yang berlokasi di Desa Buniayu Kecamatan Sukamulya, dibuktikandengan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor595/01Kec. Skm/2014 seluas 1.400 m?* sebagai kewajibanPENGGUGAT untuk Perumahan Salaka Nagarae.

atas tanah, atau tidakHalaman 20 dari 47 hal Putusan Nomor 231/PDT/2021/PT.BTNdapat dijadikan alat bukti terjadinya pemindahan atau pembebananhak atas atas tanah.10.

Dengan perbuatan hukum jualbeli tersebut, maka seketikaitu juga terjadi peralihan hak atas tanah. Harga yang dibayar pada saatpenyerahan hak tidak harus lunas atau penuh dan hal ini tidakmengurangi sifat tunai tadi. Kalau terdapat selisin atau sisa dari harga,maka hal ini dianggap utang pembeli kepada penjual yang tundukpada hukum utangpiutang; Riil.

atas tanah dan/atau pembatalan penetapan tanahterlantar antara lain :a. perintah untuk membatalkan hak atas tanah;b. menyatakan batal/tidak sah/tidak mempunyai kekuatanhukum hak atas tanah;c. menyatakan tanda bukti hak tidak sah/tidak berkekuatanhukum;Halaman 24 dari 47 hal Putusan Nomor 231/PDT/2021/PT.BTNd. perintah dilakukannya pencatatan atau pencoretan dalamBuku Tanah;e. perintah penerbitan hak atas tanah;f. perintah untuk membatalkan penetapan tanah terlantar; dang. amar yang bermakna menimbulkan

Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah kepadasaudari Rismainar Kusmulyanti pada tanggal 29 desember2014Halaman 38 dari 47 hal Putusan Nomor 231/PDT/2021/PT.BTN3.5 Bahwa Tergugat tidak pernah menandatangani dokumendokumen atau surat suratsebagaimana poin diatas, dan ParaTergugat tidak mengenal dan pernah bertemu dengan Penggugat,;3.6 Bahwa karena Penggugat mengklaim telah membelitanah milik Para Tergugat yang sudah dijual kepada H.

atas tanah dan bangunan a quo adalah R.

Bahwa ada 2 (dua) pihak yang mengajukan hak atas tanah danbangunan di Jalan hegarmanah No.95 (dahulu No.55 Bandung)masingmasing pihak adalah Kementerian Kebudayaan danPariwisata tertanggal 1871990 jo permohonan penyelesaianproses asset tertanggal 1321993 dari Bapak Pungky BambangPurwadi sebagai ahli waris Bapak R. Soewito;2. Bidang tanah dimaksud adalah bekas Hak Guna Bangunan atasnama Komarudin Martasendjaja yang berakhir tanggal 2391981;3.

Dengan hasil temuan BPK RI bahwa terhadap tanah seluas 1.733 m2terletak di Jalan Hegarmanah No.95 Bandung, tidak memiliki buktikepemilikan hak atas tanah.

Tidak jelasnya dasar dalil hukum gugatan (fietelijke grond)Bahwa gugatan Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum (Rechtgrond), karena dalam gugatannya Para Penggugat tidak menjelaskansecara rinci sejak kapan dan atas dasar apa Para Penggugatmemperoleh hak atas tanah dan bangunan a quo;Dalam gugatannya, Para Penggugat hanya menyebutkan bahwa ParaPenggugat adalah sebagai ahli waris dari Alm R.

Tidak jelasnya dasar dalil hukum gugatan (fietelijke grond)Bahwa gugatan Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum (Rechtgrond), karena dalam gugatannya Para Penggugat tidak menjelaskansecara rinci sejak kapan dan atas dasar apa Para Penggugatmemperoleh hak atas tanah dan bangunan a quo;Oleh karena tidak mempunyai dasar hukum, maka gugatan ParaPenggugat harus dianggap tidak memenuhi dasar gugatan (fietelijkegrond);4.

Pihak Kesatu tidak berhak menuntutpengembalian sisa barang tersebut.PASAL 4Dengan ditandatanganinya perjanjian perdamaian ini, maka: Para Pihak menyatakan bahwa segala permasalahan hukum/perkaraNo. 501/Pdt.G/2020/PN.Sby dan No. 980/Pdt.G/2019/PN.Sby tentangsewa menyewa dan jual beli hak atas tanah berikut rumah yang terletakdi Jalan Grudo 1/30 Surabaya telah selesai.

Para Pihak Menyatakan batal kesepakatan jual beli terhadap hak atastanah berikut bangunan di Jalan Grudo 1/30 Surabaya.e Pihak Kesatu menyatakan dan mengakui Pihak Kedua selaku pemilik sahatas hak atas tanah benkut bangunan rumah yang terletak di Jalan Grudo1/30 Surabaya.Halaman 3 dari 6 Putusan Akta Perdamaian Nomor 501/Pdt.G/2020/PN SbyPara Pihak tidak saling mengajukan tuntutan apapun dikemudian hari baikpidana maupun perdata atau tindakantindakan lain.Pihak Kesatu mencabut permohonan banding

Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 22 tanggal 29 Nopember 1983 yang dibuat oleh MULA PANGIHUTAN TAMBUNAN, SH antara para Ahli Waris TENGKU HARUN AL RASYID kepada SOH PEK SOEI Als SURIADINATA.

6. Akta Perdamaian tanggal 8 Juni 1995 No. 186/Pdt.G/1994/PN.Mdn.

7. Akta Perjanjian Perdamaian No. 28 tanggal 30 Mei 1995.

8. Akta Persetujuan, Pernyataan, dan Pengakuan yang disahkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur No. 1141/Kons/VII/95 tanggal 3 Juli 1995.

11.Surat Permohonan Hak atas tanah dari SURIADINATA tanggal 23 April 2008.

12. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara Nomor : 44-550.1-22-2008 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama SURIADINATA atas Tanah di Kota Medan.

Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwaperbuatan Tergugat bertentangan peraturan perundangundangan yang berlaku dan/atau melanggar asasasas umumpemerintahan yang baik, sebab pada dasarnya perbuatanTergugat a quo telah memenuhi kaidahkaidah teknis dalampenSertifikatan/pendaftaran hak atas tanah sesuai asaspublisitas (openbaarheid) dalam pendaftaran hak atas tanah.4.

PMNA/KBPN Nomor 9Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan PembatalanHak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan jo.PMNA/KBPNNomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan KewenanganPemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak AtasTanah Negara Bahwa secara yuridis, Sertifikat hak atas tanahyang diterbitkan oleh Tergugat merupakan surat buktikepemilikan hak atas tanah yang diatur dan dijamin olehundangundang sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat 2huruf (c) UUPA jo.

Berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara;Bahwa tindakan Tergugat dalam melaksanakan tugaspendaftaran tanah, menerbitkan Sertifikat, mencatat danmendaftar peralihan hak atas tanah adalah didasarkan padaPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 TentangPendaftaran Tanah yang merupakan ketentuanketentuan yangbersifat hukum publik.d.

4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danayat (2) dituangkan dalam suatu berita acara yangditandatangani oleh mereka yang = memberikanpersetujuan.(5) Bentuk berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat(4) ditetapkan oleh Menteri.Pasal 19(1) Jika dalam penetapan batas bidang tanah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) tidak diperolehkesepakatan antara pemegang hak atas tanah yangbersangkutan dengan pemegang hak atas tanah yangberbatasan, pengukuran bidang tanahnya diupayakanuntuk

Atas Tanah dan Pemilik Tanah di dalam prosespenerbitan suatu Sertifikat, yakni :e Pada saat pengukuran tanah yang dimohon Sertifikat, demikepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemeganghak atas bidang tanah demi terselenggaranya tertibadministrasi pertanahan, batas batas tanah wajibditunjukkan oleh Pemohon/Pemegang Hak Atas Tanah, apabilaPemohon/Pemegang Hak Atas Tanah tidak bisa hadir padasaat pengukuran, maka penunjukkan batasbatas tanah dapatdilakukan oleh orang lain yang mewakili dengan

Tanpa kepercayaan dan kesepakatan maka transaksijual beli atau apa saja tidak akan pernah terjadi.Pendasaran hukum di atas karya mengarang Penggugatlayaknya sebuah cerita fiksi yang indah dengan daya imaginasiyang tinggi.Dasar hak atas tanah oleh Penggugat,dalam dalil nomor 14,adalah Alas hak, menguasai secara fisik tanah,dan telah secaraterus menerus membayar kewajiban kepada Negara.Alas hak dan hak atas tanah adalah dua hal yang berbeda.

Alashak hanyalah salahsatu syarat untuk memiliki hak atas tanah;bukan hak atas tanah itu sendiri.Adapun dalil menguasai secara fisik atas tanah adalah sebatasalas hak; bukan hak atas tanah itu.

Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan PengukuhanPenyerahan/ Pelepasan Hak Atas Tanah, tanggal 09 Agustus 2020,selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P1 ;2. Fotocopy dari fotocopy, Berita Acara Kepemilikan Sebidang Tanah DiKampung Rahak, Desa Poco Golo Kempo, tanggal 05 September 2020,selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P2 ;3.

Dasar hak atas tanah oleh Penggugat,dalam dalil nomor 14, adalahAlas hak, menguasai secara fisik tanah, dan telah secara terusmenerus membayar kewajiban kepada Negara.Alas hak dan hak atas tanah adalah dua hal yang berbeda. Alas hakhanyalah salahsatu syarat untuk memiliki hak atas tanah; bukan hakatas tanah itu sendiri.

atas tanah, tanggal 9Agustus 2020, yang mengungkap bahwa Yoseph Numi jabatan Tua GoloKampung Adat Rahak menyatakan dengan sebenarnya bahwa pada tahun 1981,Alm.

rakyat penggarap mempunyai hak istimewa atau hak diutamakan (hakpreveleeg) untuk mengajukan permohonan hak atas tanah bekas peninggalanBelanda karena merekalah yang mempunyai hubungan hukum yang dekatdengan tanah sengketa.

SAPINGIora ng tua PARA TERGUGAT;Bahwa PARA PENGGUGAT kaiau benar sebagai penggarap tentunya sejaktahun 1960 telah mengajukan permohonan hak atas tanah tersebut dan PARATERGUGAT menolak dan menyatakan PARA PENGGUGAT bukan sebagaiex Penggarap tanah yang sekarang dijadikan objek sengketa;.

materiil pemohon harus mempunyai hubunganhukum dengan tanah yang dimohonkan ;Bahwa terhadap persetujuaan Kades atas tanahtanah peninggalan hakbarat, Kades tidak mempunyai kewengan untuk memberikan persetujuanatau menolak permohonan hak atas tanah tanah peninggalan hak barat;Bahwa terkait dengan adanya persetujuan Kades Asrikaton tanggal 4Agustus 1961 yang memberikan persetujuan kepada MOHAMAD SAPINGIuntuk mengajukan permohonan hak atas tanah yang sedang digarap olehpara petani penggarap adalah bukan

atas tanah adalah identitas Pemohon, surat keteranganriwayat tanah dan syarat materiil pemohon harus mempunyai hubunganhukum dengan tanah yang dimohonkan ;Bahwa terhadap persetujuan Kades atas tanahtanah peninggalan hakbarat, Kades tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan persetujuanatau menolak permohonan hak atas tanah tanah peninggalan hak barat;Bahwa terkait dengan adanya persetujuan Kades Asrikaton tanggal 4Agustus 1961 yang memberikan persetujuan kepada MOHAMAD SAPINGIuntuk mengajukan permohonan

atas tanah bekas RVO, atastanah yang terkena obyek Landreform adalah UUPA (UU.

obyek Hak Tanggungan serta menyalin catatan tersebut pada sertipikat Hak1718Tanggungan dan sertipikat hak atas tanah yang bersangkutan berdasarkan pasal 16 UndangUndang Republik Indonesia No,4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah besertabendabenda yang berkaitan dengan tanah, maka tidak tepat apabila Turut Terlawan II ikutdijadikan pihak dalam perkara ini (error in persona), sehingga Kantor Pertanahan KotaSurabaya II mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara No.724/Pdt.Plw

Bahwa riwayat hak atas tanah obyek perkara adalah sebagai berikut :I. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.524/Kelurahan Embong Kaliasin luas 29.050 M2,Gambar Situasi tanggal 10101992 No.1719/S/1992 semula atas nama PT. BAYU BERINGINLESTARI berkedudukan di Jakarta yang diperoleh dari pemisahan dari Hak Guna BangunanNo.92/Kelurahan Embong Kaliasin, kKemudian dijual kepada PT.

atas tanah,harus melampirkan sertifikat asli hak atas tanah, Sertifikat hak tanggungan dan melampirkandokumendokumen terkait, sehingga bisa dicoret ; e Bahwa yang mengisi formulir permohonan Roya adalah Debitur, yang namanya terteradalam sertifikat hak atas tanah atau kuasanya ; Bahwa lampiran sertifikat hak atas tanah harus asli tidak boleh foto copy ;e Bahwa orang yang namanya tertara dalam sertifikat hak atas tanah pasti tahu terjadinyaRoya, karena permohonan Roya didasarkan pada permohonan pemegang

Halini diatur dalam Pasal 122 Peraturan Mentari Agraria/Kepala BPN No.3 Tahun 1997 tentang22,23Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,yang berbunyi pendaftaran hapusnya hak tanggungan dilakukan berdasarkan permohonanpemegang hak tanggungan, pemberi hak tanggungan atau pemegang hak atas tanah ; Bahwa prosedur untuk memperpanjang HGB (Hak Guna Bangunan), diatur dalamPeraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No.9 Tahun 1999 Jo.

No.5,6,7 dan Peraturan MenteriAgraria/Kepala BPN No.1 Tahun 2011 pengganti dari dan Peraturan Menteri Agraria/KepalaBPN No.3 Tahun 1999, perpanjangan dilakukan oleh Pemegang Hak Atas Tanah atauKuasanya.

atas tanah atau hak milik atas satuanrumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada KantorPertanahan, sertifikat hak yang bersangkutan, suratkematian orang yang namanya dicatat sebagai pemeganghaknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris =;Jika penerima warisan lebih dari satu orang dan waktu peralihanhak tersebut didaftarkan disertai dengan akta pembagian warisyang memuat keterangan bahwa hak atas tanah atau hakmilik atas satuan rumah susun tertentu jatuh kepadaseorang penerima warisan

hak bersama mereka berdasarkan surat tandabukti sebagai ahli waris dan/atau akta pembagian waristersebut;Berdasarkan Pasal tersebut, tersimpulkan beberapa ketentuanprosedural peralihan hak atas tanah karena pewarisan yang harusdipenuhi, yakni: Penerima hak yang hendak mengalihkan' sertipikat wajibmenyiapkan: sertipikat hak yang bersangkutan, suratkematian pemegang hak, surat tanda bukti sebagai ahliPutusan Perkara No. 07/G/2016/PTUN.Mdo.Halaman 10 dari 51 Jika penerima waris lebih dari satu dan

atas tanah atau hak milik atassatuan rumah susun itu dilakukan kepada penerima warisanyang bersangkutan berdasarkan surat tanda bukti sebagaiahli waris dan akta pembagian waris tersebut;: Waris berupa hak atas tanah atau hak milik atas satuanrumah susun yang menurut akta pembagian waris harusdibagi bersama antara beberapa penerima warisan atauwaktu didaftarkan belum ada akta pembagian warisnya,didaftar peralihan haknya kepada penerima waris yangberhak sebagai hak bersama mereka berdasarkan surattanda

bukti sebaga ahli waris dan/ atau akta pembagianPeraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaanya pasal111 adalah : 29000200 20 2Ayat (1): Permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hakmilik atas satuan rumah susun diajukan oleh ahli waris ataukuasanya dengan melampirkana.

Sertipikat hak atas tanah atau sertipikat hak milik atassatuan rumah susun atas nama pewaris, atau apa bilamengenai tanah yang belum terdaftar, bukti pemilikansebagaimana yang dimaksud dalam pasal 24 PeraturanPemerintah Nomor 24 tahun 1997:b.

Bahwa berdasarkan ketentuan diatas jelaslah bahwa Sertipikat bukanlahKeputusan Tata Usaha Negara yang bersifat kongkrit, Indevidual dan Finalsehingga yang merupakan keputusan Tata Usaha Negara bukanlah Sertipikatmelainkan Pemberian Hak Atas Tanah yang di lakukan oleh Pejabat TataUsaha Negara;4.

Adalah kesalahan penggugat telah menelantarkan(tidak memelihara) tanah objek sengketa sejak tahun 1982 samapai dengandiajukan gugatan a quo tanggal 12 Oktober 2011 (Selama kurang lebih 29tahun) yang mengakibatkan penggugat sekarang tidak dapat membuktikan lagiletak, batasbatas dan patok tanda batas tanahnya, padahal pasal 17 ayat (3)Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah secarategas menyatakan bahwa pemegang hak atas tanah wajib memelihara tanah yangbersangkutan.

atas tanah sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 1 angka 20 PeraturanPemerinta Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah jo.

atas tanah wajibmemelihara tanah yang bersangkutan.

Sementara dalam Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata CaraPemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaanmenentukan bahwa pembatalan hak atas tanah meliputi pembatalan keputusanpemberian hak, sertipikat hak atas tanah dan keputusan pemberian hak dalam rangkapengaturan penguasaan tanah.Menurut pendapat Termohon Kasasi I Intervensi bahwa penetapan tertulis pejabattata usaha negara yang menimbulkan hak berupa

Kepala Kelurahan Beringin tertanggal 25 Juli 2011;5 Bahwa ternyata status tanah milik Penggugat tersebut, pada tahun 1983telah dibangun Kantor Balai Nikah KUA oleh tergugat I yang didasarkankepada Izin mendirikan Bangunan oleh Tergugat II tertanggal 16Desember 1982 dan 2 Pebruari 1983 yang dimohonkan oleh Tergugat I,terhadap izin yang diberikan hanya didasarkan kepada permintaanPemuda/pemudi Beringin Rt.XIII Pasar Jambi, dan bukan didasarkankepada adanya kepemilikan hak atas tanah dan atau seizin

Dengan demikian secara hukum terhadap perbuatan yang dilakukanoleh Tergugat I dan II yang telah memberikan izin membangunan KantorBali Nikah KUA diatas tanah milik Penggugat adalah perbuatan melawanhukum ;8 Bahwa Tergugat I dan II tidak mempunyai etikad yang baik dalam upayauntuk penyelesaian secara kekeluargaan, sehingga terhadap prosespenerbitan sertifikat hak atas tanah milik Penggugat dan Sporadik yangtelah dikeluarkan menjadi di tangguhkan oleh Tergugat II, padahal secarategas Tergugat II telah

atas tanah.

Bahwa didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah pasal 23 mengenai pembuktian HakBaru disebutkan :18Untuk keperluan pendaftaran hak :Hak atas tanah baru dibutikan dengan :1.

atas Tanah Negaradan Hak Pengelolaan disebutkan bahwa :1.

AsalUsul Tanah PerwatasanReg.131/2001593/XII/1993 tanggal 10 September 1993; Surat Pernyataan Pemilik Perwatasan oleh Hajja Pattitanggal 10 September 1993;T11 : Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dari HajjaPatti kepada Bastian Sinaga tanggal 31 Desember 1993; Berita Acara Pemeriksaan, 10 September 1993 oleh HajjaPatti dan Bastian Sinaga; Surat Keterangan Tanah Perwatasan Reg No. 123/2001593/XII/1993 tanggal 10 September 1993; Surat Keterangan AsalUsul Tanah PerwatasanReg.131/2001593/XII/

1993 tanggal 10 September 1993; Surat Pernyataan Pemilik Perwatasan oleh Hajja Pattitanggal 10 September 1993;T12 : Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dari HajjaPatti kepada Lentar Simbolong tanggal 31 Desember 1993; Berita Acara Pemeriksaan, 10 September 1993 oleh HajjaPatti danLentar Simbolong; Surat Keterangan Tanah Perwatasan Reg No. 123/2001593/XII/1993 tanggal 10 September 1993; Surat Keterangan AsalUsul Tanah PerwatasanReg.131/2001593/XII/1993 tanggal 10 September 1993; Surat Pernyataan

Pemilik Perwatasan oleh Hajja Pattitanggal 10 September 1993;T13 : Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dari HajjaPatti kepada Lompo Sianturi tanggal 14 Juli 1994; Berita Acara Pemeriksaan, 10 September 1993 oleh HajjaPatti dan Lompo Sianturi; Surat Keterangan Tanah Perwatasan Reg No. 123/2001593/XII/1993 tanggal 10 September 1993; Surat Keterangan AsalUsul Tanah PerwatasanHalaman 17 dari 35 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN BonReg.131/2001593/XII/1993 tanggal 10 September 1993; Surat Pernyataan

1993;T15 : Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dari HajjaPatti kepada Hofden Simatupang tanggal 31 Desember 1993; Berita Acara Pemeriksaan, 10 September 1993 oleh HajjaPatti dan Hofden Simatupang; Surat Keterangan Tanah Perwatasan Reg No. 123/2001593/XII/1993 tanggal 10 September 1993; Surat Keterangan AsalUsul Tanah PerwatasanReg.131/2001593/XII/1993 tanggal 10 September 1993; Surat Pernyataan Pemilik Perwatasan oleh Hajja Pattitanggal 10 September 1993;Fotocopy bukti suratsurat tersebut

Patiberdasarkan bukti T4 berupa Surat Keterangan Asal Usul Tanah Perwatasan,tanggal 10 September 1993, bukti T5 berupa Surat Pernyataan PemilikPerwatasan tanggal 10 September 1993, bukti T6 Surat Keterangan TanahPerwatasan tanggal 10 September 1993;Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan bukti T7 sampai dengan T15berupa surat pelepasan hak atas tanah tanah dari HJ.

atas tanah tersebut kepada ParaPenggugat, maka Tergugat , Il dan III wajib menurut hukum untukmenyerahkan Obyek Tanah Sengketa a quo kepada Para Penggugat in casudalam keadaan baik dan kosong tanpa beban apapun seketika putusan dalamperkara ini dapat dijalankan ;Hal. 12 dari 58 Hal.

uang paksa(dwangsom) patut ditolak oleh Majelis Hakim mengingat permasalahanperkara aquo mengenai sengketa kepemilikan hak atas tanah yang dapatdilaksanakan dengan eksekusi riil.Hal. 18 dari 58 Hal.

Posita 53 PARA PENGGUGAT mengenai pengenaan uang paksa(dwangsom) patut ditolak oleh Majelis Hakim mengingat permasalahanperkara aquo mengenai sengketa kepemilikan hak atas tanah yang dapatdilaksanakan dengan eksekusi riil.Berdasarkan hal tersebut di atas selanjutnya kami mohonkan agar Majelis Hakimmemutus sebagai berikut :A. EKSEPSI1. Menerima Eksepsi TERGUGAT II ;2. Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (NietOnvankelijk Verklaard) ;B. POKOK PERKARA1.

Anying Bin Gidang tidak pernahmendatangani / Menjempol surat peralihan Hak atas tanah tersebutkepada atas nama siapapun. Yang kemudian para Penggugat atas rasapenasaran mencari tahu siapa yang telah melakukan pencatatan padabuku Letter C atas nama Anying Bin Gidang tersebut sehingga akhirnyadiperoleh INFORMASI DARI BEBERAPA STAFF JATISAMPURNABAHWA TERNYATA YANG MELAKUKAN PENCATATAN TERSEBUTADALAH H.

ADUL YANG KETIKA ITU SEDANGDIPROSES OLEH KEJAKSAAN NEGERI BEKASI ATAS DUGAANTINDAK PIDANA MENGGELAPKAN HAK ATAS TANAH TITISARA MILIKDESA JATISAMPURNA YANG BERADA DIDESA CABANG BUNGINYANG DIDUGA KUAT TELAH DIJUAL OLEH M. ADUL KEPADA PIHAKLAIN, yang mana pencoretan tidak hanya dilakukan terhadap tanah Aqotetapi juga dilakukan terhadap tanah milik alm. Tjebeng bin Bejo yangberdekatan dengan lokasi tanah Aquo, tindakan pencoretan buku Letter Ctersebut dilakukan oleh Alm. H.

Syarifuddin atau Tergugat IV mengalihkanke Girik C No. 3108 atas nama Chairullah Gultom atau Tergugat IV seluas1.300 M2 pada tanggal 22 Oktober 1986;19.Bahwa Pengalihan hak atas tanah Para Penggugat berdasarkan Girik C No.2353 seluas 1.433 M2 atas nama : Moh.

Syarifuddin atau Tergugat IV, ChairullahGultom atau Tergugat V, Mimin Suarna atau Tergugat serta Oemar atauTergugat IX dan Sugianto atau Tergugat X;21.Bahwa begitu pula Tergugat XII atau Lurah Dukuh yang benarbenar telahmelakukan rekayasa terhadap pengalihan hak atas tanah Para Penggugat,seharusnya tidak memberikan kesempatan bagi pihakpihak yang inginmengakui hak atas tanah milik orang lain atau Para Penggugat, tetapi malahsebaliknya melakukan rekayasa untuk menghilangkan hak kepemilikan atastanah

Dan oleh karenanya Tergugat XII atau Lurah Dukuhwajidb membuktikan alasanalasan secara fakta hukum dan dasardasarpengalihan hak atas tanah Para Penggugat yaitu : Pengalihan berdasarkanHal. 9 dari 55 hal. Put.

Entongadalah pemegang hak atas tanah Girik C No. 1346, sedangkan Moh.Syarifuddin pemegang hak atas tanah Girik C No. 2353, keduanya sudahmeninggal ;19. Bahwa dalam gugatan perkara No. 28/Pdt.G/2010/PNJkt.Tim, ParaPenggugat menempatkan Moh. Syarifuddin sebagai Tergugat IV, padahalfaktanya dan berdasarkan pertimbangan putusan No. 315/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Tim tanggal 9 April 2008, Para Penggugat mengetahui Moh.

Halaman 56 alinea (2) Point (1), yang berbunyi : Peralinan alas haktersebut dilakukan melalui perbuatan hukum apa, tidak dijelaskan olehPara Penggugat apakah melalui jual beli, ........ tsb ....... tidak ada buktiakta pengalihan hak dan tidak jelas catatan dan atau keteranganpengalihan hak atas tanah.

tanah yang haknya akan dilepaskandan diserahkan.Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akandilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya.Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan ataudiserahkan.Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkenanrencana pembangunan da/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dantujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi public baik melalui tatapmuka, media cetak maupun

Kepala Seksi Hak atas tanah dan Pendaftaran Tanah KantorPertanahan Kota Tanjungpinang sebagai Anggota.Edi Satria. SH.

atas tanah Nomor : IIJ/PEM/X/2009 tanggal 13Oktober 2009.Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 9/Pid.SusTipikor/2015/PT.PBR127 SSP final atas pelepasan hak.Bahwa setelah surat/dokumendokumen tersebut lengkap, lalu terdakwa GUSTIANBAYU.

atas tanah Nomor : II/PEM/X/2009 tanggal 13Oktober 2009.7 SSP final atas pelepasan hak.Bahwa setelah surat/dokumendokumen tersebut lengkap, lalu terdakwa GustianBayu, S.

Menyatakan tidak sah atau tidak berkekuatan hukum tetapSertifikat Hak Milik No. 42/Desa Parit GS No. 78 tanggal 18November 1975 sebagai tanda bukti hak atas tanah beserta alashaknya berupa Surat Keterangan Hak Usaha Nomor : 14/1972tanggal 27 Oktober 1972 dan Surat Keterangan Hak UsahaNomor : 09/1970 tgl 28/51972 ;.

Bahwa dalam gugatan Penggugat pada butir 2 (dua) jelasdisebutkan bahwa yang menerima pengoperan hak atas tanah dariACHIRUDIN Bin DAHMAN adalah Tergugat II.

atas tanah besertaalas haknya berupa Surat Keterangan Hak Usaha Nomor :14/1972 tanggal 27 Oktober 1972 dan Surat Keterangan HakUsaha Nomor : 09/1970 tgl 28/51972 ;8.

EXCEPTIO TEMPORIS (Daluarsa)Bahwa pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentangPendafataran Tanah, berbunyi sebagai berikut :Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sahatas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebutdengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yangmerasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntutpelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejakditerbitkan sertifikat itu

Aminuddin, karena pada waktu itu diterbitkan olehKepala Direktorat Agraria Kepala Sub Dit Pendaftaran Tanah dijabat Ir.Seto Pandojo, masih diberlakukan Permendagri No. 6 Tahun 1972 tentangPelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah pasal 1 dankhususnya pasal 2 huruf a, pasal 2 huruf a.1 yang berbunyi :Halaman 19 dari 29 Halaman Put.No.132/Pdt/2011/PT.PLGGUBERNUR MEMBERIKAN KEPUTUSAN MENGENAI :a. Permohonan pemberian hak milik atas tanah negaradan menerima pelepasan hak milik yang luasnya :a.1.

Bahwa setelah sertifikat tersebut telah ditebus, Tergugat bersama denganPenggugat membawa sertifikat besertaSurat surat lain berupa Aktapengoperan hak atas tanah No. 15, Akta kuasa No. 16 dan Akta kuasauntuk menjual No. 17 kesemuanya tertanggal 24 Juni 2015 yang dibuat danditandatangani dihadapan Notaris PPAT RINI WIDOWATI, S.H di bawa keNOTARIS / PPAT DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, S.H., Msi untuk segeradi proseskan lebih lanjut;5.

Bahwa Akta pengoperan hak atas tanah No. 15, Akta kuasa No. 16 danAkta kuasa untuk menjual No. 17 tertanggal 24 Juni 2015 yang dibuat danditandatangani dihadapan Notaris PPAT RINI WIDOWATI, S.H. dimanadibuat secara sepihak tanpa sepengetahuan pemegang hak tanggugan yaituPT. Bank Negara Indonesia (Persero) adalah dapat dikatagorikan cacathukum dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yangmengikat;11.

Bahwa oleh karena Akta pengoperan hak atas tanah No. 15, Akta kuasaNo. 16 dan Akta kuasa untuk menjual No. 17 tertanggal 24 Juni 2015 yangdibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris PPAT RINI WIDOWATI, S.H.dimana dibuat secara sepihak tanpa sepengetahuan pemegang haktanggugan yaitu PT.

Menyatakan Tindakan Tergugat menerima Pembayaran dari Penggugatdengan dasar Akta pengoperan hak atas tanah No. 15, Akta kuasa No. 16dan Akta kuasa untuk menjual No. 17 tertanggal 24 Juni 2015 yang dibuatHalaman 4 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 260/Pdt.G/2018/PN SDAdan ditandatangani dihadapan Notaris PPAT RINI WIDOWATI, S.H.dimana dibuat secara sepihak tanpa sepengetahuan pemegang haktanggugan yaitu PT. Bank Negara Indonesia (Persero) adalah Perbuatanmelawan hukum;3.

Menyatakan segala Akta pengoperan hak atas tanah No. 15, Akta kuasaNo. 16 dan Akta kuasa untuk menjual No. 17 tertanggal 24 Juni 2015 yangdibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris PPAT RINI WIDOWATI, S.H.dimana dibuat secara sepihak tanpa sepengetahuan pemegang haktanggugan yaitu PT. Bank Negara Indonesia (Persero) adalah tidakmempunyai kekuatan hukum yang mengikat, cacat hukum dan batal demihukum;4.

, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V memasuki dan menguasai tanah Objek sengketa tana izin atau persetujuan dari PARA PENGGUGAT adalah perbuatan MELAWAN HUKUM;

atas tanah Objek sengketa dari padanya untuk menyerahkan kembali Objek sengketa kepada PARA PENGGUGAT tanpa sarat apapun dalam keadaan kosong, bila perlu dengan bantuan aparat keamanan Negara;

Neluk Br Brahmana) sebagai pemilik setengah bagian tanah obyek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum;

Ilir Timur II , Kabupaten Palembang , Propinsi Sumatera Selatan.4.Menyatakan Tanah Hak Pengelolaan Sertifikat HPL No. 91/ Sungai Selincah, Surat Ukur No. 01/S.Selincah/2012 tanggal 3 Januari 2012, seluas 23. 500 M2 terletak di kelurahan Sungai Selincah, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Sumatera Selatan milik Tergugat I/ P.T.Pelabuhan Indonesia II( PELINDO II ) adalah cacat juridis atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;5.Memerintahkan Tergugat II untuk melakukan/memproses Perpanjangan Hak

atas tanah tanah milik Penggugat yaitu tanah Sertifikat HGB No.100/Desa Sei Selincah, Gambar Situasi No. 1791/1990 tanggal 22 Agustus 1990 seluas 34.420 M2, tercatat atas nama P.T.

DI .306:19937/ 2012, No.Berkas : 19913/2012, ID Berkas 040119913/2012; Sertifikat HGB No,101/Desa Sei Selincah, dengan No.DI 306: 19936/2012 , No.Berkas : 19916/2012, ID Berkas 040119916/2012 (Bukti P 3, P 4);Akan tetapi kemudian Tergugat Il / Kantor Pertanahan Kota Palembangmenyatakan perpanjangan hak atas tanah tanah Penggugat belum dapatdilakukan oleh karena adanya permasalahan diatas tanah tanah milik Penggugattersebut;5.

atas tanah tanah milik Penggugattersebut;Bahwa lebih lanjut pada awal bulan November 2015 tiba tiba ada kegiatan yangmelakukan tindakan penguasaan fisik dan atau pemagaran dalam rangkapemasangan tiang pancang/ pengerukan yang dilakukan oleh Pihak Tergugat /PT.

Hal ini sesuai dengan pasal 27(1) Peraturan Pemerintah RI No. 40 tahun 1996 tentang HGU, HGB dan HakPakai Hak Atas Tanah;4.

Atas Tanah dan Hak Pengelolaan.

SUSEL PRIMA PERMAIyang keduanya terletak di Desa Sungai Selincah, Kecamatan llir Timur Ill, KotaPalembang, Propinsi Sumatera Selatan, dan Memerintahkan Tergugat Il untukmelakukan /memproses Perpanjangan Hak atas tanah tanah milik Penggugat yaitutanah Sertifikat HGB No.100/Desa Sei Selincah, Gambar Situasi No. 1791/1990tanggal 22 Agustus 1990 seluas 34.420 M?