Ditemukan 12646 data
32 — 8
Putusan MARI No : 414/K/Pid/1984, tanggal 11 Desember 1984yang menyebutkan, Pencabutan keterangan Terdakwa dipersidangan tidak dapat di terima karena pencabutan tersebut tidakberalasan;Menimbang, bahwa oleh karena penyangkalan terdakwa tidak didukungdengan alasan yang logis, maka keterangan yang terdapat di dalam Berita Acara43Penyidik adalah bukti dari kesalahan terdakwa.
118 — 15
Tentang Narkotikatelah selesai diberkas dan dilimpahkan ke pihak Kejaksaan Negeri Kisaransesuai dengan pelimpahan berkas perkara nomor : K/414/VII/2015/Narkobatanggal 27 Agustus 2015 perihal pengiriman berkas perkara An.
MELISTRI
Terdakwa:
NOPERIAN HERDOANSYAH Bin ALIAN Alm
67 — 24
memakai nama orang lain, sehingga dari referensi diatasdapat disimpulkan bahwa siapapun tidak boleh menggunakan nama orang laindengan dalih atau alasan apapun, karena halitu bertentangan denganhukum/undangundang;Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai Tipu muslihat, oleh HR 30Januari 1911 pernah menegaskan : tipu muslihat merupakan perbuatan yangmenyesatkan yang dapat menimbulkan dalihdalih yang palsu dan gambarangambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya;Menimbang, bahwa selain itu HR 414
51 — 5
Putusan MARI No : 414/K/Pid/1984, tanggal 11 Desember 1984yang menyebutkan, Pencabutan keterangan Terdakwa dipersidangan tidak dapat di terima karena pencabutan tersebuttidak beralasan;Menimbang, bahwa bertitik tolak untuk mencapai kebenaran sejati,undangundang tidak dapat menilai keterangan atau pengakuan terdakwasebagai alat bukti yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna, mengikat danmenentukan.
185 — 72
Modal 6.54 564 4.73 3.24 296 296 286 2.90 291 291 292 294 293 2.90 2.86Kerja15 Pinjaman 7.00 564 3.98 3.68 429 429 350 367 348 347 3.51 3.58 361 3.60 3.64Investasi16 Pinjaman 12.70 696 612 498 3.23 3.23 333 3.87 3.65 366 3.78 3.82 3.80 3.79 3.79Konsumsi17 Bank Umum18 Pinjaman Modal 6.94 7.02 5.80 4.61 406 4.06 3.97 4.00 4.01 401 4.02 409 4.09 4.09 4.06Kerja19 Pinjaman 7.54 7.38 6.21 5.29 542 542 516 520 516 508 5.05 5.07 5.09 5.03 5.02InvestasiEe 20 Pinjaman 10.37 8.02 623 6.06 3.81 381 401 464 429 414
39 — 10
dipergunakan sebagai petunjukuntuk menetapkan kesalahan tertuduh.Putusan Mahkamah Agung Regno : 229 K/Kr/1959 tanggal 23 Pebruari 1960, yangmenyatakan bahwa pengakuan Terdakwa diluar sidang yang kemudian disidangdicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan suatu petunjuk tentang kesalahanTerdakwa.Putusan Mahkamah Agung Regno : 85 K/Kr/1959 tanggal 27 september 1960, yangmenyatakan bahwa suatu pengakuan tidak dapat ditiadakan karena alasan tidakmengerti.4 Setelah berlakunya KUHAP dalam putusannya Reg no : 414
28 — 4
Hal ini sesuai dengan: Putusan Makamah Agung RI No:1043/K/Pid/1987, tanggal 19 Agustus 1987, yangmenyatakan bahwa pencabutan keterangan terdakwa dipersidangan yang tidakberalasan merupakan bukti pentunjuk tentang kesalahan terdakwa; Putusan Mahkamah Agung RI No:414/K/Pid/1984, tanggal 11Desember 1984,menyatakan bahwa keterangan terdakwa dipersidangan tidak dapat diterimakarena pencabutan tidak beralasan;Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan keterangan oleh terdakwa tidakberalasan maka keterangan
62 — 37
sejak tanggal 23Oktober 2012 sampai dengan tanggal 01 Desember 2012 berdasarkanSurat Perpanjangan Penahanan No.PPT280/MGL/10/2012 tertanggal22 Oktober 2012 ;Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal02 Desember 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012berdasarkan Penetapan No. 381/Pen.Pid/2012/pn.Mgl tertanggal 27November 2012 ;Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal01 Januari 2013 sampai dengan tanggal 30 Januari 2013 berdasarkanPenetapan No. 414
118 — 37
CitrabuanaPanritalopi Nomor 24 tanggal 27 Agustus 2002; (P10);1 (satu) berkas Fotocopy Salinan/Grose Akta Pernyataan Keputusan Rapat PTCitrabuana Panritalopi; (P11);1 (satu) berksa Fotocopy Perjanjian Kerjasama, tanpa tanggal dan nomor dan tanpapenandatangan; (P12);1 (satu) lembar Fotocopy surat Nomor : 500/509/Ekbang, tanggal 25 Mei 2004,yang ditandatangani oleh Bupati Bulukumba ditujukan pada Pimpinan DPRDKabupaten Bulukumba; (P13);1 (satu) lembar Fotocopy surat Nomor : 005/414/Ekbang, tanggal
55 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
,rumah Nomor 414 A);Pada bagian sebelah Barat/Barat Daya/Selatan dahulu berbatasandengan rencana Jalan tanah sisa SHM Induk Nomor 2388/Lorok Pakjosebagaimana GS 1328/1982, sekarang berbatasan dengan tanahTergugat ;Pada bagian sebelah Barat dahulu berbatasan dengan tanah kavelingNomor 51 sebagaimana GS 1580/1991 atas nama Jusmito yang jugamerupakan karyawan PLN dan tanah usaha ex. Yusuf/Rohani (sekarangberbatasan dengan tanah Tergugat).
Terbanding/Penggugat : INAQ MILAH binti AMAQ KIRAH DKK
Terbanding/Turut Tergugat : BOKAH als. AMAQ ROHATI bin AMAQ KIRAH DKK
137 — 66
Lombok Tengah,dengan Pipil No: 1698, Percil No : 358, Klas Il Luas 2,560 Ha atasnama Amag Ketinah , dengan batasbatas :Sebelah Utara : Tanah Sawah Amag Munir ;Sebelah Timur : Jalan ;Sebelah Selatan : Tanah Sawah Amag Ketinah ;Sebelah Barat : Tanah Sawah Amaq Riani, Amaq Suar ;Obyek sengketa 3.3 (Hasil pemeriksaan setempattanah sawahseluas 7.100 M2)Embung (Penampungan air) yang terletak di Orong Datu DusunBilekante, Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, KabupatenLombok Tengah, dengan Pipil No : 414
117 — 11
(SatochidKartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagiansatu, Balai Lektur Mahasiswa,tanpa tahun, hal:414);Menimbang, bahwa pengertian Barang yang dimaksud disini adalahbarang yang memiliki nilai ekonomis, nilai sejarah (historis), ataupun bendayang memiliki nilai magis.
405 — 240
Bahwa Para Penggugat adalah Warga Desa Tegalrejo,Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang, dimanapada tahun 1957 terjadi Nasionalisasi atas Perkebunanperkebunan asing ( Belanda ) yang kemudian wilayah tersebutmenjadi Desa Darurat Tegalrejo pada tahun 1958, kemudian padatahun 1980 Gubernur Kepala Daerah Jawa Timur menerbitkan SKNo.414/12/011, tanggal 20 Oktober tahun 1980 tentangpeningkatkan status Desa Darurat menjadi Desa Difinitif berikutbatasbatas wilayah Desa;.
GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (Plurium Litis Consortium):Bahwa, dalam surat gugatan Para Penggugat tertanggal 20 Mei 2019,Penggugat mendalilkan bahwa pada tahun 1957 terjadi nasionalisasi danpada tahun 1980 Gubernur kepala daerah jawa Timur menerbitkan SK No.414/12/011 tanggal 20 Oktober tahun 1980, seharusnya dijadikan pihak dalamperkara aquo;Bahwa, dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 20 Mei 2019, ParaPenggugat mendalilkan gugatan diberikan salinannya kepada Yth Bapak KetuaPengadilan Tinggi
standingmengajukan gugatan;Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bahwa eksepi tersebutsudah masuk dalam materi pokok perkara, dan memerlukan pembuktianlebihlanjut dalam pokok perkara, sehingga eksepsi tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsiTergugat 1 lainnya yaitu gugatan Para Penggugat kurang pihak (p/urium litisconcortium), bahwa dalam gugatan mendalilkan bahwa pada tahun 1957 terjadinasionalisasi dan tahun 1980 Gubernur Kepala Daerah Jawa Timur menerbitkanSK Nomor 414
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : JULIUSNANSYAH HARAHAP ALIAS UCOK ALIAS KOCU Diwakili Oleh : GUNTUR SURYA DARMA,SH
26 — 9
Nomor : 414 K/Pid/1959tanggal 11 Desember 1984 ;Berdasarkan uraian penjelasan tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadapseluruh alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa di atas, ditambah dengansemua fakta hukum (judex facti) yang telah termuat di dalam berkas perkara ini,yang adalah sebagaimana berdasarkan fakta fakta dalam persidangan yangjuga termuat dalam satu kesatuan berkas perkara banding nantinya, dengan inikami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan melalui Majelis Hakim yangmemeriksa perkara
39 — 21
perbedaan tersebut tersebut justru menunjukkan tentang kesalahanTerdakwa, hal ini senada dengan yurisprudensi sebagai berikut :1) Putusan Mahkamah Agung Registrasi no : 117 K/Kr/1965, tanggal 20 September1967, yang menyatakan bahwa pengakuanpengakuan tertuduh dan II dimukapolisi dan jaksa ditinjau dalam hubungannya satu sama lain dipergunakansebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan Terdakwa.Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor23/Pid Sus/2016/PT AMB2) Putusan Mahkamah Agung Registrasi Nomor : 414
48 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1043 K/Pid/1987 tanggal 19Agustus 1987 mengatakan pencabutan keterangan Terdakwayang tidak beralasan merupakan bukti petunjuk ataskesalahannya; putusan Mahkamah Agung R.I No. 414 K/Pid/1984 tanggal 11Desember 1984 mengatakan pencabutan keterangan Terdakwadi persidangan tidak dapat diterima karena pencabutan tersebuttidak beralasan, Putusan Mahkamah Agung No. 177 K / Kr / 1965 tanggal 20September 1967 mengatakan Bahwa pengakuan pengakuanpara tertuduh dan Il di muka Polisi dan Jaksa, ditinjau dalamhubungannya
32 — 5
Perpanjangan ke 1 Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 06 Juni 2017 Nomor:414/Pid/2017/PT.SMGSejak tanggal : 12 Juni 2017 s/d 11 Juli 20177.
67 — 21
Kampar Utara Kab.Kampar;Agama : Islam;Pekerjaan : Ibu rumah tangga;Pendidikan : MTs (Tamat);Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 September 2014;Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :1.Penyidik, tanggal 15 September 2014 Nomor: SP.Han/27/IX/2014/Resnarkoba, sejak tanggal 15 September 2014 sampai dengan tanggal04 Oktober 2014;Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 29 September 2014 Nomor:414/T4/09/2014, sejak tanggal 05 Oktober 2014 sampai dengan tanggal13 November 2014;
31 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RepublikIndonesia No.1220/2013/S.414.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 19April 2013 Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50(lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Maret 2018 ;10.Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RepublikIndonesia No.1221/2013/S.414.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 19April 2013 Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60(enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Mei 2013 ;Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan
87 — 51
V, berupa Surat Keterangan dariLurah Oepura Nomor : Kel.Oe.414/58/V/2015, tanggal 12 Mei 2015yang menerangkan bahwa Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa,Kota Kupang berubah status dari Desa Oepura menjadi KelurahanOepura pada tahun 1981.Bahwa berdasarkan bukti keterangan dalam surat tersebut jelas bahwapada tahun 1981, Desa Oepura berubah status menjadi KelurahanOepura.
Bahwa berdasarkan bukti T.IV berupa Surat Keterangan dari LurahOepura Nomor: Kel.Oe.414/58/V/2015, tanggal 12 Mei 2015 yangmenerangkan bahwa Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, KotaKupang berubah status dari Desa Oepura menjadi KelurahanOepura pada Tahun 1981, dan seterusnya ...