalah apa kemauan PPK maka kami lanjutkan pelelangan;Bahwa, saksi hanya menerima honor Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh riburupiah) ;Bahwa, saksi sudah menyampaikan ke Kepala Dinas kegiatan tidak seusai karenadari konstruksi ke pengadaan tetapi Kepala Dinas mengatakan sudahlah ikuti sajakemauan PPK benar karena Kepala Dinas untuk sistim

Memonitor pelaksanaan kegiatan operasional di kantor cabang dan kantor cabangpembantu agar sesuai dengan peraturan dan sistim prosedur yang telah ditetapkan.7. Mengkoordinr agar tercapai kerjasama/team work yang solid di kantor cabang dankantor cabang pembantu dibawahnya, dengan melakukan pelatihan/pembinaan baikformal maupun non formal secara intensif untuk kemajuan seluruh jajarannya baikuntuk saat ini maupun dimasa yang akan datang.688.

atau MarketingBank Mega Cabang Bengkulu bersamasama dengan saksi ANDESPEN, SE Alias IPEN binM.DAILAMI serta saksi EKO LAKSONO RUDITO (masingmasing terdakwa dalam berkasterpisah) dapat dinilai telah melakukan tindak pidana perbankan oleh karena tindakan terdakwatidak melakukan pemeriksaan secara detail terhadap keaslian dokumen pengajuan permohonanKredit Calon Debitu dr Amah dan terdakwa ikut menandatangani telah Memo Analisa KreditNo.Aplikasi 240520110216700001 tanggal 24 Mei 2011 yang dibuat di sistim

Bank Mega Cabang Bengkulu yang juga selaku selaku Anggota KomiteKredit PT.Bank Mega Tbk Cabang Bengkulu bersama EKO LAKSONO RUDITO selaku PimpinanPT.Bank Mega Tbk Cabang Bengkulu dan terdakwa HAEKAL M.AZIR, ST yang telah membuatdan menandatangani Memo Analisa Kredit No.Aplikasi 240520110216700001 tanggal 24 Mei 2011yang dibuat di sistim Loan Origination Syestem (LOS) untuk permohonan kredit KPR Mega Griyasebesar Rp.928.000.000,(sembilan ratus dua puluh delapan juta rupiah) calon debitur atas namaAMAH

Bukti T19 : Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi ManusiaNomor 19 Tahun 2017, tentang Perubahan Atas PeraturanMenteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2012,tentang Tata Cara Pemblokiran Dan Pembukaan PemblokiranAkses Sistim Administrasi Badan Hukum Perseroan Terbatas(potokopi sesuai print out).Bahwa, untuk menguatkan dalildalil Jawabannya, Tergugat Il Intervensitelah mengajukan alat bukti suratsurat yang dimateraikan dengan cukup,serta diberi tanda dengan Bukti T.II.Intv.1 sampai dengan

terkait perubahan data profilperusahaan, tentu berdasarkan suatu regulasi publik, maka hal semacam itumerupakan suatu kewenangan pejabat publik, sehingga tindakan hukum yangdilakukan oleh Kementerian Hukum Dan HAM dalam bentuk persetujuan danpengesahan atas permohonan persetujuan dan pengesahan terhadap perubahandata profil perusahaan yang diajukan oleh Notaris kepada Kementerian HukumDan HAM merupakan ranah hukum publik.Bahwa, data perseroan dalam bentuk profil perusahaan yang dapat diunggahmelalui Sistim

Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan HAM,merupakan suatu produk hukum yang muncul dari tindakan Pejabat Tata UsahaNegara sesuai jabatannya, dan produk hukum itu mempunyai dampak hukumkarena menimbulkan hak kepada satu pihak dan kewajiban bagi pihak lainnya,Halaman 149 dari 206 halaman, Putusan Nomor : 120/G/2018/PTUNJKT.maka dengan demikian produk hukum itu merupakan objek sengketa tata usahanegara.Bahwa, data perseroan dalam bentuk profil perusahaan yang dapat diunggahmelalui Sistim Administrasi

Jadi sifatmelawan hukum secara materil adalah bertentangan dengan Undangundang dan jugabertentangan dengan hukum yang tidak tertulis termasuk tata susiladan sebagainya;Menimbang, bahwa dalam sistim Perundangundangan hukum pidana, sifatmelawan hukum tidak selalu dicantumkan sebagai salah satu unsur delik.

Put Nomor 1343 K/Pdt/2013tercatat di Sistim Informasi Debitur tidak sah dan tidak mengikat sampaiadanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht vangewjsde);Dalam Pokok Perkara1. Menyatakan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;3. Menyatakan Target Redemption Forward Currency Option tanggal 19Agustus 2008 batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukummengikat dengan segala konsekwensi hukumnya;4.

hukum terhadap hakhak sipil warga Negara ;Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara aquo secara proporsional dalam arti Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana kepada orang46yang tidak melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, dan sebaliknya akanmenjatuhkan pidana sesuai derajat kesalahannya kepada orang yang secara nyata melakukanperbuatan pidana sesuai dengan yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum , karena dalamkonteks Criminal Justice Sistim

Penggugat tanpa alasan yang jelas ; Bahwa ke 7 anggota tim tersebut ada yang datangnya tidakpasti karena terkadang ada jadwal kuliah tapi setelah itu datanglagi ; Bahwa saksi hanya melaporkan ke 3 orang tersebut sementarayang 7 orang tidak pasti kehadirannnya karena ke 7 orangdatang sesuai dengan jadwalnya ; Bahwa saksi mengajar mata kuliah sistim sinyal ; Bahwa Penggugat mengajar mata kuliah dasar sistem kendalidan mikro prosesor ; Bahwa saksi kalau mengajar ada 2 absensi yaitu Absensi Dosendan

Bahwa dalam sistim administrasi surat harus diberi nomor, bila tidak adamaka ada kesalahan adminisrasi. Dokumen Negara yang ditandatangani oleh Pejabat berwenang denganproses dan prosedur lengkap maka sah. Bahwa untuk membuktikan sah atau tidaknya surat yang dibuat olehpejabat dapat dibuktikan di PTUN. Bahwa Surat yang dibuat oleh pejabat Negara tidak bisa dicabut olehpejabat yang baru.

Di mana seharusnya pihakperusahaan melestarikan dan mendayagunakan embungembung air di areal perkebunandan pemukiman penduduk, membuat jalur sekat bakar di sekeliling areal/lahanperkebunan sawit, menyediakan sistim peringatan dini, menyediakan kendaraanpengangkut air untuk pemadaman dan sarana lain dalam rangka pengendaliankebakaran, menyediakan alat berat dan radio komunikasi, membangun menarapengawas api dan membangun jalurjalur sekat bakar sesuai dengan RencanaPengelolaan Lingkungan Hidup (RKL

., Panitera Pengganti padaPengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara, putusanmana dikirimkan melalui sistim informasi ke Pengadilan Negeri Medan pada hariitu juga.Hakim Anggota, Hakim Ketua,ttd. tid.ELYTA RAS GINTING, S.H, LLM., SAHMAN GIRSANG, S.H., M.Hum.ttd.KROSBIN LUMBAN GAOL, S.H., M.H.,Panitera Pengganti,tid.HARSONO, S.H. M.H.Perincian Biaya :1. Meterai Rp. 10.000,002. Redaksi Rp. 10.000,003.

berdasarkan sistem hukum yang dianut (according to legal system), jadi suatu keadilan yang lahir dari proses peradilan sesuai dengan hukum acara yang berlaku (due process) dan sesuai dengan ketentuan hukum materilyang terdapat dalam sejumlah UndangUndang, kebiasaan, kepatutan dan prinsipdasar kemanusiaan yang berlaku secara umum ; Menimbang, bahwa dengan demikian proses peradilan bukanlah sematamatamenemukan keadilan moral (not moral justice) semata, yang lepas dari kaitanpenyelesaian perkara dan ataupun sistim

Mengadakan pemilihan dan pengangkatan Dewan Pengurus PusatGabungan Perusahaan Ekspor Indonesia melalui sistim formatur;d. Menetapkan, ....... dst;e. Mengesahkan, .... dst;Hal. 3 dari 62 Hal. Putusan Nomor 1087 K/Pdt/201310.11.12.13.14.15.Bahwa DPP GPEI adalah Pimpinan Organisasi Pusat sebagaimana diaturdalam Pasal 8 Anggaran Rumah Tangga GPEI (selanjutnya disebut ARTGPE)):Organisasi Pusat dipimpin olen Dewan Pengurus Pusat;Bahwa Penggugat menjadi Ketua Umum DPP GPEI menggantikan alm.

Apabila syaratsyarat tidak terpenuhi maka cacat hukumdan batal demi hukum;Bahwa Ahli tidak sependapat dengan itu disini saksi diminta untukmenjelaskan bahwa pendapat saksi sebagai ahli adalah bahwa karenaIndonesia menganut sistim negatif kecenderungan positif harus dilihatbahwa sistim pendaftaran tanah harus ada perbuatan hukum danhubungan hukum serta dalam pembuatan Sertifikat tersebut sekali lagiHal. 80 dari 126 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2015/PN Dpk.saksi katakan dilihat unsur kronologis kepemilikan

aplikasi database hydrologyHydrology Explorer) ;Hydrologye Memonitor prosedur aplikasi hydrology khususnya pengukuranaliran untuk grafik aliran rata2, menyiapkan danpublikasidata2 ;Hal.72 Putusan No. 1/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pste Membantu melaksanakan inspeksi tahunan termasukpemeliharaan stasion dilakuka Dinas PU Kabupaten daninstansi lainnya dan dimonitor oleh Balai PSDA ;Alokasi Aire Membantu aktifitas persiapan untuk alokasi air di semua balaiPSDA ;e Mengkoordinir O&M dan program rehabilitasi sistim

Adapunyang dikerjakan adalah : Memberikan dukungan /bantuan teknis /advisory untuk meningkatkan kapasitas / mengembangkaninstitusi, rekrut staf, menyiapkan program hydrology, memberibantuan sistim GIS /database, data base pengalokasian air,monitoring kualitas air, O&M Sungai, payau, dan penyiapanWISMP daninformasi tentang monitoringHal.74 Putusan No. 1/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pstpelaksanaan tanggung jawab Balai PSDA dan Dinas Propinsi yangterkait.