Kossipral Taman Aloha sebagai badan hukum berbentuk koperasisebagaimana bukti yang diajukan Para Pemohon Kasasi yang bertanda T6berupa daftar nama pengurus koperasi simpan pinjam Kosipral dan T7berupa UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dalam Pasal 41ayat (1) menyatakan: Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modalpinjamanAtas dasar tersebut yang menjadi Tergugat bukanlah ahli waris DirekturUtama Kossipral Taman Aloha sebagaimana dimaksud dalam YurisprudensiMahkamah Agung No mor 419 K/Sip

S tersebut Obscuur Libel dan harusdinyatakan tidak dapat diterima;Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No mor 601 K/Sip/1975 , tanggal 20April 1977 menyatakan: Gugatan penggugat tidak dapat diterima dalamHalaman 6 dari 10 hal. Put.

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4 K/Sip/1958,tanggal 13 Desember 1958 menyatakan: Syarat mutlak untuk pengajuangugatan terhadap orang lain di Pengadilan adalah bahwa harus adaperselisihan hukum yang timbul dari adanya hubungan hukum.Dikarenakan Para Pemohon Kasasi /dahulu Para Tergugat merasa tidakmemiliki hubungan hukum dengan Termohon Kasasi/Penggugat, yangseharusnya digugat adalah Pengurus Koperasi in casu Pengurus KossipralTaman Aloha.

tegas diakui oleh Tergugat,sebagaimana yang diuraikan dibawah ini ;2 Bahwa Tergugat tidak pernah menjadi PT. akan tetapi Tergugat hanyalah POoleh karena itu gugatan Penggugat dalam perkara ini harus dinyatakan tidakdapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) sebelum memeriksa dan memutuspokok perkara, karena dalam perkara ini masih kurang persyaratan formalnya;Bahwa menurut Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimanadisebutkan dalam putusannya bertanggal 20 Oktober 1976 No. 447 K/Sip

menurut ketentuan hukum acara karena adanya kekeliruan harusdinyatakan tidak dapat diterima;3 Dengan demikian gugatan Penggugat telah diajukan terhadap pihak yang tidakmempunyai hubungan hukum antara Tergugat dengan Penggugat dimanaPenggugat tidak menguraikan apa hubungan hukumnya dengan UngkapHalomoan Nainggolan dalam perkara ini oleh karena itu harus dinyatakan tidakdapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 7 Juli1971 No. 294 K/Sip

pertimbangannya antara lainmenyatakan: Untuk dapat menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah syaratmutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yangberperkara;Dengan demikian gugatan Penggugat telah diajukan terhadap orang yang tidakmempunyai hubungan hukum baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat satusama lainnya oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (NietOntvankelijk Verklaard);Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 7 Juli1971 No. 294 K/Sip

Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975,patokannya lalah dalam pemeliharaan anak diutamakan ibu kandungnyakhususnya bagi anakanak yang masih kecil, karena kepentingan anakyang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidakwajar untuk memeliharanya,b. Putusan Mahkamah Agung RI No. 423 K/SIP/1980 tanggal 23 September1980, patokannya ialah dalam hal terjadi perceraian, maka anakanakdibawah umur berada dibawah pemeliharaan ibu kandungnya;Cc.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 239 K/SIP/1990 tanggal 24 April 1990,patokannya ialah dalam hal terjadi perceraian anakanak yang masihkecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu,pemeliharaannya patut diserahkan kepada ibunya;Maka Majelis Hakim menentapkan dua orang anak Penggugat dengan Tergugatyang masingmasing bernama anak lakilaki, lahir di Jakarta pada tanggal 30April 2001 dan anak, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 27 Juli 2005,berada dibawah pemeliharaan/ hadhonah Penggugat sebagai

Tergugatdan setelah itu Tergugat menyerahkan asli Sertifikat Hak Milik (SHM) No.627 tanggal 3 Agustus 1995, seluas, 1.0.000 M* (sepuluh ribu meterpersegi) atas nama pemegang hak Sutiono kepada Penggugat, dan padasaat terjadi jual beli tanah tersebut telah dibuatkan kwitansi jual bellibermeterai;Bahwa, pada saat terjadi jual beli tanah tersebut tidak dilakukan di depanpejabat PPAT namun hanya dilakukan perjanjian jual beli tanah dibawahtangan;Bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 126K/Sip

Akte Pejabat ini hanyalahsuatu alat bukti; maupun Putusan Mahkamah Agung No. 952 K/Sip/1974tanggal 27 Mei 1975, yang memuat kaidah hukum : jual beli adalah sahapabila telah memenuhi syaratsyarat dalam K.U.H. Perdata atau HukumAdat;syaratsyarat dalam pasal 19 PP. No. 10 tahun 1961 tidakmenyampingkan syaratsyarat untuk jual beli dalam K.U.H.

Perdata/HukumAdat, melainkan hanya merupakan syarat bagi pejabat Agraria dan jugaPutusan Mahkamah Agung No. 122 K/Sip/1973 tanggal 14 April 1974, yangmemuat kaidah hukum : belum dilaksanakannya jual beli tanah sengketadi muka Pejabat Pembuat Akte Tanah tidaklah menyebabkan batalnyapenanjian, karena hal tersebut hanya merupakan persyaratan administratifsaja;Bahwa dengan demikian sebagaimana peraturan maupun yurisprudensitersebut diatas oleh karena jual beli tersebut didasari atas kesepakatankedua

., tanggal 23 Juni2015 yang telah menerima gugatan Termohon Kasasi/semula ParaPenggugat dan menjatuhkan putusannya tidak sesuai denganpertimbangan hukumnya seharusnya gugatan Termohon Kasasi/semulaPara Penggugat tidak dapat diterima ata Putusan NO (tidak dapatditerima) dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 juncto Putusan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus1973 juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979;Halaman 6 dari 11 hal.

., tanggal 23 Juni 2015 yang telahmenerima gugatan Termohon Kasasi/Para Penggugat dan menjatuhkanputusannya tidak sesuai dengan pertimbangan hukumnya seharusnya gugatanPara Termohon Kasasi/Para Penggugat tidak dapat diterima atau Putusan NO(tidak dapat diterima) dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 juncto Putusan Mahkamah Agung RINomor 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979;3.

Keputusan Mahkamah Agung tanggal 19 September 1973 No. 77/Sip/ 1973.b. Keputusan Mahkamah Agung tanggal 25 Maret 1972 No. 51 K/SIP/ 1972, termuatdalam Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia.c.

Keputusan Mahkamah Agung tanggal 19 Februari 1972 No.735/Sip/1970.Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi baik dalam eksepsi maupundalam pokok perkara tidak dapat dibenarkan, Judex Facti telah benar menerapkan hukumkarena tidak adanya aktifitas usaha maupun tidak adanya penyesuaian perseroanPemohon Kasasi sesuai UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tidak berakibat perseroanmenjadi pihak yang tidak dapat digugat, sedangkan

denganPrinsip kontrak partai (party contract) yang digariskan Pasal 1340KUHPerdata yang menegaskan perjanjian hanya mengikat kepada parapihak yang membuatnya, berlaku juga dalam proses penyelesaian perkara,Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 478/PDT/2020/PT MKShanya mengikat pihakpihak yang berperkara saja, sehingga penyelesaiansuatu perkara tidak boleh menimbulkan kerugian kepada pihak ketiga yangtidak ikut menjadi pihak dalam perkaraHal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2438 /K/Sip

/1980 tanggal 22 Maret 1982 yang menegaskanGugatan Harus Tidak dapat diterima, karena tidak semua Ahli waris turutsebagai pihak dalam perkaraputusan Mahkamah Agung RI No. 78 K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975yang menegaskan Gugatan Kurang Pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harusdinyatakan tidak dapat diterimaPutusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K / Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976menyatakanBahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan Formilmengenai pihak yang seharusnya

posisi kedua belahpihak; Bahwa Petitum atau tuntutan adalah apa yang oleh Penggugat. dimintaatau dihadapkan agar diputuskan oleh Hakim, maka Penggugat harusmemasukkan dengan jelas dan tegas een duidellijke en bapalldeconclusive; Pasal 94 Rv, selaku demikian gugatan Penggugat adalahtidak sempurna setidaknya apa yang dituntutnya kurang jelas harusdinyatakan tidak dapat diterima; vide Putusan Mahkamah Agung RIPutusan Nomor 92/PDT/2018/PT.BDG, Halaman 9 dari 22tertanggal 16 Desembr 1970 Nomor: 492/K/Sip

YurisprudensiMahkamah Agung RI tertanggal 18 Desember 1975 Nomor:582/K/Sip/1973.Bahwa Pasal 8 Rv mngatur bahwa, Pokokpokok gugatan harusdisertai dengan kesimpulan yang jelas dan tertentu (een duidellijke enbapallde conclusive)Bahwa ketidaksingkronan antara posita dan Petitum yang membuatgugatan menjadi kabur atau tidak jelas (Obscuur Libel), hal ini dapatdilihat dan beberapa point dalam Petitum tidak ada dalam Posita danurutan dan Petiturn yang tidak singkron dengan Posita serta Petitumyang kurang

SEMA No. 4 Tahun 1996beralasan hukum apabila gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (nietontvankelijke verklaard/NO);Bahwa dasar pemberian putusan NO (tidak dapat diterima) ini dapatdilihat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1975tanggal 17 April 1975 Jo Putusan Mahkamah Agung RINo.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, Jo Putusan MahkamahAgung RI No.1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakanbahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidakdapat diterima.Bahwa

Nomor 305.K/Sip/1971 tanggal, 16 Juni1971 juncto Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 366.K/Sip/ 1973 tanggal,10 Desember 1973 juncto Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 516.K / Sip /1973 tanggal, 25 September 1975.

Nomor 621.K/Sip/1975 tanbggal, 25 Mei 1977. Bahwa ternyata sebagiandari objek perkara tidak dikuasai Tergugat, tetapi telah menjadi milik pihakketiga dan Pihak Ketiga tersebut tidak ikut digugat, maka gugatan dinyatakanmengandung cacat plurium litis consortium .2.

Facti salah dan keliru menerapkan hukum denganalasan gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium), karenaYOHANIS PALI LAYUK tidak ikut digugat adalah alasan banding tidak benar danmenurut hukum harus ditolak, karena sudah merupakan Yurisprudensi tetapMahkamah Agung RI, yang menyatakan bahwa adalah hak dan kewenanganPenggugat untuk menentukan siapasiapa, yang hendak digugat yang telahmelanggar hak dan merugikan kepentingannya sebagaimana Yurisprudensi tetapMahkamah Agung RI No. 305 K/Sip

dibawah Register Nomor21/Pdt.G/2018/PN.Olm adalah sebagai berikut :1.Bahwa Penggugat adalah Ahli waris yang sah dari Bapak OTNIEL AMTARAN(ALM);Bahwa Bapak OTNIEL AMTARAN (ALM) memiliki sebidang tanah yang terletakdi RT 003, RW 002 Desa Bona Kecamatan Nekamese dahulu KecamatanKupang Barat seluas + 2500 meter persegi dengan Putusan PengadilanNegeri Kupang Nomor 8/pdt/1971 tanggal 25 April 1972 jo Putusan PengadilanTinggi nomor 1438/PTD/1974/Pdt pada tanggal 28 April 1975 jo Putusan MAnomor 1585 K/Sip

Bahwa fakta sebagaimana digambarkan sesungguhnya sejalan denganYurisprudensi MA RI Nomor : 223 K/Sip/1975 tanggal 18 Januari 1977yang menyatakan karena Judex Factie telah melakukan pemeriksaandengan menyimpang dari tertib hukum acara yang berlaku, sehinggakeputusannya tidak berdasarkan berita acara pemeriksaan yangsemestinya;.Bahwa dengan demikian senyatanya Judex Factie tidakmempertimbangkan fakta tentang tidak digunakannya hak PARATERGUGAT sekarang PARA TERBANDING untuk menjawab dalildalilgugatan

Sedangkanpada bukti P3 berupa Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor: 1585 K/Sip/1976 tercetak kalimat foto copysesual aslinya ...... dst, dibenkan pada han Rabu tanggal 23 Februan1982, yang ditandatangani oleh J.

Bahwa faktafakta tentang pertimbangan Judex Factie yang keliru dantidak berdasar sebagaimana diterangkan pada Bagian B angka 3 hurufas/d huruf d, dihubungkan dengan penjelasan sebagaimana pada Bagian Bangka 1 dan angka 2, selanjutnya dinubungkan pula dengan Pasal 1889KUHPerdata yang menyatakan bila tanda alas hak sudah tidak ada lagi,maka salinannya membenkan bukti, dan juga Yurisprudensi tetapMahkamah Agung RI Nomor : 3038 K/Sip/Pdt/1981 tanggal 18 September1986 yang menyatakan meskipun surat bukti

Dalam perkara Kasasi MARI.Nomor 1585 K/Sip/1976 tanggal 19 Desember 1979 dan dalam satu sertifikattanah hak milik Nomor 96 A . Otniel Amtaran ( bukti P.1, P.2,P.3, P.4);Menimbang bahwa, bukti surat sertifikat tanah Nomor 96.

Bapak Katiman Tjitro Wiyono.Penggugat sudah berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut bersamaPara Tergugat dengan cara kekeluargaan namun tidak berhasil, untuk ituPenggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ini.Bahwa Para Tergugat yang tidak memberikan obyek sengketa kepadaPenggugat dengan alasan Penggugat tidak memiliki hak atas obyek tersebutadalah perbuatan melawan hukumBahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 679.K/Sip/1968tertanggal 25 September 1969 jo Yurisprudensi Mahkamah

Dengan demikian terhadap petitumangka 3 Penggugat dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa kemudian mengenai petitum Penggugat selanjutnyayang perlu dipertimbangkan adalah terhadap petitum ke4 Penggugat yangmenyatakan secara hukum Penggugat sebagai anak angkat dari KATIMANTJITRO WIYONO dengan SIKEM KATIMAN TJITROWIYONO berhak atas obyeksengketa tersebut, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaiberikut : Yurisprudensi MA No. 102 K/Sip

/1972 menyatakan bahwa menurut hukumadat yang berlaku seorang anak angkat berhak mewarisi harta gono giniorang tua angkat sehingga ia menutup hak waris para saudara orang tuaangkatnya; Yurisprudensi MA No. 1361K/Sip/1975 tanggal 25 April 1977 menyatakanbahwa seorang anak angkat berhak mewaris harta peninggalan orang tuaangkatnya; Yurisprudensi MA No. 679 K/Sip/1968 tertanggal 24 Desember 1969menyatakan dalam Hukum Adat, anak angkat pewaris berhak atas baranggawan yang diperoleh dari usahanya pewaris

milik KATIMAN TJITRO WIYONO yangmerupakan hak dari Penggugat (RUSDIYANTO) sebagai anak angkatnya danmenutup hak waris dari saudara orang tua angkatnya, dengan demikian tindakanPara tergugat menempati tanah dan rumah tersebut tanpa hak adalah termasukdalam perbuatan melawan hukum karena telah bertentangan dengan hak oranglain dalam hal ini adalah hak dari Penggugat (RUSDIYANTO);Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut bersesuaian dengankaidah hukum dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 589 K/Sip

Bahwa apabila tanoa adanya point dinteret, tetap sajadilakukan gugatan (point daction) dengan perkataan lain gugatan tidakHalaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2013/PN BT.berdasar, maka gugatan yang demikian itu demi hukumharusdinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); Bahwa fakta conform dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Ri,Register Nomor 4K/Rup/1958, tanggal 13 Desember 1958 Jo.Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 415K/Sip/1975, tanggal 20 Juni1979, yang menyatakan

untuk dapat menuntut seseorang didepanPengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukumantara kedua pihak yang berperkara; Bahwa selain dari pada itu Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.415K/Sip/1975, tanggal 20 Juni 1979 : gugatan yang ditujukan kepadalebih dari seorang Tergugat, yang antara TergugatTergugat itu tidakada hubungan hukumnya, tidak dapat diadakan dalam satu hubunganhukumnya, tidak dapat diadakan dalam satu gugatan, tetapi masingmasing Tergugat harus digugat tersendiri

Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan,tidak dapat diminta dalam petitum, oleh karena itu petitum tersebutharus dinyatakan tidak dapat diterima;e Bahwa fakta diatas conform dengan Yurisprudensi mahkamahAgung RI, register Nomor 663K/Sip/1973, tanggal 6 Agustus 1973,yang menyatakan petitum yang tidak mengenai hal yang menjadiobjek dalam perkara harus ditolak;Demikian telah jelas dan tandas dalil gugatan Penggugat menjadi kabur,maka terhadap gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapatditerima

Putusan Mahkamah Agung, tanggal 12 Desember 1970, Nomor 221/K/Sip/1970, yang menyebutkan:Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, jika seseorang yangmenguasai sebahagian dari harta sengketa tidak ikut digugat.2.

Putusan Mahkamah Agung, tanggal 28 Februari 1972, Nomor 993/K/Sip/1971, yang menyebutkan:Suatu harta sengketa yang ternyata dikuasai oleh orang lain selain dariTergugat, maka yang menguasai itu harus digugat.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, MajelisHakim berkesimpulan surat gugatan Para Penggugat adalah kurang sempurnadan oleh karenanya surat gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidakdapat diterima (niet onvankelijk verklaara);Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para

(Vide Pasal 37 PeraturanPemerintah RI No.24 Tahun 1997 Yo Pasal 97 PeraturanMenteri Agraria / Kepala Pertanahan Nasional No.3Tahun 1997 Yo Pasal 26 UUPA No.5 Tahun 1960) ;Bahwa sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RINo.3 K/Sip/1973 tertanggal 25 ~=Juni 1973 jelasmenyatakan Suatu Jual Beli yang dilakukan dihadapandan dengan Akte Natoris / Pejabat Pembuat Akte Tanahadalah merupakan bukti yang sempurna (bukti autentik),dan demikian juga Jurisprudensi Mahkamah Agung RI.Mo.992 K/Sip/1979 tanggal

No.1175 K/Pdt/2009Terbanding / Pemohon Kasasi selaku~ pembeli harusmendapat perlindungan hukum, hal ini sesuai denganJurisprudensi Mahkamah Agung RI. yang berbunyi Jurisprudensi MA No.1211 K/Sip/1971 tanggal 9Februari 1972 berbunyi Pembeli yang beretiketbaik dilindungi hukum ; Jurisprudensi MA No.1230 K/Sip/1981 tanggal 29Maret 1982 berbunyi Pembeli yang beretiket baikharus mendapat perlindungan hukum; Jurisprudensi MA No.126 K/Sip/1992 tanggal 9Juni 1992 berbunyi Pembeli yang beretiket baikharus

dengan tanah WA BEHA;Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat atas tanah yang ditempatidan dikuasai Para Tergugat (Tergugat , II Ill dan IV) tidak beralasanmenurut Hukum maka dinyatakan tidak dapat diterima karena luas, letakserta batasbatas tanah yang digugat para Penggugatdalam perkara initidak pernah disebut atau bertentangan/tidak sama dengan yangditempati dan dikuasai para Tergugat, sesuai dengan PenegasanMahkamah Agung Repulik Indonesia dalam Putusannya tertanggal 17April 1979 Nomor 1149 K/Sip

/1975 "Karena dalam surat gugatan tidakdisebutkan dengan jelas letak atau batasbatas tanah sengketa,gugatan tidak dapat diterima, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor81K/Sip/1971, tanggal 9 Juli 1975 yang dikutip: tanah yang dikuasaiTergugat ternyata tidak sama batasbatas dan luasnya dengan yangtercantum dalam Gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapatditerima;Bahwa Gugatan para Penggugat tidak berdasarkan hukum, denganmenggunakan Surat Keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah SyariahTernate Nomor 53

WARIHI binti LA UBA dan WADI binti LA UBAmaka gugatan para Penggugat tidak berdasar maka patut dinyatakangugatan ditolak atau tidak dapat diterima;Bahwa selain itu para Penggugattidak pernah menjelaskan luas, letak,maupun batasbatasnya obyek perkara yang bertentangan dengan yangdikuasai oleh para Tergugat maka menurut Hukum Gugatan paraPenggugatdalam perkara a quo beralasan untuk tidak dapat diterimasesuai penegasan Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor: 415K/Sip/1979 tanggal 27 Juni 1979; Gugatan

yang ditujukan lebih dariseorang Tergugat, yang antara TergugatTergugat itu tidak adahubungan hukumnya, tidak dapat diadakan dalam satu Gugatan, tetapimasingmasing Tergugat harus digugat sendirisendir, jo PutusanMahkamah Agung RI Nomor 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974*Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar Gugatantidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanahsengketa tidak jelas, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 4K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958; Syarat

Bahwa SIPI bisa diperpanjang dan selama perpanjangan SIPI belumkeluar, yang bersangkutan belum boleh melakukan penangkapan ikan ;e Bahwa dalam penangkapan ikan, Nakhoda harus membawa SIPI asili,bukan fotokopi ;e Bahwa ada jenisjenis ikan yang tidak boleh ditangkap, antara lainNapoleon, Hiu, Lobster dan masih ada lagi yang lain sedangkan Ikanyang ditangkap oleh Terdakwa bukan merupakan jenis ikan yangdilarang untuk ditangkap ;e Bahwa KM MARINA MAS harus memiliki SIPI karena yang diwajibkanmemiliki SIP

Unsur Yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikanberbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayahpengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepasyang tidak memiliki SIP! sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat(1);Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad. 1.

Unsur Yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikanberbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayahpengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di lautlepas yang tidak memiliki SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27ayat (1)Menimbang, bahwa oleh karena unsur diatas bersifat alternative, makaMajelis Hakim akan mempertimbangkan unsurunsur yang sesuai dengan faktafakta yang diperoleh dari hasil pembuktian dan apabila salah satu terpenuhimaka seluruh unsur ini telah

EDYyang keduanya adalah Polisi Air yang sedang berpatroli ;Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa selaku Nakhodamenangkap ikan dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia KMMARINA MAS bersama dengan 5 (lima) ABK (Anak Buah Kapal) berangkat dariSape pada tanggal 3 Desember 2014, kemudian kapal rusak dan hanyutsampai di Perairan Gilimonta, dan sekitar pukul 23.00 wita Polisi Air datang,kemudian setelah melakukan pemeriksaan dokumen kelengkapanadministrasinya ternyata Surat Izin Penangkapan Ikan atau SIP

dibawaapabila kapal tersebut beroperasi menangkap ikan di perairan Indonesia yangwilayahnya sudah ditentukan di dalam SIPI tersebut serta ikanikan yangditangkap oleh Terdakwa bukan merupakan ikan yang dilarang untuk ditangkap;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi danketerangan Terdakwa di persidangan, KM MARINA MAS adalah kapal motorpenangkap ikan berbendera Indonesia dengan bobot 23 (dua puluh tiga) GTdan pada waktu ditemukan oleh Polisi Air, serta kapal tersebut hanyamembawa fotokopi SIP

No. 224K/Sip/1973 tanggal 24 September 1973 jo. No. 367 K/Sip/1972 tanggal 17Januari 1973 jo.

No. 1061 K/Sip/1972 tanggal 19 Februari 1973, ParaTergugat layak dihukum untuk membayar bunga menurut undangundangyaitu sebesar : 6 % (enam persen) per tahun sejak gugatan ini didaftarkansampai dilunasinya sisa kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat,dihitung dari sisa kewajiban yang masih harus dilunasi Para Tergugatkepada Penggugat dan dibayarkan secara tunai dan sekaligus.Bahwa agar pengajuan gugatan ini tidak siasia dan untuk mencegahpengalihan hak atas harta kekayaan dan assetasset Para Tergugat

Bahwa karena PENGGUGATtelah mencampuradukan antara gugatan wanprestasi dan gugatanpiercing the corporate veil maka gugatan harus dinyatakan obsecuur.Bahwa hal ini sesuai dengan Putusan MA No. 1875/K/Pdt/1984tertanggal 24 April 1986, Putusan MA No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29Januari 2001, Putusan Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970 tangal21 November 1970 dan Putusan MA No. 897 K/Sip/Pdt/1997 yangpada pokoknya menyatakan bahwa penggabungan gugatanperbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam satu gugatanmelanggar

,SIP, SH, advokat yang berkantor di komplekGading Tutuka Residence F2 No. 16 kec Cangkuang kab Bandungprov Jabar 40375, berdomisili elektronik dizikizuffarzaza@ gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal20 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 4837/Adv/XII/2021tanggal 28 Desember 2021, kuasa tersebut telah diperiksakeabsahannya di persidangan dan dinyatakan sah sehingga sahsebagai kuasa Pemohon;melawanXXXXXXXXXX, umMur 26 tahun

,SIP, SH, advokat yang berkantor di komplek GadingTutuka Residence F2 No. 16 kec Cangkuang kab Bandung prov Jabar 40375,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2021, yang didaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 4837/Adv/XII/2021 tanggal 28Desember 2021.

,SIP, SH, advokat yang yang berkantor di komplek Gading TutukaResidence F2 No. 16 kec Cangkuang kab Bandung prov Jabar 40375, yangdidaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 4837/Adv/XII/2021tanggal 28 Desember 2021;Menimbang bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuanPasal 123 HIR dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 serta kuasa hukum Pemohontersebut juga telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku serta buktipenyumpahan dari Pengadilan Tinggi sehingga yang bersangkutan sahmewakili

LK ( Sip 6a EY CFOREY 6iiBahwa Putriyanti Notanubun bermaksud akan menikah denganseorang lakilaki bernama La Dino Buton, namun calon suami masihterkendala dalam masalah usia;Bahwa Putriyanti Notanubun dan La Dino Buton sudah berpacarankurang lebih 1 (satu) tahun;Bahwa Putriyanti Notanubun sudah siap menjalani rumah tanggadenga La Dino Buton;Bahwa Putriyanti Notanubun dan La Dino Buton tidak mempunyaihubungan keluarga;Bahwa orang tua kedua belah pihak sudah melakukan musyawarah;Bahwa Putriyanti Notanubun

LK ( Sip 6a EY CFHREY 6ii Bahwa keluarga dari pihak Pemohon dengan calon istri anakPemohon sudah bermusyawarah mengenai rencana pernikahan; Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai seorang nelayan denganpenghasilan kurang lebih Rp 5.000.000.00 perbulan;Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon telahmembenarkannya;Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang padapokoknya tetap pada dalildalil permohonannya dan selanjutnya mohonpenetapan;Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan

LK ( Sip 6a x i CFHEEY 6iiMenimbang, bahwa dispensasi kawin bagi seorang perempuan yangmasih berusia di bawah 16 tahun ditetapkan oleh pengadilan dengan tetapmengacu pada substansi peraturan perundangundangan = yangmengehendaki setiap calon mempelai telah memenuhi syarat baligh baikfisik maupun mentalnya.

Tergugat;14Menimbang, bahwa obyek sengketa yang berupa harta tidak bergerak,Penggugat dalam surat gugatannya hanya menyebutkan letak dan batas obyekharta tersebut, tetapi tidak menyebutkan ukuran dan luasanya;Menimbang, bahwa terhadap obyek harta bergerak tersebut, Penggugattidak jelas menyebutkan kapan hartaharta tersebut dimiliki dan didapatkan dansekarang Siapa yang mengausainya;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ,sesuaidengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip

Putusan Mahkamah Agung RI No.565/K/Sip/1973 tanggal 21Agustus 1973, jo.

Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1979 tanggal 7April 1979 yang menyatakan bahwa terhadap objek harta sengketa yang tidakjelas, maka gugatan tidak dapat diterima. sehingga harus dinyatakan tidakdapat diterima Niet Ontvankelijke Verklaard (NO);Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan makasesuai pasal 89 ayat (1) Undangundang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir denganUndangundang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan