Untuk itu pemerintahmengeluarkan biaya yang harus diganti oleh pelaku usaha dan/ataukegiatan yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakanlingkungan hidup sebagaimana disebutkan dalam Lampiran II Bab Iltentang Usaha dan/atau Kegiatan Serta Dampaknya TerhadapLingkungan Hidup huruf C angka 2 halaman 7 Permen LH 7/2014;Bahwa amar putusan terkait biaya penyelesaian sengketa lingkunganhidup adalah tidak berasalan hukum.

No2137 K/Pid.Sus/2016Cipta Pratama dinyatakan memenuhi syarat dan diundang untuk pembuktiankualifikasi dan setelah memenuhi syarat dalam pembuktian selanjutnya PT.Andrekon Cipta Pratama ditetapbkan sebagai pemenang pada 14 Maret2013.Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ;UndangUndang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli danPersaingan Usaha Tidak Sehat.Pasal 22 Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untukmengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapatmengakibatkan

Bentuk kegiatan dana bergulir adalahtetap menyediakan dana permodalan bagi pelaku usaha mikro dimasyarakat bukan menggunakan dana untuk menjalankan suatu usahapada sektor riil sehingga dalam upaya pelestarian dana bergulir tidakdiperkenankan untuk mendanai kegiatan sektor riil yang dijalankan olehUPKAngka 10.1.2 huruf b yang menyatakan :Dana bergulir adalah dana yang bersumber dari pengembalian danaBLM kegiatan pinjaman baik yang berasal dari PPK maupun PNPMPPK.

Bahwa kami tidak sependapat dengan Judex Facti yang menjatuhkanpidana terhadap Terdakwa yang sedemikian ringannya karena sangatbertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No:1/2000 tetangpemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatan ;Bahwa pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan NegeriSurabaya terlalu. ringan terhadap perkara yang menjadi perhatianmasyarakat pelaku usaha di kota Surabaya sehingga putusan tersebutbertentangan dengan rasa keadilan masyarakat dengan alasan

Bahwa padahal telah jelas tuntutan terkait kerugian yang dialamiKonsumen i.c Penggugat haruslah diajukan dalam jangka waktu 4(empat) tahun sejak pembelian barang dari Pelaku Usaha i.c TergugatIll, sebagaimana yang diatur secara tegas dalam Pasal 27 huruf e UUKonsumen, yang dapat Tergugat IV dan Tergugat V uraikan sebagaiberikut:Pasal 27 huruf e UU Konsumen:Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggungjawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila:a. lewatnya jangka waktu penuntutan

Panglima Polim, yang memang sebagianbesar warga di sepanjang jalan tersebut adalah pelaku usaha yang memanfaatkantanah dan bangunan milik mereka sebagai tempat melakukan kegiatan usahanya,termasuk Para Penggugat ;Menimbang, bahwa menurut para saksi yang diajukan oleh ParaPenggugat, penurunanomzet usaha milik Para Penggugat ataupun pelaku usahalainnya di sepanjang JI. RS Fatmawati dan Jl.

bahwa, menentukan berapa besar kerugianimmateriil ini haruslah memerhatikan aspek kedudukan, harkat danmartabat dari pihak yang menderita kerugian, in casu adalahpenggugat ; === ==Menimbang bahwa, sebagaimana yang telah dipertimbangkanoleh Pengadilan Tingkat Pertama bahwa penggugat adalah pelakuusaha yang secara psychis mendapatkan tekanan dari Tergugat ,menurut Pengadilan Tingkat Banding berpengaruh langsung padakondisi usahanya disatu sisi dan pada sisi lainnya menurunkankredibilitas sebagai pelaku

usaha di lingkungan rekanrekan usahanyayang pada akhirnya menurunkan harkat dan martabat sertakepercayaan yang sebelumnya telah dibangun dalam melakukanLISELI) ere ne me emer erence are nena nueMenimbang bahwa, sekedar memulihnkan keadaan kondisipsychis penggugat , mendasarkan pada nilainilai keadilan dankepatutan Pengadilan Tingkat Banding menetapkan bahwa kerugianimmateriil yang harus dibebankan untuk dibayarkan kepada penggugat oleh Tergugat dinilai dengan uang adalah sebesar Rp.500.000.000.

bolehmemilih daerah basah, daerah kering karena hal itu sama saja denganmembicarakan market, jadi kalau negara sudah melakukan sesuatu danmenimbulkan kerugian masyarakat dan dia tidak mau membayar berartinegara totaliter, bukankah perubahan setelah reformasi itu bentuknyaadalah public services jadi dominan kemudian negara itu dilihat darinational weltcreation maka mulailah negara hukum tadi ada pelaku usahayang harus dihargai ada NEO yang harus dihargai, ada birokrasi yangharus dihargai tapi kalau pelaku

usaha tadi berdalin dengan adanya assetnegara tapi negara tidak mau bertanggung jawab terhadap resiko itu sayaberpendapat negara sudah menjelma menjadi jahat secara tidak langsungyang Ahli ngerinya ke depan tanpa dirasa seperti negara jatuhnyaHal. 74 dari 94 hal.

Pasal 9 ayat (1) huruf f UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yangberbunyi sebagai berikut:Pasal 7 hurufg:Kewajiban pelaku usaha adalah: memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau, penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima ataudimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian;Pasal 9 ayat (1) huruff:Hal. 15 dari 85 Hal.

pendaftaran tersebutBahwa duaduanya mempunyai hak untuk mengajukan gugatan, lebih lebihyang sudah terdaftar, kalau ia belum terdaftar tapi sudah mempublikasikan,itu berarti sudah jadi public domain, ini juga menjadi data pembanding,penghancur kebaruan yang diklaim dalam aplikasi yang sudah didaftarkan.Tidak ada prioritas, semua diberikan status sama, itu dianggap sebagaidata penghancur/destroy novel, penghancur kebaruan dari reaksi desainyang sedang diklaim.Bahwa yang bisa diidentifikasi adalah pelaku

usaha yang secara langsungmaupun tidak langsung terganggu kepentingan usahanya karena adanyapendaftaran, ia adalah pendesain yang memproduksi barangbarang yangkalau diperdagangkan ia akan merasa rugi, penjual dalam hal ini tokotokoyang bisa disomasi karena dianggap mengedarkan barangbarang yangdianggap melanggar, atau bahkan konsumen yang sudah membeli barangbarang tadi dalam jumlah besar ia dianggap sebagai penadah.

Tentang Dokumen Perusahaan, yaitu :Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetapdan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba baikyang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yangberbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan danberkedudukan di wilayan Negara Republik Indonesia Maka Badan Usaha adalahsalah satu Bentuk Usaha baik yang brbadan hukum maupun tidak berbadanhukum dengan kata lain adalah badan usaha adalah pelaku

usaha yang bukandilakukan secara perseorangan; Bahwa Badan hukum adalah suatu perkumpulan/organisasi yang olehhukum diperlakukan seperti Seorang manusia, yaitu sebagai pengemban hak danHalaman 56 dari 80 halaman, Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2020/PN Bdgkewajiban, dapat memiliki kekayaan, dapat menggugat dan digugat di mukapengadilan (Menurut R Subekti).

Pasal 3 angka 5 yang berbunyi: Perlindungan konsumen bertujuan:menumbuhkan kesadaran pelaku~ usaha mengenai pentingnyaperlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur danbertanggungjawab dalam berusaha. Pasal 4 angka 1 yang berbunyi: hak atas kenyamanan, keamanan, dankeselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Pasal 4 angka 3 yang berbunyi: hak atas informasi yang benar, jelas,dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

korporasi sebesarRp176.650.000, (seratus tujuh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah),adalah merupakan perbuatan yang merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara, kerena kekayaan yang diperolah sebesarRp176.650.000, (seratus tujun enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah),asalnya adalah keuangan Negara dalam program PNPMMP kelompok SPPyang merupakan program pemerintah yang sesungguhnya diperuntukkankepada masyarakat yang tergabung dalam kelompok Simpan PinjamPerempuan (SPP) sebagai pelaku

usaha masyarakat miskin yang mendapatkanbantuan pinjaman perguliran Anggaran Pemerintah;Menimbang, bahwa dalam pembelaan terdakwa melalui notapembelaannya, khusus mengenai kerugian Negara ada perbedaan jumlahdengan tuntutan Penuntut Umum, yaitu; bahwa dalam tuntutan Penuntut Umumdari 8 kelompok yang ada masih terdapat tunggakan sebesar Rp.176.650.000.padahal berdasarkan fakta dipersidangan dari pemeriksaan saksisaksi, sertabuktibukti dimana jika dikaitkan dengan buktibukti baik kwitansi tandaHalaman

Gugatan alas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:a. seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;b. kelompak konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaituberbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkandengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untukkepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengananggaran dasarnya

Pemerintahan yang Baik (AAUPB)sebagaimana diatur penjelasan Pasal 53 ayat (2) UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara jo melanggar Asas Profesionalitas yang berdasarkanpenjelasan Pasal 3 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari25262d2829Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, karena PEMOHON telahbertindak secara tidak cermat sehingga menimbulkan kerugianbagi TERMOHON selaku pelaku

usaha;Bahwa pada tanggal 28 Desember 2010 Penyampaian SuratPernyataan dan Komitmen pemegang Saham PT.

No. 178 K/Pid.Sus/2014Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Direksi Perusahaan Daerah RuhuiRahayu Kabupaten Tapin menjalankan perusahaan dengan melakukanberbagai bidang usaha yaitu bidang Pertambangan, Perdagangan Umum,Industri kerajinan dan perhotelan/biro jasa dengan melakukan kerjasamadengan perusahaan lain/pelaku usaha ;Bahwa di bidang usaha pertambangan , Direksi Perusahaan DaerahRuhui Rahayu Kabupaten Tapin pada tanggal 25 Agustus 2006melakukan kerjasama dengan PT Antang Gunung Meratus dengan

Tentang Para Tergugat:1.2.1.Bahwa Tergugat yang menurut pengakuannya kepadaPenggugat merupakan seorang pelaku' usaha swasta yangmemiliki jaringan dan komunikasi yang cukup baik dengankalangan perbankan, khususnya dengan Tergugat Ill, dan setelahHalaman3 dari 81 halPutusan No. 142/Pdt.G/2013/PN.JKT.SEL1.2.2.1.2.3.beberapa kali melakukan pertemuan dengan Penggugat diberbagai tempat akhirnya Tergugat menyanggupi untuk mengusahakanmemperoleh PENERBITAN Bank Garansi (jaminan uang muka) olehTergugat Ill

No. 054 PK/Pdt.Sus/2010undang Kepailitan jelas adalah untuk menyediakan suatu perangkat hukumbagi para pelaku usaha agar dapat menyelesaikan masalah utangpiutangnya secara lebih adil, cepat dan efektif.

(Huruf tebal dari Pemohon Pk).18.Berdasarkan penjelasan umum tersebut, maksud dan tujuan dari Undangundang Kepailitan jelas adalah untuk menyediakan suatu perangkat hukumbagi para pelaku usaha agar dapat menyelesaikan masalah utangpiutangnya secara lebih adil, cepat dan efektif.

perselisinan tersebut di pengadilannegeri juga secara nyata bertentangan dengan alinea 6 dari PenjelasanUmum Undangundang Kepailitan yang menyatakan sebagai berikut:"Untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utangpiutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif, sangat diperlukanperangkat hukum yang mendukungya. s s (Huruf tebal dari Pemohon Pk).Berdasarkan penjelasan umum tersebut, maksud dan tujuan dari Undangundang Kepailitan jelas adalah untuk menyediakan suatu perangkat hukumbagi para pelaku

usaha agar dapat menyelesaikan masalah utangpiutangnya secara lebih adil, cepat dan efektif.

No. 054 PK/Pdt.Sus/201018.12.20.Berdasarkan penjelasan umum tersebut, maksud dan tujuan dari Undangundang Kepailitan jelas adalah untuk menyediakan suatu perangkat hukumbagi para pelaku usaha agar dapat menyelesaikan masalah utangpiutangnya secara lebih adil, cepat dan efektif.

Halini dibuktikan dengan diterimanya Booking Order (BO) / Purchase Order(PO) dari Tergugat Konpensi oleh Penggugat Konpensi dimana TergugatKonpensi dalam hal ini masih tepat waktu dan lancar dalam membayarkewajibannya kepada Penggugat Konpensi.Dikarenakan situasi ekonomi nasional saat itu mengalami penurunan yangsangat tajam khususnya bagi pelaku usaha di bidang infrastruktursehingga berdampak pula bagi kelangsungan usaha milik TergugatKonpensi yaitu tagihan yang macet dari beberapa pelanggan / customerdari

Hal ini mengingat Tergugat dalam hal ini telah melakukanpembayaran atas kewajibannya kepada Penggugat, sehingga tentu tidaksemua Booking Order (BO) / Purchase Order (PO) tersebut tidak dibayarkanoleh Tergugat ; Bahwa dikarenakan situasi ekonomi nasional saat itu mengalami penurunanyang sangat tajam khususnya bagi pelaku usaha di bidang infrastruktursehingga berdampak pula bagi kelangsungan usaha milik Tergugat yaitutagihan yang macet dari beberapa pelanggan / customer dari Tergugat dandari kenyataan

KoordinasiEkonomi Makro dan Keuangan Kementrian Koordinator BidangPerekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana Komite KebijakanPenjaminan Nomor: KEP01/D.I.M.EKON/01/2010 tanggal 25Januari 2010 Tentang Standar Operasional Prosedur PelaksanaanKredit Usaha Rakyat (SOP KUR); Kredit Usaha Rakyat (KUR)merupakan kredit yang diberikan kepada UMKMK (Usaha Mikro,Kecil, Menengah dan Koperasi) yang produktif (usaha untukmenghasilkan barang dan/atau jasa untuk memberikan nilai tambahdan meningkatkan pendapatan bagi pelaku

usaha) dan layak(usahacalon debitur yang menguntungkan/memberikan laba sehinggamampu membayar bunga dan = mengembalikan seluruhhutang/kewajiban pokok kredit/oembiayaan dalam jangka waktuyang disepakati bank Pelaksana dengan debitur KUR danmemberikan sisa keuntungan untuk mengembangkan usahanya)tetap belum bankable (UMKMK dan Koperasi yang belum dapatmemenuhi persyaratan perkreditan dari Bank Pelaksana antara laindalam hal penyediaan agunan dan pemenuhanpersyaratanperkreditan sesuai dengan ketentuan

usaha) dan layak(usahacalon debitur yang menguntungkan/memberikan laba sehinggamampu membayar bunga dan = mengembalikan seluruhhutang/kewajiban pokok kredit/oembiayaan dalam jangka waktuyang disepakati bank Pelaksana dengan debitur KUR = danmemberikan sisa keuntungan untuk mengembangkan usahanya)tetap belum bankable (UMKMK dan Koperasi yang belum dapatmemenuhi persyaratan perkreditan dari Bank Pelaksana antara laindalam hal penyediaan agunan dan pemenuhanpersyaratanperkreditan sesuai dengan ketentuan