Ditemukan 79068 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : mut'ah muthah mutah muluk mutik mutlik matlak mutlan mulak muklas
Pengadilan PN AMBON Pidana Umum
Register : 02-02-2015 — Putus : 03-03-2016 — Upload : 26-01-2017
Putusan PN AMBON Nomor 26/Pid.B/2015/PN Amb
Tanggal 3 Maret 2016 — PISTOS RORY RITAWAEMAHU
60 — 18
  • Mr.ROESLAN SALEH : Kesalahan memang sesuatu yang penting dalam menentukanukuran pidana, tetapi sama sekali bukan sebagai alat untuk mencapai ukuran pidanaitu, manfaat juga merupakan syarat mutlak bagi kepatutan pidana, baik menurutancaman maupun menurut ukuran dan aneka macam pelaksanaannya (Segi LainHukum Pidana, hal 23).Menimbang, bahwa sebelum Majelis sampai pada penjatuhan pidanaterhadap Terdakwa, terlebin dahulu dipertimbangkan halhal yang memberatkan danyang meringankan :Halhal yang memberatkan
Pengadilan PT PALANGKARAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 26-03-2018 — Upload : 02-08-2018
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 20/PDT/2018/PT PLK
1. RUSIE,dkk. vs BUDIMAN,
26 — 18
  • dalampertimbanganpertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengantepat dan benar semua keadaan serta alasanalasan yang menjadi dasar dalamputusan karenanya pertimbangan hukum putusan Hakim Tingkat Pertamatersebut diambil alin menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri;Menimbang, bahwa selain itu semua sesuai ketentuan PeraturanPerundangundangan tentang Pertanahan bahwa hak milik yang dibuktikandengan bukti autentik berupa Sertifikat Hak Milik adalah merupakan buktikepemilikan mutlak
Pengadilan PA CURUP Perdata Agama
Register : 04-02-2019 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 11-04-2019
Putusan PA CURUP Nomor 75/Pdt.G/2019/PA.Crp
Tanggal 11 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
16 — 11
  • No.75/Pdt.G/2019/PA Crp.Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,antara suami dan isteri terus menerus teradi perselisihan dan pertengkarandan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat (bukti P),dan berdasarkan bukti surat (bukti P) yang merupakan conditio sine qua non(syarat mutlak yang harus ada) yang telah dipertimbangkan terlebih dahuludalam perkara ini sehingga tidak perlu dipertimbangkan
Pengadilan PA TEMANGGUNG Perdata Agama Perceraian
Register : 09-06-2014 — Putus : 15-07-2014 — Upload : 23-06-2015
Putusan PA TEMANGGUNG Nomor 0710/Pdt.G/2014/PA.Tmg.
Tanggal 15 Juli 2014 — Penggugat Tergugat
14 — 1
  • Majelis Hakim berpendapat bahwaTergugat telah terbukti melanggar syarat talik talak yang diucapkannya yakniangka 2 dan 4 halmana persyaratan untuk diberlakukannya talik talak telahterpenuhi sehingga talak Tergugat sudah seharusnya dinyatakan jatuh, sesuaidengan ibarat dalam kitab Fatawa Ramli fil Kubro halaman 213 yang diambilalih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut : PutusanNomor 710/Pdt.G/2014/PA.Tmg.glaod 9 WJ Ulasorgrg)laJloo,5WbJlea.sArtinya : Maka jatuhlah talak secara mutlak
Pengadilan PA BENGKAYANG Perdata Agama Perceraian
Register : 18-12-2013 — Putus : 23-01-2014 — Upload : 09-06-2014
Putusan PA BENGKAYANG Nomor 0334/Pdt.G/2013/PA.Bky
Tanggal 23 Januari 2014 — Pemohon vs Termohon
19 — 12
  • saja, atassikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untukmeneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon dan memilih untuk bercerai;.Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengakui seluruh dalildalilpermohonan Pemohon;Menimbang, bahwa terhadap apa yang dibenarkan dan diakui Termohon dalamjawabannya, Majelis tidak lagi menilainya lebih jauh karena pengakuan dihadapanhakim baik yang diucapkan sendiri maupun dengan perantaraan kuasanya menjadibukti yang cukup dan mutlak
Pengadilan PA LUBUK LINGGAU Perdata Agama
Register : 23-11-2017 — Putus : 18-12-2017 — Upload : 16-10-2019
Putusan PA LUBUK LINGGAU Nomor 1152/Pdt.G/2017/PA.LLG
Tanggal 18 Desember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
73 — 6
  • Bukti tersebut tidakdibantah oleh Termohon sehingga telah memenuhi syarat formal dan materilserta mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, serta menjadiHalaman 6 dari 10 halaman, Putusan No.1152/Pdt.G/2017/PA.LLGsyarat mutlak (conditio sine quanon) yang menunjukkan antara Pemohon danTermohon sebagai suami isteri yang sah, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1)Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim dapat menerima sebagai alatbukti dan mempertimbangkan sebagai dasar hukum (legal standing
Pengadilan PA Kasongan Perdata Agama
Register : 09-05-2019 — Putus : 03-07-2019 — Upload : 03-07-2019
Putusan PA Kasongan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.Ksn
Tanggal 3 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
82 — 20
  • Halaman 7 dari 10Hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut dan perlu membuatpenetapan berkaitan pencabutan perkara yang dilakukan olehPenggugat/Kuasa;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Kuasa adalah selakupihak yang mempunyai kepentingan dan mempunyai hak mutlak dalamperkara ini dan telah mencabut gugatannya di awal persidangan atausebelum Tergugat memberikan tanggapan atas gugatan Penggugat, makaMajelis Hakim tidak perlu meminta persetujuan Tergugat atas pencabutantersebut, dan Majelis Hakim
Pengadilan PN JOMBANG Perdata Permohonan
Putus : 16-08-2017 — Upload : 10-11-2017
Putusan PN JOMBANG Nomor 254/Pdt.P/2017/PN.Jbg
Tanggal 16 Agustus 2017 — CHABIBAH
21 — 2
  • Pasal 309 BW menentukan bahwa wali(termasuk juga orang tua) tidak boleh menjual atau mengalihnkan atau menggadaikanbarangbarang tak bergerak kepunyaan anaknya yang belum dewasa kecuali mendapatKuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri boleh memberi Kuasa jika atas dasarkeperluan yang mutlak atau jika jelas ada manfaatnya;Menimbang,bahwa setelah melihat tujuan dari Pemohon tersebut di atas, makacukuplah adil dan beralasan apabila Pengadilan memberikan ijin kepada Pemohon
Pengadilan PA BARABAI Perdata Agama Perceraian
Register : 04-12-2013 — Putus : 07-01-2014 — Upload : 08-12-2014
Putusan PA BARABAI Nomor 505/Pdt.G/2013/PA.Brb
Tanggal 7 Januari 2014 — Pemohon vs Termohon
12 — 3
  • ditunjuk berita acarapemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimanatelah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 9Undangundang Nomor 7 Tahun 1914 tentang Peradilan Agama, sebagaimanaterakhir telah diubah dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang PerubahanKedua Undangundang Nomor 7 Tahun 1914 tentang Peradilan Agama, permohonan initermasuk kewenangan mutlak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 13-05-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 28 K/Pid/2015
Tanggal 13 Mei 2015 — LUQMAN NURUDDIN AHMAD
31 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tujuh ) bulan adalahsudah mempertimbangan halhal yang dipandang tidak memberatkan diriTerdakwa ( Pemohon Kasasi ) dan demi halhal lain sebagai Hukuman yangdipandang sebagai Hukuman Pembinaan terhadap diri Pemohon Kasasi, olehkarenanya putusan yang demikian itu tidak bertentangan dengan PeraturanHukumnya.Bahwa, dalam pembuktian perkara dalam Pengadilan Tingkat Pertama telahjelas dengan seksama, jika Perbuatan Terdakwa (Pemohon Kasasi) tidak memuat adanya unsur kesengajaannya sebagai suatu kesalahan mutlak
Pengadilan PT MATARAM Perdata
Putus : 03-05-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PT MATARAM Nomor 39/PDT/2010/PT.MTR
Tanggal 3 Mei 2010 — SAYUTI, dkk
58 — 19
  • salingmendukung) ; + rrr rrr rrr rrr rrr rrr eeMenimbang, bahwa oleh karena bukti P1 dan P2 adalahsaling bersesuaian, maka pertimbangan Hakim tingkatPertama yang menyatakan bahwa bukti P1 tidak didukung olehbukti yang lain sehingga harus' dikesampingkan dengandemikian pertimbangan hakim tersebut' tidak beralasankarenanaya harusdikesampingkan 5 rrr rrr rr rrr rrr eeMenimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertamaselanjutnya yang menyatakan bahwa lagi pula bukti P1 danP2 menurut yurisprudensi bukanlah bukti mutlak
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Putus : 22-04-2015 — Upload : 25-06-2015
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 01/G/2015/PT.TUN.JKT
Tanggal 22 April 2015 — SAHRIAL R. AHMAD; BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN.
24 — 12
  • dengan Peraturan Pemerintan Nomor.53 Tahun2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 24 ayat (1).(2);Bahwa pada tanggal 20 Maret 2013 Penggugat Menerima suratketerangan pemberhentian gaji sementara Surat Nomor;72510100; 2222222222 22222Bahwa pada tanggal 25 Maret 2013 Penggugat kembalimenerima panggilan pemeriksaan dugaan pelanggaran DisiplinPegawai Negeri Sipil Nomor 72510.112 untuk diperiksa padatanggal 1 April 2013; Pada tanggal 14 Mei 2013 Penggugat diserahi Surat KeteranganTanggung Jawab Mutlak
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 28-12-2015 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor No. 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bjm.
Tanggal 28 Desember 2015 — - DJAUNUR NAINGGOLAN, S.Pd. anak dari K. NAINGGOLAN - ZAIMUDDIN, S.Ag. M.M.
62 — 11
  • Asli 1 (satu) lembar Surat pernyataan tanggung jawab mutlak untuk penggunaan dana keamanan (2.4. Pelayanan Administrasi Perkantoran, Point c) untuk bulan Maret / Desember 2013 dengan Jumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dan Dana pelatihan (2.7. Raker/pelatihan, point b) dengan jumlah Rp. 23.400.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan tetap menyetorkan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
    Asli 1 (satu) lembar Surat pernyataan tanggung jawab mutlak untuk penggunaan dana keamanan (2.4. Pelayanan Administrasi Perkantoran, Point c) untuk bulan Maret / Desember 2013 dengan Jumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dan Dana pelatihan (2.7. Raker/pelatihan, point b) dengan jumlah Rp. 23.400.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan tetap menyetorkan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Yang dibuat dan ditandatangani oleh DTerdakwa DJAUNUR nainggolan, S.Pd, Saksi H.
    Tabalong Tahun Anggaran 2013, tanggal 26 Juli 2013.133. 1 (satu) lembar Surat Penyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : B-097/PANWASLU-TAB/10/2013 An. DAJUNUR NAINGGOALN, S.Pd, Jabatan Ketua, tertanggal 31 Oktober 2014.134. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Cek Bank Kalsel Cabang Tanjung No. Seri CA 357626 s/d CA 357650.135. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Verifikasi No.
    Tabalong Tahun Anggaran 2013,tanggal 26 Juli 2013.133. 1 (satu) lembar Surat Penyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : B097/PANWASLUTAB/10/2013 An. DAJUNUR NAINGGOALN, S.Pd,Jabatan Ketua, tertanggal 31 Oktober 2014.134. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Cek Bank Kalsel Cabang Tanjung No.Seri CA 357626 s/d CA 357650.135. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Verifikasi No.
    GUSTI Nanang Hadi,SE, Zaimuddin, S.Ag, disaksikan oleh Purwanto, S.Hut tanggal 06 Pebruari2014;Asli 1 (satu) lembar Surat pernyataan tanggung jawab mutlak untukpenggunaan dana keamanan (2.4.
    Tabalong Tahun Anggaran 2013, tanggal 26 Juli2013.1 (satu) lembar Surat Penyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : B097/PANWASLUTAB/10/2013. An. DAJUNUR NAINGGOALN, S.Pd,Jabatan Ketua, tertanggal 31 Oktober 2014.1 (satu) lembar fotocopy Buku Cek Bank Kalsel Cabang Tanjung No. SeriCA 357626 s/d CA 357650.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Verifikasi No.
    ,serta saksi H.Gusti Nanang Hadi,SE pada tanggal 1 Maret2013, pada tanggal 18 Maret 2013 ,surat tanggung jawab mutlak pada tanggal 31Oktober 2013 dan tanggal 6 Februari 2014 ;Menimbang bahwa atas perbuatan terdakwa Djaunur Nainggolan,S.Pdanak dari K.Nainggolan dan terdakwa II Zaimuddin,S.Ag.
    GUSTI Nanang Hadi, SE,Zaimuddin, S.Ag, disaksikan oleh Purwanto, S.Hut tanggal 06 Pebruari 2014;Asli 1 (satu) lembar Surat pernyataan tanggung jawab mutlak untukpenggunaan dana keamanan (2.4.
Pengadilan PN BALE BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 15-03-2016 — Upload : 01-09-2016
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 104 /Pdt.G/2015/PN. BLB
Tanggal 15 Maret 2016 — - TARUNA MARDADI KARTOHADI ( PENGGUGAT ) - 1. Ahli Waris Almarhum IDUP SALAM dan Almarhumah NY. SITI RAHAYU AINUN ( TERGUGAT I ) - 2. Perseroan Terbatas PT. BARU ADJAK ( TERGUGAT II ) - 3. Perseroan Terbatas PT. BINTANG MENTARI PERKASA ( TERGUGAT III ) - 4. Tuan SOEDIBYO ( TERGUGAT IV ) - 5. Tuan HUGENG AGUSTINE ( TERGUGAT V ) - 6. Tuan IWAN SANTOSO HARTONO ( TURUT TERGUGAT I) - 7. Tuan ABDUL AZIZ ( TURUT TERGUGAT II ) - 8. Nyonya LINDA KUSUMA ( TURUT TERGUGAT III ) - 9. Tuan ROY HARTONO ( TURUT TERGUGAT IV ) - 10. Notaris dan PPAT, dan/atau Protokoler MASRI HUSEIN, S.H, yaitu AMALIA RATNAKOMALA, S.H ( TURUT TERGUGAT V ) - 11. Notaris dan PPAT, dan/atau Protokoler UCI SANUSI, S.H., SP.1, yaitu Drs. Yusuf Atjeng Suganda, SH. MKN ( TURUT TERGUGAT VI ) - 12. MENTERI AGRARIA & TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, CQ. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional JAWA BARAT cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten BANDUNG BARAT( TURUT TERGUGAT VII )
442 — 231
  • BARU ADJAK memiliki hak mutlak untukmengatur/memberi persetujuan/terlibat dalam segala Perbuatan Hukum yangberhubungan dengan kepemilikannya.Bahwa jika ada suatu perbuatan hukum tanpa persetujuan dari Penggugat ataskepemilikannya tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum.Bahwa sebagaimana Penetapan No.15/Eks/G/2000/PN.BB. terdapat asset berupalahan yang telah diterbitkan bukti haknya berupaberupa Sertifikat Hak GunaUsaha (SHGU) yang telah dimenangkan oleh Tergugat I yang merupakan Paraahli waris almarhum
    Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukanundangundang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat.Bahwa ketentuan Pasal 1870 KUH.Perdata berbunyi sebagai berikut :Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupunbagi orangorang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentikmemberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat didalamnya.Bahwa akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang mutlak
    Baru Adjak dan memiliki hak mutlak untukmengatur/memberi persetujuan/terlibat dalam segala Perbuatan Hukum yangberhubungan dengan kepemilikannya adalah perbuatan melawan hukum sebabfaktanya adalah : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Akta No.3, tanggal 14Maret 2001 tentang Pemindahan dan Penyerahan Hak yangdibuat oleh / dihadapan Uci Sanusi, S.H., Notaris di KotaBandung, Taruna Mardadi Kartohadiprodjo (ic.Tergugat Rekonvensi) dan Hugeng Agustine (ic.
    DARWIN GINTING.SH.MH .Bahwa ahli adalah Notaris dan mengajar sebagai dosen sertaKetua Program Pasca Sarjana pada Sekolah Tinggi HukumBandung (STHB) .Bahwa ahli menjelaskan bahwa akta otentik mempunyaikekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dimanamengenai akta otentik diatur dalam ketentuan Pasal 1868KUH.Perdata juncto ketentuan Pasal 1870 KUH.Perdata.Bahwa ahli menerangkan bahwa akta otentik mempunyaikekuatan pembuktian yang mutlak, apalagi akta otentiktersebut memuat perjanjian yang mengikat
    bukti lain, sepanjang pihaklain tidak dapat membuktikan sebaliknya ; bahwa akta otentiksebagai alat bukti tertulis dalam hal hal tertentu, merupakanbuktt yang kuat (lengkap) bagi pihak pihak yangbersangkutan, mereka yang menandatangani suatu akta otentikbertanggung jawab dan terikat akan isi akta otentik tersebut.Bahwa apabila akta otentik dibantah oleh salah satu pihak,maka pihak yang membantah akta otentik tersebut wajibmembuktikan bantahannya tersebut.Bahwa ahli menambahkan bahwa minuta akta mutlak
Pengadilan PN STABAT Pidana Khusus
Register : 30-10-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 21-12-2018
Putusan PN STABAT Nomor 882/Pid.B/2018/PN Stb
Tanggal 17 Desember 2018 — Penuntut Umum:
Muhammad Kenan Lubis SH
Terdakwa:
1.Sunarto Sembiring
2.LEGIREN
3.H E R I
556 — 72
  • Nasional GunungLeuser, dan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal PerlindunganHutan dan Konservasi Alam Nomor: SK.35/IVSet/2014 tentang ZonasiTaman Nasional Gunung Leuser titik koordinat TKP tersebut berada padazona inti (peta hasil ploting terlampir) Berdasarkan Peraturan Menteri LHKNomor P.76/MenlhkSetjen/2015 Tentang Kriteria Zona Pengelolaan TamanNasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, TamanHutan Raya Dan Taman Wisata Alam, Zona Inti adalah kawasan tamannasional yang mutlak
    Keputusan JenderalPerlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor : SK.35/IVSet/2014 tentangZonasi Taman Nasional Gunung Leuser titik koordinat TKP tersebut beradapada zona inti (peta hasil ploting terlampir) berdasarkan Peraturan MenteriLHK Nomor P.76/MenlhkSetjen/2015 Tentang Kriteria Zona PengelolaanTaman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa,Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam, Zona inti adalah kawasan tanamHalaman 29 dari 59 Putusan Nomor 882/Pid.LH/2018/PN Stbnasional yang mutlak
    Nasional Gunung Leuser, danberdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan danKonservasi Alam Nomor: SK.35/IVSet/2014 tentang Zonasi Taman NasionalGunung Leuser titik koordinat TKP tersebut berada pada zona inti (peta hasilploting terlampir) Berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor P.76/MenlhkSetjen/2015 Tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan BlokPengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya Dan TamanWisata Alam, Zona Inti adalah kawasan taman nasional yang mutlak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 03-09-2015 — Upload : 17-02-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 59 PK/Pdt/2014
Tanggal 3 September 2015 —
117 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ayat (1)KUHPerdata Sesuai Yurisprudensi Tetap Dan Doktrin Yang Berlaku, Tidak BerlakuMutlak.5 Majelis Hakim Kasasi dalam pertimbangan hukum halaman 77 alinea ke3 danke4 Putusan Kasasi Nomor 240 K telah melakukan kekhilafan atau kekeliruanyang sangat nyata dengan memberikan pertimbangan hukum yang bertentangandengan ketentuan Pasal 1338 ayat (3), Pasal 1339 KUHpPerdata sertaYurisprudensi Tetap dan Hasil Rakernas Mahkamah Agun RI, yangmenentukan bahwa prinsip pacta sunt servanda tidak berlaku secara mutlak
    Sehinggahakim dengan memakai alasan iktikad baik itu. dapat mengurangi ataumenambah kewajibankewajiban yang termaktub dalam suatu perjanjian.Sehingga asas pacta sunt servanda dalam penerapannya tidak berlaku mutlak;8 Pertimbangan hakim kasasi pada Putusan Kasasi Nomor 240 K tersebut jugabertentangan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I., yang telahsecara konsisten menerapkan prinsip bahwa asas pacta sunt servanda tidakberlaku mutlak dan dapat dikecualikan oleh hakim dengan mengedepankaniktikad
    dengansungguhsungguh sesuai alternatif:1 Menyatakan perjanjian batal (nietig) keseluruhan; atau2 Tidak dibatalkan tetapi menyesuaikan dengan asaskepatutan;1 Dengan kata lain jika keseimbangan itu terganggu, maka keseimbangan ituharus dipulihkan, supaya hak dan kewajiban para pihak kembali menjadiseimbang, dalam hal ini oleh hakim;10 Berdasarkan uraianuraian di atas, pertimbangan Hakim Kasasi pada PutusanKasasi Nomor 240 K yang menerapkan prinsip pacta sunt servanda (Pasal 1338ayat 1 KUHPerdata) secara mutlak
    f UndangUndang MA.Maka kesalahan penerapan hukum atas ketentuan Pasal 1338 ayat (3) dan Pasal1339 KUHPerdata yang dilakukan hakim kasasi pada Putusan Kasasi Nomor 240K dapat dianggap sebagai putusan yang mengandung kekhilafan atau kekeliruansebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf f UndangUndang MA, dan oleh karenaitu patut demi hukum agar Yang Mulia Majelis Hakim PK membatalkan PutusanKasasi Nomor 240 K;Setelah terbukti bahwa Putusan Kasasi Nomor 240 K yang menerapkan asas pactasunt servanda secara mutlak
    Dengan demikian masa kerja samabagi hasil jalan tol telah selesai pada akhir tahun 2002;Meskipun dalam Pasal 1 angka 5 dan Pasal 2.3 Akta Nomor 109, ditentukanmasa kerja sama bagi hasil jalan tol adalah selama 26 tahun sejak tanggalmembangun atau hingga tahun 2015, namun sebagaimana telah Pemohon PKuraikan sebelumnya dalam keberatankeberatan Memori Peninjauan Kembali ini,ketentuan dalam suatu perjanjian tidak bersifat mutlak.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 26-06-2020 — Putus : 25-09-2020 — Upload : 07-10-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 353/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 25 September 2020 — Pembanding/Tergugat I : Bapak Dr. Prianggada Indra Tanaya
Terbanding/Penggugat : DR. Ir. Iwan Inrawan Wiratmadja
Terbanding/Turut Tergugat : BADAN PERTANAHAN KOTA BANDUNG
Turut Terbanding/Tergugat II : Puspita Wardaningsih, S.H
Turut Terbanding/Tergugat III : Vidija Wardani, S.S
112 — 65
  • Bahwa TERBANDING juga tidak mampu membuktikan berapabesarnya kerugian yang dialaminya, padahal dalam konsepgugatan perbuatan melawan hukum mutlak dan wajib disebutkanberapa besarnya kerugian yang dialami oleh seseorang akibatperbuatan melawan hukum yang dilakukan orang lain. Bahwaketiadaan berapa besarnya jumlah kerugian dalam gugatanperbuatan melawan hukum sangatlah fatal dan menjadikangugatan tersebut tidak dapat diterima..
    dan karenanya kuasa ini tidak dapat diakhiri atauberakhir karena sebab/alasanalasan yang termasuk dalam undangundangdapat mengakhiri Suatu kuasa;Menimbang, bahwa dalam Kitab Undangundang Hukum Perdata sendiritidak ditemui pengaturan mengenai surat kuasa mutlak,dimana Pemberi Kuasa tidakdapat mencabut kuasanya dari penerima Kuasa.
    Walaupun surat kuasa mutlak initidak diatur dalam KUHPerdata, namun atas kesepakatan kedua belah fihak(pemberi Kuasa dan penerima kKuasa), surat kKuasa mutlak ini sudah lazimdipergunakan sebagai hukum kebiasaan seharihari dalam dunia bisnis.
    Biasanyadalam surat kuasa yang dibuat, mereka ( Pemberi kuasa dan Penerima kuasa),mencantumkan klausula bahwa pemberi kuasa akan mengesampingkan berlakunyaPasal 1813 jo Paal 1814 KUHPerdata.Menimbang, bahwa namun demikian ternyata bahwa ada larangansecara khusus tentang kuasa mutlak ini untuk bidang pertanahan, hal inidapat ditemui dalam Instruksi Mendagri No. 14 Tahun 1982 tanggal 6 MaretHalaman 98 dari 99 halaman. Putusan Nomor 353/PDT/2020/PT.
    BDG.1982, tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak yang pada hakekatnyamerupakan Pemindahan Hak atas Tanah.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, makaAkta Surat Kuasa No. 12 tanggal 941976 atas nama Sutjiati Bunarto selakuPemberi kuasa dengan Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi selaku Penerimakuasa, yang dibuat Notaris Ny.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 27-12-2019 — Putus : 16-03-2020 — Upload : 20-07-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 652/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 16 Maret 2020 — Pembanding/Tergugat : IRAWAN SURIANATANEGARA Diwakili Oleh : IRAWAN SURIANATANEGARA
Terbanding/Penggugat I : SUWATI SAID S
Terbanding/Penggugat II : NY YOKE INDRAYATI LIDONALD BATANGTARIS
Terbanding/Penggugat III : IRANI
Terbanding/Penggugat IV : MIRYAM ANASTHASIA ahli waris pengganti dari alm IRMA IRAYATI
Terbanding/Penggugat V : ERY ISKANDAR ZULKARNAEN
Terbanding/Penggugat VI : INDRA SURYANATANEGARA
Terbanding/Penggugat VII : IRAYANI
Terbanding/Penggugat VIII : IRA YANTI
Terbanding/Turut Tergugat : BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kota Sukabumi
69 — 27
  • Said Surianatanegarasebab faktanya, harta itu adalah mutlak milik Tergugat;Untuk mengingatkan Para Penggugat, Tergugat akan menjelaskankembali kejadian yang sebenarnya dan hal ini telah diketahui olehPara Penggugat sendiri kecuali Para Penggugat purapura tidakmengetahui atau tidak mengakuinya, yakni:Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 652/PDT/2019/PT.BDG.a. Semasa hidupnya, alm. R.M.
    Jadi menolak di sini itukarena Para Penggugat mengetahui benar bahwa objek sengketatelah menjadi milik Tergugat melalui jual belli, bukan karena Tergugatsebagai pewaris tunggal dan tidak ada ahli waris lain;Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 12, patut danharus ditolak dengan alasan sebagaimana telah dijelaskan di atasbahwa objek sengketa adalah mutlak milik Tergugat dan bukan hartapeninggalan/harta warisan alm. R.M.
    Dalam dalil gugatan Para Penggugat (posita) semakinmenguatkan dan membuktikan pengakuan Para Penggugatbahwa perkara a quo adalah mutlak kewenangan PengadilanAgama. Artinya jika Para Penggugat mengklaim objek sengketaadalah harta peninggalan/warisan Alm. R.M. SaidSurianatanegara, quon non silahkan majukan itu ke PengadilanAgama untuk ditentukan dulu:(1) apakah benar harta itu adalah harta peninggalan/hartawarisan Alm. R.M. Said Surianatanegara?(2) apa saja harta peninggalan Alm. RM.
    Kota Sukabumi, sebagaimana tersebutdalam Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Buku Tanah Hak Milik NomorHalaman 25 dari 43 Putusan Nomor 652/PDT/2019/PT.BDG.387/Kelurahan Sriwidari, atas nama Ilrawan Surianatanegara(Tergugat), dengan batasbatas: sebelah timur : Jalan Hotel Melati Anugrah/tempat cucianmobil motor Dwipra Motor; sebelah barat > rumah tinggal milik Bapak Pribadi Purbawan; sebelah utara : Jalan Bhayangkara; sebelah selatan : rumah tinggal milik Ibu Kartika (bukan HotelMelati Anugrah);adalah mutlak
Pengadilan PN MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 05-11-2015 — Putus : 21-04-2015 — Upload : 11-12-2015
Putusan PN MEDAN Nomor 416/Pdt.G/2014/PN Mdn
Tanggal 21 April 2015 — 1.Ngayami Br Barus 2.Nurliana Br. Barus 3.Kolah Barus 4.Nurhaidah Br. Barus LAWAN 1.Walikota Medan 2.Gubernur Sumatera Utara 3.Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Medan 4.Roslina Br Ginting (istri), Ivan Ignatius Barus, Rica Angelia Br Barus / ahli waris Benar Barus 5.Ahli waris Daud Barus alias Daud Immanuel Barus, diwakili istrinya Dra. Sri Modelina Br Sembiring
28 — 3
  • Nomor 3Tahun 2007 setelah mempertimbangkan segala kepentingan yangberkaitan dengan itu, maka jikapun quod noon para Penggugatmenyatakan keberatan dan kepentingannya dirugikan atas SuratKeputusan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut, maka kewenanganmengadili perkara tersebut berdasarkan ketentuan pasal 4, pasal 53ayat 1 dan pasal 54 ayat 1 Undangundang Nomor 5 Tahun 1986sebagaimana dirubah dengan Undangundang Nomor 9 Tahun 2004dan perubahan Kedua sebagaimana Undangundang Nomor 51Tahun 2009 mutlak merupakan
    Tentang Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libelli)Bahwa setelah mencermati dengan seksama uraianuraian posita danpetitum gugatan, terdapat beberapa hal yang membuat gugatan menjadikabur dan tidak jelas serta membuktikan para Penggugat dalampengajuan gugatannya tidak memahami syarat mutlak mengajukangugatan yang berakibat gugatan menjadi tidak focus kepada tuntutanyang dituju dan diinginkan oleh para Penggugat tersebut ;Bahwa dalam uraian gugatan angka 1,2 dan 3 para Penggugat mengakusemasa hidup
    atas gugatan aquomaka perlu kiranya disampaikan terlebih dahulu bahwasanya berdasarkantertib hukum acara Perdata yang berlaku di Indonesia yang diintradusirdalam berbagai peraturan perundangundangan terutama dihubungkandengan putusan perkara Linden Baum Coken Arrest H.R Tahun 1919yang dipertegas kembali dalam pasal 1365 KUH Perdata dan diterapkandalam berbagai Yurisprudensi Mahkamah Agung R. diantaranyaYurisprudensi MARI No. 995/K/Sip/1975 tanggal 8 Agustus 1975 telahdengan tegas ditentukan syarat mutlak
    masihdikuasainya adalah seluas 8.310 M2;Menimbang, bahwwa disamping itu karena Para Penggugatmendalilkan tanah seluas 10.950 M2 yang saat ini masih dikuasai dandiusahai Para Penggugat berarti keseluruhan tanah tersebut masih dikuasaidan diusahai Para Penggugat, maka dengan demikian berarti tidak adaperselisinan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat ;Menimbang, bahwa Putusan MARI No. 4.K/SIP/1958 Tanggal 1312tt1958 mengatakan untuk dapat menuntut seseorang didepan Pengadilanadalah syarat mutlak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 13-11-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1924 K/PID.SUS/2012
Tanggal 13 Nopember 2012 — HENFIE Als HEN Bin Alm MUHAMMAD DERIS
34 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SA 508719 Bank Riau Cabangyang berisikan Pemindahan Dana Beasiswa ke Rekening Beasiswasebesar Rp 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah),(terlegalisir) ;1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM),tanggal 07 Juni 2010 ;1 (satu) lembar Rekomendasi Pencairan Dana Beasiswa tanggal 03 Juni2010 ;1 (satu) lembar Rencana Anggaran Belanja Bantuan Beasiswa PendidikaMahasiswaKab.
    SA 508719 Bank Riau Cabang yangberisikan Pemindahan Dana Beasiswa ke Rekening Beasiswa sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah), (terlegalisir) ;1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), tanggal07 Juni 2010 ;1 (satu) lembar Rekomendasi Pencairan Dana Beasiswa tanggal 03 Juni2010 ;1 (satu) lembar Rencana Anggaran Belanja Bantuan Beasiswa PendidikaMahasiswaKab.
    SA 508719 Bank Riau Cabangyang berisikan Pemindahan Dana Beasiswa ke Rekening Beasiswasebesar Rp 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah),(terlegalisir) ;1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM),tanggal 07 Juni 2010 ;10.1 (satu) lembar Rekomendasi Pencairan Dana Beasiswa tanggal 03Juni 2010 ;Hal. 25 dari 39 hal. Put. No. 1924 K/Pid.Sus/20122611.1 (satu) lembar Rencana Anggaran Belanja Bantuan BeasiswaPendidika MahasiswaKab.
    SA 508719 Bank Riau Cabangyang berisikan Pemindahan Dana Beasiswa ke Rekening Beasiswasebesar Rp 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah),(terlegalisir) ;o10.11.1214.15.16.17.18.19.20.21.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM),tanggal 07 Juni 2010 ;1 (satu) lembar Rekomendasi Pencairan Dana Beasiswa tanggal 03 Juni2010 ;1 (satu) lembar Rencana Anggaran Belanja Bantuan Beasiswa PendidikaMahasiswaKab.