Ditemukan 15419 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : rajulan rumusan rujuk rujikan rajikan rujiman rojikan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 05-05-2015 — Upload : 02-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 126/B/PK/Pjk/2015
Tanggal 5 Mei 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT MATTEL INDONESIA
63 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sehingga kalau konsep pemanfaatan(economic use) diterapkan, secara legal akan banyak jasa yang tidakdapat dikenakan VAT;Salah satu rujukan yang dapat dipedomani adalah bahwa pada saat itubeberapa Negara pengikut PPN atau VAT adalah Eropa Barat yangberpedoman pada EEC Sixt Directive yang berlaku sejak 17 Mei 1977.Menurut Ben Terra pada saat itu ekspor dan impor jasa tidakdimasukkan dalam sistem VAT dengan tidak mengatur tempat dan saatterutangnya pajak.
Pengadilan PN KOTA AGUNG Pidana Umum Penganiayaan
Register : 07-07-2015 — Putus : 28-07-2015 — Upload : 07-10-2015
Putusan PN KOTA AGUNG Nomor 136/Pid.B/2015/PN.Kot
Tanggal 28 Juli 2015 — - KIKI SUSIYANTO Bin HABIBI; - ZAIN SUKENDAR Als JAIN Bin SURIPTO; -136/Pid.B/2015/PN.Kot DUDI JUNIHANTORO Bin SURIPTO
40 — 18
  • Tanggamus;eBahwa korban mengalami gangguan jiwa karena terdapat keteranganbukti perawatan rujukan balik di RS Jiwa Provinsi Lampung dengan14tanda tangan dr. ZULFIKRI dengan diagnose SKIZOFRENPARANOID tanggal 24 Desember 2008;Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan tidakkeberatan atas keterangan saksi tersebut;Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan paraterdakwa yang memberikan keterangan sebagai berikut :Terdakwa I.
Pengadilan PA MUARA SABAK Perdata Agama Perceraian
Putus : 04-11-2014 — Upload : 04-06-2015
Putusan PA MUARA SABAK Nomor 135/Pdt.G/2014/PA.MS
Tanggal 4 Nopember 2014 — PEMOHON TERMOHON
30 — 9
  • Katina Nomor Rekam Medis: 039779 tanggal 29 Juli2013, bukti tersebut adalah catatan resmi sesuai dengan prosedur pelayanan kesehatan,sebagai rujukan jejak rekam medis pasien dan dikeluarkan oleh lembaga yangberkompeten, bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokan dengan aslinya, sehinggabukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil.
Pengadilan PTUN AMBON TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 18-07-2013 — Putus : 20-11-2013 — Upload : 05-11-2014
Putusan PTUN AMBON Nomor 14/G/2013/PTUN.ABN
Tanggal 20 Nopember 2013 — JOHAN L. PATTY, Penggugat 1 BROERY A. PATTY, Penggugat 2 MELAWAN BUPATI MALUKU TENGAH Sebagai Tergugat
96 — 27
  • Bahwa dalil dalil posita para Penggugat merupakan dalil dalil yang padaintinya mengulang bahkan para Penggugat menyebut pasal pasal PeraturanDaerah yang sebenarnya pasal pasal tersebut merupakan rujukan tahapandan proses yang mendasari terbitnya Objek Sengketa, dalam arti tidakmerugikan kepentingan para Penggugat. ;.
Pengadilan PN KUTAI BARAT Pidana Umum
Register : 16-05-2018 — Putus : 31-05-2018 — Upload : 07-06-2018
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN Sdw
Tanggal 31 Mei 2018 — Penuntut Umum:
DEVIKA YUNIASRI MARDHANINGRUM.S.H
Terdakwa:
ROBERTUS HIGANG Als ROBET Anak dari DAMIANUS DAUNG
24 — 12
  • bahwa disamping itu Majelis Hakim mempertimbangkanpula bahwa terhadap pidana yang pantas dijatuhkan kepada Terdakwa, pidanatersebut haruslah memenuhi azas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukumbaik bagi Terdakwa maupun kepada masyarakat pada umumnya, hal ini selarasdengan tujuan pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan atau untukmenurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat mendidik, membangundan motivasi (edukatif dan konstruktif) agar tidak melakukan perbuatan tersebutitu lagi dan menjadi rujukan
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 10-02-2017 — Putus : 20-02-2017 — Upload : 22-03-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 2/Pid.Pra/2017/PN Dps
Tanggal 20 Februari 2017 — MUNARMAN, SH melawan KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPOLISIAN DAERAH BALI Cq. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH BALI
226 — 95
  • ., yang dalamsalah satu amar putusanannya menyatakan Menyatakan PenetapanTersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalahtidak sah15.Bahwa Putusan Praperadilan tersebut tentunya dapat dijadikan rujukan danyuriprudensi dalam memeriksa perkara Praperadilan atas tindakanpenyidik/penuntut umum yang pengaturannya di luar ketentuan Pasal 77KUHAP.
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Khusus PHI
Putus : 05-06-2017 — Upload : 22-12-2017
Putusan PN SAMARINDA Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Smr.
Tanggal 5 Juni 2017 — PT. Royal Asia Maritim. Lawan Basmin Lewa Padang. PT. Onasis Indonesia.
171 — 29
  • KUHD.Menimbang, bahwa yang dirujuk dalam KUH Perdata sebagaimanadimaksud Pasal 396 KUHD adalah : Bagian Kedua (mengenai perjanjianperburuhan pada umumnya), Bagian Ketiga (mengenai kewajiban majikan),Bagian Keempat (mengenai kewajiban buruh), dan Bagian Kelima(mengenai bermacammacam cara berakhirnya perhubungan kerja yangditerbitkan dari perjanjian).Menimbang, bahwa KetentuanKetentuan dalam Bab Ketujuh AKUHPerdata sudah diatur di dalam UndangUndang No.13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan maka dengan demikian rujukan
Pengadilan PN SIMALUNGUN Perdata Tanah
Register : 09-03-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 25-04-2016
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 13 / Pdt.G / 2015 / PN. Sim
Tanggal 12 Agustus 2015 — MERDEKA RESTON AMBARITA melawan MINTARIA SIPAYUNG, Dk
61 — 10
  • Sidamaniktertanggal 10 September 2014, bahwa telah terjadi tindak pidana pengrusakan tanamanmilik Tergugat yang dilakukan oleh Penggugat ditanah milik Tergugat dalam perkara ini.Dan pihak kepolisian telah memanggil dan memeriksa Penggugat, ternyata sesuai denganhasil penyelidikan kepolisian, Penggugat mempunyai 2 (dua) surat alas hak yang berbedadalam satu objek perkara ini ;11 Bahwa sebagai bukti hasil penyelidikan polisi, pihak Tergugat melampirkan :Photo copy surat laporan polisi ;Photo copy surat rujukan
Pengadilan PN SUNGGUMINASA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 02-07-2012 — Putus : 06-09-2012 — Upload : 25-06-2013
Putusan PN SUNGGUMINASA Nomor 197/Pid.B/2012/PN.SUNGG
Tanggal 6 September 2012 — ZAINAL alias CONANG DG.MILE bin ZAINUDDIN
61 — 4
  • Dansaksi Rayan Dg.Malla mengalami luka pada bagian lengan bawahtangan kanannya sebanyak 1(satu) tikaman dan mendapatkankahitan.Bahwa selanjutnya saksi ke Polsek Bajeng untuk melaporkan kejadiantersebut.Bahwa saksi tidak tahu apakah ada masalah antar terdakwa dengansaksi Mustari dan saksi Ryan Dg.Malla.Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Muastari dan saksi RayanDg.Malla mendapatkan perawatan medis di Puskesmas Bajengkemudian mendapatkan rujukan ke RS.Syech Yusuf akan tetapi tidakdiopname dan hanya
Pengadilan PN RUTENG Pidana Umum Penganiayaan
Register : 21-02-2020 — Putus : 24-03-2020 — Upload : 01-10-2020
Putusan PN RUTENG Nomor 19/Pid.B/2020/PN Rtg
Tanggal 24 Maret 2020 — AFRUDIN PIO alias LALONG
94 — 40
  • melakukan suatutindak pidana ataupun melihat kesengajaan pada waktu orang tersebutmelakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap batinnya tersebut harusHalaman 17 dari 23Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Rtgdisimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar dengan cara MajelisHakim melihat secara objektif dengan berpedoman pada teori ilmupengetahuan hukum;Menimbang, bahwa dalam membuktikan kehendak / niat dari sipelakuatas perbuatan yang dilakukannya, dalam doktrin pengetahuan ilmu hukummemberi rujukan
Pengadilan PN KISARAN Pidana Khusus Pidana Perlindungan Konsumen
Register : 22-02-2016 — Putus : 11-04-2016 — Upload : 23-05-2016
Putusan PN KISARAN Nomor 13/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN Kis
Tanggal 11 April 2016 — P.T. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PESERO) CABANG PEMATANG SIANTAR Cq. UNIT LAYANAN MIKRO (ULAMM) KISARAN Lawan AIDI SUTRISNO
101 — 40
  • Putusan UndangUndangNomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam perkara aquo telah sesuai dan tidak sedikitpun bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku;Bahwa berdasarkan jawabanjawaban ilmiah yang telah TermohonKeberatan uraikan di atas, Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batu Bara perkara Nomor 12/Arbitrase/BPSKBB/I/2016tanggal, justru sudah sangat mendalami UndangUndang Nomor 8 tahun 1999tentang Perlindungan Konsumen dan sangat kaya bacaan dan rujukan
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Register : 05-10-2020 — Putus : 08-04-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 282/Pdt.G/2020/PN Cbi
Tanggal 8 April 2021 — Penggugat:
MOHAMMAD SYARIFUDDIN AMARULLAH
Tergugat:
PT. MANDIRI UTAMA FINANCE
130 — 80
  • HIR tidak terdapat penegasan merumuskan gugatan secarajelas dan terang, namun dalam praktek peradilan dengan berpedoman padaketentuan pasal 8 RV sebagai rujukan berdasarkan asas demi kepentinganberacara, maka praktek peradilan mengembangkan penerapan eksepsi gugatankabur atau obscuur libel;Menimbang, bahwa tentang eksepsi gugatan Penggugat kabur/tidak jelasatau obscuur libel, dalam praktek dikenal beberapa bentuk yang didasarkanpada faktor tertentu, antara lain :a.
Pengadilan PA TERNATE Perdata Agama
Register : 09-09-2020 — Putus : 01-12-2020 — Upload : 01-12-2020
Putusan PA TERNATE Nomor 485/Pdt.G/2020/PA.Tte
Tanggal 1 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 7
  • Bahwa jawaban Tergugat Rekonvensi pada angka 4, yangmenjadikan pasal 160 KHI sebagai rujukan, sesungguhnya TergugatRekonvensi yang tidak memahami isi pasal a quo, bahwa tidak adalarangan kepada bekas isteri untuk menentukan besaran nafkah, ister!
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 06-12-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2745 K/PDT/2016
Tanggal 6 Desember 2016 — PT BANK DANAMON Tbk VS PRIMA VIRGINA
95 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • menyesatkan kepadaTermohon Kasasi/Terbanding/Penggugat merupakan suatu perbuatan yangbertentangan dengan hak subyektif orang lain, bertentangan dengankewajiban hukum Para Tergugat, bertentangan dengan kepatutan, ketelitiandan kehatihatian dalam kehidupan masyarakat sebagaimana diatur dalamPasal 1365 KUHPerdata dan Yurisprudensi Linden Bam Coken 31 Januari1919 sehingga dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;Bahwa pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, Judex Facti sama sekalitidak memberikan rujukan
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 03-01-2022 — Putus : 09-02-2022 — Upload : 09-02-2022
Putusan PT MAKASSAR Nomor 6/PDT/2022/PT MKS
Tanggal 9 Februari 2022 — Pembanding/Penggugat : Sainuddin Alias Yasan Bin Baso Diwakili Oleh : Sainuddin Alias Yasan Bin Baso
Terbanding/Tergugat : Nurbiah Binti Maccu
60 — 31
  • Penggugat/Pembanding pada angka 6 yangmenyatakan bahwa sketsa/gambar bukanlah bukti serta tidakmempunyai validitas menurut prinsip prinsip hukum yang secaramutlak menyatakan bahwa tanah sengketa telah terjadi pembayarandan atau perlaihan hak dan bertentangan dengan hukum, adalahdalil yang keliru, karena telah jelas dalam pertimbangan majelis padapengadilan Negeri Jeneponto bahwa oleh karena tidak adanya buktisurat baik yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding atauTergugat/Terbanding maka yang menjadi rujukan
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 25-10-2019 — Putus : 17-03-2020 — Upload : 21-03-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 41/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 17 Maret 2020 — Penggugat:
GANDI LETAHIIT, S. Sos
Tergugat:
BUPATI MALUKU TENGAH
182 — 88
  • Transmigrasi dan Tenaga Kerja KabupatenMaluku Tengah;Bahwa dalam perjalanan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yangditempatkan pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja KabupatenMaluku Tengah dengan Pangkat lama /Golongan Ruang : Penata/III/ddan NIP: 197107042005011010, secara mengejutkan ternyata Tergugatmemberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil denganmenerbitkan objek sengketa a quo;Bahwa dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia,terdapat putusan yang dapat dijadikan rujukan
    Nomor 41/G/2019/PTUNABNdan di ayat berikutnya selain peraturan tersebut diatas maka peraturanperundangundangan juga termasuk peraturan yang dikeluarkan olehLembaga / Negara, kemudian di ayat 3 disebutkan bahwa kekuatan hukummengikat terhadap peraturan tersebut diatas memiliki kekuatan hukummengikat sepanjang diperintahkan langsung oleh peraturan yang palingtinggi berdasarkan pasal 7, posisi SKB ini sebagai bagian dari peraturanperundang undangan, artinya apa tidak lazim satu peraturan ketikasebagai rujukan
    dalam peraturan perundangundangansehingga posisi SKB tersebut dipandang sebagai sebuah ketidak lazimandalam sistim pemerintahan dan merupakan kebijakan diskresi sebuahdiskresi juga harus sesuai peraturan perundangundang pemerintahan baikUU tentang ASN maupun PP sudah jelas setahu saya tidak ada yangmendelegasikan kewenangan untuk mengatur dalam bentuk SK tentangpemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan yangberhubungan dengan jabatan;Bahwa ahli menyatakan tidak dibenarkan SKB dijadikan rujukan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 19-09-2016 — Putus : 26-10-2016 — Upload : 05-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1350 B/PK/PJK/2016
Tanggal 26 Oktober 2016 — PT. WEDA BAY NICKEL VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
38 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • S488 juga tidak bersifat rahasia sehingga menjadi rujukan danpanduan bagi Para Pemohon Banding khususnya Pemohon Banding dibidang pertambangan yang memiliki Kontrak Karya Generasi VI dan VIIsehingga pada gilirannya isi dan semangat dari Surat Terbanding No.S488Halaman 17 dari 51 halaman Putusan Nomor 1350 B/PK/PJK/201644.45.46.47.48.menjadi suatu kebiasaaan (customary) dan pemahaman umum yangberlaku di kalangan perusahaan pertambangan yang memiliki KontrakKarya Generasi VI dan VII.
    seharusnya dapat dikreditkan dandirestitusikan pada akhir masa pajak.Bahwa batang tubuh UU No. 11/ 1994 (Pasal 9 ayat 8 butir b) tidakmensyaratkan atau mengkaitkan waktu penyerahan BKP atau jasakena pajak dalam proses permohonan restitusi ataupun menjadikanbukti bahwa adanya hubungan langsung dengan kegiatan usahaPemohon Peninjauan Kembali;Bahwa surat S488 yang sampai dengan Memori Peninjauan Kembaliini disampaikan belum dicabut oleh Termohon Peninjauan Kembalidan tidak bersifat rahasia sehingga menjadi rujukan
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 12-06-2019 — Putus : 23-07-2019 — Upload : 09-03-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 76/PDT/2019/PT SMR
Tanggal 23 Juli 2019 — Pembanding/Penggugat : TARSUDI
Terbanding/Tergugat I : PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA, TBK Kantor Cabang di Samarinda
Terbanding/Tergugat II : M. MUDIR
Terbanding/Turut Tergugat : OTORITAS JASA KEUANGAN
69 — 39
  • Pengajuan Surat Kuasa Khusus Beracara di Pengadilan Oleh PENGGUGATCacat Hukum1.Bahwa berdasarkan hukum acara perdata jo Pedoman TeknisAdministrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum yang dikeluarkan olehBalitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI tahun 2007, dimana SuratKuasa Khusus Beracara yang diajukan oleh PENGGUGAT sangatlahbertentangan dengan ketentuan dimaksud;Bahwa UndangUndang Perlindungan Konsumen Nomor : 08 Tahun1999 dalam pasal 46 Ayat 1 huruf c memberikan suatu rujukan untukdapat melakukan
    Bahwa UndangUndang Perlindungan Konsumen Nomor : 08 Tahun 1999dalam pasal 46 Ayat 1 huruf c memberikan suatu rujukan untuk dapatmelakukan langkah hukum berupa Gugatan ke Pengadilan Negeri, namunpelaksanaan atas hak gugat dalam proses pemeriksaan perkara di suatuperadilan tetap mengacu kepada hukum acara perdata dan aturanaturan/pedoman teknis Pengadilan sebagai institusi peradilan yangindependen, mengingat dasar hukum PEMBANDING semulaPENGGUGAT dalam beracara di Pengadilan adalah cacat hukum;4.
Pengadilan PN PALU Perdata
Register : 30-01-2014 — Putus : 16-02-2015 — Upload : 26-01-2016
Putusan PN PALU Nomor 12/Pdt.G/2014/PN.Palu
Tanggal 16 Februari 2015 — PT. SARTIKA HAFIFA PERDANA vs PEMERINTAH KOTA PALU Cq KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PALU SEMULA ADALAH DINAS PENDIDIKAN KOTA PALU (PENANGGUNG JAWAB PEMBAGUNAN PUSAT LAYANAN AUTIS KOTA PALU), Cq KETUA TIM PEMBANGUNAN PLA KOTA PALU, dk
101 — 17
  • Selain itu biasanya pemahaman Penggugat karena kekeliruan alashukum rujukan pada angka III nomor 44 pada angka 37.3.b tldak terdapat dalam syaratsyarat khusus kontrak (SSKK) termasuk kata LPD; yang menggambarkan bahwaPenggugat tidak menguasai substansi permasalahan dan tidak mampu membedakanjangka waktu pelaksaan dengan masa keberlakuan jaminan pelaksanaan. Bahwa jangkawaktu pelaksanaan.
    Garansi Bank Pelaksanaan) oleh sebab itu dalil gugatan Penggugat tersebut patut untuk diabaikan dan ditolak.Mengenai kerugian yang Penggugat alami sebagaimana dinyatakan pada halamanterakhir point Ill nomor 45 s.d 50 karena akibat adanya pemutusan kontrak dikarenakanoleh perbuatan tidak teliti dan cermat memeriksa keberlakuan Garansi BankPelaksanaan, termasuk kesalahan rujukan alas hukum perhitungan masa keberlakuannya,sehingga penggugat sendiri dianggap lalai serta telah cedera janji dan tidak dapatmemperpanjang
Pengadilan PN BREBES Perdata
Register : 27-05-2013 — Putus : 11-12-2013 — Upload : 06-01-2014
Putusan PN BREBES Nomor 10/Pdt.G/2013/PN.Bbs.
Tanggal 11 Desember 2013 — Zaenurrohim ( Penggugat ) 1. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementrian Keuangan Republik Indonesia Cq. Kepala Wilayah IX DJKN Semarang Cq. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ( KPKNL) Tegal ( Tergugat ) 2. Direktur PT Bank Danamon Indonesia Tbk Cq. Budi Hariadi dalam jabatannya sebagai Manager Asset Liquidation Cirebon Cq. Bank Danamon Simpan Pinjam (DSP) Unit Pasar Jatibarang Brebes ( Tergugat 2 ) 3. ZAENAL UNTUNG, A.Ma 4. AGUSTIN NUR FADILAH, S.Pd 5. Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta Cq. Wilayah Badan Pertanahan Nasional Semarang, Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Brebes
149 — 37
  • didasarkan pada nilai taksiran yang benar dan asalasalan saja,karena atas objek jaminan tersebut bisa dijual sampai nilai Rp.300.000.000 (tigaratus juta rupiah), sehingga penetapan oleh Tergugat I mengenai Nilai Limitobjek jaminan perjanjian kredit 0000020 / PK / 02705 / 0600 / 041 tanggal 7April 2011, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) dan Pasal 35 Ayat(2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang PetunjukPelaksanaan Lelang;11 Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV dengan Dasar rujukan
    Dan penentuan nilai limit tersebut bukanlahPerbuatan Melawan Hukum;Menimbang, bahwa mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkanpenggugat pada no.11 posita gugatanya mendalilkan Bahwa Tergugat III dan TergugatIV dengan Dasar rujukan sebagai pemenang lelang sesuai Kutipan Risalah Lelangnomor (23/2012 Tertanggal 01 Febuari 2012, telah mendatangi penggugat bersamadengan orang suruhannya dengan melakukan tindakan mengancam Penggugat untukmengosongkan rumah dan bangunan yang dijadikan objek sengketa