No.328 K/TUN/2009UI Depok, setelah disomasi/dan datang ke Kantor Kuasa Hukum Penggugat dariKantor Thamrin & Associates pada tanggal 6 Maret 2008 ;Bahwa peralihan atas tanah tersebut dari salah seorang ahli waris ThioRoan Nio yang bemama Tjoe Giok Nio kepada Prof. Dr. S.

kaadaan hak atas tanah tidak sesuai lagidengan daftar daftar yang ada pada Kantor Pendaftaran Tanah ;Jika orang yang memindahkan, memberikan hak baru, menggadaikan ataumenanggungkan hak atas tanah itu tidak berwenang berbuat demikian ;Di dalam hal jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat,pemberian menurut adat dan perbuatanperbuatan lain yang dimaksudkanuntuk memindahkan hak milik tidak diperoleh izin dari Menteri Agraria atauPenjabat yang ditunjuknya :Bahwa dengan didasarkan peralihan

Somadikarta terhadap penjualan tanah danBangunan SHM No.682/Babakan seluas 1388 M2 ;Pada saat ini telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No.682/Babakan tercatat atasnama Upay Supartika ;Bahwa dengan tetap memperhatikan faktafakta sebagaimana telahdiuraikan tersebut di atas dan bahwa peralihan atas tanah milik Penggugat yangsejak semula cacat hukum dan batal demi hukum kemudian telah diterbitkanuntuk terakhir Sertifikat Hak Milik No. 682/Babakan tercatat atas nama UpaySupartika, maka terbukti bahwa

Somadikarta ; Dirubah menjadi Sertifikat Hak Milik No.682/Babakan atas namaUpay Supartika ; Peralihan tanah dengan Jual Beli tertanggal 01 November 2007 terhadapSertifikat Hak Milik No.682/Babakan tercatat dan beralih atas nama UpaySupartika ;Bahwa dengan adanya tindakan Tergugat tersebut yang melanggarPasal 19 dan Pasal 22 Yo Pasal 28 (1) PP 10 Tahun 1961 Tentang PendaftaranTanah dan Asasasas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Azasazas yangHal. 8 dari 23 hal. Put.

Baru, Gambar Situasi No.3258/1988 seluas 608 m2;15..c Sertifikat Hak Milik No. 03605/Desa Tanah Baru, Gambar SituasiNo. 10.10.72.03.02520/1998 seluas 978 m2;15..d Sertifikat Hak Milik No. 1240/Desa Tanah Baru, Gambar SituasiNo. 21088/1994 seluas 1.520 m2;15..e Sertifikat Hak Milik No. 915/Desa Tanah Baru, Gambar Situasi No.7411/1987 seluas 396 m2;Dan oleh karena pendaftaran peralinan hak keatas nama Tergugat ini pundidasarkan kepada Akta Jual Beli yang cacat hukum, maka sudah16.17.18.sepatutnya peralihan

Dpk tanggal 24 Juli 2007;Bahwa oleh karena peralihan hak dari Penggugat keatas nama Tergugat terhadap 5 (lima) sertifikat hak milik Penggugat tersebut tidak sah dan tidakmempunyai kekuatan hukum, maka sudah sepatutnya permohonanpenetapan eksekusi dari Tergugat IV yang didasarkan pada 5 (lima) sertifikathak milik Penggugat tersebut dan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Depokdengan Penetapan 05/Pen.Pdt/Sita Eks HT/2007/PN.Dpk tanggal 24 Juli2007 sudah barang tentu harus dinyatakan pula tidak sah dan

Rp 5.000.000.000, (lima milyar rupiah);Selambatlambatnya dalam waktu 7 hari, terhitung sejak putusan inidiucapkan;.8 Menghukum Tergugat , Il, Ill dan IV secara tanggung renteng untukmembayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 2.500.000, (dua juta limaratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan initerhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;.9 Memerintahkan turut Tergugat sebagai instansi yang memiliki wewenangadministrasi untuk mencoret dalam buku tanah peralihan

;Adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum berikut denganturutturutannya;Menyatakan secara hukum bahwa pendaftaran peralihan hak (Balik Nama)terhadap 5 (lima) sertifikat hak milik yaitu:a.Sertifikat Hak Milik No. 909/Desa Tanah Baru, Gambar Situasi No.7412/1987 seluas 1.355 m2;Sertifikat Hak Milik No. 9384/Desa Tanah Baru, Gambar Situasi No.3258/1988 seluas 608 m2;Sertifikat Hak Milik No. 03605/Desa Tanah Baru, Gambar Situasi No.10.10.72.03.02520/1998 seluas 978 m2;Sertifikat Hak Milik

Pendaftaran peralihan dan pembebanan hak;b. Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya; Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan dalam melaksanakanproses peralihan hak atas tanah yang dibuat oleh Muncar lIriana, S.H., M.Kn.,selaku PPAT daerah kerja Kabupaten Grobogan berdasarkan Akta Jual BeliNomor 112/2010 tanggal 21 Mei 2010, sebagaimana yang tertera pada Pasal95 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanHalaman 9 dari 22 hal. Put.

;Dengan proses peralihan hak dengan alas hak yang sama, C Desa Nomor 478P. 33 b Klas. DIII, luas + 550 m?, atas nama Suprapti.

adalah soal apakah danbagaimanakah perbagai hak dan kewajibankewajiban tentang kekayaanseseorang pada waktu ia meninggal dunia dan beralih kepada orang lainyang masih hidup, menurut Soepomo Hukum waris adalah peraturanperaturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoper barangbarang yang tidak berwujud benda (immateriele goederen) dari suatuangkatan manusia (generasi) kepada turunannya, menurut Teer HaarHukum waris adalah aturanaturan yang mengenai cara bagaimana dariabad ke abad penerusan dan peralihan

., Notaris di Tangerang (Bukti P-1);

Global Multi Investama (Penggugat) dengan Maruf Rani (Tergugat 1);

Kota Cirebon dengan batas-batas sebagai berikut :

Menyatakan Penggugat berhak melakukan proses administrasi peralihan hak berupa balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 205 yang semula atas nama KHOLIL menjadi atas nama NUGRAHA EKA PRASETIO;

6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencatat peralihan hak/balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 205 yang semula atas nama KHOLIL menjadi atas nama NUGRAHA EKA PRASETIO;

7.

Menyatakan hukum surat hibah dan atau surat-surat peralihan hak dan penguasaan lainya dari Enggok alias Amaq Segep (Ayah dari Tergugat-1/kakek dari Tergugat-3) almarhum kepada AMAQ SUKIK (T.2) atau kepada Para Tergugat atau kepada siapapun juga terkait tanah obyek sengketa adalah cacat hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta batal demi hukum;5.

Menyatakan hukum segala macam peralihan dan penguasaan atas tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat atau oleh siapapun yang mendapatkan hak daripadanya tanpa seizin/persetujuan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;6. Menyatakan hukum segala macam surat-surat yang dimiliki Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya terkait tanah obyek sengketa adalah cacat hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta Batal Demi Hukum; 7.

Menyatakan hukum segala macam peralihan dan penguasaanatas tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugatatau oleh siapapun yang mendapatkan hak daripadanya tanpaseizin /persetujuan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;.

Menyatakan hukum segala macam peralihan dan penguasaanatas tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugatatau oleh siapapun yang mendapatkan hak daripadanya tanpaseizin /persetujuan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;. Menyatakan hukum segala macam suratsurat yang dimiliki ParaTergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanyaterkait tanah obyek sengketa adalah cacat hukum, tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat serta Batal Demi Hukum;.

Nomor 2137 K/Pdt/201710.tempat usaha sampai dengan sekarang;Bahwa orang tua Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat sampaidengan V, pada saat itu masih berstatus sebagai WNA, oleh karenamenurut ketentuan Undang Undang Pokok Agraria tentang azasNasionaliatas Hanya warga Negara Indonesia yang dapat mempunyai hakmilik, sehingga orang tua Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat sampai dengan V, tidak dapat melakukan peralihan hak atas tanah,sehingga pada waktu itu Tergugat Didi Mulyono alias

Lie Tiek Lie, sebagaianak pertama yang lahir di Indonesia, sehingga otomatis karenakelahirannya menjadi WNI dan saat itu sudah dewasa dan dapat memilikihak atas tanah menurut ketentuan undangundang, maka peralihan hakatas bidang tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa tersebutdiatasnamakan Tergugat Didi Mulyono;Bahwa bidang tanah dan bangunan yang menjadi objek perkara pada waktuitu masih berstatus hak guna bangunan atas nama Tergugat Didi Mulyono,kemudian diajukan permohonan perubahan hak

Bahwa oleh karena peralihan hak dari awal sudah tidak benar makatentunya proses administrasi lebih lanjut yaitu proses penerbitan suratkeputusan pemberian hak milik dan penerbitan sertifikat hak milik atas namaTergugat dalam hal ini Didi Mulyono;17. Kemudian peralihan hak sebagaimana akta jual beli yang dibuat oleh dan dihadapan Magdalena S.

Berarti dalil gugatan Penggugat poin7 yang pada intinya menyatakan seolaholah karena orang tuaPenggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat sampai dengan IV,yang pada saat itu masih berstatus WNA sehingga tidak dapatmelakukan peralihnan hak atas tanah, sehingga Tergugat (DidiMulyono alias Lie Tiek Lie) sebagai anak pertama yang lahir diIndonesia yang secara otomatis sebagai WNI dan saat itu sudahdewasa, maka peralihan hak atas bidang tanah dan bangunan yangmenjadi objek sengketa tersebut diatasnamakan

;Menimbang, bahwa dengan sahnya peralihan dan penjualan piutangperjanjian kredit Tergugat kepada Penggugat terhadap pelunasan pembelian satuunit rumah yang terletak di Bumi Garuda Sakti Damai, Blok B No.4, Tampan Pekanbaru, selanjutnya dipertimbangkan apakah objek Jaminan berupa sertifikatHak Milik Nomor: 15471/Simpang Baru, NIB.05,01.08.03.02063. Surat UkurNomor.02059/2006. Tanggal 14 Januari 2010.

Tanggal 14 Januari 2010.Atas nama Tergugat Yunitawati Manurung kepada Tergugat Il, akan tetapikelanjutan dari peralihan hak milik yang menjadi jaminan dalam perjanjiankredit tersebut oleh Tergugat Il tidak dilaksanakan dengan peralihan Jual Belidengan akta otentik antara Tergugat Il dengan Penggugat, oleh karena ituobjek jaminan Sertifikat Hak Milik No.15471 masih merupakan milik bedingTergugat dan masih tercatat atas nama Tergugat Yunitawati Manurungdalam register pertanahan dan peralihan hak milik

atau akta kuasa untuk menjual dan atau mengurus sebagaipersyaratan pengurusan kredit Tergugat yang macet pada Turut Tergugat,pengambilan sertifikat pada Turut Tergugat, untuk pengurusan roya sertabalik nama sertifikat rumah serta untuk proses administratif legalitas usahamilik Penggugat sesuai janji Tergugat dan Tergugat berjanji akan membuatakta perjanjian dan kuasa dimaksud di depan Notaris pada bulan September2008;8 Bahwa, alasan Tergugat menunda penandatanganan perjanjian ikatan jualbeli atau peralihan

dan selanjutnya hak tersebutberalih kepada Penggugat sebagai pemegang hak baru;Bahwa, walaupun obyek sengketa secara hukum telah menjadi milik sah dandalam penguasaan Penggugat, namun Tergugat tidak segera membuatperjanjian jual beli atau pengoperan hak dan akta kuasa di Notaris danbahkan Tergugat berusaha untuk menjual lagi rumah obyek sengketadimaksud kepada orang lain yakni selain Penggugat;Bahwa, tindakan Tergugat yang tidak segera membuat dan ataumenandatangani perjanjian jual beli dan atau peralihan

Tergugatsehingga dengan demikian tindakan Tergugat dimaksud merupakanperbuatan ingkar janji yang merugikan Penggugat sebagai pemilik sah atasrumah obyek sengketa;Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang ingkar janji (wanprestasi) tersebut,Penggugat menderita kerugian materiil, yakni kerugian tidak bisa mempergunakan rumah obyek sengketa tersebut untuk usaha Penggugat setiapbulannya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) terhitung sejakJuni 2008 sampai sertifikat atas rumah dimaksud dilakukan peralihan

No. 2610 K/Pdt/20117 Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat karenaPenggugat tidak bisa mempergunakan rumah obyek sengketa setiap bulannya sebesarRp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah ) terhitung sejak Juni 2008 sampai sertifikatatas rumah dimaksud dilakukan peralihan hak secara sempurna, kerugian moril/immateriil karena Penggugat nama baiknya tercemar sebesar Rp1.000.000.000,00 (satumilyar rupiah) dan kerugian karena Penggugat harus membayar pengacara dantransportasi serta

Bahwa dari perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan melakukanHalaman 6 dari 27 halamanPutusan No 2212/Pdt.G/2015/PA.Kdl10.11.12.peralihan hak atas milik atas tanah sengketa sebagaimana dimaksuddalam posita angka 6, 7 dan 8 gugatan ini jelas merupakan perbuatanmelawan hukum yang merugikan Para Penggugat;Bahwa perbuatan Turut Tergugat Ill dalam kedudukan sebagaipelaksana teknis regulasi pertanahan yang melakukan balik namaatas C Desa nomer 206 menjadi SHM, No. 278 XXX jelas merupakansuatu perbuatan

seluruhnyaMenerima dan mengAklkan provisi Penggugat untuk seluruhnya;Menetapkan 1) PENGGUGAT , 2) PENGGUGAT JN, 3)PENGGUGAT X, 4) PENGGUGAT V 5) PENGGUGAT XIl, 6)PENGGUGAT VI sebagai ahli waris dari almarhum bapak WSMdan almarhummah ibu H ;Menyatakan Para Tergugat dan Turut Tergugat secara nyata telahmelakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan ParaPenggugat;Menyatakan Para Tergugat dan Turut Tergugat secara nyatatelah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memprosestindakan administrasi peralihan

Bahwa pemecahan dan peralihan hak tersebut di atas telah sesuaidengan peraturan yang berlaku yaitu Undangundang Pokok AgrariaNomor 5 Tahun 1960 jo. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Jo.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Jo. Peraturan MenteriNegara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun1997 dan telah sesuai ketentuan dan prosedur yang telah ditentukanserta sah menurut hukum ;9.

Menyatakan Para Tergugat dan Turut Tergugat secara nyata telahmelakukan perbuatan melawan hukum dengan memprosestindakan administrasi peralihan hak atas tanah sengketa yangmerugikan Penggugat;6. Menyatakan atas tanah sengketa i.c. SHM. No.278 Selokatonserta proses administrasi peralihannya adalah tidak sah secarahukum dan memulihkannya kedalam status dan kondisisebagaimana sejak semula;7. Membatalkan SHM.

UndangUndang Nomor 9 Tahun2004, tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);Bahwa pada tanggal 23 Juni 2014, Penggugat secara hukum mengetahuiakan peralihan sertifikat hak milik (objek gugatan), ketika menghadap KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Minahasa (Tergugat), sehingga gugatan inidiajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Pasal 55UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara;Bahwa penerbitan sertifikat hak milik

Peralihan Sertipikat Hak Milik No. 209/Tounkuramber, tanggal 13Maret 2007, Surat Ukur Nomor 19/Tounkuramber/2007, tanggal 12Februari 2007, Luas 200 M2 atas nama Danny Rumbayan ;b. Sertipikat Hak Milik No. 234/Tounkuramber, tanggal 17 Februari 2014,Surat Ukur Nomor 00001/Tounkuramber/2014, tanggal 07 Februari2014, luas 40 M2 atas nama Altje Agustine Nayoan ;c.

Bahwa, pembelian Tanah yang dilakukan Para Pemohoan PK adalahpembelian tanah Sah sesuai Prosedur Hukum dan tidak melawan Hukumdan peralihan Sertifikat juga sesuai Prosedur sebagaimana diamanatkanUndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 dan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah serta tidak merugikan orang lain;.

Bahwa, dalam dalil Gugatan Penggugat/Termohon PK, mendalilkanbahwa Tanah tersebut dikontrakkan tidak dijual kepada orang lain,dan dalam proses Peralihan Hak Milik Penggugat tidak pernahmengetahuinya dan tidak diberitahukan. Ini jelas sebuah TipuHalaman 13 dari 22 halaman.

Apa yang telah didalilkan dalam EksepsiMohon dipakai dalam Pokok Perkara ini dan menjadi satu kesatuanyang tidak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara sehinggaPenanganan Perkara Pertanahan ini dapat segera terselesaikan.Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan sebagai TurutTergugat Il, sudah melaksanakan kewenangannya berdasarkanPeraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / BPN Nomor 11 Tahun2016 Pasal 68 ayat 1Pengambilan keputusan untuk melakukan perbuatan hNukumpertanahan berupa penerbitan, peralihan

haktersebut didaftarkan disertai dengan akta pembagian waris yangmemuat keterangan bahwa hak atas tanah atau hak milik atas satuanrumah susun tertentu jatuh kepada seorang penerima warisan tertentu,pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuanrumah susun itu dilakukan kepada penerima warisan yangbersangkutan berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris danakta pembagian waris tersebut.Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan sebagai TurutTergugat Il juga sudah melaksanakan

mengetahuipembelian tanah adalah sebelum perkawinan SUYATI dengan MARTOKASMIN;Bahwa, perkawinan kedua SUYATI dengan MARTO KASMIN tidakmenghasilkan keturunan, sedangkan Penggugat adalah anak SADI saudaradari SUYATI, yang diangkat anak oleh SUYATI dan KARulI sejak Penggugatkecil, jauh sebelum perkawinan SUYATI dengan MARTO KASMIN;a3Bahwa, C Desa adalah catatan pajak yang dibayar oleh warga, bukanbukti kepemilikan suatu hak atas tanah;Bahwa, dalam C Desa a.n SUYATI terdapat kejanggalan pencatatanadanya peralihan

tersebut jelas dan nyata adalah hartabawaan SUYATI dari perkawinannya terdahulu, sehingga sepenuhnya milikdan dalam penguasaan SUYATIsendiri, kecuali dinyatakan dengan tegas tegas, yang dalam hal ini selain dari catatan yang ada dalam C Desa untukkepentingan pajak itu juga diperlukan surat ataupun keterangan yang lebihjelas, Suami kedua tidaklah berwenang melakukan tindakan hukum atasharta bawaan isterinya, prinsip utamanya adalah harta asal kembali ke asal;Bahwa, ketiadaan dasar hukum yang sah peralihan

langkah hukum yang keliru lagi dalam pencatatan berikutnya,yakni ada nya catatan hibah atas tanah Persil 80 b seluas 120 da dariMARTOKASMIN kepada Penggugat;Bahwa, menurut hukum MARTO KASMIN tidak berhak melakukansuatu transaksi hukum apapun atas tanah Persil 80 b seluas 140 da yangberasal dari harla GAWAN SUYATI , termasuk perbuatan menghibahkantanah dimaksud kepada siapapun juga, baik kepada Penggugat maupunmemberikan yang 20da kepada anak keturunannya dengan dalih apapunjuga;Bahwa, pencatatan peralihan

Bahwa, tindakan yang dilakukan Para Tergugat tersebut merupakanperbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) maka penyerahansertifikat mana batal demi hukum dan peralihan hak maupun segalamacam surat atau akta apapun jenisnya, bentuknya dan sifatnya yangditerbitkan berdasarkan sertifikat tersebut adalah batal demi hukum;6.

Menyatakan bahwa peralihan hak atas sertifikatsertifikat pecahanbatal demi hukum dan segala surat atau akta apapun jenisnya,bentuknya atau sifatnya yang diterbitkan berdasarkan sertifikatpecahan tersebut batal demi hukum;7.

Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II menolak dengan tegas dalilgugatan PENGGUGAT dalam Pokok Perkara butir 5 yang padapokoknya menyatakan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telahmelakukan tindakan Perbuatan Melawan Hukum sehingga segalapenyerahan sertifikat serta peralihan hak maupun segala macam suratatau akta apapun jenisnya, bentuk dan sifatnya yang diterbitkanberdasarkan sertifikat tersebut adalah batal demi hukum.7.1.

Bahwa di dalam Perjanjian Kerjasama tersebut tidak disebutkanmengenai peralihan hak atas tanah atas Sertifikat Hak Milik No.1310/Purwosari yang tertulis atas nama Hendro Setiawan, makadari itu sangat tidak masuk akal PENGGUGAT didalam dalilgugatannya meminta untuk siapa saja yang telah menerima danmenguasai pecahan dari Sertifikat Hak Milik No. 1310/Purwosariuntuk diserahkan kepada PENGGUGAT dalam keadaan utuh danbersih dari segala pembebanan apapun jenisnya, bentuknya atausifatnya.10.

Menyatakan bahwa segala bentuk peralihan hak atas sertifikatsertifikatpecahan dan segala surat atau akta apapun jenisnya, bentuk atausifatnya yang diterbitkan berdasarkan pecahan dari sertifikat Nomor1310/Purwosari luas tanah 12360 M? tertulis atas nama Hendro Setiawanadalah sah dan berharga menurut hukum serta tidak dapat dibatalkan.7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahuluwalaupun ada perlawanan (verzet), bantahan, banding, kasasi maupunpeninjauan kembali8.

turut beralih kepada pembeli ;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ringkasan pokok permasalahan paraPenggugat dan para Tergugat tersebut, maka pada dasarnya para Tergugat tidakmembantah telah terjadi perjanjian jual beli atas 37 (tiga puluh tujuh) pohon kelapa diatasobyek sengketa antara Sinu Liwu dan Joseph Pitang, hanya saja para Tergugat membantahbahwa jual beli atas pohon kelapa tersebut juga mencakup jual beli hak milik atas tanahobyek sengketa, dengan kata lain para Tergugat mengakui ada peralihan

penguasaan ataspohon kelapa diatas obyek sengketa namun membantah peralihan mana mencakupdidalamnya peralihan hak milik atas tanah obyek sengketa ;Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut para Penggugat, dalam perjanjianjual beli tersebut terdapat ada 2 (dua) hal yang menjadi pokok perjanjian yaitu ; jual beliatas 37 (tiga puluh tujuh) pohon kelapa dan jual beli atas tanah sengketa, sementaramenurut para Tergugat hanya terjadi jual beli atas 37 (tiga puluh tujuh) pohon kelapadalam perjanjian jual

Putusan No: 19/Pdt.G /2014/ PN.MMe.42kepemilikannya oleh Sinu Liwu adalah berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) pohon kelapa ;Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat tidak membantah adanya jual belipohon kelapa namun membantah ada jual beli tanah, sementara Penggugat menyatakanbahwa jual beli kelapa tersebut adalah termasuk jual beli tanah, maka dengan demikianpokok permasalahan yang harus dibuktikan oleh para pihak dalam perkara aquo adalahapakah perjanjian jual beli tersebut hanya memperjanjikan peralihan

hak atas kepemilikanpohon kelapa ataukah perjanjian mana selain memperjanjikan peralihan kepemilikan ataspohon kelapa juga termasuk peralihan atas hak milik atas tanah ditempat dimana pohonkelapa itu tumbuh ?

Menyatakan girik-girik dan akta-akta yang mendasari peralihan hak dari Tergugat I atau Tergugat II yaitu untuk kaveling 67 terdiri girik C. 568 dan C. 87 serta untuk kavling 68, terdiri dari girik C. 778 dan C. 530, adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;7. Menyatakan putusan No. 215 PK/Pdt/2004, tanggal 10 Oktober 2005, jo. No.285 K/Pdt/2000 tanggal 31 Juli 2003 jo. No. 653/Pdt/1998/PT.DKI tanggal 1 April 1999 jo.

Bahwa selanjutnya peralihan hak masingmasing tanah girik kepadaPenggugat dari Tergugat dan Tergugat II dilakukan berdasarkan aktacessie, karena pelepasan hak dan kepentingan atas tanah tersebut telahdilakukan oleh pemilik girik dengan maksud agar tanah dan/atau hakhakatas tanah tersebut dikuasai oleh negara, dan kemudian agarpenggunaannya diberikan kepada H. Aziz (Tergugat Il) atau Tergugat .

Bahwa pada saat Penggugat mendapat peralihan hak dari Tergugat dan Tergugat II, Penggugat adalah pembeli beritikad baik karena pada saatdilakukan transaksi tersebut tidak ada sengketa kepemilikan hak atas tanah,serta tidak ada putusan pidana yang berkekuatan hukum pemilikan tanah;artinya Tergugat dalam keadaan bebas mengalihkan hak dan kepentinganatas tanah tersebut kepada Penggugat.

Dasar Aktanya adalah akta No. 8 jo akta No. 52 dibuatdihadapan Notaris Warda Sungkar Alurmei, SH.e Bahwa setelah itu ada aktaakta lain yaitu akta pemindahan danpenyerahan hak (cessie), yang mendasari peralihan 15 giriktersebut, Bahwa peralinan hak dari PT. ISO kepada PT. GMN dibuatdengan akta pemindahan dan penyerahan hak (cessie).e Bahwa yang diganggu hanya kavling 67 dan 68, sedangkankavling lain tidak diganggu.

Bukti P4 dan bukti P5 bahwa peralihan hakmasingmasing tanah girik dari Tergugat dan Tergugat II dilakukanberdasarkan Akta Cessie (vide bukti P6.P7, P9, P10, P11.P12), dimanadalam Akte Perjanjian No. 8 tanggal 1 Nopember 1989 jo No. 52 tanggal 6Februari 1990 sebagai berikut;e Pada pasal 1 menyatakan bahwa Bersih telah dibersihkan atau dalamkeadaan bersih dengan suatu bidang tanah berarti syaratsyarat yangditentukan dalam Pasal yang berkenaan dengan bidang tanah tersebut telahterpenuhi, sedangkan Persil

bukti P4 sampai dengan P14:e Bahwa Kav.63 sampai dengan Kav.68 sudah dibeli PT.GrahaMetropolitan Nuansa (GMN)/Penggugat dari Tergugat dan Tergugat IIsesuai dengan Akta No.8 tanggal 1 Nopember 1989 Jo.Akta No.52tanggal 6 Februari 1990 ;e Bahwa Kav.67 terdiri dari 2 (dua) girik yaitu girik C. 568 dan girik C. 87dan Kav.68 terdiri dari 2 (dua) girik yaitu girik C. 778 dan girik C. 530.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurutMajelis Hakim girik girik dan akta akta yang mendasari peralihan

TERGUGAT nyatanyata tidak ada kewenangannya untukmewakili PENGGUGAT dalam melakukan transaksi jual beli tanah aquotersebut, sehingga perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT Il, dan TERGUGATIll dimaksud merupakan perbuatan melawan hukum.11) Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 214/JB/Mjrt/Xl/2009 tertanggal10 Nopember 2009 dan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 227/JB/Mjrt/Xl/2009tertanggal 13 Nopember 2009 tersebut di atas, pada akhirnya TERGUGAT IImenggunakan akta jual beli tersebut untuk mendaftarkan peralihan

(dua ribu delapan ratus enam puluh lima meterpersegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 320/Desa Gayamdengan Gambar Situasi Nomor 1071 tertanggal 14 September 1993 atasnama NURHAYATI isteri SHIGENO, terletak di Kelurahan GayamKecamatan Mojoroto Kota Kediri menjadi atas nama TERGUGAT II tidakmempunyai kekuatan hukum;Menyatakan peralihan hak atas 2 (dua) bidang tanah masingmasingseluas 2085 M?

Bahwa pendaftaran peralihan hak atas tanah yang dilaksanakan oleh TurutTergugat telah sesuai dengan ketentuan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 37 ayat ( 1) yaitu"Peralihan Hak Atas Tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melaluiJual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan danperbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melaluilelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat olehPPAT yang berwenang

Bahwa akta jual beli obyek sengketa ini menjadi sangatpenting untuk mengetahui kapan tepatnya jual beli obyek sengketa antaraTergugat dan Tergugat II tersebut terjadi, namun demikian berdasarkan Bukti T 2 9 (Sertifikat Hak Milik No. 246) dan Bukti T 2 12 (Sertfikat Hak Milik no. 320),yang merupakan akta otentik berupa Sertifikat Tanah yang didalammnya terdapatterdapat Buku Tanah yang mencatat semua peralihan hak atas tanah tersebut,maka diperoleh fakta bahwa peralihan tanah berupa jual beli tanah

Menyatakan peralihan hak atas 2 (dua) bidang tanah masingmasingseluas 2085 M? (dua ribu delapan puluh lima meter persegi) berdasarkanSertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 246/Desa Gayam dengan GambarSituasi Nomor 1708/1985 atas nama NURHAYATI Binti IMAM BUCHORI,dan tanah seluas 2865 M?

Desa Tropodo KecamatanKrian Kabupaten Sidoarjo dengan batasbatas sbb :Utara : Jalan Kampung Ke Dusun Balai PanjangTimur =: Jalan Raya Propinsi Krian MojokertoSelatan : SungaiBarat : Makam ChinaBahwa menurut dalam buku C, Desa Tropodo, bahwa tanah Leter C No.178persil 98 gl, luas 0714 Ha ber atas nama Sahir B.P.Seman;Halaman 2 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/PDT.G/2015/PN SDA13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.Bahwa tidak ada keterangan yang jelas dan bisa di pertanggung jawabkansecara hukum peralihan

Raya Propinsi Krian MojokertoSelatan : SungaiBarat : Makam ChinaNamun dalam posita butir 13 Penggugat menyatakan Peralihan hak atauperubahan atas tanahtanah Leter C No. 178 Persil 98 gl. luas 0714 Ha atasnama SAHIR B. SEMAN di Desa Tropodo, Kec. Krian, Kabupaten Sidoarjo".Dari dua fakta obyek di atas, teramat sangat membingungkan dan sulitdimengerti, mana yang sebenarnya dijadikan obyek yang dipersengketakan,apakah tanah milik P. SURAT ataukah tanah milik SAHIR B.

Bahwa, bilamana dicermati materi gugatan Penggugat adalah berkenaandengan peralihan hak atau perubahan atas tanah leter C No. 178 Persil 98 gl.luas 0714 Ha atas nama SAHIR B. SEMAN di Desa Tropodo, Kec.

Raya Propinsi Krian MojokertoSelatan : SungaiBarat : Makam ChinaNamun dalam posita butir 13 Penggugat menyatakan Peralihan hak atauperubahan atas tanahtanah Leter C No. 178 Persil 98 gL luas 0714 Ha atasnama SAHIR B. SEMAN di Desa Tropodo, Kec. Krian, Kabupaten Sidoarjo".Dari dua fakta obyek di atas, teramat sangat membingungkan dan sulitdimengerti, mana yang sebenarnya dijadikan obyek yang dipersengketakan,apakah tanah milik P. SURAT ataukah tanah milik SAHIR B. SEMAN.7.

Dalam buku C Desa sama sekalitidak terdapat data kapan peralihan tanah dari nama Sair b.p.

Aneka Metal Industry dengan mata Acara :

Raya (dalam Likuidasi) yang dilakukan pemohon dengan Akta Notaris Edy Hermansyah No.17 Tanggal 21 September Tahun 2022 yang diperbaiki dengan Akta Pemberesan Notaris Edy Hermansyah ,SH No.22 Tanggal 23 Sptember 2022 dan dilengkapi dengan AKTA PEDAMAIAN No.110/Pdt.G/2023/PN Mtr tanggal 10 Oktober 2023 dapat dijadikan dasar proses hukum balik nama atau peralihan