Ditemukan 93929 data
EDY HARIYADI PEMIMPIN CABANG PT. BANK RAKYAT INDONESIA Persero, Tbk. di KABUPATEN BULUKUMBA
Tergugat:
JUSMIRA Binti HAJI JUANA
60 — 28
pinjamanlagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut.Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telahmelakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengandatang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana tertuangdalam Formulir Kunjungan Kepada Penunggak maupun denganmemberikan surat penagihan/ Surat Penyelesaian Tunggakansebanyak 3 (tiga) kali.Namun, meski telah diberikan kesempatandan waktu yang lebih dari cukupsertainformasi yang patut,Tergugat tetap mengabaikan
Namunmeski telah diberikan kesempatan dan waktu yang lebih dari cukup sertainformasi yang patut, Tergugat tetap mengabaikan peringatanperingatantersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajiban hutangnya yang sudahmenunggak (Bukti Surat P8 s/d P10).Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makaHakim berpendapat bahwa Tergugat tidak memenuhikewajiban/wanprestasi/ingkar janji,sehingga petitum ke2 GugatanPenggugat berdasar hukum untuk dikabulkan.Menimbang, bahwa mengenai permintaan Penggugat
20 — 3
adalah ibu tiri Saksi;Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon;Bahwa saksi tidak tinggal serumah dengan Pemohon dan Termohon,karena saksi bekerja dan tinggal di Kota Manado, tapi saksi selalu pulangke Tondano tiap minggu untuk menjenguk Pemohon;Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baikbaikSaja, tapi sejak awal tahun 2015 mulai terjadi pertengkaran dikarenakanTermohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon dengan alasan ikutlatihan menari bersama temantemannya dan sudah mengabaikan
Bahwa ketiga saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon; Bahwa ketiga saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suamiisteri sah; Bahwa saksi kedua dan ketiga tahu Pemohon dan Termohon telahdikaruniai anak; Bahwa saksi pertama dan ketiga pernah melihat dan mendengar Pemohondan Termohon bertengkar dan hanya saksi ketiga yang tahu penyebabpertengkaran Pemohon dan Termohon yakni karena Termohon sering keluarrumah tanpa izin Pemohon dengan alasan ikut latinan menari bersama temantemannya dan sudah mengabaikan
138 — 38
Penerbit Sinar Grafika, tahun2000, yang menjelaskan perihal pasal 56 ayat (1) KUHAP mengandung berbagaiaspek permasalahan hukun, yaitu :Mengandung aspek nilai hak Asasi Manusia, sesuai deklarasi hak Asasimanusia yang menegaskan bahwa hadirnya Penasihat Hukum mendampingiterdakwa merupakan nilai inhaerent pada diri manusia, dengan demikianmengabaikan hak ini bertentangan dengan nilai Hak Asasi Manusia ;Pemenuhan hak ini dalam proses peradilan menjadi kewajiban bagi pejabatyang bersangkutan, sehingga mengabaikan
(1) KUHAP, dengan demikian Penyidik Polri termaksudsecara prinsipil telah melakukan pelanggaran terhadap Hukum Acara Pidana yangmerupkan Rule of The Game dalam menegakan hukum pidana sehingga hasilBerita Acara Penyidikan (BAP) Penyidikannyang dijadikan dasar penyusunan suratdakwaan oleh Yang Terhormat rekan jaksa Penuntut Umum adalah tidakberdasarkan hukum dan demi harus dinyatakan batal demi hukum ;Bahwa mengingat Miranda Rule yang diatur dalam pasal 56 ayat (1)KUHAP bersifat imperative, maka mengabaikan
20 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Majelis Hakim mengabaikan faktafakta bahwa salah satu sebab dariterjadinya pembukaan lahan tersebut adalah Surat Pernyataantanggal 16 Juni 2008 yang dibuat Terdakwa yang isinyamemerintahkan operator PG. Prajekan untuk membuka lahan seluas5 hektar dan hal tersebut diperkuat keterangan saksi Ir. MochamadAnas Hafis dan Agus Setiono.3. Majelis Hakim mengabaikan fakta di persidangan bahwa pada saatanggota Polres Bondowoso menyetop pembajakan lahan yang telahdilakukan Ir.
53 — 30
membantahnya karena fakta yang sebenarnya adalahTermohon sebagi seorang isteri taat dan mengikuti nasehat sertakemamuan Pemohon sebagai seorang suami bahkan Termohon ikutpindah kerja ke daerah tempat kerja Pemohon;d Bahwa terhadap gugatan Pemohon sub poin 5.4 yang menyatakanTermohon kurang peduli kepada Pemohon dan Termohon sudahmengabaikan tugas sebagai ibu rumah tangga, Termohon membantahnyakarena Termohon sebagai seorang isteri dan ibu tetaplah menjalankankewajiban namun sebaliknya Pemohonlah yang mengabaikan
pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohontidak terdapat keharmonisan lagi sejak tahun 2006 antara Pemohon dan Termohonterjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan antaraPemohon dengan Termohon sudah tidak kecocokan lagi dalam memmbina rumahtangga, Termohon mempunyai sifat yang teperamental Termohon sering melakukan1314perlawanan dan selalu memperuncing masalah, Termohon tidak taat tidak maumendengar nasehat Pemohon, Termohon juga kurang peduli kepada Pemohopn dansering mengabaikan
25 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajakyang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.24020/PP/M.XVII/16/2010 tanggal 10 Juni 2010 tersebut di atas, maka PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa MajelisHakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa bandingtersebut telah salah dan keliru atau setidaktidaknya telah membuat suatukekhilafan (error facti) dalam membuat pertimbanganpertimbangan hukumnyadengan telah mengabaikan
UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 serta Pasal 2 danPasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 568/KMK.04/2000 tanggal 26Desember 2000 tentang Tata Cara Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, danPelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak TidakBerwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean.20 Bahwa berdasarkan faktafakta hukum (fundamentum petendi) tersebut di atassecara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyatanyata bahwaMajelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan
12 — 1
Termohon juga seringbertingkah laku layaknya anakanak yaitu) sering ikutikutan dalampermainan anakanak sampai tidak ingat waktu, sehingga Termohon seringkali mengabaikan kewajibannya sebagai seorang istri yang baik bagiHal. 3 dari 24. Put. No. 0181/Pdt.G/2014/PA.StgPemohon yaitu sering lupa memasak dan mencuci pakaian Pemohon,sehingga tugastugas rumah tangga tersebut sering di kerjakan sendiri olehPemohon.
danTermohon untuk membantu Pemohon membuat dapur, namun anak tersebuttidak mau dan malah main sampai tidak ingat waktu, sehingga Pemohon punmenegur anak tersebut, namun mendengar Pemohon menegur anak tersebutTermohon malah tidak terima dan malah marahmarah kepada Pemohon, danakibatnya diantara Pemohon dan Termohon malah terjadi pertengkaran.Termohon juga sering bertingkah laku layaknya anakanak yaitu sering ikutikutan dalam permainan anakanak sampai tidak ingat waktu, sehinggaTermohon sering kali mengabaikan
72 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Judex Facti mengabaikan keterangan Saksi Tri Atmanto dan AchmadMaulana yang dimuat pada salinan putusan halaman 2225 yang padaintinya menerangkan jika sampai saat ini, Penggugat Rekonvensi/Tergugat/Termohon Kasasi masih bekerja dan menerima gaji diRamayana Depok;3. Bahwa dengan adanya fakta di atas maka Putusan Majelis Hakim Judex Factiuntuk menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Pemohon Kasasimembayar uang paksa (dwangsom) adalah menjadi tidak relevan;4.
Putusan No. 184 K/Pdt.SusPHI/201710.11.12.13.14.khususnya Pasal 21 ayat (21), ayat (56) dan ayat (57) sehingga mutasi yangdilakukan Penggugat Konvensi harus tunduk dan patuh pada ketentuan yangtelah disepakati dalam Perjanjian Bersama tanggal 16 Desember 2014 danKesepakatan tanggal 21 Februari 2016;Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti mengabaikan bukti P4yaitu. surat tertanggal pada tanggal 14 Desember 2014, Tergugatmengirimkan surat kepada Penggugat dengan Nomor 08/DPCDEPOK/E/12/14 yang
61 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dan menyayangkanpertimbangan hukum dan putusan dari judex facti yang mana dalampertimbangan hukumnya telah banyak mengabaikan dan tidakmempertimbangkan dalam pertimbangan hukumnya faktafakta hukumHal 5 dari 14 hal Put.
Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dan menyayangkan1S,20.21.22.23.pertimbangan hukum dan putusan dari judex facti yang mana dalampertimbangan hukumnya telah banyak mengabaikan dan tidakmempertimbangkan dalam pertimbangan hukumnya faktafakta hukumyang terungkap di persidangan yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi,sehingga pertimbangan hukum judex facti yang tidak lengkap danmenyeluruh menyebabkan putusan yang tidak mencerminkan rasakeadilan yang obyektif dan benarbenar memenuhi rasa keadilan.Bahwa
36 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tentang Pembahasan Pokok ngk PermohonanPeninjauanKembaliBahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca,memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.31376/PP/M.1/15/2011 tanggal 23 Mei 2011, maka dengan ini menyatakan sangatkeberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukumyang keliru dan telah mengabaikan faktafakta hukum (rechtsfeit) dan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding diPengadilan Pajak atau
Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis HakimPengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan PajakNomor: Put.31376/PP/M.1/15/2011 tanggal 23 Mei 2011 tersebut diatas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (Ssemula Terbanding)dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajakyang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebuttelah salah dan keliru atau setidaktidaknya telah membuat suatukekhilafan (error facti) dalam membuat pertimbanganpertimbanganhukumnya dengan telah mengabaikan
78 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
./2015berlanjut hanya terhalang 1% (setengah) jam dan pemeriksaan terhadapLim Tang Kuang oleh saksi Nainggolan pada akhirnya selesai menjelangpagi hari ;Mengacu pada fakta di atas, bahwa Judex Facti telah mengabaikan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan surat kuasa yangsah sebagai Pensehat Hukum untuk mendampingi Lim Tang Kuang sebagaisaksi dalam pemeriksaan penyidikan tersebut sehingga terjadi pertengkaranmulut antara Terdakwa dan saksi Nainggolan sebagai Penyidik Pemeriksasehingga
tindakan guna menjalankan ketentuanundangundang oleh Pejabat tersebut ;Bahwa dilihat pengertian unsur Pasal 216 Ayat (1) Kitab UndangUndangHukum Pidana ... dan seterusnya ... dengan sengaja menghalanghalangitindakan guna menjalankan ketentuan undangundang yang dilakukan olehsalah seorang pejabat tersebut, menurut Yurisprudensi HR 2 Desember1901, menyebutkan bahwa pengertian : manghalanghalangi adalahmempersulit suatu tindakan yang akan dilakukan ;Mengacu pada fakta di atas, bahwa Judex Facti telah mengabaikan
13 — 1
StgTermohon tidak harmonis lagi dikarenakan antara Pemohon dan Termohonsemakin sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon seringbermain HP dan sering keluyuran tanpa tujuan yang jelas sampai tidakingat waktu terkadang seharian baru pulang ke rumah, sehingga Termohonsering mengabaikan kewajibannya sebagai seorang istri yang baik bagiPemohon seperti mengurus anakanak Pemohon dan Termohon, sehinggatugastugas dalam rumah tangga sering dilakukan sendiri oleh Pemohon,apabila di nasehati oleh
Stgperselisinan dan pertengkaran yang sifatnya terusmenerus, disebabkanTermohon sering bermain HP dan sering keluyuran tanpa tujuan yang jelassampai tidak ingat waktu terkadang seharian baru pulang ke rumah, sehinggaTermohon sering mengabaikan kewajibannya sebagai seorang istri yang baikbagi Pemohon seperti mengurus anakanak Pemohon dan Termohon, sehinggatugastugas dalam rumah tangga sering dilakukan sendiri oleh Pemohon,apabila di nasehati oleh Pemohon, Termohon malah marah kepada Pemohonsampai
23 — 1
Tergugat tidak bertanggung jawab dan mengabaikan kewajibanyamemberikan nafkah terhadap Penggugat untuk kebutuhan hidup seharihari.b. Tergugat kasar dalam berbicara / bersikap terhadap diri Penggugat .c. Tergugat tidak jujur dan mengabaikan Penggugat begitu saja sertaTergugat sering marahmarah / tempramental tanpa alasan yang jelas .d.Tergugat tidak bisa dijadikan suri tauladan , panutan , sebagai kepalarumah tangga serta tidak menghargai dan menghormati diri Penggugatsebagai seorang istri .6.
55 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Put.68062/PP/M.VIIIA/12/2016 tanggal 25 Januari2016 karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan ketentuanketentuan dalam UndangUndang Nomor 14 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan, yang dalam konsideransnya (huruf a)menyebutkan:Bahwa dalam rangka ~meningkatkan kualitas penyelenggaraanpemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakanwewenang harus mengacu pada AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baikdan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa Termohon
36 ayat (1), (2), (8) dan(4) dan Pasal 37 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak namun tidak memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (2)UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sehinggapermohonan banding Pemohon Banding tidak dapat diterima untukdipertimbangkan telah terbukti secara jelas dan nyatanyata salah dan keliruatau setidaktidaknya Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah membuat suatukekhilafan dalam membuat pertimbanganpertimbangan hukumnya dengantelah mengabaikan
42 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan KembaliBahwa setelah Pernohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan PengadilanPajak Nomor : Put. 44074/PP/M.IV/12/2013 Tanggal 19 Maret 2013tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusanPengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telahsalah dan keliru dengan telah mengabaikan faktafakta hukum (rechtsfeit)dan peraturan perundang undangan perpajakan yang
Pemohon PeninjauanKembali (Semula Terbanding) telah benar dan tepat dan telah sesuaidengan Pasal 23 UU PPh, dan atas putusan Majelis Hakim yangHalaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 359/B/PK/PJK/2015membatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kernbali (semulaTerbanding) tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak.10.Bahwa berdasarkan faktafakta hukum (fundamentum petendi) tersebutdi atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyatanyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan
44 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sby pada tanggal 11 Oktober 2016, yang sekedarhanya mengambil alin pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Lamongandengan perkara Nomor 20/Pdt.G/2015/PN.Lmg tanggal 24 Pebruari 2016tanpa memberikan dasar dan alasan hukum tentang pengambilalinanputusan Pengadilan Negeri Lamongan dimaksud adalah tidak cukup dansepatutnyalah dibatalkan;2.Judex Facti Mengabaikan Fakta Peristiwa Bahwa Tergugat II hanyalahKetua Kelompok Penjual tanah sebanyak 14 (empat belas) orang yang akanmenjualkan kepada Pabrik atau
Pabrik) sehinggaantara Penggugat dengan Tergugat jelas tidak ada hubungan langsung,tetapi secara factual Penggugat menjual tanah kepada Tergugat melaluiketua kelompok penjual yakni Tergugat II yang diwakili oleh NotarisGunadi Lamongan dengan harga Rp240.000,00 (Dua ratus empat puluhribu rupiah) permeter perseginya;3:Judex Facti Mengabaikan Fakta Peristiwa Yang Menjadi PenyebabHubungan Penggugat dengan Tergugat melalui Tergugat Il (ic.
13 — 10
bahwaTergugat sebagai suami tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat lebihdari 3 (tiga) bulan lamanya dan tidak mempedulikan Penggugat selama 6 bulanlamanya;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum di atas, makaMajelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidaksesual dengan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yangsakinah, mawaddah dan rahmah yang terlihat dari fakta bahwa Tergugatmeninggalkan Penggugat sejak 9 tahun yang lalu yang pada prinsipnyaTergugat telah mengabaikan
PengadilanAgama menandakan bahwa Penggugat tidak ridho atas tindakan Tergugattersebut dan kemudian Penggugat kemudian menyerahkan uang sebesarRp.10.000, (Sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh talak Tergugat kepadaPenggugat di depan persidangan, sehingga dapat dinyatakan bahwa syarattalik talak telah terpenuhi;Menimbang, bahwa terhadap fakta Tergugat telah meninggalkanTergugat dan tidak pernah memberikan nafkah wajib sebagai biaya hidupPenggugat selama ditinggalkan, Majelis Hakim menilai perbuatan Tergugattelah mengabaikan
25 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Majelis Hakim dalam putusannya telah mengadili dengan cara tidakdilaksanakan sesuai dengan UndangUndang yang semestinya, yaitu :2.1.22Majelis Hakim telah mengabaikan undangundang dan melampauikewenangannya dengan tidak mencantumkan pasal 53 ayat (1)KUHP dalam putusannya sebagaimana yang didakwakan oleh kamiJaksa Penuntut Umum ;Majelis Hakim mengabaikan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan JaksaPenuntut Umum dengan mengesampingkan keterangan saksisaksisebagai berikut :a.
38 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
padaperbuatan Terdakwa yang telah mensertifikatkan tanah dengan cara mengajukanpermohonan pembuatan sertifikat ke pihak Badan Pertanahan Nasional dengan membuatsurat pernyataan tanah tidak sengketa padahal tanah yang disertifikatkan tersebut adahak orang lain yang masih merasa memiliki tanah tersebut dan Terdakwa mengetahuiorang lain tersebut adalah saksi korban yang pernah dilaporkan oleh Terdakwa ke pihakKepolisian dengan tuduhan melakukan penyerobotan tanah dan pengancaman namunTerdakwa masih tetap mengabaikan
tidak disaksikan oleh saksi batas tanah padahaljika ada saksi batas tanah yang salah satunya adalah saksi korban Husna mengetahuikegiatan pengukuran tanah yang pengukurannya berbenturan dengan tanah yangdikuasai saksi korban maka jelas akan terjadi perselisihan dan pengukuran tanah tidakjadi dilaksanakan sehingga Petugas Badan Pertanahan Nasional tidak langsungmemproses sertifikat tanah yang diajukan oleh Terdakwa sebelum perselisihandiselesaikan terlebih dahulu dan oleh karena Terdakwa sengaja mengabaikan
Terbanding/Terdakwa : Nurahmi Kusuma Wardani, S.E.,M.M. Binti Muh. Natsir
36 — 28
Terdakwa, dimana pidana trsebutsangatlah ringan menurut kami sehingga hal ini menjadi sesuatu hal yangpatut dipertanyakan, apa sebenarnya yang menjadi pertimbangan MajelisHakim sehingga yang diputuskan bisa sangat terlampau jauh di bawahdari apa yang dituntutkan Penuntut Umum;Bahwa adapun pembelaan Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum,yang dijadikan Majelis Hakim sebagai salah satu pertimbangannya (videPutusan hal.15 s/d 16) untuk menanggapi terkait poin halhal yangmemberatkan yakni Terdakwa mengabaikan
MajelisHakim sebagai salah satu pertimbangannya dalam menjatuhkanpidana, karena kewajiban melaksanakan kontrak yang dimaksudTerdakwa dalam Nota Pembelaannya tersebut, menurut kami Hal 12 dari Hal 18 Put.266/PID/2017/PT.MKSmerupakan alasan yang tidak mendasar dan tidak sesuai denganfakta persidangan, karena Terdakwa sendiri tidak pernahmenunjukkan kontrak yang dimaksud di depan persidangan, padahalPenuntut Umum sebelum membacakan tuntutannyha, atas ijin MajelisHakim sempat menanyakan alas an Terdakwa mengabaikan