Ditemukan 36091 data
8 — 1
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tetapdipertahankan dapat diduga akan menimbulkan kemadlaratan bagi salah satuHalaman 7 dari 10 halamanPutusan No 1692/Pdt.G/2019/PA.Pwdatau keduanya, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan tabir dalamKitab Bidayah al Mujtahid halaman 99 yang berbunyi :oss SI jioJL gle, gUeLuIlArtinya : Penguasa (Hakim) dapat menjatuhkan talak suami atas isterinyamanakala telah terbukti terjadinya kemadharatan
10 — 1
Artinya: Penguasa (Hakim) dapat menjatuhkan talak suami atas isterinyamanakala telah terbukti terjadinya kamadhorotan dalam rumah tangga.Menimbang, bahwa berdasarkan halhal yang telah dipertimbangkan di atas,Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan diputusdengan menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat terhadap Penggugat ;Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan yaitu ceraigugat, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989Hal
6 — 0
Pwd.Artinya : Penguasa (Hakim) dapat menjatuhkan talak suami atas isterinya manakala telahterbukti terjadinya kamadhorotan dalam rumah tangga.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut alasanperceraian sebagaimana dimaksud pasal 39 (2) dan penjelasannya huruf f UndangundangNo. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan; Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 jo.
49 — 8
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumMenimbang bahwa apabila perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetapdipertahankan dapat diduga akan menimbulkan kemudharatan bagi salah satu ataukeduanya, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan Tabir dalam Kitab BidayahalMujtahid halaman 99 yang berbunyi :ges IL jwod LG sll, ylbLulArtinya: Penguasa (Hakim) dapat menjatuhkan talak suami atas isterinya apabilaterbukti terjadinya kemadlaratan dalam rumah tangga ;Menimbang bahwa berdasarkan halhal yang dipertimbangkan
12 — 3
Artinya : Penguasa dituntut untuk mengutamakan kemaslahatan Umat ;Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat bahwapernikahan Para Pemohon tersebut adalah sah karena telah memenuhiketentuan Hukum Islam serta Peraturan Perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam pasal 2 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 jopasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan ParaPemohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan makaberdasarkan pasal 89 ayat (1)
15 — 6
bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwacalon suami Pemohon adalah sekufu dengan Pemohon, sehingga alasan waliPemohon menolak untuk menjadi wali nikah tidak dapat dibenarkan secarahukum, karena itu, wali Pemohon harus dinyatakan adhal;Menimbang, bahwa oleh karena wali pemohon telah dinyatakan adhal(enggan untuk menikahkan), maka secara hukum hak wali nikah berpindahkepada wali Hakim, sesuai sabda Rasulullah saw yang berbunyi:Artinya: Apabila para wali nikah bertentangan, maka sulthan (penguasa
8 — 0
UebullArtinya: Penguasa (Hakim) dapat menjatuhkan talak suami atas isterinya manakalatelah terbukti terjadinya kamadhorotan dalam rumah tangga.Menimbang bahwa berdasarkan halhal yang telah dipertimbangkan di atas,Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan diputusdengan menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat terhadap Penggugat ;Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yangdimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Nomor : 28/TUADAAG/X/
6 — 2
:yes sl pwoJb oll. ylbbLullArtinya : Penguasa (Hakim) dapat menjatuhkan talak suami atas isterinyamanakala telah terbukti terjadinya kemadharatan dalam rumahtangga.Menimbang, bahwa berdasarkan halhal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Cerai Gugat Penggugat dapatdikabulkan dan diputus dengan menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugatterhadap Penggugat;Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan yaitucerai gugat, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang
9 — 0
Penguasa (Hakim) dapat menjatuhkan talak suami atas isterinya manakalaseArtinya :telah terbukti terjadinya kamadhorotan dalam rumah tangga.Menimbang bahwa berdasarkan halhal yang telah dipertimbangkan di atas,Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan diputusdengan menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat terhadap Penggugat ; Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yangdimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Nomor : 28/TUADAAG/X/2002
- ANAK AGUNG KETUT NAMA alias I GUSTI KETUT NAMA
TERLAWAN I:
- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR
TERLAWAN II:
- KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI BALI
85 — 40
benar, dan karenanya tuntutan Pelawandalam Perlawanannya harus ditolak, serta Penetapan KetuaPengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor11/G/2011/PTUN.Dpstertanggal 11 Agustus 2011 harusdinyatakan benar menurut hukum ;10Menimbang .....Menimbang, bahwa keputusan keputusan pejabat ataubadan tata usaha negara yang termasuk dalam kategori Pasal2 dan Pasal 49 UndangUndang Peratun, dapat digugat melaluiPeradilan Umum mendasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu perobuatan melawan hukum oleh penguasa
5 — 0
Artinya: Penguasa (Hakim) dapat menjatuhkan talak suami atas isterinya manakalatelah terbukti terjadinya kamadhorotan dalam rumah tangga.Menimbang, bahwa berdasarkan halhal yang telah dipertimbangkan di atas,Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan diputusdengan menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat terhadap Penggugat ;Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan yaitu ceralgugat, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana
5 — 0
Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam ; Menimbang, bahwa apabila perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetapdipertahankan dapat diduga akan menimbulkan kemadlaratan bagi salah satu ataukeduanya, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan tabir dalam KitabBidayah al Mujtahid halaman 99 yang berbunyi : gest Isl, Lowolbl gil y, UebullNomor : 2397/Pdt.G/2015/PA.PwdArtinya : Penguasa (Hakim) dapat menjatuhkan talak suami atas isterinyamanakala telah terbukti terjadinya kamadhorotan dalam rumah1ANG
8 — 1
Putusan Nomor : 1579/Pdt.G/2017/PA.PwdOni Vas 5 al Gly G bluteArtinya : Penguasa (Hakim) dapat menjatuhkan talak suami atas isterinyamanakala telah terbukti terjadinya kamadhorotan dalam rumahtangga.Menimbang bahwa berdasarkan halhal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkandan diputus dengan menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat terhadapPenggugat ;Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimanayang dimaksud oleh
6 — 0
Artinya : Penguasa (Hakim) dapat menjatuhkan talak suami atas isterinyamanakala telah terbukti terjadinya kamadhorotan dalam rumahNomor : 0647/Pdt.G/2014/PA.PwdMenimbang bahwa berdasarkan halhal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dandiputus dengan menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat terhadapPeNGEUVAl 5 nne ewww nnn wen nen nnn nnn nn enn nen nnenn nnn nnn ne nnnennnnnn snMenimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi
33 — 10
Pasal 116huruf (f) Kompilasi HukumIslam karena diantara keduanyatidak ada harapan dapat hiduprukun; Meni mbang bahwa apabilaperkawinan Penggugat dengan Tergugat tetapdipertahankan dapat diduga akan neni nbulkankemadlorotan bagi salah satu atau keduanya, olehkarena itu Majelis Hakim sependapat dengan Tabir dalamKitab Bidayahal Mujtahid halaman 99 yangberbunyiablg ot Joy 151 iadJaulblyArtinya :; Penguasa (Hakim) dapat menjatuhkan talaksuami atas isterinya apabila terbukti terjadinyakemadlaratan dalam
39 — 5
Dengan demikian, walinikah dalam suatu pernikahan tidak dapat ditinggalkan, hal ini sejalandengan hadits Nabi Muhammad SAW riwayat AtTirmizi yang menyatakan:J als Vga bs SlbLaIls 2u5. 9 EGYArtinya: Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali, dan penguasa(pemerintah) adalah wali bagi siapa (wanita) yang tidakmempunyal wall;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam tatanan hukum dan peraturanperundanganundangan yang berlaku di Indonesia ketentuan tentang walinikah ini telah diatur secara tegas terutama
14 — 6
pendapat Majelis Hakim yang artinya :Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suami maka Hakimdiperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu ; Menimbang, bahwa apabila perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetapdipertahankan dapat diduga akan menimbulkan kemudharatan bagi salah satu atau keduapihak, sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadipendapat Majelis Hakim dalam Kitab Bidayah alMujtahid halaman 99 yang menyatakanges lL poJb 6lb, ylbblulArtinya : Penguasa
5 — 0
:os st poJL gil, glebullArtinya : Penguasa (Hakim) dapat menjatuhkan talak suami atas isterinyamanakala telah terbukti terjadinya kemadharatan dalam rumahtangga.Halaman 7 dari 9 halamanPutusan No 2781/Pdt.G/2018/PA.PwdMenimbang, bahwa berdasarkan halhal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Cerai Gugat Penggugat dapatdikabulkan dan diputus dengan menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugatterhadap Penggugat;Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan
8 — 4
Pasal 116 huruf (b)Kompilasi Hukum Islam ; Menimbang, bahwa apabila perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetapdipertahankan dapat diduga akan menimbulkan kemadlaratan bagi salah satu ataukeduanya, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan tabir dalam KitabBidayah al Mujtahid halaman 99 yang berbunyi : gust Is Ly Loolb olla gy UsballArtinya : Penguasa (Hakim) dapat menjatuhkan talak suami atas isterinyamanakala telah terbukti terjadinya kamadhorotan dalam rumahMenimbang bahwa berdasarkan halhal
7 — 1
6Artinya : Penguasa (Hakim) dapat menjatuhkan talak suami atas isterinyamanakala telah terbukti terjadinya kamadhorotan dalam rumahtangga.Menimbang bahwa berdasarkan halhal yang telah dipertimbangkan di atas,Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan diputusdengan menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat terhadap Penggugat ;Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yangdimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Nomor : 28/TUADAAG/X/2002,