Sorik Mas Mining;Bahwa setahu saksi 1 buah tembikar yang berisi hasil pencetan yangdiduga mengandung emas yang akan dibakar adalah barang hasiltambang;Bahwa setahu saksi barang bukti tersebut termasuk kegiatan usahapertambangan pada tahapan pemurnian yang menghasilkan emasmentah atau tahapan produksi;Bahwa setahu saksi untuk melakukan penjualan barang hasil tambangmaka pemilik ijin usaha pertambangan, ijin pertambangan rakyat atauijin usaha pertambangan khusus terlebih dahulu memberikan laporankepada

Penggugat beberapakali minta cerai dan Tergugat sudah memperingatkan agar Penggugat jagansering minta cerai, hal ini membuat Tergugat jadi emosi;Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugatmenyampailkan repliknya mengaecu kepada surat gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugatmenyampaikan dalam dupliknya mengacu kepada jawaban;Menimbang, bahwa dimuka persidangan Tergugat menyatakan tidakkeberaatan bercerai dengan Penggugat;Menimbang, bahwa Majlis Hakim menyatakan tahapan

jawabmenjawab telah selesai, tahapan selanjutnya adalah pembuktian;Menimbang, bahwa untuk menguatkarn dalildalil gugatannya,Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa: ::.

Syamsuri, S.H. seorang mediator yang ditunjukdan olehnya telah pula diusahakan perdamaian melalui mediasi tetapi gagal;Bahwa, setelah tahapan mediasi, Tergugat tidak pernah hadir dalampersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pulamenyuruh orang lain untuk hadir dalam sidang sebagai kuasanya yang sah,sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya disebabkan suatu halangan yangsahBahwa, selanjutnya sidang dilanjutkan dengan membacakan gugatanPenggugat dalam sidang tertutup untuk

Syamsuri,S.H. seorang mediator juga telah secara maksimal mengusahakan perdamaian,akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa setelah tahapan mediasi Tergugat tidak pernah hadirdalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutHim. 5 dari 13 him. Putusan No. 0401/Pdt.G/2017/PA.MlgMenimbang, bahwa Penggugat telah mengemukakan peristiwa konkritsebagai berikut :1.

dan Tergugat sekarang telah berpisahtempat tinggal selama 8 bulan tanpa saling komunikasi;e Bahwa saksi sebagai adik kandung Penggugat pernah mendengarpihak keluarga merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidakberhasil;Bahwa terhadap buktiobukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut,Penggugat dan Tergugat menerima dan membenarkan;Bahwa Tergugat tidak mengajukan buktibukti, meskipun telah diberikesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan buktibuktinya, dikarenakantergugat tidak hadir dalam tahapan

Tergugattidak memberi nafkah lahir dan batin serta tidak memperhatikan Penggugatdan keluarga sehingga untuk memenuhi kebutuhan seharihari, sehinggaPenggugat harus bekerja sendiri;e Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil bantahannya Tergugattidak mengajukan bukti apapun karena Tergugat hanya hadir pada saattahapan jawab menjawab dan untuk tahapan pembuktian tergugat tidak hadirdi persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain

dengan yang lain yang merupakansendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga(vide: Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 77 ayat (2)Kompilasi Hukum Islam);10Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas pula, ternyataantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakanpenggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak salingmencintai dan tidak saling membutuhkan, bahkan persengketaan yangbersangkutan telah sampai pada tahapan

Dengan demikian,Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidakmungkin lagi dapat diharapkan, oleh karena itu. menceraikan keduanyamerupakan solusi yang paling maslahat dari pada tetap mempertahankanperkawinanya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah teroukti danmemenuhi alasan perceraian, karena antara Penggugat dan Tergugat terjadiperselisinan dan pertengkaran yang telah sampai pada tahapan terusmenerusserta

terjadi perselisihan danpertengkaran; Bahwa penyebab percekcokan rumah tangga Penggugat denganTergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalahnafkah; Bahwa saksi selaku Kepala Dusun hanya sudah memerikan nasihatkepada Penggugat; Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejakawal tahun 2019 hingga sekarang ini; Bahwa perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telahpernah didamaikan oleh pihak keluarga dan Aparat Desa namun tidakberhasil;Menimbang, bahwa pada tahapan

Olehkarenanya keterangan saksisaksi mana patut diterima dan dipercaya sehinggadapat dijadikan alat bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat sesuaiketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg ;Menimbang, bahwa pada tahapan Pembuktian Tergugat tidak datanglagi menghadap dipersidangan meskipun telah diperintahkan dipersidangandengan patut dan juga tidak menghadirkan saksisaksi untuk menguatkanbantahannya, dengan demikian Tergugat tidak dapat menguatkan bantahannyasesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg

Bahwa yang diperlukan izin usaha pertambangan (IUP) ekplorasidan operasi produksi, izin pertambangan rakyat (IPR) atau izin usahapertambangan khusus (IUPK) ekplorasi dan operasi produksi; Bahwa kegiatan penambangan pasir sungai tergolong dalampenambangan batuan; Bahwa maksud pertambangan adalah bagian kegiatan usahapertambangan untuk memproduksi mineral dan bata bara dan mineralikutannya; Bahwa Izin Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untukmelakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, ekplorasi

Unsur Yang melakukanusahapenambangan tanpaIUP(IzinUsaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK(Izin Usaha Pertambangan Khusus);Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Usaha Pertambanganadalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yangmeliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan,konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan danpenjualan, serta pascatambang (Vide Pasal 1 angka 6 Undang Undang RINomor 4 Tahun 2009 tentang

diatermasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya* ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimaluntuk menasehati Penggugat untuk kembali membina rumah tangganyadengan Tergugat seperti Semula, namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA RI Nomor 1 Tahun2016 tentang upaya mediasi di Pengadilan yang berbunyi pada hari sidangyang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan parapihak untuk menempuh medias ;Menimbang, bahwa pada hari sidang dalam tahapan

uang sebesar Rp. 900.000, (Sembilan ratus riburupiah) untuk anaknya, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupunbatin kepada Penggugat, Penggugat juga mendengar kabar dari temanTergugat kalau Tergugat telah mempunyai pacar lagi dan sudah tinggal saturumah dengan pacarnya tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil gugatan tersebut, Penggugatmohon agar Pengadilan Agama Sangatta menjatuhkan talak satu bain shugraTergugat terhadap Penggugat ;Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir pada saat tahapan

Sulsel tahun 2015, sebanyak 1 rekanan yaitu PT.CAHAYA INSANI PERSADA.Bahwa rekanan yang lulus tahapan evaluasi Kualifikasi pada pekerjaanPembangunan Ruang Kelas Belajar (RKB), Asrama Putra dan Asrama PutriMadrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia (MAN IC) Kantor WilayahKementerian Agama Prov.

Desember 2014.Selanjutnya diterbitkan rekening virtual yang kemudian diaktifasi KepalaSekolah SMK N 1 Mempura dengan menunjukkan SK Kepala Sekolah danSK Penetapan Penerima Dana BOS TA. 2014 di Bank Penyalur yaitu BankRakyat Indonesia (BRI).Bahwa Dana Program BOS SMK Negeri 1 Mempura TA. 2014 tersebutditerima dan dicairkan Pihak SMK Negeri 1 Mempura sebesar Rp.770.000.000, (tujuhratustujuhpuluhjuta rupiah) dengan 3 (tiga) tahapan,yaitu:1.

Tahapan KeduaDicairkan berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat KomitmenSubdit Kelembagaan Dan Peserta Didik Direktorat Pembinaan SMK,Direktorat Jendral Pendidikan Menengah Kementerian PendidikanDan Kebudayaan Nomor : 1814 / D3.5 / KU / 2014 tanggal 26 Juni2014 Tentang Penetapan Sekolah Penerima Dana BOS SMK TahunAnggaran 2014 Angkatan (Satu) periode Juli s.d. Desember 2014sebesar Rp. 262.500.000, (duaratusenampuluhduajuta limaratusriburupiah);3.

Tahapan KetigaDicairkan berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat KomitmenSubdit Kelembagaan Dan Peserta Didik Direktorat Pembinaan SMK,Direktorat Jendral Pendidikan Menengah Kementerian PendidikanDan Kebudayaan Nomor : 3754 / D3.5 / KU / 2014 tanggal 20 Oktober2014 Tentang Penetapan Sekolah Penerima Dana BOS SMK TahunAnggaran 2014 Angkatan II (dua) periode Juli s.d. Desember 2014sebesar Rp. 136.000.000.

Tahapan PertamaDicairkan berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat KomitmenSubdit Kelembagaan Dan Peserta Didik Direktorat Pembinaan SMK,Direktorat Jendral Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan DanKebudayaan Nomor : 041 / D3.5 / KU / 2014 tanggal 21 Januari 2014Tentang Penetapan Sekolah Penerima Dana BOS SMK TahunAnggaran 2014 Angkatan Pertama sebesar Rp. 371.500.000,(tigaratustujuhpuluhsatujuta limaratusribu rupiah).2.

Tahapan KetigaDicairkan berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat KomitmenSubdit Kelembagaan Dan Peserta Didik Direktorat Pembinaan SMkK,Direktorat Jendral Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan DanKebudayaan Nomor : 3754 / D3.5 / KU / 2014 tanggal 20 Oktober 2014Tentang Penetapan Sekolah Penerima Dana BOS SMK TahunAnggaran 2014 Angkatan II (dua) periode Juli s.d.

Bahwa sistematika putusan ternyata tidak dirumuskan/disusun sebagaimanaketentuan Pasal 194 Ayat (1) huruf (c) dan (e), yang mana seharusnya suratdakwaan Oditur Militer diuraikan terlebin dahulu sebelum uraian mengenaisurat tuntutan (Sesuai tahapan persidangan).

dalam mencapai tujuan tersebutantara lain:a) Tahap Perencanaan.b) Tahap Persiapan.c) Tahap Pelaksanaan.)d) Tahap Pengakhiran.a)24Dalam kasus yang sedang kita hadapi ini seharusnyapara penegak hukum mengetahui dan mempelajari halini, karena dalam kasus Pembunuhan Berencanayang dilakukan seseorangnya terhadap para korbanyamelihat fase atau tahapan sampai pencapaian tujuantersebut .....tersebut.

La Nuni), sehingga pada saatitu timbul rasa takut yang mendalam dalam diriTerdakwa bahwa para nelayan ini menjadiancaman dalam dirinya karenaperintahperintah dan petunjuk Terdakwa tidak segeradijalankan oleh para nelayan sehinggamenimbulkan korban jiwa.Bahwa dalam tahapan selanjutnya para penegak hukum tidakmelihat secara cermat dan jelas bahwa dalam suatuperencanaan tahap pelaksanaan merupakan suatu tolak ukurdalam menentukan apakah hal tersebut terjadi secaraSpontanitas atau bukan.

terakhir dalam suatuperencanaan adalah pengakhiran dimana dalam tahapan inipelaku akan melihat sejaun mana keberhasilan yang telahdicapai olehnya dari tindakan tersebut.Dalam fase ini Terdakwa jika kita perhatikanberdasarkan keterangan dan bukti dipersidangan mengakui dan melaporkan kepadaSaksi3. dan Saksi4 bahwa dialah yangmelakukan penembakan kepada para nelayanyang melakukan pemboman ikan di wilayahRaja Ampat dengan menggunakan senjata SS1V3 yang dia ambil dari kamar Danramil MisoolUtara.

Bahwa sistematika putusan ternyata tidak dirumuskan/disusun sebagaimana ketentuan Pasal 194 Ayat (1) huruf (c)dan (e), yang mana seharusnya surat dakwaan Oditur Militerdiuraikan terlebin dahulu sebelum uraian mengenai surattuntutan (sesuai tahapan persidangan).

PeraturanMenteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 sebagai perubahan dari PeraturanMenteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan MenteriAgama Nomor 19 Tahun 2018 disebutkan bahwa perkawinan antara seoranglakilaki dengan seorang perempuan beragama Islam wajib dicatat dalam AktaPerkawinan, hal ini terjadi Karena tahapan sebagaimana disebutkan pada Pasal3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.

PeraturanMenteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 sebagai perubahan dari PeraturanMenteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan MenteriAgama Nomor 19 Tahun 2018 disebutkan bahwa perkawinan antara seoranglakilaki dengan seorang perempuan beragama Islam wajib dicatat dalam AktaPerkawinan, hal ini terjadi karena tahapan sebagaimana disebutkan pada Pasal3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.

Tahun 2011 Tentang Kode Etik ProfesiKepolisian Negara RI yang menentukan bahwa : Dalam penegakan KKEP,Terduga pelanggar dapat didampingi anggota Polri yang ditunjuk oleh TerdugaPelanggar pada tingkat pemeriksaan pendahuluan, sidang KKEP, dan sidangkomisi banding;Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tahapantahapan penegakankode etik profesi Polri diatur dalam Pasal 30 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi KodeEtikPOLRI, sebagai berikut :Tahapan

HS, S.H. dan saksi dalam mendampingi Penggugatdalam persidangan Kode Etik melakukan pendampingan dengan menyampaikanpembelaan di persidangan baik secara lisan maupun tertulis. sehingga tindakanTergugat dalam proses penerbitan objek in casu pada tahapan ini telah sesuaidengan Pasal 47 ayat (3) dan Pasal 74 ayat (1) huruf d dan f peraturan KepalaKepolisian Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2012 tentang SusunanOrganisasi dan tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesiasehingga

SidangBanding sehingga menurut Majelis Hakim dengan Penggugat telah mengajukanpermohonan Sidang Banding KKEP (vide bukti T18 dan T19) dan telah adaPutusan Sidang Banding KKEP (vide bukti T22) serta Penggugat telah menerimaobjek sengketa yang berdasarkan pada Putusan Sidang Banding KKEP maka hakTerperiksa (Penggugat/Terbanding) untuk menerima salinan putusan SidangKKEP dan salinan putusan Sidang Banding telah terakomodir dengan demikiantindakan Tergugat dalam proses penerbitan objek in casu pada tahapan

ini telahsesuai dengan Pasal 74 ayat (1) huruf h dan j peraturan Kepala KepolisianRepublik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan tataKerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan demikiandalil Penggugat bahwa dirinya tidak menerima salinan putusan Sidang KKEP danmenerima salinan putusan Sidang Banding secara hukum harus ditolak;Menimbang, bahwa berdasarkan norma dan fakta diatas dapatdisimpulkan bahwa telah dilakukan Tahapan pemeriksaan, Tahapan Sidang

KKEPdan Tahapan Penetapan administrasi penjatuhan hukuman yang apabila tahapanprosedur yang telah dilalui tersebut dikaitkan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku tentang prosedur pemberhentian anggota KepolisianNegara Republik Indonesia, maka Majelis Hakim berkesimpulan secara proseduralpenerbitan objek sengketa telah memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan khususnya Peraturan Kepala kepolisian Republik Indonesia Nomor 14Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polisi Republik Indonesia

Rekening 8575185386 atas nama HENDRA periode Oktober 2021 s.d periode April 2022;

KUA dan PPASyang telah disetujui Pemerintah Daerah (Gubernur) bersamaDPRD itu amatlah penting karena menjadi pedoman bagiPerangkat Daerah untuk melanjutkan tahapan berikutnya yaknipenyusunan RKASKPD;Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 45 Peraturan PemerintahNomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerahtelah menjabarkan ruang lingkup RKA SKPD. RKA SKPDadalah kepanjangan dari Rencana Kerja dan Anggaran SKPD,Halaman 26 dari 76 halaman.

Teknis PenyusunanAPBD pada Tabel 4 berjudul Tahapan dan Jadwal ProsesPenyusunan APBD,Jadwal sebagai berikut:Pemerintah Pusat telah menentukan Tabel 4Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD;NO URAIAN WAKTU LAMA1. Penyusunan RKPD Akhir bulan Mei2. Penyampaian Rancangan Minggu bulan Juni 1 mingguKUA dan Rancangan PPASoleh Ketua TAPD kepadaKepala Daerah3. Penyampaian Rancangan Minggu II bulan 6 MingguKUA dan Rancangan PPAS Junioleh Kepala Daerahkepada DPRD4.

Jika merujuk kepadatabel Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBDsebagaimana poin 10 di atas, jelaslan bahwa Termohon telahterlambat 2 (dua) bulan dari jadwal yang ditentukan,selanjutnya pada tanggal 4 Desember 2017 ketika BadanAnggaran DPRA melaksanakan rapat dengan agenda evaluasiterhadap pembahasan KUAPPAS dan RAPBA TahunAnggaran 2018 bersama Tim Anggaran Pemerintah Aceh(TAPA).

SekretarisDaerah Aceh (selaku ketua TAPA) perihal tahapan dan jadwalHalaman 55 dari 76 halaman.

Sekretaris Daerah Aceh (selaku TAPA)perihal tahapan dan jadwal proses pembahasan KUA PPAS tahun anggaran2018.

perbuatan melanggar ketentuan Pasal 2( huruf k ) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 adalah tidak benarkarena Penggugat tetap melaksanakan tugas sebagaimana biasa sesuai denganabsen tersebut.Dengan demikian Penggugat tidak melakukan Pelanggaran sesuai dengan ketentuanPasal 2 huruf (k) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang PeraturanDisiplin Pegawai Negeri Sipil.5 Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang PeraturanDisiplin Pegawai Negeri Sipil, diatur 3 (tiga) tingkatan tahapan

Penggugat melakukan pelanggaran seperti yang dituduhkanBupati Alor berdasarkan Keputusan Nomor : BKD.880/1821/2008, tanggal 19November 2008, seharusnya Bupati Alor memberikan hukuman disiplin ringan yangterdiri dari teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis,namun sangat disayangkan dalam kasus ini Bupati Alor memberikan hukumandisiplin berat kepada Penggugat berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak AtasPermintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tanpa adanya tahapan

Pengukuhan kawasan hutan;e Bahwa sebelum Pasal 10 sampai dengan 15 dilaksanakan maka Pasal 50ayat 3 dan Pasal 78 ayat 5 belumlah dapat dilaksanakan sebab Pasal 10sampai dengan 15 adalah dasar yuridis yang perlu dikonkritkan dandilaksanakan terlebin dahulu oleh pemerintah secara paripurna dilapangan;e Bahwa terkait dengan uraian tersebut di atas, dapat kami kemukakandalam undangundang a quo yang mengamanatkan kewajiban pemerintahtersebut yaitu Pasal 15 yang merupakan bagian akhir dari tahapan yangharus

Pengumuman tentang batas kawasan hutan terutama di lokasilokasiyang berbatasan dengan tanah hak;Bahwa dilinat dari sudut pandang yuridis formal pemerintah dalammelaksanakan ketentuan tersebut baru sampai pada tahapan penunjukankawasan hutan Nomor 757 Tahun 1999 tentang Penunjukan Kawasan HutanHal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 170 PK/Pid.Sus/2014di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat Sulawesi Tengah.

Dengan demikianjelas bahwa Pemerintah belum melaksanakan tahapan yang di amanatkanoleh UndangUndang RI Nomor 41 Tahun 1999 secara paripurna, sebabpenjelasan Pasal 15 menjelaskan bahwa penunjukan kawasan hutan adalahmerupakan tahapan persiapan untuk pengukuhan kawasan hutan, sementaraakhir dari proses pengukuhan kawasan hutan adalah pengukuhan kawasanhutan itu sendiri;e Berkaitan dengan SK 757, khususnya berkaitan dengan Berita Acara TataBatas Kelompok Hutan Gunung Lumut Kecamatan Ampana Tete Dati

No. 2482 K/Pid.Sus/2015Rp11.400.000.000,00 dan dana hibah dari APBD Kabupaten Lanny Jaya kepadaKPUD Kabupaten Lanny Jaya tahun 2011 senilai Rp15.000.000.000,00sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum KabupatenLanny Jaya Nomor 12 tahun 2011 tanggal 12 Mei 2011 tentang PerubahanTerhadap Keputusan Komisi Pemilinan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 11tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal PenyelenggaranaanPemilinan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten LannyJaya

tersebutmerupakan pengakuan Bupati Lanny Jaya bahwa dana hibah dari APBDKabupaten Lanny Jaya kepada KPUD Kabupaten Lanny Jaya tahun 2010senilai Rp11.400.000.000,00 dan dana hibah dari APBD Kabupaten LannyJaya kepada KPUD Kabupaten Lanny Jaya tahun 2011 senilaiRp15.000.000.000,00 sebagaimana tertuang dalam Keputusan KomisiPemilinan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 12 tahun 2011 tanggal 12Mei 2011 tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan UmumKabupaten Lanny Jaya Nomor 11 tahun 2011 tentang Tahapan

JHONY WAY,S.Hut tanggal 15 Desember 2010, isi memo "kepada:Kadis Keuangan dan Pendapatan segera dicairkandana hibah bantuan pemilukada kepada KPU sebesarRp6.585.175.000,00 (enam milyar lima ratus Jutaseratus tujuh puluh lima ribu rupiah), demikian"Halaman 29 strep ke2 "Bahwa yang mengajukanpermintaan pencairan dana KPUD adalah SekretarisKPUD dan memohon ke Bupati untuk dilakukanpencairan berdasarkan tahapan KPU"Nico Rumbino; memberikan keterangan di bawahsumpah sebagaimana termuat dalam putusan tersebut

JHONY WAY,S.Hut tanggal 15 Desember 2010, isi memo "kepada:Kadis Keuangan dan Pendapatan segera dicairkandana hibah bantuan pemilukada kepada KPU sebesarRp6.585.175.000,00 (enam milyar lima ratus jutaseratus tujuh puluh lima ribu rupiah), demikian"e Halaman 29 strep ke2 "Bahwa yang mengajukanpermintaan pencairan dana KPUD adalah SekretarisKPUD dan memohon ke Bupati untuk dilakukanpencairan berdasarkan tahapan KPU "Saksi Nico Rumbino ; memberikan keterangan di bawahsumpah sebagaimana termuat dalam

Bahwa Termohon Keberatan Il dan Termohon Keberatan Ill telahmelakukan tahapan pelaksanaan Pengadaan tanah meliputi,Pengukuran, pendataan bangunan, tanaman dan bendabenda lain,termasuk terhadap Tanah milik Pemohon Keberatan telah dilaksanakandan telah diumumkan di Kantor Desa Mekar Jaya tertanggal 16 Pebruari2016 ;4 Bahwa berdasrkan pada ketetuan Pasal 33 UU No. 2 Tahun 2012Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk KepentinganUmum bahwa:Dirumuskan, penilaian besarnya nilai ganti kerugian olehPenilai

Bahwa di Desa Mekarjaya telah dilakukan tahapan pengadaan tanahberdasarkan Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Nomor : 593.82/Kep.139 PPT/2014. Tanggal 30 September 2014 dengan perincianklasifikasi sebagai berikut :a. Zoning 1A/Tanah Pemukiman/Pekarangan yang memiliki akses langsungdengan jalan Mekarjaya (Jalan Kabupaten) yang meliputi dusunPanyirapan dengan nilai Rp. 835.000,/m2b.

Bahwa tahapan proses pengadaan tanah yang menjadi obyek keberatanini telah dilalui dan ditempuh sesuai standar proses yang diatur dalamketenyuanketentuan diatas ;4.

Bahwa di Desa Jatimulyatelah dilakukan tahapan pengadaan tanah berdasarkan Keputusan PanitiaPengadaan tanah Nomor : 593.82/Kep.312PPT/2015 tanggal 28 Juli 2015 danselanjutya dilakukan perubahan dengan Surat Keputusan Wakil BupatiSumedang No : 590/KEP.409HUK/2015 tanggal 5 Oktober 2015 dan realisasipembebasan lahan sebesar 70,43 % ;Menimbang, bahwa Termohon Ill juga telah menjelaskan dalam daliljawabannya bahwa Termohon Ill telah melaksanakan segala prosedur yangtelah diamanatkan Perundangundangan

perjalanan Umroh (Umroh Paket Hemat) tanggal 1624Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Abadi tour & Travel;1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang / RTGS (yang didugapalsu) dari Bank BNI tanggal 19 Januari 2016;1 (satu) buah buku panduan umroh yang dikeluarkan dari PT.Gema Nusantara Travel;1 (satu) buah baju seragam batik umroh batik warna biru;1(satu) buah tas / koper warna hitam biru yang bertuliskan PT.Gema Nusantara Abadi;Dikembalikan kepada saksi Nenny Sri Herwiyanti;1.1 (satu) bendel rekening tahapan

atas nama LISA APRIYANIdengan no rekening 6330701062 periode 07 2014 S.D 122014;1 (satu) bendel rekening koran atas nama Mochammad IrsanSofyan dengan no rekening 04411107731 periode 012014 s.d122014;Halaman 16 Perkara Nomor 164/PID/2018/PT.DKI10.11.12.1 (satu) bendel rekening koran atas nama Neny Sri Herwiyantidengan no rekening 325501004869501 periode 1 Agustus 2015s.d 31 desember 2015;1 (satu) bendel rekening tahapan atas nama LISA APRIYANIdengan no rekening 6330701062 periode 07 2014 S.D 122014

Gema Nusantara Abadi;Dikembalikan kepada saksi Nenny Sri Herwiyanti.1.10.1 (satu) bendel rekening tahapan atas nama LISA APRIYANIdengan no rekening 6330701062 periode 07 2014 S.D 122014;1 (satu) bendel rekening koran atas nama Mochammad IrsanSofyan dengan no rekening 04411107731 periode 012014s.d 122014;1 (satu) bendel rekening koran atas nama Neny SriHerwiyanti dengan no rekening 325501004869501 periode 1Agustus 2015 s.d 31 desember 2015;1 (satu) bendel rekening tahapan atas nama LISA APRIYANIdengan