SUTARNO S.Sos Als TARNO Bin KARNEN; Bahwa saksi sebagai Wiraswasta (Pemilik UKM Tahu Zahra) di Kampung BelianBatam Kota dari tahun 1999 s.d sekarang.Bahwa pada tahun 2011 kami para pelaku usaha UKM Tahu Tempe di KotaBatam ada didatangi oleh saksi OBOS BASTAMAN dan menawarkan untukbergabung dan membuka Sentra Tahu Tempe.

usaha UKM Tahu Tempe di Kota Batamnantinya akan tergabung menjadi satu di kawasan industri tahu tempe yangdikenal dengan istilan Sentra Tahu Tempe di Komplek Perumahan SariPadjadjaran Kel.

Kemudian pada tanggal 09 September2011saksi OBOS BASTAMAN datang kerumah saksi dengan membawa satulembar surat yang sudah diketik yang ditujukan kepada Gubernur KepulauanRiau perihal permohonan bantuan pengembangan UKM Tahu Tempe, dan saksiselaku Pemohon diminta untuk menandatanganinya.Bahwa ada beberapakali rapat yang dilaksanakan oleh Koperasi Padjadjaranyang dihadiri oleh saudara ABDUL AZIZ, bahkan saudara ABDUL AZIZ pernahmengatakan Akan ada bantuan untuk meringankan pelaku usaha UKM TahuTempe

Kemudian saksi menjawab terima kasihatas pertanyaannya, ini pertanyaan yang sangat bagus. insyaAllah saksibersama dinas Koperasi akan memperjuangkan untuk mendapatkan bantuanbagi pelaku usaha UKM khususnya pengusaha tahu tempe dibawah naungankoperasi Padjajaran, dan memberikan garansi, apabila bantuan tidak keluar,jangan memilin saksi untuk pemilihan legislatif tahun 2014. Setelahmendengar penjelasan saksi tersebut, peserta ukm yang ada tepuk tangandan begembira.

Setelah itusaksi menyampaikan kepada Saksi OBOS BASTAMAN, agar dipersiapkanpertemuan dengan pengurus koperasi dan pelaku usaha tahu tempe.Beberapa minggu kemudian, Saksi OBOS BASTAMAN menghubungi saksi(yang pada saat itu saksi sedang berada di Surabaya) dan mengatakanbahwa waktu dan tempat untuk pelaksanaan pertemuan sudah disiapkan,kirakira kapan bapak bisa hadir dan saksi mengatakan bahwa setelahkembalinya dari Surabaya.

PSB seharusnya memperhatikan bahwadalam melakukan kegiatan usaha di Indonesia, pelaku usaha harusHal. 105 dari 188 hal. Put. No. 747 K/PID.SUS/2013berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbanganantara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.

Bahwa penerbitan objek gugatan tidak dilatarbelakangi adanyakepentingan antara Ketua dan Anggota Pansel dengan paraCalon Ketua dan Anggota Komite, hal ini dibuktikan dengansetiap peserta telah membuat surat pernyataan diatas materalketika dilakukan proses pendaftaran yang pada pokoknyamenyampaikan tidak terikat perjanjian maupunfinansialterhadap Badan Usaha maupun pelaku usaha yang bergerak dibidang minyak gas, hal ini sesuai dengan Kepmen ESDM No.11/2021.3.

Rasayang muncul dari Penggugat itu dikarenakan perbuatannyatidak taat hukum, yaitu dalam memberikan upahnya tidaksesuai dengan Upah Minimum Sektor Kabupaten Subangtahun 2017, tahun 2018 dan tahun 2019 sebagaimanasudah diatur oleh Pemerintah, sehingga perbuatanketidakpatuhan tersebut mengakibatkan terganggunyahubungan industrial yang baik dan harmonis antaraPenggugat sebagai pelaku usaha, Tergugat sebagaiPemerintah dan Tergugat Intervensi sebagai karyawankorban dari kebijakan Penggugat;Halaman 55

DUSUN BANGKO BANGKO 37313 1 (Satu) buah buku tabungan BPD A.n Iqbal yugaswara NoTabungan : 085.02.02.6501312 Alamat : GampongPohroh Kec.Meureudu Kab.Pidie Jaya Uang sejumlah Rp 112.000Dikembalikan kepada Terdakwa 1(satu ) buah pupuk Pestisida organik (BIO HOMS) 1( satu) buah pupuk organik cair (BIO HOMS) 1 (Satu) buku Menelusuri Jejak Akhir Zaman pengarang ZULFAHMI.MA. 2 (dua) blangko bertuliskan Bimbingan Teknis Industri Pupuk OrganikBagi Pelaku Usaha 1 (satu) blangko berisi Izin Usaha Mikro KecilHalaman

Bahwa pada tahun 2011 kami para pelaku usaha UKM Tahu Tempe di KotaBatam ada didatangi oleh terdakwa dan menawarkan untuk bergabung danmembuka Sentra Tahu Tempe. Agar dapat mengajukan bantuan kepadaPemerintah Provinsi Kepri, terdakwa meminta kepada saksi fotocopy KTP untukdibukakan rekening tabungan, dan untuk pembukaan rekening tabungan tersebutterdakwa meminta kepada saksi agar menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,(seratus ribu rupiah) sebagai saldo awalnya.

Bahwa berawal dari terdakwa yang mengaku sebagai Ketua KoperasiPadjadjanan datang menawarkan kepada saksi salah satu dari pemilik UKM TahuTempe untuk bergabung dan membeli bangunan workshop untuk usaha tahutempe, artinya para pelaku usaha UKM Tahu Tempe di Kota Batam nantinya akantergabung menjadi satu di kawasan industri tahu tempe yang dikenal denganistilah Sentra Tahu Tempe di Komplek Perumahan Sari Padjadjaran Kel. TembesiKec.

Bahwa ada beberapakali rapat yang dilaksanakan oleh Koperasi Padjadjaranyang dihadiri oleh saudara ABDUL AZIZ, bahkan saudara ABDUL AZIZ pernahmengatakan Akan ada bantuan untuk meringankan pelaku usaha UKM TahuTempe dalam pembelian bangunan Sentra Tahu Tempe".Hal 208dari568Putusan No.24/Pid.Sus/PTK/2015/PN.Tpg.Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidakkeberatan;13. NANANG.

Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, yang mana terdakwaadalah ketuaKoperasi Padjadjaran Batam dan juga sebagai salah seorang pelaku usaha tahutempe di Batam yang mengajukan proposal permohonan dana bantuan sosialtahun 2012.

Setelah itu saksi menyampaikan kepada terdakwa , agar dipersiapkanpertemuan dengan pengurus koperasi dan pelaku usaha tahu tempe. Beberapaminggu kemudian, terdakwa menghubungi saksi (yang pada saat itu saksi sedangberada di Surabaya) dan mengatakan bahwa waktu dan tempat untukpelaksanaan pertemuan sudah disiapkan, kirakira kapan bapak bisa hadir dansaksi mengatakan bahwa setelah kembalinya dari Surabaya.

Wameo termasuk retribusi cold storage dan melakukan rapatrapatbersama dengan pihak TPI dan pelaku usaha retribusi TP!

Saksi membuat laporan atau pengaduan ke Direktorat ReserseKriminal Khusus Polda Sumbar pada saat ini dalam perkara dugaan tindakpidana membuat dan atau memakai dan atau menjual dan ataumengedarkan barang yang diberi hak desain industri tanpa izin dan ataupersetujuan pemegang hak desain industri serta tanpa hak menggunakanmerek yang sama dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barangsejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan serta perlindungankonsumen terhadap perbuatan yang dilarang oleh pelaku

usaha, yangdiduga dilakukan oleh pemilik dari bengkel/toko Aneka Sepeda yangberalamat di Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Baratdan/atau pihak terkait lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat 1 danPasal 54 ayat 1 UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri dan atauPasal 100 ayat 1 dan atau Pasal 102 UU No. 20 tahun 2016 Tentang Merekdan Indikasi Geografis, dan atau Pasal 62 ayat 1 Jo Pasal 8 ayat 1 UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ;Bahwa Saksi menerangkan bahwa

Yang Meningkat,Tekanan Psikis, Yang Pada Intinya Telah Menyebabkan Hilangnya Perasaan47Nyaman, Berkurangnya Kenikmatan Hidup, Kebahagiaan termasuk KetenanganHidup Penggugat Dalam Kesehariannya, Kehilangan Hak Asasi Penggugatuntuk mendapatkan Keadilan, Kepastian Hukum dan Kebebasan Hidup sebagaiIndividu yang dilindungi Hakhak Hukumnya dalam mengajukan gugat Perdatakarena seolaholah Penggugat telah melakukan Kejahatan Pemerasan.Bahwa Penggugat juga mempunyai pekerjaan dan kedudukan sebagai Pedagang,Pelaku

Usaha, Yang Tentunya Mempunyai Kedudukan Yang Baik diMasyarakat dan Sebagai Pedagang Juga Mempunyai Relasi Yang Banyak.Bahwa Selain itu keberanian, itikad baik, prinsip, kredibilitas, profesionalitas,integritas, tanggung jawab, intelektual, kemampuan dan nama baik Penggugattelah dikenal luas oleh masyarakat akan kesadarannya yang tinggi tentang Hakhak Hukum dan Kewajibankewajiban Hukum Penggugat, sehingga telahmendapat perhatian beberapa media massa baik cetak, online dan jurnalis/wartawan yang

Bagi Pelaku Usaha, menjamin adanyakeberlangsungan usaha menjadi referensi untuk peminjaman kredit,interaksi saling menguntungkan dengan masyarakat sekitar untuk buktiHalaman 88 dari 98 halaman, Putusan Perdata Nomor 10/Padt.G/2018/PN SRLketaatan hukum, dan sebagai referensi pengajuan kredit atau hutang dibank.

Hal ini jelas mengakibatkan kerugianbagi Penggugat yang telah mengeluarkan biaya investasi yang tidak sedikit untukkegiatan usaha perkebunan yang dilakukan oleh Penggugat y65 Sebagaimana telah TERBUKTI pada bagian sebelumnya, Objek Sengketa tidakmemuat fakta adanya: (i) areal HCV di dalam HGU milik Penggugat, yang merupakankewajiban dan bentuk komitmen Penggugat sebagai pelaku usaha perkebunan kelapasawit untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup sesuai dengan RSPO dan ISPO;dan (11) pendudukan

Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggarandasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.2) Pasal 46 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen (selanjutnya disebut UU Nomor 8 Tahun 1999).Pasal 46I Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:a Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yangbersangkutan;b Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;c Lembaga swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaituberbadan hukum atau yayasan, yang dalam

Bahwa dengan kondisi tidak memenuhi asas kecermatan tersebut,maka selayaknya Surat Keputusan yang menjadi objek sengketaharuslah dibatalkan;Permohonan Penundaan;19.20.Bahwa Para Penggugat adalah pelaku usaha yang bergerak dalambidang perikanan terutama pertambakkan udang dan ikan termasukpembibitan, pertanian dan perkebunan, dan telah memperolehperizinan dari Pemerintah daerah setempat, maka sangatlah tepatapabila kepentingan hukum dari Para Penggugat dalam menjalankanusahanya wajib dilindungi.Bahwa

Takdir Rahmadi, SH, LLM (/bid.) pengadopsian ini adalah merupakanpolitik hukum yang penting karena dapat memperkuat kepentinganpengelolaan lingkungan hidup manakala berhadapan dengan kepentinganekonomi jangka pendek, sehingga menurutnya, hakim dalam mengadiliperkaraperkara lingkungan hidup dapat menggunakan prinsipprinsiptersebut untuk memberikan perhatian atas kepentingan pengelolaanlingkungan hidup yang mungkin tidak diperhatikan oleh pelaku usaha ataupunpejabat pemerintah yang berwenang;Menimbang

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundangundang yangmengatur mengenai kehutanan serta peraturan pelaksananya diatur ;penggunaan kawasan hutan baik perorangan maupun oleh badanusaha diperkenankan, namun pelaku usaha tersebut sebelummelakukan kegiatan didalam kawasan hutan terlebin dahulumemperoleh ijin dari Menteri Kehutanan berupa perijinan pelepasankawasan hutan dan / atau dengan cara tukar menukar areal kawasanhutan itu sendiri dengan lahan areal lainnya dengan ratio 1 : 2; Bahwa fakta yang

Putusan Nomor 9 P/HUM/2014maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayahnegara Republik Indonesia.m) Bahwa norma hukum UndangUndang Nomor 25 Tahun 2007tentang Penanaman Modal mengikat bagi seluruh bentuk badanusaha yang dapat dibentuk pelaku usaha sebagaimanadinyatakan:Pasal 5 ayat (1)Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukandalam bentuk badan usaha yang berbentuk badanhukum, tidak berbadan hukum atau usahaperseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan.Pasal 5 ayat

dalam hal penyelesaian sengketa tidak dilakukan melalui lembagaalternatif penyelesaian sengketa, Konsumen dapat menyampaikanpermohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memfasilitasipenyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di PelakuUsaha Jasa Keuangan (vide Pasal 39 ayat (1), (2), dan (3) POJK No.1/POJK.07/2013).Bahwa pemberian fasilitas penyelesaian pengaduan yang dilaksanakanoleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud di atas merupakanupaya mempertemukan Konsumen dan Pelaku

Usaha Jasa Keuanganuntuk mengkaji ulang permasalahan secara mendasar dalam rangkamemperoleh kesepakatan penyelesaian (vide Pasal 42 POJK No.1/POJK.07/2013).Bahwa dalam hal Penggugat melakukan upaya penyelesaian sengketadengan mengajukan gugatan ke pengadilan, maka sesuai denganketentuan POJK No. 1/POJK.07/2013, OJK tidak dapat memberikanHalaman 73Putusan Nomor 167/Pdt.G/2017/PNMdn22.23.24.fasilitas penyelesaian pengaduan Konsumen (vide Pasal 41 huruf d POJKNo. 1/POJK.07/2013).Bahwa berdasarkan peraturan

II/AL/III/201910.11.12.13.14.15.Bahwa dalam penerapan Pasal 372 dan 378 KUHP harusdibuktikan dahulu mengenai ijab qabul penyerahan uang/barangkepada Pelaku, apakah titip hutang atau penyerahan sebagaimodal usaha dan apabila sejak awal koroban menyerahkan uangsebagai penyertaan modal maka uang tersebut bukan milikkorban lagi tetapi milik pelaku usaha dengan dua kemungkinanmendapatkan untung atau merugi dengan adanya akad yangdemikian maka Pasal 372 dan 378 KUHP sulit diterapkan.Bahwa secara logika

Batam tadinya, adalah Badan Pengendalian DampakLingkungan Daerah (Bapedalda) Kota Batam karena semenjak tahun2012 saksi Masrial menjabat sebagai Kabid Wasdal.Bahwa dibawah saksi Masrial ada saksi Hasbi selaku Kepala SeksiWasdal, dan ada di bawah saksi Hasbi yaitu beberapa orang staf yangsalah satunya adalah saksi Safwan.Bahwa banyak tugas dan fungsi saksi Masrial sebagai Pengawasan danPenindakan, yang tugas pengawasan sebagai bentuk laporan tertuliskepada dinas Lingkungan Hidup yang dimohonkan oleh pelaku

usaha,berkaitan dengan pembuatan Berita Acara Pengawasan yangberhubungan dalam peraturan undang undang lingkungan hidup.Bahwa saksi Hasbi pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2017 telahmenerima saksi Amiruddin selaku Direktur Utama PT.

Bahwa Pemerintah Daerah dalam hal melakukan tugas dan fungsinyaterhadap Pengawasan para Pelaku Usaha Pertambangan khususnya(Tergugat I) sudah sesuai dengan Peraturan yang ada, sesuai denganUndangUndang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan danHalaman 93 dari 121 halaman Putusan No. 118/Pdtv/2016/PTSMRPengelolaan Lingkungan Hidup Bab. IX Tugas dan WewenangPemerintah dan Pemerintah Daerah Pasal 63;b.