seadiladilnya.Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohondatang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak pernahhadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sahuntuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi danpatut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan olehsuatu halangan yang sah;Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikandengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan

antara Pemohon dan Termohon terdapathubungan perkawinan sebagai Suami istri yang sah dan belum pernah bercerai (vide buktikode P.1), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihakpinakdalam perkara ini (persona standi in judicio),Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat(1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama joPasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikandengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon,yang isinya tetap dipertahankan Pemohon tanpa ada perubahan danpenambahan;Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tersebut dalamduduk perkara, Majelis Hakim menilai bahwa posita dari permohonan Pemohonadalah antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaranteruS menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;Menimbang, bahwa untuk dikabulkan permohonan cerai dengan alasantersebut di atas, sebagaimana penjelasan

Islam memilin lembaga talak/perceraian ketika rumah tanggasudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihatperdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), denganmeneruskan perkawinan berarti menghukum isterisuami dalam penjara yangberkepanjangan, hal tersebut merupakan sesuatu yang bertentangan dengansemangat keadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian Pemohon telah memenuhiketentuan penjelasan

seadiladilnya.Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugatdatang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernahhadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yangsah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmidan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan olehsuatu halangan yang sah;Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikandengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan

agama Islam, maka berdasarkan Pasal 49UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasukkompetensi absolut Pengadilan Agama;Hal 6 dari 13.hal Put Nomor 388Pdt.G/2016/PA KilMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat(1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama joPasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikandengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan

Pasal 149 R.Bg harus diputus tanoa melaluipembuktian, namun oleh karena perkara ini perkara perceraian sesuai hasilrumusan hukum kamar agama Mahkamah Agung R. tahun 2015 yangdikuatkan dengan SEMA nomor 3 tahun 2015 terhadap Penggugat tetapdibebankan pembuktian sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang nomor1 tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa untuk dikabulkan gugatan perceraian dengan alasantersebut di atas, sebagaimana penjelasan

memilih lembaga talak/perceraian ketikarumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaatlagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh),dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum isterisuami dalampenjara yang berkepanjangan, hal tersebut merupakan sesuatu yangbertentangan dengan semangat keadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian Penggugat telah memenuhiketentuan penjelasan

Penetapan No.111/Padt.P/2020/PA.BrkMenimbang, bahwa berdasarkan dalildalil permohonan Pemohon danPemohon II yang menyatakan bahwa Pemohon dan Pemohon II beragamaIslam sedangkan pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon dan Pemohon IIadalah pengesahan nikah/itsbat nikah yang termasuk dalam bidang perkawinanmaka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (5) UndangUndang Nomor 22Tahun 1946 jo Pasal 49 angka (22) penjelasan UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3

berdasarkan pasal142 RBg jo Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka perkaraini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Boroko;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil permohonannya, Pemohon dan Pemohon II menyatakan bahwa keduanya adalah sepasang suami istriyang telah menikah pada tanggal 21 Juli 2019, akan tetapi keduanya belummemiliki Kutipan Akta Nikah, oleh karenanya Pemohon dan Pemohon Ilmemiliki legal standing dalam perkara a quo sebagaimana ketentuan Pasal 49angka (22) penjelasan

Unsur pernikahan yang dilakukan setelah UndangUndangNomor 1 tahun 1974, jika melihat pernikahan yang dilakukan olehPemohon dan Pemohon II pada tanggal 24 Juni 2014, secara sekilasbertentangan dengan pasal 7 huruf d dan penjelasan Pasal 49 ayat (2)angka 22 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 menyebutkan bahwaPengadilan Agama hanya berwenang mengesahkan pernikahan yangterjadi sebelum UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974.Namun Majelis melihat tujuan permohonan itsbat nikah agar pernikahantersebut dapat memperoleh

Meskipun penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 menyebutkan pernikahan yang dapatdinyatakan sah oleh Pengadilan Agama sebagaimana tersebut di atas,namun Pasal 2 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 memisahkanantara rukun pernikahan yang bersandarkan pada hukum agamayang dianut serta pencatatan pernikahan yang bersandarkan padaperaturan perundangundangan dan ketentuan pidana denda padaUndangUndang Nomor 22 Tahun 1946 dan Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 tidak menyatakan

.; par Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal49 ayat (2) angka 22 UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentangperubahan kedua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, penetapansahnya suatu perkawinan bagi orangorang yang beragama Islammerupakan kewenangan peradilan agama, oleh karenanya permohonanplainf3fs24i a quoplainf3fs24 secara absolut menjadi kewenanganperadilan agama;parparditapOwidctlparqjfi851sI360sImult1tx720tx1440tx2160tx2880tx3600tx4320tx5040tx5 760tx6480tx7 200tx7920tx8640tx9360tx10080Menimbang

secara Islam pada tanggal 01Juli 1989 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Kaler,Kabupaten Tangerang, telah memenuhi rukun dan syaratnya, adapengucapan ijab dan gqabul, wali nikah, saksisaksi dan tidak terdapatlarangan secara plainf3fs24i syar'iplainf3fs24 , tidak terikat olehperkawinan lainnya, namun perkawinan tersebut belum/tidak dicatatkanmelalui Kantor Urusan Agama tersebut; par Menimbang, bahwa setelahberlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, permohonan itsbat nikahdidasarkan atas penjelasan

Pasal 49 ayat (2) yang menjelaskan bahwa yangdimaksud bidang perkawinan sebagaimana yang diatur dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan antara lain meliputipenetapan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum tahun 1974.Penjelasan yang sama juga ditegaskan oleh UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989.

Daribeberapa ketentuan tersebut, norma hukum tentang plainf3fs24iitsbatplainf3fs24 nikah tetap tidak berubah, bahwa plainf3fs24iitsbatplainf3fs24 nikah adalah untuk perkawinan yang dilakukan sebelumtahun 1974; par Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebutdiatas, pada asasnya plainf3fs24i itsbatplainf3fs24 nikah terhadapperkawinan yang dilakukan setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tidak dapat dibenarkan, namun demikian berdasarkan Pasal 7ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah

Banding dalam Surat Banding Nomor026/NTRI/FA/VII/11 tanggal 23 Juni 2011, pada pokoknya mengemukakan halhal sebagai berikut:Bahwa sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP828/WPJ.07/2011 tanggal 11 April 2011 tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00225/207/08/055/10 tanggal 13 April 2010, dengan iniPemohon Banding mengajukan permohonan banding atas KeputusanTerbanding tersebut di atas dengan penjelasan

Masa Januari 2009, dikarenakanmenurut Pemohon Banding angka lebih bayar yang tercantum dalam SuratPemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai setiap Masa adalah merupakan angkaakumulasi masamasa sebelumnya, maka hal tersebut sudah mencerminkansesuatu yang sebenarnya;Bahwa menurut Pemohon Banding, sampai saat ini belum ada aturansehubungan dengan tata cara pembetulan Pajak Pertambahan Nilai yang diaturjelas di dalam peraturan perpajakan;Perhitungan Pajak Menurut Pemohon BandingBahwa berdasarkan semua penjelasan

Jumlah Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Bayar (331.206.919,00)Pajak Pertambahan Nilai Kurang atau (Lebih) Bayar (331.206.919,00) Bahwa berdasarkan semua penjelasan tersebut di atas, PemohonBanding mengharapkan banding Pemohon Banding atas Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP828/WPJ.07/2011 tanggal 11 April 2011 dapatditerima dan dikabulkan sesuai dengan perhitungan Pemohon Banding di atas;Bahwa jumlah kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan Badan sesuaiperhitungan Pemohon Banding dapat dikembalikan

pertimbangan hukum MajelisPengadilan Pajak, karena dalam perkara a quo Pemohon Banding(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) tidak melakukan pembetulan atasjumlah kompensasi Lebih Bayar Masa Pajak sebelumnya pada SPT MasaFebruari 2008, sehingga putusan Majelis Pengadilan Pajak sudah benar,dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tetap dipertahankan karena telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Penjelasan

Membebankan biaya perkara menurut hukum;SUBSIDER :Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telahdatang menghadap di persidangan;Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinyatetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan beberapa penjelasan yangselengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telahmengajukan

No.0003 /Pdt.P/2016 /PA.Tbnan.kepentingan mengurus akta kelahiran anak;Menimbang, bahwa sekalipun pernikahan Para Pemohon terjadi setelahkeluarnya Undangundang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, namunkarena pengesahan pernikahan atau itsbat nikah ini sangat berguna bagi ParaPemohon untuk mengurus akta kelahiran anak, maka pengajuan itsbat nikahsetelah keluarnya Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinantetap perlu dipertimbangkan;Menimbang, bahwa sesuai penjelasan Pasal 49 ayat (2) butir

Hal mana ditandai banyaknya perkara permohonanPengesahan atau Isbat Nikah yang masuk pada Pengadilan Agama, tidakterkecuali pada Pengadilan Agama Tabanan;Menimbang, bahwa dengan melihat faktafakta yang berkembang, makasesuai ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undangundang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim berkewajiban untuk menggali, mengikutidan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalammasyarakat;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu melihat penjelasan umumUndangundang

Dari penjelasan tersebut dapatdipahami bahwa pencatatan bukanlah merupakan syarat sahnya perkawinan,karena sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974tersebut, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masingmasing agamanya dan kepercayaannya itu;Menimbang, bahwa Hukum Islam termasuk salah satu hukum yangdiakui eksistensi dan keberlakuannya serta diakui pula sebagai Sumber hukumtidak tertulis yang berkembang di Indonesia;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 Ayat (

TERGUGAT (perempuan), lahir diJakarta pada tanggal 30 September 2002 ;> ANAK Il PENGGUGAT DAN TERGUGAT i ( Lakilaki), lahir diJakarta pada tanggal 30 Desember 2003Bahwa sejak tahun 2005 mahligai rumah tangga yang dibinaselama ini oleh Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan hancurberkepingkeping, panas membara laksana neraka, yakniperselisihan yang tajam dan terus menerus serta pertengkaranyang sering terjadi inisudah tidak mungkin lagi dapat didamaikan.Hal ini sudah sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Penjelasan

Hal inidisebabkan, antara lain:a.Tergugat melawan hukum, karena telah melanggar Pasal5 huruf a Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004dengan beberapa kali melakukan kekerasan fisik dalam rumahtangga (KDRT) terhadap Penggugat, sebagaimana yangtermaktub dalam penjelasan Pasal 39 huruf ( d ) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitusalah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaanberat yang membahayakan terhadap pihak lain, dan Pasal116Ayat (d ) KHI ;Penggugat dan Tergugat telah pisah

Hal ini sudahsejalan dalam penjelasan Pasal 39 huruf (f) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.Tergugat telah melanggarhukum karenaselama 9 tahun tidakmemberi nafkah Lahir dan Batin kepada Penggugat.

untuk mengadili gugatan a quo dankedudukan hukum (/egal standing) Penggugat ;Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimanatelah diubah dengan Undangundang Nomor 3 tahun 2006, sertaperubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009, salahsatu Kewenangan Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus danmenyelesaikan perkaraperkara ditingkat antara orangorang yangberagama Islam di bidang Perkawinan ;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan

PA.Sgqt Hal. 3 dari 14 hal.Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugatdatang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dantidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untukmenghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil Secara resmi dan patutserta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halanganyang sah;Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikandengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan

antara Penggugat dan Tergugat terdapathubungan perkawinan sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai(vide bukti kode P), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untukbertindak sebagai pihakpihak dalam perkara ini (persona standi in judicio);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat(1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama joPasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikandengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan

ketentuan Pasal149 R.Bg harus diputus tanpa melalui pembuktian, namun oleh karena perkaraini perkara perceraian sesuai hasil rumusan hukum kamar agama MahkamahAgung R.I tahun 2015 yang dikuat dengan SEMA nomor 3 tahun 2015 terhadapPenggugat tetap dibebankan pembuktian sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa untuk dikabulkan gugatan cerai dengan alasantersebut di atas, sebagaimana penjelasan

tersebut;Menimbang, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskanrumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salahsatu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (dzulm),maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tanggaPenggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemudhorotan tersebutdihilangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian Penggugat telah memenuhiketentuan penjelasan

sidang yang telah ditetapbkan, Pemohondatang menghadap ke persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir danPutusan Nomor 480/Padt.G/2020/PA.Sgqt Hal. 3 dari 13 hal.tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untukmenghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutserta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halanganyang sah;Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikandengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan

antara Pemohon dan Termohon terdapathubungan perkawinan sebagai Ssuami istri yang sah dan belum pernah bercerai(vide bukti kode P), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindaksebagai pihakpihak dalam perkara ini (persona standi in judicio);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat(1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama joPasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikandengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan

dari 13 hal.149 R.Bg harus diputus tanpa melalui pembuktian, namun oleh karena perkaraini perkara perceraian sesuai hasil rumusan hukum kamar agama MahkamahAgung R.I tahun 2015 yang dikuat dengan SEMA nomor 3 tahun 2015 terhadapPemohon tetap dibebankan pembuktian sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa untuk dikabulkan permohonan cerai dengan alasantersebut di atas, sebagaimana penjelasan

tanggasudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihatperdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), denganmeneruskan perkawinan berarti menghukum isterisuami dalam penjara yangberkepanjangan, hal tersebut merupakan sesuatu yang bertentangan dengansemangat keadilan;Putusan Nomor 480/Padt.G/2020/PA.Sgqt Hal. 10 dari 13 hal.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian Pemohon telah memenuhiketentuan penjelasan

Sali;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2)angka 22 UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahankedua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, penetapan sahnyaSsuatu perkawinan bagi orangorang yang beragama Islam merupakankewenangan peradilan agama, oleh karenanya permohonan a quo secaraabsolut menjadi kewenangan peradilan agama;Menimbang, bahwa buktibukti surat berupa : Fotokopi identitasatas nama Pemohon dan Pemohon Il, (P.1, dan P.2), dan Fotokopi Suratketarangan Suami istri

Pemohon IItelah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 11 Februari1987 di wilayah KUA Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, telahmemenuhi rukun dan syaratnya, ada pengucapan ijab dan qabul, wallnikah, saksisaksi dan tidak terdapat larangan secara syar', tidak terikatoleh perkawinan lainnya, namun perkawinan tersebut belum/tidakdicatatkan melalui Kantor Urusan Agama. tersebut;Menimbang, bahwa setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1Tahun 1974, permohonan itsbat nikah didasarkan atas penjelasan

Penjelasan yang sama jugaditegaskan oleh UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989. Dari beberapa ketentuantersebut, norma hukum tentang /tsbat nikah tetap tidak berubah, bahwaitsbat nikah adalah untuk perkawinan yang dilakukan sebelum tahun 1974;Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan Nomor:0281/Padt.P/2018/PA.

TgrsMenimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, padaasasnya itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilakukan setelahberlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dibenarkan,namun demikian berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam(KHI), telah terjadi pergeseran penafsiran dengan membuka pintu lebihlebar terhadap pengajuan itsbat nikah.

putusan yang seadiladilnya.Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugatdatang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dantidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untukmenghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutserta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halanganyang sah;Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikandengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan

antara Penggugat dan Tergugat terdapathubungan perkawinan sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai(vide bukti kode P), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untukbertindak sebagai pihakpihak dalam perkara ini (persona standi in judicio);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat(1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama joPasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikandengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan

ketentuan Pasal149 R.Bg harus diputus tanpa melalui pembuktian, namun oleh karena perkaraini perkara perceraian sesuai hasil rumusan hukum kamar agama MahkamahAgung R.I tahun 2015 yang dikuat dengan SEMA nomor 3 tahun 2015 terhadapPenggugat tetap dibebankan pembuktian sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa untuk dikabulkan gugatan cerai dengan alasantersebut di atas, sebagaimana penjelasan

memilin lembaga talak/perceraian ketikarumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaatlagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh),dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum isterisuami dalampenjara yang berkepanjangan, hal tersebut merupakan sesuatu yangbertentangan dengan semangat keadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian Penggugat telah memenuhiketentuan penjelasan

, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugatdiwakili oleh kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan sedangkanTergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilatau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telahdipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannyadisebabkan oleh suatu halangan yang sah;Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikandengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan

yangternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, makaberdasarkan Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, tentangperubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat(1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama joPasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikandengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan

tidak dapat didengar dan dinyatakan telahmelepaskan haknya, namun oleh karena perkara ini perkara perceraian sesualhasil rumusan hukum kamar agama Mahkamah Agung R.I tahun 2015 yangdikuat dengan SEMA nomor 3 tahun 2015 terhadap Penggugat tetapdibebankan pembuktian sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang nomor1 tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa untuk dikabulkan gugatan cerai dengan alasantersebut di atas, sebagaimana penjelasan

memilih lembaga talak/perceraian ketikarumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaatlagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh),dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum isterisuami dalampenjara yang berkepanjangan, hal tersebut merupakan sesuatu yangbertentangan dengan semangat keadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian Penggugat telah memenuhiketentuan penjelasan

putusan yang seadiladilnya;Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugatdatang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dantidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untukmenghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutserta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halanganyang sah;Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikandengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan

antara Penggugat dan Tergugat terdapathubungan perkawinan sebagai Suami istri yang sah dan belum pernah bercerai(vide bukti kode P), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untukbertindak sebagai pihakpihak dalam perkara ini (persona standi in judicio);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat(1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama joPasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikandengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan

ketentuan Pasal149 R.Bg harus diputus tanpa melalui pembuktian, namun oleh karena perkaraini perkara perceraian sesuai hasil rumusan hukum kamar agama MahkamahAgung R.I tahun 2015 yang dikuat dengan SEMA nomor 3 tahun 2015 terhadapPenggugat tetap dibebankan pembuktian sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa untuk dikabulkan gugatan cerai dengan alasantersebut di atas, sebagaimana penjelasan

memilin lembaga talak/perceraian ketikarumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaatlagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh),dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum isterisuami dalampenjara yang berkepanjangan, hal tersebut merupakan sesuatu yangbertentangan dengan semangat keadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian Penggugat telah memenuhiketentuan penjelasan

seadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugatdatang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dantidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untukmenghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil Secara resmi dan patutserta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halanganyang sah;Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikandengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan

sebagai suami istri yang sah dan belum pernah berceral(vide bukti kode P), maka keduanya memiliki kKepentingan hukum untuk bertindaksebagai pihakpihak dalam perkara ini (persona standi in judicio);Putusan Nomor 441/Pdt.G/2020/PA.Sqt Hal. 6 dari 12 hal.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1)dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan denganjalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan

ketentuan Pasal 149R.Bg harus diputus tanpa melalui pembuktian, namun oleh karena perkara iniperkara perceraian sesuai hasil rumusan hukum kamar agama Mahkamah AgungR. tahun 2015 yang dikuat dengan SEMA nomor 3 tahun 2015 terhadapPenggugat tetap dibebankan pembuktian sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndangnomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa untuk dikabulkan gugatan cerai dengan alasan tersebutdi atas, sebagaimana penjelasan

memilihlembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidakharmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suamiisteri sudah hilang (tanpa ruh), dengan meneruskan perkawinan berartimenghukum isterisuami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebutmerupakan sesuatu yang bertentangan dengan semangat keadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian Penggugat telah memenuhiketentuan penjelasan

seadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugatdatang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dantidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untukmenghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutserta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halanganyang sah;Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikandengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan

antara Penggugat dan Tergugat terdapathubungan perkawinan sebagai Suami istri yang sah dan belum pernah bercerai(vide bukti kode P), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untukbertindak sebagai pihakpihak dalam perkara ini (persona standi in judicio);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat(1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama joPasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikandengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan

ketentuan Pasal149 R.Bg harus diputus tanpa melalui pembuktian, namun oleh karena perkaraini perkara perceraian sesuai hasil rumusan hukum kamar agama MahkamahAgung R.I tahun 2015 yang dikuat dengan SEMA nomor 3 tahun 2015 terhadapPenggugat tetap dibebankan pembuktian sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa untuk dikabulkan gugatan cerai dengan alasantersebut di atas, sebagaimana penjelasan

memilih lembaga talak/perceraian ketikarumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaatlagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh),dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum isterisuami dalampenjara yang berkepanjangan, hal tersebut merupakan sesuatu yangbertentangan dengan semangat keadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian Penggugat telah memenuhiketentuan penjelasan

Dankeduanya sudah pisah lebih satu tahun, Penggugat tinggal ditempat semula sedangkan kan Tergugat tinggal di kampunglain.Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat telahmembenarkan dan tidak memberikan penjelasan apapun.2.

Bahwa sebelum berpisah yang tarkhir ini, Tergugat jugasebelumnya sering pergi meninggalkan Penggugat danpernah Tergugat pergi sampai dua tahun, dan setiap kalipulang Penggugat dengan Tergugat selalu bertengkar.e Bahwa pisah yang terakhir ini karena Tergugat sudahmenceraikan Penggugat, hal ini saksi ketahui dari Geuchik.e Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkinlagi bisa disatukan lagi.Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat telahmembenarkan dan tidak memberikan penjelasan

Tergugat dan Penggugat, Tergugatadalah kemanakan saksi .e Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri,punya anak dua orang.e Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumahlebih dari satu tahun lamanya.e Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkinlagi bisa didamaikan, karena keduanya sudah samasamaberkeras untuk berpisah, bahkan di kampung Tergugat sudahmenceraikan Penggugat.Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Tergugat dan Penggugat telahmembenarkan dan tidak memberikan penjelasan

Majlis Hakim Mahkamah Syariyah Lhoksukon memandang perlu menambahamar putusan ini dengan memerintahkan Panitera Mahkamah Syariyah Lhoksukonuntuk mengirim sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepadaPetugas Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama.Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 hurufa Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UndangundangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidangperkawinan, oleh karena

untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya Pengangkatan danpengasuhan anak yang akan dilakukan Pemohon dan Pemohon II berdasarkannormanorma Hukum yang berlaku terhadap seorang anak lakilaki yangbernama : Alfaris Karim Karmasi, ahir di Ambon tanggal 5 Maret 2019, yanganak dari pasangan suami isteri sah dari Muhammad Rum Latupono denganBetty Nurjana Risahondua binti Djafar Risahondua, dengan buku NikahNomor: 352/06/X/2009, tanggal 5 Oktober 2009 (bukti P.5)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Penjelasan

Akan tetapi dalam penjelasan UndangUndang tersebut tidak dijabarkansecara lengkap dan jelas. Oleh karena itu Majelis Hakim mengacu pada pasal2/ sampai dengan 41 UndangUndang Nomor 23 tahun 2002 tentangPerlindungan anak, khususnya penjelasan pasal 33 ayat (2) UndangUndangtersebut menyatakan bahwa pengadilan yang dimaksud dalam ketentuan iniadalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeribagi yang beragama selain Islam;Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr.

Sebagaimana penjelasan pasal49 huruf (a) nomor 11 UndangUndang nomor 3 tahun 2006 tentang peradilanagama yang mengatur tentang penguasaan anak, UndangUndang nomor 23tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 54tahun 2007 tentang pengangkatan anak, dimana dalam hal pengasuhan danpemeliharaan anak yang paling diperhatikan adalah untuk kepentingan yangterbaik bagi anak.

sidang yang telah ditetapkan, Penggugatdatang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir danPutusan Nomor 548/Pdt.G/2020/PA.Sgat Hal. 3 dari 13 hal.tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untukmenghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutserta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halanganyang sah;Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikandengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan

antara Penggugat dan Tergugat terdapathubungan perkawinan sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai(vide bukti kode P), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untukbertindak sebagai pihakpihak dalam perkara ini (persona standi in judicio);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat(1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama joPasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikandengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan

dari 13 hal.149 R.Bg harus diputus tanpa melalui pembuktian, namun oleh karena perkaraini perkara perceraian sesuai hasil rumusan hukum kamar agama MahkamahAgung R.I tahun 2015 yang dikuat dengan SEMA nomor 3 tahun 2015 terhadapPenggugat tetap dibebankan pembuktian sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa untuk dikabulkan gugatan cerai dengan alasantersebut di atas, sebagaimana penjelasan

dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaatPutusan Nomor 548/Pdt.G/2020/PA.Sgqt Hal. 10 dari 13 hal.lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh),dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum isterisuami dalampenjara yang berkepanjangan, hal tersebut merupakan sesuatu yangbertentangan dengan semangat keadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian Penggugat telah memenuhiketentuan penjelasan

putusan yang seadiladilnya.Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohondatang menghadap ke persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadirdan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sahuntuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi danpatut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatuhalangan yang sah;Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikandengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan

sebagai Suami istri yang sah dan belum pernah bercerai(vide bukti kode P), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untukbertindak sebagai pihakpihak dalam perkara ini (persona standi in judicio);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat(1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama joPasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikanPutusan Nomor 373/Pdt.G/2019/PA.Ktl Hal. 6 dari 13 hal.dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan

ketentuan Pasal149 R.Bg harus diputus tanpa melalui pembuktian, namun oleh karena perkaraini perkara perceraian sesuai hasil rumusan hukum kamar agama MahkamahAgung R.I tahun 2015 yang dikuat dengan SEMA nomor 3 tahun 2015 terhadapPemohon tetap dibebankan pembuktian sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa untuk dikabulkan permohonan cerai dengan alasantersebut di atas, sebagaimana penjelasan

Islam memilin lembaga talak/perceraian ketikarumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaatlagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh),dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum isterisuami dalampenjara yang berkepanjangan, hal tersebut merupakan sesuatu yangbertentangan dengan semangat keadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian Pemohon telah memenuhiketentuan penjelasan

seadiladilnya(ex aequo et bono);Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugatdatang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dantidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untukmenghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutserta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halanganyang sah;Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikandengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan

sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai(vide bukti kode P), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untukbertindak sebagai pihakpihak dalam perkara ini (persona standi in judicio);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat(1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama joPutusan Nomor 546/Pdt.G/2020/PA.Sgat Hal. 6 dari 13 hal.Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikandengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan

ketentuan Pasal149 R.Bg harus diputus tanpa melalui pembuktian, namun oleh karena perkaraini perkara perceraian sesuai hasil rumusan hukum kamar agama MahkamahAgung R.I tahun 2015 yang dikuat dengan SEMA nomor 3 tahun 2015 terhadapPenggugat tetap dibebankan pembuktian sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa untuk dikabulkan gugatan cerai dengan alasantersebut di atas, sebagaimana penjelasan

memilih lembaga talak/perceraian ketikarumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaatlagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh),dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum isterisuami dalampenjara yang berkepanjangan, hal tersebut merupakan sesuatu yangbertentangan dengan semangat keadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian Penggugat telah memenuhiketentuan penjelasan