Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yangsangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputipengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatudengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untukmenghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuantentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, halmanaberhubungan dengan motif;Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan benar telah membawa golokkarena untuk berjagajaga manakala

represifbisa diwujudkan dan membawa keadilan serta kebenaran;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, makamanakala keseluruhan saksi sudah menerangkan mereka melihat Terdakwatelah membawa senjta tajam tersebut dan tidak sesuai dengan peruntukannyakarena memang tidak dibenarkan dibawa oleh Terdakwa dengan cara sepertiitu, lagipula hal tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan dan aktifitasTerdakwa yang dibenarkan oleh hukum untuk membawa golok seperti yangtelah dilakukannya, maka manakala

Bahwa, guna menjamin kelancaran pelaksanaan putusandalam perkara ini adalah sewajarnya apabila paraTergugat dihukum untuk membayar uang paksa(Dwangsom) sebesar : Rp 500.000, (Lima ratus riburupiah) untuk setiap hari terhitung mulai sejakputusan dalam perkara ini mempunyai' kekuatan hukumtetap (Inkracht van gewijsde) manakala yangbersangkutan lalai melaksanakan seluruh isi putusandalam perkara ini secara sukarela sampai dengandilaksanakannya seluruh isi putusan dalam perkaraini oleh para Tergugat;

Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa(Dwangsom) sebesar : Rp 500.000, (Lima ratus riburupiah) untuk setiap hari terhitung mulai sejakputusan dalam perkara ini mempunyai' kekuatan hukumtetap (Inkracht van gewijsde) manakala yangbersangkutan lalai melaksanakan seluruh isi putusandalam perkara ini secara sukarela sampai dengandilaksanakannya seluruh isi putusan dalam perkaraini oleh para Tergugat;9.

berada dalam satu rumah dan satu meja makan;Hal. 15 dari20 Putusan Nomor 597/Pdt.G/2016/PA.BlkMenimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antaraseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuanmembentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa;Menimbang, bahwa esensi dari ketentuan pasal tersebut adalahkebahagiaan dan kekalnya rumah tangga akan terwujud manakala

Oleh karena itu, manakala suamiistri dalam kenyataannya tidak lagi memiliki keterikatan lahir batin serta tidakdapat mewujudkan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah danrahmah, maka pada dasarnya rumah tangga tersebut telah bergeser dari nilainilai dan tujuan luhur dan mulia dari suatu ikatan perkawinan;Menimbang, bahwa demikian pula dalam ketentuan Pasal 19 huruf fPeraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f KompilasiHukum Islam yang menegaskan alasan perceraian dapat terjadi

sehinggaharus ditolak.11Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tergugat tersebut, perludijelaskan bahwa seorang Notaris atau PPAT selaku seorang pejabat umumpada dasarnya hanya menerima dan membuat apa yang dikemukakan parapihak yang menghadap kepadanya sesuai prosedur hukum yang berlaku.Seorang Notaris atau PPAT tidak harus meneliti kebenaran materil dari buktiformil yang diajukan para pihak yang menghadap kepadanya, karena itumerupakan tugas dari pejabat atau orang yang membuat bukti formil tersebut.Namun manakala

Oleh karena itu, manakala adatuntutan mengenai pembatalan akta yang dibuat oleh Notaris, tidak harusNotaris/PPAT yang membuat akta itu dilibatkan sebagai pihak dalam perkaraa quo ;Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi Tergugat Il bahwaseharusnya penggugat melibatkan Polri dalam perkara a quo, setelahmembaca dengan cermat gugatan penggugat dapat diketahui bahwa obyeksengketa dalam perkara a quo bukanlah masalah hak pensiun daripenggugat melainkan adalah berupa tanah ukuran 12 x 15 m2 yang terletakdi

L5G SS2I8i 5 aScuasi 198 Igtal ofall ebWahai orangorang beriman, lindangilah dirimu dan keluargamu dari apineraka;Dan salah satu anggota keluarga inti adalah anak, oleh karena itu kKedua orangtua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anakanaknya,agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani,dan berakhlaqul karimah serta memiliki intelegensi yang tinggi, anak dapatmembuat senang hati kedua orang tuanya, manakala anak tersebut berbaktikepada mereka, serta taat

Namun anak jugadapat membuat susah kedua orang tuanya manakala anak tersebut tidakberbakti kepadanya, serta tidak taat beribadah, sehingga kedua orang tua wajibuntuk memelihara dan mendidik anakanak mereka dengan sebaikbaiknya(vide Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam) ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UndangUndangNomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindangan Anak adalah segala kegiatanuntuk menjamin dan melindangi anak dan hakhaknya agar dapat hidup,tumbuh, berkembang dan berpartisipasi

Namun manakala pernikahan tersebut tidaktercatat menjadikan pasangan suami isteri tidak memiliki bukti tentang pernikahannya,bolehlah dia meyakini keabsahan pernikahannya sendiri tetapi orang lain tidak akanmudah percaya dengan pengakuannya tersebut, maka keberadaan akta otentik berupaakta nikah dari pejabat yang berwenang merupakan sebuah bukti adanya pernikahandan setiap warga negara wajib percaya dengan adanya pernikahan tersebut, hal inilahyang dikehendaki dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa

Olehkarena itu, sejatinya lembaga perceraian hanya dapat dilakukan dalam keadaandarurat, manakala tidak ada upaya lain untuk memperbaiki hubungan suami isteriyang sedang dibina tersebut;Bahwa dalam sebuah Hadis yang diriwayatkan oleh lbnu Umar r.a, bahwa NabiMuhamad saw bersabda: sesuatu yang (pada dasarnya) halal tapi sangat dibenciAllah swt adalah talak.;Bahwa satu hal yang harus diakui bahwa bidang perkawinan dalam hukum Islammemiliki kompleksitas masalah yang tidak sederhana.

jugaPenggugat Rekonvensi tidak terbukti memiliki pengecualian untukmemperoleh nafkah iddah sebagaimana maksud pasal tersebut diatas, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untukmemberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi yang harusdiserahkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensisetelah Majelis Hakim mempertimbangkan kemampuan TergugatRekonvensi yang saat ini berprofesi sebagai pegawai PLN CabangGenyem dengan penghasilan sekitar Rp. 6.000.000,00 per bulan layakdan bijaksana manakala

PLN Cabang Genyem yang mendapatpenghasilan (gaji) setiap bulan sebesar Rp. 6.000.000,00 per bulansehingga layak dan bijaksana manakala Tergugat Rekonvensidibebankan untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensisesaat setelah Tergugat Rekonvensi mengucapkan kkrar Talakdidepan persidangan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut maka gugatan Penggugat Rekonvensi patut dikabulkansebagian dan menolak untuk selebihnya

Hal ini sesuai firman Allah SWT. surat AtTahrimayat 6:Wahai orang orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari apineraka.....dan salah satu anggota keluarga inti adalah anak, oleh karena itu keduaorang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anakanaknya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmanimaupun rohani, dan berakhlaqul karimah serta memiliki intelegensi yangtinggi, anak dapat membuat senang hati kedua orang tuanya,manakala anak tersebut berbakti kepada

Namun anak juga dapat membuat susah keduaorang tuanya manakala anak tersebut tidak berbakti kepadanya, sertatidak taat beribadah, sehingga kedua orang tua wajib untuk memeliharadan mendidik anakanak mereka dengan sebaikbaiknya, sebagaimanaketentuan pasal 45 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UndangUndangNomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalahsegala kegiatan untuk menjamin

berkewajiban untukmembayar dan memenuhi keperluan lain buat si anak sesuai dengankebutuhan rill anak dan kemampuan kedua orang tua;Menimbang, bahwa di persidangan terbukti bahwa TERMOHONRekonvensi mempunyai penghasilan perbulan sebesar lebih kurang Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah) setiap bulan, maka berdasarkan kepadapenggunaannya, yakni untuk keperluan biaya pemeliharaan dan pengasuhanseorang orang anak, dan juga persetujuan dari TERMOHON Rekonvensi,maka adalah beralasan dan berdasarkan hukum manakala

No. 0365/Pdt.G/2016/PA.JKPSTDan karena perceraian yang terjadi menimbulkan hak rujuk bagiTERMOHON Rekonvensi, maka gugatan PEMOHON Rekonvensi agarTERMOHON Rekonvensi memberikan kepada PEMOHON Rekonvensinafkah iddah patut diterima dan dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan TERMOHONRekonvensi dan PEMOHON Rekonvensi serta jumlah gaji TERMOHONRekonvensi perbulan seperti disebutkan di atas, maka adalah berdasarkanhukum manakala besarnya nafkah iddah tersebut ditetapbkan sebesar Rp.1.500.000

yang dimaksud kewajibankewajiban camat yang harus diselesaikan adalahbahwa camat tersebut punya tanggungan untuk pembayaran tiket semisal event tinju,turnamen sepak bola, karena tidak terpenuhi maka pembayarannya dibebankan padadana pembinaan kecamatan, sehingga penerimaan masingmasing camat tidak samakarena pembelian tiketnya tidak sama ;Bahwa tugas saksi selaku pimpro adalah, pertama : melaksanakan kegiatan proyek,kedua : melaksanakan monitoring kegiatan proyek dan ketiga : membantumenyelesaikan manakala

Memperkayadiri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi dan yang ketiga : dapat merugikankeuangan negara, atau perekonomian, dari situ tentu kita harus memberikanpengertian terhadap konsepkonsep yang ada dalam pasal tersebut, apakah ituperbuatan Melawan Hukum, jadi perbuatan melawan hukum kalau kita lihat ataubertolak dari penjelasan pasal 2 yang nota bene sudah dinyatakan tidak berlaku olehMahkamah Agung maka pengertian Melawan Hukum itu harus melawan hukumsecara formal artinya melawan hukum manakala

negeri, tidak bisa itu dalam kaitannya dengan hubungan antara majikandengan buruh, itu harus dalam kaitannya dengan pegawai negeri ;Bahwa perintah jabatan mestinya dalam rangka untuk tertib adminsitrasi harusdalam bentuk tertulis tetapi di dalam faktanya seringkali perintah jabatan itudilakukan secara lisan ;Bahwa seorang bawahan sebagai PNS dapat dikenai pertanggung jawaban apabilaia melaksanakan perintah dari atasannya manakala perbuatan itu adalah perbuatanmelawan hukum yang terpenting parameternya

Terkait dengan persoalaan kwitansi, norma hukumnyamanakala menanda tangani kwitansi sebesar lima juta maka tentu yang saya terimaadalah lima juta, manakala kalau saya menerima kurang dari lima juta, menandatangani kwitansi lima juta tentunya kalau tahu hukumnya tidak akan menandatangani kwitansi dan selanjutnya antara kwitansi dengan SPJnya manakala kalaukwitansinya lima juta SPJnya lima juta ya tentu tidak logis mendalilkan bahwa yangia terima itu kurang dari lima juta karena SPJ itu merupakan pertanggung

jawabanterhadap berapa besar anggaran yang ia terima tersebut ;Bahwa karena ini sifatnya bantuan bagi Pengguna Anggaran dan Kuasa PenggunaAnggaran cukup dengan kwitansi yang ditandatangani tadi, bagi si Camat sebagaisi Penerima Anggaran dia harus menggunakan anggaran itu sesuai denganperuntukkannya yaitu dibuktikan dengan SPJ itu tadi, manakala kalau si PenerimaAnggaran tidak menggunakan sesuai dengan peruntukkannya maka perbuatan ituadalah perbuatan melawan hukum atau menyalah gunakan wewenang

putusan yang tumpang tindih,sudah seharusnya gugatan Penggugat dengan tegasditolak;Bahwa terhadap persoalan seperti ini (Butir 4 & 5 di atas)telah ada Yurisprodensi, Putusan Mahkamah Agung No.1549 K/Sip/1974, tanggal 1331976, yang amarnyamenyatakan : gugatan Penggugat tidak dapat diterima,dengan pertimbangan hukum, Penggugat harus menungguPerkara yang sedang berjalan memiliki putusan yangberkekuatan hukum tetap;3 Bahwa dengan berpedoman pada yurisprudensi tersebut,maka sudah benar menurut hukum, manakala

Bukan sebagaimana diatur UU No. 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No.16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, dalam sebuah yayasan tidak ada kewenanganmandiri, melainkan kewenangan kolektif kolegial;Bahwa dengan demikian, jika mengikuti alur piker Penggugat, ternyata juga tidaktepat, melanggar UU Yayasan, manakala yang digugat hanya Ketua Yayasan;13.

Hal ini sesuai firman Allah SWT.surat AtTahrim ayat 6 : Artinya : Wahai orang orang beriman, lindungilahdirimu dan keluargamu dari api neraka ; Dan salah satu anggota keluarga intiadalah anak, oleh karena itu kedua orang tua hendaknya memperhatikankebutuhan dan perkembangan anakanaknya, agar mereka tumbuh menjadianak yang sehat, baik jasmani maupun rohani, dan berakhlaqul karimah sertamemiliki intelegensi yang tinggi, anak dapat membuat senang hati kedua orangtuanya, manakala anak tersebut berbakti

Namun anak juga dapat membuat susah kedua orangtuanya manakala anak tersebut tidak berbakti kepadanya, serta tidak taatberibadah, sehingga kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidikanak anak mereka dengan sebaik baiknya (vide Pasal 45 ayat (1) KompilasiHukum Islam) ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untukmenjamin dan melindungi anak dan hakhaknya agar dapat hidup, tumbuh,berkembang, dan berpartisipasi

berada dalam satu rumah dan satu meja makan;Hal. 15 dari 20 Putusan Nomor 597/Pdt.G/2016/PA.BlkMenimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antaraseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuanmembentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa;Menimbang, bahwa esensi dari ketentuan pasal tersebut adalahkebahagiaan dan kekalnya rumah tangga akan terwujud manakala

Oleh karena itu, manakala suamiistri dalam kenyataannya tidak lagi memiliki keterikatan lahir batin serta tidakdapat mewujudkan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah danrahmah, maka pada dasarnya rumah tangga tersebut telah bergeser dari nilainilai dan tujuan luhur dan mulia dari suatu ikatan perkawinan;Menimbang, bahwa demikian pula dalam ketentuan Pasal 19 huruf fPeraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f KompilasiHukum Islam yang menegaskan alasan perceraian dapat terjadi

Setiap orang wajib memenuhi janjinya merupakan asasmoral yang oleh pembentuk undangundang dikuatkan sebagai normahukum.Bahwa adapun tujuan Pembentuk UndangUndang Hak Tanggunganadalah berkehendak untuk mewujudkan kemudahan yang disediakanoleh undangundang bagi kreditur dalam rangka pelaksanaan penjualanobyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelanganumum, manakala debitur cidera janji;Bahwa sarana perlindungan selanjutnya kepada para kreditur jugaditentukan di dalam Pasal 1132 BW yang

Tentunya bank(kreditur) sebagai pelaku ekonomi bertindak hatihati danmenghindar sebagai kreditur konkuren, perlu mendayagunakanketentuanketentuan tentang lembaga jaminan, guna mengantisipasiresiko manakala debitur tidak memenuhi prestasinya;Bahwa terhadap dalil perlawanan Pelawan poin ke9 yang menyatakan:Sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan olehPengadilan Negeri Medan, atas tanah dan bangunan terperkara sesuaidengan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan danBerita

memberikan keyakinan bagi Judex Facti maupun Judex Jurisbahwa Pemohon PK sama sekali tidak pernah melakukan pemutusanhubungan kerja secara sepihak apalagi dengan dalil melarang untuk masukbekerja oleh karena secara tegas sikap yang diambil oleh Para TermohonPK telah jelas mengambil sikap tidak mau bekerja di Tempat UsahaPemohon PK;8 Bahwa fakta tersebut diperoleh dari keterangan saksi yang diajukan olehPemohon PK dalam persidangan yang oleh Judex Facti tidak dijadikanpertimbangan hukum sama sekali manakala

PKtersebut sebagai Karyawan Lepas yang pekerjaannya berdasarkan orderkerja sehingga tentunya dalam hal ini juga tidak wajib untukmengikutsertakan mereka dalam Program JAMSOSTEK sebagaimanatuntutan mereka hingga kemudian terjadi perselisihan diantara ParaPekerja;Bahwa sekalipun pihak Pemohon PK tidak mengikutsertakan dalamprogram JAMSOSTEK namun pihak Pemohon PK selaku Pengusaha tetapmemperhatikan mengenai kesehatan dan kesejahteraan Pekerjanya haltersebut ditandai dengan digantinya biaya pengobatan manakala

ditempati oleh Termohon, namun kedatangan Pemohontersebut hanya sebentar dan tidak sampai menginap;Menimbang, bahwa meskipun saksi kesatu dari Pemohon dan para saksi dariTermohon tidak mengetahui saat terjadinya pertengkaran antara Pemohon danTermohon, namun dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa seorang saksipasti mengetahui sebuah peristiwa yang terjadi yang kebetulan dia lihat dan saksikan,tetapi tidak semua peristiwa yang terjadi dapat dilihat dan disaksikan oleh saksi,sehingga wajar manakala

Putusan Nomor : 0740/Pdt.G/2013/PA.Kab.Kdrbersama antara suami istri, sehingga manakala kemudian suami isteri tersebut gagaldalam mempertahankan kehidupan rumah tangganya, maka kegagalan tersebut tidakdapat ditimpakan kepada salah satu pihak tetapi merupakan kegagalan bersama;Menimbang, bahwa apabila pasangan suami isteri, salah satu atau keduaduanyatidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan menghendaki perceraian, MajelisHakim berpendapat bahwa sudah tidak ada manfaatnya mempertahankan rumah

Putusan Nomor 2681/Pdt.G/2017/PA.Sbyseksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilandan perlakuan salah lainnya serta Pasal 13 (2) menegaskan Dalam hal orangtua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuansebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka perlu dikenakan pemberatanHukuman, UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 jo UndangUndang Nomor45 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;Menimbang, bahwa orang tua yang diberikan Hak asuh terhadap anaknya manakala terbukti

melalaikan tanggung jawabnya sebagaimana termaktubdalam Pasal 9 tersebut sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalampertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagaiOrang tua terhadap anaknya, hai ini sesuai dengan Pasal 30 (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 jo UndangUndang Nomor 45 Tahun 2014tentang Perlindungan Anak;Menimbang, bahwa karena anak Penggugat dan Tergugat adalah milikbersama Penggugat dan Tergugat, sehingga manakala Penggugat danTergugat ingin bertemu dengan

Hal ini sesuai firman AllahSWT. surat AtTahrim ayat 6: Artinya : Wahai orang orang beriman,lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka, dan salah satu anggotakeluarga inti adalah anak, oleh karena itu kedua orang tua hendaknyamemperhatikan kebutuhan dan perkembangan anakanaknya, agar merekatumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani, danberakhlaqul karimah serta memiliki intelegensi yang tinggi, anak dapatmembuat senang hati kedua orang tuanya, manakala anak tersebutberbakti

Namunanak juga dapat membuat susah kedua orang tuanya manakala anak tersebuttidak berbakti kKepadanya, serta tidak taat beribadah, sehingga kedua orang tuawajib untuk memelihara dan mendidik anak anak mereka dengan sebaik baiknya (vide Pasal 45 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) ;Menimbang, bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 35 tahun 2014,tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak, Pasal 1 ayat (2), Perlindungan Anak adalah segalakegiatan untuk menjamin dan melindungi

Tergugat, olehkarenanya Penggugat mengajukan gugatan cerai ini gunamengakhiri tali pernikahannya dengan Tergugat ;. bahwa sejak 17 Juli 2006 Tergugat tidak pernahmemberikan nafkah lahir baik kepada Penggugat maupunkepada anaknya, maka Tergugat patut dihukum agarPUTUSAN PA.TL No 0395/Pdt.G/2009/PA.TL, halaman 4 dari 26halamanmemenuhi kewajiban untuk memberikan nafkah kepadaanaknya dimaksud, terhitung sejak 17 Juli 2006 sampaidengan saat diajukannya gugatan ini atau setidaknyaselama 27 bulan, yang manakala

Pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugatpetitum Primer angka 2 dapat dikabulkan ;PUTUSAN PA.TL No 0395/Pdt.G/2009/PA.TL, halaman 19 dari26 halaman20Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan bahwasejak 17 Juli 2006 Tergugat tidak pernah memberikan nafkahkepada anaknya, yang hingga sekarang telah berlangsungselama 27 bulan, yang manakala dihitung dengan uang,besarannya akan setara dengan Rp 300.000,00 (tiga ratusribu rupiah) setiap bulan, sehingga kewajiban membeyarnafkah

No.551 K/Pdt/2010Bahwa didalam Akta No.64 tersebut telah diatur bahwa jika terjadikelalaian membayar, Tergugat dikenakan denda 1% setiap hari kelambatanyang dihitung dari jumlah angsuran yang terlambat itu, akan tetapi tidak bolehmelebihi 30 hari keterlambatan dan manakala kelalaian itu melebihi 30 hari,maka Tergugat diwajibkan mengembalikan tanah tersebut kepada pemiliknyadan manakala tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama Tergugat, makaTergugat wajid menghibahkannya kepada pemilik dalam hal