Ditemukan 58864 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 2tahun 26tahun 22tahun 23tahun 21tahun 28tahun 20tahun
Pengadilan PN BATAM Perdata
Register : 01-11-2019 — Putus : 06-11-2019 — Upload : 08-11-2019
Putusan PN BATAM Nomor 1498/Pdt.P/2019/PN Btm
Tanggal 6 Nopember 2019 — Pemohon:
ELROS FITRI YANTI
16 — 15
  • resmi yang diterbitkan olehInstansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat buktiautentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil ;Kemudian dalam Pasal 79 ayat (1) Undangundang tersebut terdapatketentuan bahwa dokumen kependudukan adalah dokumen yang dilindungioleh negara ;Menimbang, bahwa Pasal 42 PP No. 37 Tahun 2007 TentangPelaksanaan Undangundang Nomor : 23 tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana diubah dengan Undangundang Nomor : 24Tahun
Pengadilan PA INDRAMAYU Perdata Agama Perceraian
Register : 24-07-2017 — Putus : 04-11-2017 — Upload : 10-10-2017
Putusan PA INDRAMAYU Nomor 4706/Pdt.G/2017/PA.Im
Tanggal 4 Nopember 2017 — Pemohon vs Termohon
8 — 0
  • Menimbang, bahwa dari bukti P.1 berupa fotokopi buku kutipan akta nikahatas nama Pemohon dan Termohon, yang merupakan akta autentik yang tidakdapat dibantah kebenarannya, maka menguatkan fakta bahwa antara Pemohondan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohondan Termohon mempunyai kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihakdalam perkara ini ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Pemohontelah menghadirkan dua orang saksi yaitu Nama : Sarwita bin Dasuki' umur 24tahun
Pengadilan PN WONOGIRI Perdata
Register : 25-04-2017 — Putus : 16-05-2017 — Upload : 02-06-2017
Putusan PN WONOGIRI Nomor 26/Pdt.P/2017/PN Wng
Tanggal 16 Mei 2017 — Pemohon: NYOHANSEN
19 — 4
  • UndangUndang No. 24Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 23 Tahun 2006tentang Adminisirasi Kependudukan wajib dilaporkan oleh Pendudukkepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;Menimbang, bahwa sesuai dengan peraturan tersebut diatasPengadilan memerintahkan kepada Pemohon setelah menerima salinanpenetapan ini untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri sebagai kepada Instansi Pelaksanayang menerbitkan Akta, paling lambat 30
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Register : 03-11-2021 — Putus : 01-12-2021 — Upload : 13-12-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 598/Pdt.P/2021/PN Cbi
Tanggal 1 Desember 2021 — Pemohon:
ONENG JULAEHA
12 — 4
  • yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil),Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register aktaPencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, maka petitumtersebut patut pula dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena petitum poin 2 dan poin 3 telahdikabulkan, maka petitum lainnya patut pula dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohondikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara inidibebankan kepada Pemohon;Mengingat akan ketentuan dari UndangUndang RI Nomor 24Tahun
Pengadilan PA JAKARTA SELATAN Perdata Agama Sengketa Perkawinan Lainnya
Register : 27-11-2015 — Putus : 16-12-2015 — Upload : 30-12-2015
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 458/Pdt.P/2015/PA.JS
Tanggal 16 Desember 2015 — PEMOHON I DAN PEMOHON II
33 — 2
  • Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon berstatus Perjaka dalam usia 24tahun sementara Pemohon Il berstatus Perawan dalam usia 17 tahun;4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon danPemohon Il tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;5.
Pengadilan PT MATARAM Perdata
Register : 26-09-2018 — Putus : 15-11-2018 — Upload : 13-08-2019
Putusan PT MATARAM Nomor 148/PDT/2018/PT MTR
Tanggal 15 Nopember 2018 — Pembanding/Penggugat : H. SUHAIMI
Terbanding/Tergugat I : INAQ MARINAH Alias INAQ MAR
Terbanding/Tergugat II : MUNAWIR GAZALI Alias AWIR
31 — 12
  • (lima juta rupiah) x 24Tahun (perkiraan lama penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat)dengan total Rp.120.000.000. ( seratus dua puluh juta rupiah).10. Bahwa untuk menghindari Para Tergugat memindah tangankan tanahsawah (objek sengketa) maka perlu kiranya diletakan sita jaminan(conservatoir beslag) terhadap objek sengketa;11.
Pengadilan PN PONOROGO Perdata
Register : 25-03-2021 — Putus : 09-04-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN PONOROGO Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Png
Tanggal 9 April 2021 — Pemohon:
DJIE KIAN HWA
46 — 6
  • Sehingga berdasar aturan tersebut petitum 2 harusdikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan,maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslahdibebankan kepada Pemohon;Mengingat dan memperhatikan Pasal 13 ayat (1) dan (2) dan Pasal 52ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 23 tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 24tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 80 Ayat (1)Peraturan Menteri Dalam
Pengadilan PA BANGIL Perdata Agama Perceraian
Register : 16-03-2015 — Putus : 30-04-2015 — Upload : 09-07-2015
Putusan PA BANGIL Nomor 475/Pdt.G/2015/PA.Bgl.
Tanggal 30 April 2015 — Perdata
9 — 3
  • Penggugat tetap dibebani pembuktian;Menimbang, bahwa Penggugat megajukan bukti surat (P.1) berupafoto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 016/16/I/2007 tanggal 03 Januari2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan BangilKabupaten Pasuruan (P.1), telah bermaterai cukup serta telah dinazagelendi Kantor Pos, hal mana sesuai pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3)UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai Jo.pasal 1huruf (a) dan (f) dan pasal 2 ayat (1) Peratutan Pemerintah Nomor 24Tahun
Pengadilan PN KEDIRI Perdata
Register : 18-09-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 20-12-2019
Putusan PN KEDIRI Nomor 89/Pdt.P/2019/PN KDR
Tanggal 26 September 2019 — Pemohon:
DEWI ISRO ILA binti MUHTAROM
55 — 5
  • karena petitum ke2 (kedua) Pemohondikabulkan, maka Pemohon wajib melaporkan pencatatan penggantian dataHal 5 dari 7 Penetapan Nomor 89/Pat.P/2019/PN Karberupa pembetulan nama anak ke2Pemohon tersebut kepada InstansiPelaksana yang rnenerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh)hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon(Ssebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo 52 ayat (2) UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo UndangUndang Nomor 24Tahun
Pengadilan PA SAMARINDA Perdata Agama
Register : 03-12-2020 — Putus : 10-12-2020 — Upload : 10-12-2020
Putusan PA SAMARINDA Nomor 632/Pdt.P/2020/PA.Smd
Tanggal 10 Desember 2020 — Pemohon melawan Termohon
14 — 7
  • PA.Smdtangga dan dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah, mawaddahwarahmah.Menimbang, bahwa surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon yangdiberi tanda P.1, P.2, P.3 merupakan fotokopi yang telah dicocokkan denganaslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnyaserta telah dinazagelen, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat(1) huruf a UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun
Pengadilan PA TANJUNG Perdata Agama
Register : 15-06-2015 — Putus : 15-06-2015 — Upload : 27-07-2015
Putusan PA TANJUNG Nomor 0074/Pdt.P/2015/PA.Tjg
Tanggal 15 Juni 2015 — PEMOHON I DAN PEMOHON II
17 — 1
  • proses mediasi, namun dalam perkara ini karena tidak mengandungsengketa yang sifatnya hanya perkara voluntair maka mediasi tidak perludilaksanakan;Menimbang, bahwa surat bukti (P) yang diajukan Pemohon yangdikeluarkan oleh Instansi yang berwenang dan telah diberi meterai secukupnyaserta telah di nazegelen di Kantor Pos, hal mana telah sesuai maksud pasal 2ayat(1) huruf a UndangUndang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun
Pengadilan PA DEPOK Perdata Agama
Register : 12-03-2015 — Putus : 27-04-2015 — Upload : 08-08-2015
Putusan PA DEPOK Nomor 0104/Pdt.P/2015/PA.Dpk
Tanggal 27 April 2015 — perdata
6 — 4
  • Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berhargasehingga dapat diterima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa selain bukti surat para Pemohon juga telahmenghadirkan dua orang saksi yang bernama NAMA dan NAMA yang telahmemberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satudengan lainnya sebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil permohonan para Pemohondihubungkan dengan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 14-08-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 20-03-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 453 K/TUN/2019
Tanggal 24 Oktober 2019 — I. RIDWAN STEFANUS., II. DRG. KOSASIH KURNIA VS LUKIMIN BIN PAIMIN DAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDAR LAMPUNG;
182 — 254 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 453 K/TUN/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 2007 tentang Pendaftaran Tanah,Menimbang, bahwa di samping itu alasanalasan tersebut padahakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaantentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalampemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat
Pengadilan PA KAB MALANG Perdata Perceraian
Register : 14-04-2018 — Putus : 26-04-2018 — Upload : 01-06-2018
Putusan PA KAB MALANG Nomor 1599/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg
Tanggal 26 April 2018 — penggugat dan tergugat
10 — 6
  • Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukundan harmonis selama kurang lebih 24tahun, 7 bulan kemudian sejak awaltahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidakharmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terusmenerus yang disebabkan ketidak cocokan antara Penggugat dan Tergugat,yang penyebabnya antara lain:a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak dengan alasan tidakpunya pekerjaan tetap;b.
    akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya mitsaqan gholidhon(ikatan yang kokoh/kuat);Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil gugatannya Penggugattelah mengajukan bukti surat (P.1) berupa Kutipan Akta Nikah atas namaPenggugat dan Tergugat sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulistersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab UndangUndangHukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 tahun 1985tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun
Pengadilan PA PINRANG Perdata Agama
Register : 29-04-2021 — Putus : 24-05-2021 — Upload : 24-05-2021
Putusan PA PINRANG Nomor 342/Pdt.G/2021/PA.Prg
Tanggal 24 Mei 2021 — Penggugat melawan Tergugat
9 — 6
  • Pasal 9 Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 jo.
    Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas PengenaanHarga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut,Pemohon mengajukan alat bukti saksi, hal ini telan sesuai dengan ketentuan Pasal165 R.Bg;Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan, saksisaksi Pemohontelah bersumpah menurut tata cara agamanya, hal ini telah sesuai denganketentuan Pasal 175 R.Bg;Menimbang, bahwa 2 (dua)
Pengadilan PN BLITAR Perdata
Register : 16-09-2020 — Putus : 30-09-2020 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN BLITAR Nomor 432/Pdt.P/2020/PN Blt
Tanggal 30 September 2020 — Pemohon:
SITI NURFATIMAH
15 — 4
  • Pasal 52 ayat (2)Undangundang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan, yang menyebutkan Pencatatan perubahan nama sebagaimanadimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada InstansiPelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh)hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pendudukdan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undangundang Republik Indonesia Nomor 24Tahun
    .93 ayat (3) huruf b Peraturan PresidanNomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara PendaftaranPenduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan Pejabat Pencatatan Sipilpada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatanpinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipilMenimbang, bahwa dari ketentuanketentuan di atas, Hakim perlumengingatkan kepada Pemohon untuk memperhatikan secara khususketentuan Pasal 52 ayat (2) Undangundang Republik Indonesia Nomor 24Tahun
Pengadilan PN BLITAR Perdata
Register : 09-07-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN BLITAR Nomor 331/Pdt.P/2021/PN Blt
Tanggal 29 Juli 2021 — Pemohon:
IIS ARISKA DEWI
21 — 3
  • Pasal 52 ayat (2)Undangundang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan, yang menyebutkan Pencatatan perubahan nama sebagaimanadimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada InstansiPelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh)hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pendudukdan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undangundang Republik Indonesia Nomor 24Tahun
    93 ayat (3) huruf b Peraturan Presidan Nomor25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil yang menyebutkan Pejabat Pencatatan Sipil pada InstansiPelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir padaregister akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipilMenimbang, bahwa dari ketentuanketentuan di atas, Hakim perlumengingatkan kepada Pemohon untuk memperhatikan secara khususketentuan Pasal 52 ayat (2) Undangundang Republik Indonesia Nomor 24Tahun
Pengadilan PT MATARAM Perdata
Register : 17-11-2021 — Putus : 20-12-2021 — Upload : 21-12-2021
Putusan PT MATARAM Nomor 258/PDT/2021/PT MTR
Tanggal 20 Desember 2021 — Pembanding/Tergugat : ASIAH
Terbanding/Penggugat I : NASARUDDIN
Terbanding/Penggugat II : ROSLIAMAN
Terbanding/Turut Tergugat : BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) Provinsi Nusa Tenggara Barat-Kota Bima
70 — 30
  • MTRagraria, peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah,peraturan menteri negara agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 24tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan peraturan perundangan lainnya;Menimbang, bahwa dalam pasal Pasal 32 ayat (1) PP No. 24 Tahun1997 Tentang Pendaftaran Tanah pada pokonya menyatakan :Sertifikat merupakan surat tanda bukti Hak yang berlaku sebagai alatpembuktian yang kuat
    tanggal 4 Juni 2019luas 28.000 M2, sertipikat objek perkara yang dilakukan oleh KantorPertanahan Kota Bima (Turut Tergugat) telah sesuai dengan prosedur yangdiatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku, knususnya undangundang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokokpokok agraria,peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah,peraturan menteri negara agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 24tahun
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 14-02-2018 — Putus : 23-04-2018 — Upload : 29-05-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 62/PDT/2018/PT MKS
Tanggal 23 April 2018 — Pembanding/Penggugat : Muliadi Baharuddin
Terbanding/Tergugat I : Drs. Adong Kadir
Terbanding/Tergugat II : Koperasi Pengayoman Pegawai Departemen Kehakiman KPPDK Sulawesi Selatan
66 — 43
  • ., M.H. tidakpemah memiliki tanah sengketa dengan adanya/berdasarkan surat No.PPDK/06/X/2016, karena menurut Hukum id est: Pasal 32 ayat (1) PP No. 24Tahun 1997, penguasaan dan/atau pemilikan atas suatu bidang tanah harusdibuktikan dengan Sertifikat Hak atas tanah.Keterlibatan Tergugat II dalam permasalahan ini, hanya bertujuanmenerangkan bahwa: Dahulu pada masa Drs.
    Hal ini dibolehkan oleh Hukum id est: pasal 1820KUH.Perdata.Sedangkan dugaan secara diamdiam melakukan penguasaan atas sebagiantanah tersebut tanpa Hak, merupakan dalil penggugat yang amat sangattidak benar, karena:1)Perbuatan Hukum peralihnan Tanah SHM No. 277/Bontoala didasarkanpada Pasal 1457 KUH.Perdata, yang diproses melalui suatu perjanjian Hlm 23 dari 62 Hlm Putusan No.62/PDT/2018/PT MKS.jualbeli tanahtanah kapling pecahan tanah SHM tersebut, berdasarkanpasal 37 PP No. 24Tahun 1997 juncto
    PP No. lOTahun 1961 Pasal 19juncto PP No. 24Tahun 1997Pasal 37, dan;b. PP No. 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat (1), dan;c. Pasal 1820 KUH.Perdata, dan;d. Pasal 1457 KUH.Periata, dan;e. Pasal 37 PP No. 24 Tahun 1997 juncto pasal 19 PP No. 10 Tahun1961, dan;f. Pasal 36 PP No. 24 Tahun 1997 juncto pasal 20 ayat (1) PP No.10 Tahun 1961, dan;g. Pasal 20 ayat (1) PP No. 10 Tahun 19615, juncto;h. Pasal 1126 KUH.Perdata, dan;i. Pasal 372 KUH.Pidana;j. STBL. 1847 No. 23 Juncto Inpres.
    Pasal 1457 KUH.Perdata juncto pasal 32 ayat (1) PP No. 24Tahun 1997;. Pasal 127 juncto Pasal 1010 KUH.Perdata; dan; Hlm 25 dari 62 Hlm Putusan No.62/PDT/2018/PT MKS.7.m. pasal 1074 juncto pasal 1066 KUH.Perdata;Oleh karena itu, amat wajar dan adil kiranya peralihan tanahn SHM No.277/Bontoala dari atas nama H. Baharuddin Daud kepada atas nama istridan anakanak Almarhum H.
    Adong Kadir) , menyerahkanuang pembayaran harga Tanah, berupa 4 (empat) Kwitansipembayaran harga tanah tersebut,b) Perbuatan Hukum yang ditentukan dalam pasal 17 ayat (1) PP No. 24Tahun 1997, yaitu: pada Peta Tanah SHM No. 277/Bontoala telahtergambar dengan jelas bahwa tanah SHM No. 277/Bontoala telahdipisahpisahkan dan/atau telah dipecahpecahkan menjadi tanahtanah kapling pecahan tanah SHM No. 227/Bontoala.Selanjutnya dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa Istri dari AlmarhumH.
Pengadilan PN BANTUL Perdata
Putus : 29-09-2015 — Upload : 02-11-2015
Putusan PN BANTUL Nomor 101/Pdt.P/2015/PN.Btl
Tanggal 29 September 2015 — Mulyoto
16 — 12
  • danmengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena petitum angka 2 dan angka 3dikabulkan, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, makasegala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, hinggasaat ini sebesar Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (1 dan 2) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah menjadi UndangUndang Nomor 24Tahun