Ditemukan 22463 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : nomor35 nomor85 nomor nomor29 nomor.c nomor11 nomor12 nomor45 nomor14 nomor21 nomor28 nomor42 nomor23
Pengadilan PN PARE PARE Perdata
Register : 25-08-2020 — Putus : 10-09-2020 — Upload : 02-10-2020
Putusan PN PARE PARE Nomor 46/Pdt.P/2020/PN Pre
Tanggal 10 September 2020 — Pemohon:
Hj. Syamsiah
52 — 5
  • disadari bahwa tujuan akhir dariproses peradilan adalah menemukan suatu keadilan, yang tentunya selain harusHalaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2020/PN Pre.didasarkan atau memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam UndangUndangdan peraturan lain yang mengatur kewenangan Hakim untuk memeriksa danmengadili perkara ini, tentunya juga harus memperhatikan azasazas moral,kepatutan dan prinsipprinsip dasar keadilan ditengahtengah masyarakat;Menimbang, bahwa Pasal 52 UndangUndang Republik Indonesia Nomor24
Pengadilan PA MAROS Perdata Agama
Register : 05-06-2015 — Putus : 25-06-2015 — Upload : 09-07-2015
Putusan PA MAROS Nomor 76/Pdt.P/2015/PA Mrs.
Tanggal 25 Juni 2015 — Pemohon I Pemohon II
10 — 8
  • ;Kabupaten Maros.Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, makasesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal36 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor24 Tahun 2013 Jo.
Pengadilan MS IDI Perdata Agama
Register : 14-08-2020 — Putus : 02-09-2020 — Upload : 03-09-2020
Putusan MS IDI Nomor 309/Pdt.G/2020/MS.Idi
Tanggal 2 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
21 — 9
  • akta autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dantelah bermeterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dantelah ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan pasal301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 tahun1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya BatasPengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, Majelis Hakimmenilai
Pengadilan PA BULUKUMBA Perdata Agama
Register : 05-12-2019 — Putus : 20-01-2020 — Upload : 20-01-2020
Putusan PA BULUKUMBA Nomor 350/Pdt.P/2019/PA.Blk
Tanggal 20 Januari 2020 — Pemohon:
1.Bahar bin Mula
2.Dinar binti Baso
17 — 10
  • Penetapan No.350/Padt.P/2019/PA.BIkpada Kantor Urusan Agama setempat, yang tidak dicatatkannya itu bukandisebabkan kesengajaan Pemohon dan Pemohon II untuk melanggarperaturan pencatatan perkawinan;Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, makasesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal36 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor24 Tahun 2013 Jo.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata
Register : 04-12-2020 — Putus : 28-12-2020 — Upload : 30-12-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 964/Pdt.P/2020/PN Bdg
Tanggal 28 Desember 2020 — Pemohon:
ACHMAD ANHAR AS'AD
204 — 64
  • Undang Undang Republik Indonesia Nomor24 Tahun 2013 , Pasal 93 ayat (2) PERPRES No. 25 Tahun 2008 serta PasalPasal dari peraturan perundang undangan yang bersangkutan;MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama ibu Pemohonpada Kutipan Akta Kelahiran No. 444/1970 tanggal 23 Maret 1970 dari semulatertulis nama ibu Iromah Ijom menjadi nama ibu Iromah;3.
Pengadilan PN TRENGGALEK Perdata
Register : 12-02-2019 — Putus : 19-03-2019 — Upload : 19-09-2019
Putusan PN TRENGGALEK Nomor 15/Pdt.P/2019/PN Trk
Tanggal 19 Maret 2019 — Pemohon:
Syaiful Huda
35 — 6
  • Dengan demikianpetitum ketiga dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut adalahuntuk kepentingan Pemohon sendiri, maka dengan dikabulkannya permohonanPemohon, kepada Pemohon patut untuk dibebani pula membayar semua biayaperkara yang timbul dalam permohonan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan diatas,maka seluruh petitum dapat dikabulkan;Mengingat pasal 1 angka 17 jo pasal 52 ayat (1) UndangUndang Nomor24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UndangUndang
Pengadilan PA DENPASAR Perdata Agama
Register : 20-12-2019 — Putus : 23-06-2020 — Upload : 23-06-2020
Putusan PA DENPASAR Nomor 606/Pdt.G/2019/PA.Dps
Tanggal 23 Juni 2020 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 8
  • Pemohon tersebut, kemudian putusandibacakan dengan tanpa hadirnya Termohon:Menimbang bahwa untuk menguatkan dalildalilpermohonannya, dalam persidangan Pemohon telah mengajukanbukti P.1 dan P 2 buktibukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengansurat aslinya, bermaterai cukup, dan telah dinazegelen oleh petugasPos dan Giro, bukti tersebut telan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1)huruf (a) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 1 huruf (f)dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor24
Pengadilan PN BALIKPAPAN Perdata
Register : 16-04-2015 — Putus : 28-04-2015 — Upload : 06-05-2015
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 120/Pdt.P/2015/PN.Bpp
Tanggal 28 April 2015 — Nama : MAGDALENA SRILISTIYANI Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 22 Juni 1967 Jenis Kelamin : Perempuan Alamat : Jl. Tiung II Blok E, NO.10, RT.13, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan Agama : Islam Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
18 — 5
  • UndangUndang Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 Ayat (1)dan ayat (2) Huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2008Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal102 huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undangundang Nomor : 23 Tahun 2006 TentangAdministrasi Kependudukan serta seluruh peraturan perundangundangan yang berlakudan bersangkutan dengan perkara
Pengadilan PA WATAN SOPPENG Perdata Agama
Register : 24-09-2019 — Putus : 18-10-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan PA WATAN SOPPENG Nomor 0142/Pdt.P/2019/PA.Wsp
Tanggal 18 Oktober 2019 — Pemohon melawan Termohon
16 — 5
  • Olehkarena itu Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon dengan Pemohon IItidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diaturdalam ketentuan Pasal 8 s.d. 11 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo.Pasal 39 s.d. 42 Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, makasesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal36 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor24 Tahun
Pengadilan PA SLAWI Perdata Agama Perceraian
Register : 24-02-2014 — Putus : 02-04-2014 — Upload : 18-06-2014
Putusan PA SLAWI Nomor 545_Pdt.G_2014_PA.Slw
Tanggal 2 April 2014 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
6 — 3
  • terakhir dengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009, Penggugattelah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (/egal standing in judicio)dan perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.l1 yang telah dicocokkan dan sesuaidengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdata) serta telah diberi materai sesuaiketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3)Undangundang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor24
Pengadilan PA SURABAYA Perdata Agama Perceraian
Register : 29-05-2017 — Putus : 15-08-2017 — Upload : 22-08-2017
Putusan PA SURABAYA Nomor 2395/Pdt.G/2017/PA.Sby
Tanggal 15 Agustus 2017 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
13 — 1
  • Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) PP Nomor24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif bea materai dan besarnya bataspenggunaan harga nominal yang dikenakan bea materai sehinggabuktitersebut dapat dierima ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, teroukti bahwa Penggugatdengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sahsejak 22 Desember 2006 dengan demikian Penggugat dan Tergugatberkualitas sebagai pihak dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil
Pengadilan PA Kepahiang Perdata Agama
Register : 18-01-2022 — Putus : 31-01-2022 — Upload : 31-01-2022
Putusan PA Kepahiang Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Kph
Tanggal 31 Januari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
17 — 9
  • Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku;SUBSIDER :Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan,Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugattidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadapsebagai kuasanya atau wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secararesmi dan patut, sesuai berita acara surat panggilan sidang perkara nomor24
Pengadilan PA PELAIHARI Perdata Agama Perceraian
Register : 16-12-2014 — Putus : 12-05-2015 — Upload : 14-09-2015
Putusan PA PELAIHARI Nomor 683/Pdt.G/2014/PA.Plh
Tanggal 12 Mei 2015 — - Penggugat dengan Tergugat
31 — 6
  • Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya BatasPengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan AktaNikah, terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yangsah, maka Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perceraianterhadap Tergugat, sehingga tidak bertentangan sebagaimana dimaksud dalamketentuan Pasal 2 UndangUndang No. 1 Tahun 1974, Juncto
Pengadilan PA PASURUAN Perdata Agama
Register : 02-11-2020 — Putus : 01-12-2020 — Upload : 03-12-2020
Putusan PA PASURUAN Nomor 1725/Pdt.G/2020/PA.Pas
Tanggal 1 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 2
  • Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocokdengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilaipembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo.
Pengadilan PN MALANG Perdata
Register : 30-01-2019 — Putus : 07-02-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN MALANG Nomor 168/Pdt.P/2019/PN Mlg
Tanggal 7 Februari 2019 — Pemohon:
Yulianto Kurniawan
13 — 2
  • karenanya Pemohon berkeinginan untukmerubah/mengganti nama pemohon pada Akta kelahiran Pemohon agar disesuaikanHalamanPage 5 of 9Nomor 168/Pdt P/2019/PN.Mlgdengan suratsurat/dokumen lainnya dengan maksud untuk kepentingan Pemohontersebut supaya dikemudian hari tidak terjadi permasalahan;Menimbang, bahwa Akta Kelahiran merupakan salah satu bentuk administrasipencatatan data kependudukan, selanjutnya dengan diundangkannya UndangUndangNomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo UndangUndang Nomor24
Pengadilan PN GORONTALO Perdata
Register : 06-07-2021 — Putus : 27-07-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN GORONTALO Nomor 48/Pdt.P/2021/PN Gto
Tanggal 27 Juli 2021 — Pemohon:
Henky Francis Sumendap
53 — 6
  • Menimbang, bahwa dalam UndangUndang Republik Indonesia Nomor24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pada Pasal 44 ayat (1)menyebutkan Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetanggaatau nama lainnya didomisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempatpaling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
Pengadilan PN AMURANG Perdata
Register : 06-05-2021 — Putus : 16-06-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN AMURANG Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Amr
Tanggal 16 Juni 2021 — Penggugat melawan Tergugat
49 — 12
  • berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makagugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek, maka Tergugat adadi pihak yang kalah dan sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg, Tergugatharus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;Memperhatikan Pasal 39 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan, Pasal 19 huruf b dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RINomor 9 Tahun 1975, Pasal 40 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor24
Pengadilan PN MALANG Perdata
Register : 03-12-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 26-12-2018
Putusan PN MALANG Nomor 1480/Pdt.P/2018/PN Mlg
Tanggal 18 Desember 2018 — Pemohon:
Mariana Jen alias Mariana
28 — 1
  • 2006tentang Administrasi Kependudukan jo UndangUndang Nomor 24 tahun 2013 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 23 tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan, maka Hakim berpendapat petitum kedua dari permohonan Pemohonadalah sah dan layak secara hukum untuk dikabulkan; wonnnnna= Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum ketiga yang diminta olehPemohon, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo UndangUndang Nomor24
Pengadilan PA BITUNG Perdata Agama
Register : 02-02-2021 — Putus : 19-02-2021 — Upload : 19-02-2021
Putusan PA BITUNG Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Bitg
Tanggal 19 Februari 2021 — Pemohon melawan Termohon
27 — 11
  • pendidikan SD, PekerjaanNelayan, Alamat RT/RW 018/005, Lingkungan V, KelurahanPateten Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, sebagaiPemohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengarkan keterangan Pemohon, dan saksisaksi, serta telahmemeriksa alat bukti lainnya di persidangan;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Februari 2021,yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung pada tanggal 02Februari 2021 dalam Register perkara Nomor24
Pengadilan PA ARSO Perdata Agama
Register : 06-03-2020 — Putus : 06-04-2020 — Upload : 06-04-2020
Putusan PA ARSO Nomor 15/Pdt.P/2020/PA.Ars
Tanggal 6 April 2020 — Pemohon melawan Termohon
35 — 9
  • Pemohon II tersebutdengan menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan Pemohon II yangPenetapanIsbath NikahHalaman 10 dari 12 halaman Nomor 15/Pdt.P/2020/PA.Ars berlangsung pada tanggal 23 Oktober tahun 1994, di Kampung Warbo,Distrik Arso Barat, Kabupaten Keerom.Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, makasesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal36 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor24