Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam, yang mengatur bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan antarasuami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidakada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan Pasal 39 ayat (1)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis.

Pasal 65UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam,yang menentukan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidangPengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasilmendamaikan kedua

Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi HukumIslam dan tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undangundang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.

Pasal 2 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.

Putusan No.256/Pdt.G/2021/PA.MSMenimbang, bahwa menurut Hakim unsur substansialalasan perceraian yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam adalah pecahnya rumah tangga, dan pecahnya rumah tangga tidak hanyadililhat dari segi intensitas terjadinya pertengkaran, karena meskipun seringterjadi pertengkaran tetapi tidak mengakibatkan pecahnya rumah tangga

daripada mengambilkemaslahatan, oleh karena itu menurut Hakim jalan terbaik bagi Penggugat danTergugat adalah perceraian;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbanganpertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga atauperkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken marriage) dansulit untuk disatukan kembali, oleh karenanya gugatan Penggugat telahberalasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1

Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor1 Tahun 1991);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (3) pihak keluargapernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan Majelis setiapkali persidangan telah berusaha menasehati dengan sungguhsungguh agarPenggugat merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadahdan mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itusesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah SWT, namun Penggugat tetapberkeyakinan kuat ingin bercerai dengan

Bf tensile G5354 2 a4 ne = . ee oe SD ba Se ells 8h 45> 55 aHalaman 9 dari 12 halaman Putusan Perkara Nomor 477/Pdt.G/2018/PA.KBrArtinya: "Dan diantara tandatanda kekuasaanNya alah Dia telahmenciptakan untukmu isteriisteri dari jenismu sendiri, Supayakamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Diamenjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnyapada yang demikian itu. benarbenar terdapat tandatanda bagikaum yang berfikir.Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undangundang Nomor1

Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatuapapun lagi, dan memohon agar Pengadilan Agama Banjarbaru menjatuhkanpenetapannya.Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka untuk selengkapnya ditunjuk halinwal sebagaimana yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara iniyang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohonadalah sebagaimana terurai di muka.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor1

No. 136/Pdt.P/2021/PA.Bjb.tentang Perkawinan, dispensasi oleh pengadilan diberikan karena alasan sangatmendesak dan disertai buktibukti pendukung yang cukup.Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 2 UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan alasan mendesakadalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkanperkawinan, sedangkan yang dimaksud dengan buktibukti pendukung yangcukup

adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masihdi bawah ketentuan undangundang dan surat keterangan dari tenaga kesehatanyang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangatmendesak untuk dilaksanakan.Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 3 UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemberian dispensasi oleh pengadilan harusmempertimbangkan semangat pencegahan perkawinan anak, moral,

sebagaimana yang tercantum dalam Berita AcaraSidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMDalam KonvensiMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon padapokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam danperkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karenaPemohon bermaksud mengajukan cerai talak terhadap Termohon, makaberdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) UndangUndang Nomor1

Jadi apabila terjadi perpecahan dikarenakan tidak adanyaketeraturan antara struktur dalam (sifat alamai manusia) dan struktur luar(perpecahan), maka keteraturan di dalam keluarga tidak akan tercapai;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat permohonanPemohon tersebut telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimanadimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 jo.

Tentang nafkah iddah :Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga mengajukan gugatanrekonvensi berupa nafkah selama masa iddah, sedangkan Tergugatrekonvensi dalam jawabannya menyatakan akan memenuhi gugatanrekonvensi tersebut;Menimbang, bahwa dalam perkara nafkah iddah, Majelis Hakim perlumengemukakan bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : Pengadilan dapatmewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupandan/atau menentukan

Pasal 26 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sesuai Pasal 149 dan 150 R.Bgterhadap perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnyaTergugat;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasicerai talak dengan itsbat nikah, maka khusus terkait dengan permohonan itsbatnikah tetap dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum sedangkanpemeriksaan perkara perceraian dilakukan dalam sidang tertutup

AlHakim dalam alMustadrak berkata, Sanad hadis ini sahih).Oleh karena itu, sesuai Pasal 283 R.Bg yang menyatakan siapa mendalilkansesuatu harus membuktikan, maka dalam perkara ini Penggugat tetap dibebanipembuktian;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraiandengan alasan sebagaimana ditegaskan Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo.

Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam di Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan danpertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dengan Tergugat sangatlahmempengaruhi kelangsungan dan keutuhan rumah tangga Penggugat danTergugat mengingat pihak keluarga sudah melakukan upaya damai namuntidak berhasil, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada

Putusan No.757/Pdt.G/2020/PA.BIklegal standing Penggugat mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat lebihjelas;Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu cerai gugat, terkaiterat dengan pihakpihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahanyang sah adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukumagama dan kepercayaannya masingmasing, dan perkawinan tersebut harustercatat, hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1 dan 2) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi

hidup rukun dan telahdikaruniai 1 orang anak; Tergugat memiliki hubungan asmara dengan perempuan lain, danTergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat; Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai denganTergugat;Menimbang, bahwa keharmonisan sebuah rumah tangga senantiasadapat dilihat pada adanya suatu aktifitas pasangan suami istri yang berusahamembentuk kebahagiaan rumah tangganya dengan baik dalam satu rumahdan satu meja makan;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor1

atas, dimana antaraPenggugat dan Tergugat telah tidak berada lagi dalam satu kediamanbersama yang setidaknya telah berlangsung kurang lebih 6 bulan hinggasekarang tidak saling memedulikan lagi, telah menunjukkan bahwa antaraPenggugat dan Tergugat telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasiketerikatan lahir batin, oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakimbahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengannilainilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor1

.016, Kelurahan Baktijaya, KecamatanSukmaja, Kota Depok, Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;PENGADILAN NEGERI tersebut ;Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri DepokNomor1/Pdt.G/2019/PNDPK tertanggal 3 Januari 2019 tentang PenunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Gugatantersebut;Setelah membaca surat gugatan Penggugat dan suratsurat lain yangberkenaan dengan surat gugatan tersebut ;Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor1

Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbulmenurut ketentuan.AtauapabilaPengadilanNegeri Jakarta Depok berpendapatlain, maka kamimohonkanPutusan yang seadiladilnya(ex aequo et bono).Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,Penggugat hadir sendiri dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datangmenghadap dan tidak menyuruh orang lain hadir untuk mewakili walaupun telahdipanggil secara patut berdasarkan, Relaas Panggilan Sidang Nomor1/Pdt.G/2019/PN.Dpk

terpisahkan serta turut dipertimbangkandalam putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangandalam perkara ini, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan halhal yangmenjadi pokok perkara ketidak hadiran akan dipertimbangkan dalam kehadiranTergugat tersebut;Hal 10 dari 21 Putusan Nomor 1 /Pdt.G/2019/PNDpkMenimbang, bahwa sebagaimanaRelaas Panggilan Sidang Nomor1

ditunjuk segalasesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagaibagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 1760/Pdt.G/2020/PA.TngPERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakanPenggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) UndangUndang Republik Indonesia Nomor1

datang ke persidanganuntuk memberikan jawaban meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutsehingga dapat diartikan Tergugat sudah tidak keberatan dengan gugatanPenggugat;Menimbang, bahwa meskipun sebagian dalildalil gugatan Penggugattelah diakui oleh Tergugat, namun karena perkara ini merupakan perkaraperceraian, untuk menghindari adanya rekayasa dalam perceraian danberdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1

diambilalih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, di mana abstrakhukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisin, cekcok, hidupberpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidakberniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalahmerupakan fakta hukum yang cukup sebagai alasan dalam suatu perceraiansesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1

, di DesaKlungkung pada tanggal X September 2010, dihadapan pemuka Agama Hinduyang bernama XX, dan atas perkawinan tersebut telah dicatatkan di KantorDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, yang artinyaperkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapatbahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sah menuruthukum dan agamanya serta tidak bertentangan dengan Undangundang Nomor1

Penggugat dalam Perkara aquotelah memiliki izin untuk mengajukan gugatan perceraian;Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkanbahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian yang pada pokoknyaadalah karena antara Penggugat dan Tergugat terusmenerus terjadiperselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugattidak tinggal bersama lagi;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 angka (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1

UndangundangNomor 23 Tahun 2006 jo Undangundang Nomor 24 Tahun 2013 tentangAdministrasi Kependudukan, maka dalam amar putusan perkara perceraian,sekurangkurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkansalinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada KantorKependudukan dan Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkandan tempat terjadinya perceraian;Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 35 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1

merupakan ikatan lahir bathinantara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuanmembentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkanKetuhanan Yang Maha esa.merupakan ikatan lahir batin, sehingga tidaksemudah itu dinyatakan putus karena perceraian melainkan harus dilakukanpembuktian perihal terdapat atau tidaknya alasanalasan perceraiansebagaimana telah dirumuskan dalam ketentuan Pasal 19 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1

tahun 1974 tentangPerkawinan, sehingga dengan demikian perkawinan antara Penggugat danTergugat adalah sah menurut hukum dan ketentuan perundangundangan yangberlaku;Meninbang, bahwa dengan telah dibuktikan bahwa antara Penggugatdan Tergugat terikat hubungan perkawinan, maka selanjutnya akan MajelisHakim pertimbangkan apakah dalam perkara a quo terdapat alasanalasanperceraian sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 19 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1

tinggal bersama Penggugat;Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta dalam perkaraa quo dihubungkan dengan Yurisprudensi tersebut, telah ternyata bahwa antaraPenggugat dan Tergugat sudah terdapat fakta adanya perselisihan danpertengkaran sehingga mereka tidak saling memperdulikan lagi, oleh karenanyatelah terdapat alasan perceraian pada perkara a quo tepatnya alasanperceraian sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1

perceraian merupakanpintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan,oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, denganmemenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturanperundangundangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasiwarga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapatalasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1

MmjPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berkaitan dengan alasan perceraian karenaperselisinan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturanpemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa gugatan perceraian dapat diterimasetelah Pengadilan mengetahui secara jelas mengenai sebabsebabperselisihan dan pertengkaran itu.

berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempatkediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupanbersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukupuntuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tanggaPenggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa berkaitan dengan alasan perceraian karenaperselisinan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturanpemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1

antara Pemohon dan Termohon telah terjadiperselisihan secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak adaharapan lagi dapat hidup rukun dalam kehidupan rumah tangga yang baik serta tidakmungkin lagi akan tercipta kehidupan rumah tangga yang bahagian dan sakinahsebagaimana yang dimaksud oleh pasal 1 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, jo.pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian telah memenuhi alasanperceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 UndangUndang Nomor1

mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensidan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di mukasidang;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 September2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 2217/Pdt.G/2019/PA.PLG,tanggal 13 September 2019, dengan dalildalil pada pokoknya sebagai berikut:Halaman 1 dari 4 putusan Nomor1

Putusan No.0978/Pat.G/2021/PA.TgmMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohonbenarbenar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yangsakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana dikehendaki dalam AlQur'anpada Surat ArRum ayat 21, dan Pasal 1 dan Pasal 33 UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019juncto Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang

No. 345/Pdt.G/2019/PA.Sim.mengajukan permohonan cerai talak yang posita dan petitumnya sebagaimanatermuat pada surat permohonan Pemohon;Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan olehKetua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon danTermohon hadir masingmasing secara inperson di persidangan;Bahwa, dalam upaya memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugatuntuk menempuh proses mediasi dengan mediator

Agung Kurniawan ;Membaca surat dakwaan;Mendengarkan keterangan saksisaksi dan terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan Terdakwadi persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sahdan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakanHal 2 BAS Sidang Nomor 659/Pid.C/2018/PN Ptkkepadanya, oleh karena itu kepada terdakwa harus dipidana sebagaimanatersebut dalam amar putusan ini;Mengingat Pasal 44 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor1

Pemohon dan juga Termohon menyatakan bahwa setelah diajukanpermohonan ini ke Pengadilan Agama Bekasi antara Pemohon dan Termohonmasih melakukan hubungan kelamin, maka Majelis menilaibahwa permohonan cerai Pemohon menjadi tidak mempunyai alasan hukumoleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimanatersebut dalam pasal 39 ayat (2) Undangundang Republik Indonesia Nomor1

Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sejak bulanAgustus 2006, Termohon telah pergi meninggalkan rumah tempat kediamanbersama dan sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 14tahun dan selama berpisah keduanya sudah tidak pernah melaksanakankewajibannya layaknya suami istri ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1

alamat dan tempat tinggalnya diwilayah Republik Indonesia yang berakibat Pemohon dan Termohon sekarangsudah berpisah selama 14 tahun, maka mendasarkan pada ketentuan Pasal21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang PelaksanaanUndangundang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 133 Inpres Nomor 1 Tahun1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian syaratperceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (bo) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1