Dian Damayanti.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1)UURI No. 23 tahun 2004.nnn enn ATAUKEDUA:Bahwa ia terdakwa MULYA al CARLI Bin WASNAN pada waktu dan tempatsebagaimana telah kami uraikan pada dakwaan pertama tersebut diatas "Telah melakukanperbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban jatuhsakit atau luka berat" perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas

I Bin SUTRISNO (Alm) yang dihadapkankedepan persidangan, Terdakwa HERIANDI Bin SUTRISNO (Alm) baik pada waktu terjadinyaperistiwa pidana, pemeriksaan tingkat penyidikan terbukt' dalam keadaan sehat jasmani danrohani sehingga Terdakwa tidak termasuk kedalam salah satu kualifikasi dalam pasal 44 ayat (1)KUHP, Dengan demikian maka unsur ini telah terbukti menurut hukum sehingga dengan demikianMajelis bependirian bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas

Mengenai alasan pemaaf inidiatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, danselama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaankeadaansebagaimana ketentuan pasalpasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwasecara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (rechtsvaardingungs gronden)adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau halhal lain diluar bathinpembuat / pelaku sebagaimana

sebagaimana dalam Dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum, makaMajelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Usahan perkebunan yangmembuka atau mengolah lahan dengan cara membakar;Menimbang, bahwa alasan pemaaf (schulduitsluitingsgronden) adalahbersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa / pelaku, khususnya sikapbathin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana.Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal

44 ayat (1), 48, 49 ayat(2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidakmenemukan adanya keadaankeadaan sebagaimana ketentuan pasalpasaldiatas terhadap terdakwa, sehingga terdakwa secara yuridis dapatmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa alasan pembenar (rechtsvaardingungs gronden)adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau halhal lain diluarbathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, danpasal 51 ayat (1) KUHP, dan

yangmerupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memilikikemampuan untuk bertanggung jawab / dipertanggungjawabkan(Toerekeningsvatbaarheid) atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dan tidaktermasuk pada golongan orangorang yang tidak dapat dipertanggungjawabkanHalaman 10 dari 16 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus/2016/PN.Smnatas perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubahakalnya (Ziekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana yangdimaksud dalam Pasal

44 ayat (1) dan (2) KUHP;Menimbang, bahwa terdakwa JOKO PURNOMO Bin JOKO TURYONOyang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan danfaktafakta selama berlangsungnya persidangan ternyata adalah orang yangmemiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat / bertindak maupun untukmempertanggungjawabkan setiap perbuatan / tindakannya secara hukum;Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) UU No. 35 Tahun2009 tentang Narkotika disebutkan Narkotika Golongan hanya dapat digunakanuntuk

Berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidanganterobukti bahwa Terdakwa baik pada wakiu terjadinya peristiwa pidana,pemeriksaan di tingkat penyidikan maupun pada tahap persidangan terbuktidalam keadaan sehat rohani sehingga Terdakwa tidak termasuk ke dalamsalah satu kualifikasi dari pasal 44 ayat (1) KUHP, artinya terhadap Terdakwadapat dimintai pertanggungjawabannya. Dengan demikian unsur ini telahterpenuhi;Ad.2.

bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanterhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus ataupeniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehinggaTerdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa alasan pemaaf (schulduitsluitings gronden) adalahbersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikapbathin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana.Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal

44 ayat (1), 48, 49 ayat(2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidakmenemukan adanya keadaankeadaan sebagaimana ketentuan pasalpasal diatas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapatmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (rechtsvaardingungsgronden) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau halhal laindiluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50,dan pasal 51 ayat

amarputusan.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahterhadap pribadi dan perbuatan terdakwa ada alasan penghapus atau peniadaan pidanabaik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknyaterdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya.Menimbang bahwa alasan pemaaf (schulduitsluitings gronden) adalah bersifatsubjektif dan melekat pada diri terdakwa / pelaku, knususnya mengenai sikap bathinsebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam pasal

44 ayat (1),48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakimtidak menemukan keadaankeadaan sebagaimana ketentuan pasalpasal diatas,sehingga terdakwa dikatergorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (rechtsvaardingungs gronden)adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau halhal lain diluar bathinpembuat, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP,dan selama proses persidangan

pribadi atau persoon sebagai pelaku dari Suatu tindak pidana yangmerupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memilikikemampuan untuk bertanggung jawab/ dipertanggungjawabkan(Toerekeningsvatbaarheid) atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dan tidaktermasuk pada golongan orangorang yang tidak dapat dipertanggungjawabkanatas perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubahakalnya (Ziekelijke storing der verstandelijkke vermogens) sebagaimana yangdimaksud dalam Pasal

44 ayat (1) dan (2) KUHP;Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2020/PN SrhMenimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telahmenghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Johan Syahputrdengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benaridentitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidakterdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, hal tersebutjuga berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan sehingga MajelisHakim

./2014/PN.MlgBahwa Gugatan Penggugat pada Nomor 6 kami adakan perubahan, yaitu yangsemula berbunyi:Dan lebih lanjut setelah diteliti dan dicermati, bahwa Pengumuman Lelang HakTanggungan Kedua yang terbit di Harian SURYA pada tanggal 24 Oktober 2014,adalah tidak memenuhi yang dipersyaratkan Peraturan Menteri Keuangan RINo.93/PMK.06/2010 sebagaimana telah diubah dengan No.106/PMK.06/2014tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yaitu pada Pasal 44 ayat (1) huruf c, yangbunyi selengkapnya ;Pengumuman kedua

sebagai berikut:a. lelang barang tidak bergerak atau barang bergerak yang dijual bersamasamadengan barang tidak bergerak, dilakukan dengan cara:1) Pengumuman Lelang Ulang dilakukan 1 (satu) kali melalui surat kabarharian paling singkat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan lelang, jika waktupelaksanaan lelang ulang dimaksud tidak melebihi 60 (enam puluh) harisejak pelaksanaan lelang terdahulu atau sejak pelaksanaanlelangterakhir; atau2) Pengumuman Lelang Ulang berlaku ketentuan sebagaimana dimaksuddalam Pasal

44 ayat (1), jika waktu pelaksanaan lelang ulang dilakukanlebih dari 60 (enam puluh) hari sejak pelaksanaan lelang terdahulu atausejak pelaksanaan lelang terakhir.b. lelang barang bergerak, pengumuman Lelang Ulang dilakukan sesuaiketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2).(2) Pengumuman Lelang Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusmenunjuk Pengumuman Lelang terakhir.Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat tidak menguraikanwaktu/hari/tanggal mulai diumumkan lelang dan Penggugat

Pasal 44 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentangHak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanahmenyatakan bahwa, hak Pakai atas tanah Hak Milik terjadi denganpemberian tanah oleh Pemegang hak Milik dengan akta yang dibuat olehPejabat Pembuat Akta Tanah juga disebut dalam Pasal 23 butir a poin 2)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;Hal. 12 dari 155 hal. Putusan Nomor : 15/G/2016/PTUN.YK.1)Bahwa tanah Persil Nomor 94 A atas nama alm.

kepada pihak lain;Bahwa tanah persil Nomor 94 A tidak pernah tercatat dalamBuku/Daftar Tanah Kas Desa, Desa Caturtunggal dengan demikianmemperkuat bukti jikalau tanah tersebut adalah milik pribadi, bukantanah negara atau tanah dengan Hak Pengelolaan;Bahwa dengan menerbitkan Hak Pakai tanpa inisiatif bahkan tanpasepengetahuan dari Pemilik Tanah (Para Penggugat) dan adanyaperjaniian antara Para Penggugat dengan Pemohon (KementerianRiset dan Pendidikan Tinggi) adalah suatu pelanggaran nyataterhadap Pasal

44 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakaiatas Tanah ini; == === =Pasal 45 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentangHak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanahmenentukan bahwa "Hak Pakai yang diberikan untuk Jangka Waktu yangtidak ditentukan selama dipergunakan untuk keperluan tertentusebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada :a.Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan PemerintahDEY

2011 / III5 /1 tanggal 29 Juli 2011 dan surat pengaduan tanggal 29 Juli2011, Saksil1 mengadukan agar Terdakwa diproses sesuaihukum yang berlaku setelah itu sesuai surat pencabutantertanggal 27 Januari 2012 #Saksil mencabut lagipengaduannya, namun pencabutan pengaduan itu telah lewatmasa pencabutan selama 3 (tiga) bulan.MenimbangMenimbang :Menimbang :Menimbang :Saksi1Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhiunsurunsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dandiancam dalam pasal :Primair :Pasal

44 ayat (1) jo pasal 5 huruf a UURI No 23 tahun 2004tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.Subsidair :Pasal 44 ayat (4) jo pasal 5 huruf a UURI No 23 tahun 2004tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tanggaMenimbang.........6Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkanbahwa ia benarbenar mengerti atas Surat Dakwaan yangdidakwakan kepadanya.Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya danoleh karena itu Terdakwa tidak mengajukan

dakwaan Primairtidak terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat DakwaanPrimair tidak terbukti secara sah dan meyakinkanBahwa berdasarkan halhal yang diuraikan di atas yangmerupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, MajelisHakim berpendapat tidak terdapat cukup bukti yang sah danmeyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidanaSetiap orang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalamrumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumahtangganya sebagaimana diatur dan diancam dengan pidanamenurut pasal

44 ayat (1) jo pasal 5 huruf a UURI No 23 tahun2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.Menimbang :MenimbangMenimbangBahwa oleh karena Dakwaan Primair yang didakwakankepada Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkanmaka Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair.Bahwa oleh karena Dakwaan Primer tidak terbukti secarasah dan meyakinkan, Majelis Hakim akan membuktikanDakwaan Subsidair dengan unsurunsur sebagai berikut :Unsur kesatu : Setiap orangUnsur kedua : Melakukan perbuatan

Lo JS.Artinya: Pernikahan, baik yang sah maupun fasid adalah merupakansebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus, Makaapabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupunpernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukansecara adat, yang teyadi dengan caracara akad tertentu(tradisional), tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahanresmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkanoleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yangbersangkutan) ;Menimbang, bahwa Pasal

44 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 lebih menekankan pengaturan mengenai jika ada seorang suami yangmengingkari kelahiran seorang anak sebagai ayahnya, maka ia dapatmenyangkal sahnya anak yang dilahirkan tersebut;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon mengakui sebagaiayah dari anak yang bernama Norhalizah, Muhammad Misransyah, AhmadAriadi yang dilahirkan oleh Pemohon II, dan disaat yang bersamaan tidak adaorang yang mengaku sebagai ayah dari anak tersebut, dan pengakuan ParaPemohon tersebut

BjnMenimbang, bahwa tentang alasan pemaaf ( schulduitsluitings gronden)adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri terdakwa / pelaku, khususnyamengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diaturdalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) KUHP, danselama proses persidangan majelis hakim tidak menemukan keadaankeadaansebagaimana ketentuan pasalpasal diatas, sehingga terdakwa dikategorikandapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa tentang

Pemohon di persidangan, bahwa terhadap orangtuaPemohon yang bernama ANWAR LIUSLY belum dilaporkan oleh keluarganya sejakmeninggalnya orangtua Pemohon sehingga Akta Kematian yang dikeluarkan olehCatatan Sipil atas nama orangtua Pemohon yang bernama ANWAR LIUSLY sampaisaat permohonan ini diajukan di persidangan belum ada;Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwaorangtua Pemohon yang bernama ANWAR LIUSLY telah meninggal dunia padatanggal 11 April 1997, sehingga sebagaimana bunyi Pasal

44 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telahdipertimbangkan diatas, maka telah nyata bahwa orangtua Pemohon yang bernamaANWAR LIUSLY yang telah meninggal dunia belum dilaporkan oleh keluarganyaatau wakilnya yang telah melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggalkematian, sehingga dari ketentuanketentuan tersebut ternyata bahwa untukmelakukan pencatatan kematian haruslah dengan berdasarkan PenetapanPengadilan Negeri;Menimbang, bahwa berdasarkan

ini adalah terdakwa Kurniawan Illahi alias Iwan binNurdin Muktar dengan identitasnya telah termuat dan sesuai dengan SuratDakwaan Penuntut Umum, adalah orang yang dimaksud dalam perkara ini;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan faktafakta yang terungkapdi persidangan terbukti Terdakwa baik pada waktu terjadinya peristiwa pidana,pemeriksaan di tingkat penyidikan maupun pada tahap persidangan terbuktidalam keadaan sehat jiwanya sehingga terdakwa tidak termasuk kedalam salahsatu kualifikasi dari Pasal

44 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana;Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud sebagai Penyalahgunadisini adalah mengacu kepada ketentuan Pasal 4 huruf a Pasal 7 dan Pasal 8Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkanbahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanankesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi danNarkotika Golongan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanankesehatan, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas, Narkotika

sebagaiberikut ;Ad. 1 Unsur "Barang siapa":Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalahsemua orang baik laki laki maupun perempuan atau siapasaja yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan orangitu. memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segalaperbuatannya menurut Hukum, dalam perkara ini = yangdimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa = AndiSuryanto Bin Sun dan Terdakwa II Widya Yudha Bin EdyWaluyo berdasarkan basil pemeriksaan di Persidangan, paraterdakwa tidak termasuk dalam ketentuan pasal

44 ayat (1)KUHP karena terdakwa mampu mempertanggungjawabkan atassegala perbuatannya.Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.Ad.2 Unsur " mengambil sesuatu benda",15Bahwa yang dimaksud dengan mengambi disiniadalah mengambil untuk dikuasainya, dimana saat pencurianterjadi barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya.

Dalamperkara ini subjek yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana adalahTerdakwa dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan dandalam permulaan Surat Tuntutan ini yaitu Terdakwa MUHAMMAD IDNUCHOLDUN;Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta terungkap di persidangan merekaTerdakwa terbukti sehat dan cakap menurut hukum serta mampu menjawab setiappertanyaan secara baik, dengan demikian terhadap dirinya tidak melekat alasanpemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP maupun

Dalam perkara iniadalah Terdakwa Lindu Anggoro Asih bin Djoko Sulasmono, yang telah mengakuikebenaran identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, selanjutnya dalampemeriksaan di persidangan para Terdakwa tidak termasuk dalam ketentuan pasal 44 ayat(1) KUHP karena para Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum ;Ad.2 Unsur mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebagian milik oranglain ;Menimbang, bahwa yang

sopan dan berterus terang di persidangan sehinggamemperlancar jalannya persidangan; Terdakwa memukul Anak Korban karena Anak Korban mengumpat Terdakwadengan mengatakan lanangan, lonte; Terdakwa sudah dimaafkan oleh Anak Korban; Terdakwa menyesali perobuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginyalagi;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2018/PN PtiMemperhatikan, Pasal 5 huruf a jo Pasal

44 ayat (1) UndangundangNomor 23 Tahun 2004 dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1.