Ditemukan 13228 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pembayaran pelayaran pembakaran pemaksaan pemakaian pesawaran pemakaman pekabaran
Penelusuran terkait : Dengan sengaja bagi pengecer pupuk yang melakukan pemasaran pupuk bersubsidi diluar daerah pemasarannya Pemasaran penyewaan atas unit-unit stand toko Pengaturan pembagian hak Sewa-menyewa Ingkar janji
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 05-06-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 872/B/PK/PJK/2017
Tanggal 5 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT BUMIPRATAMA KHATULISTIWA
22 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 872/B/PK/PJK/2017J. perolehan Barang Kena Pajak selain barang modal atauJasa Kena Pajak sebelum Pengusaha Kena Pajakberproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2a).Penjelasan Pasal 9 ayat (8)Yang dimaksud dengan pengeluaran yang langsung berhubungandengan kegiatan usaha adalah pengeluaran untuk kegiatanproduksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen. Ketentuan iniberlaku untuk semua bidang usaha.
Pengadilan PN KAB MADIUN Pidana Umum Penggelapan
Register : 02-01-2014 — Putus : 20-03-2014 — Upload : 22-04-2014
Putusan PN KAB MADIUN Nomor 04/ Pid.B/2014/PN.Kb.Mn
Tanggal 20 Maret 2014 — MOH. AGUS ALIM, SH bin H. HIZAM;
39 — 7
  • sertifikat adalah terdakwa, tahunyadari Pak MARYONO;Bahwa uang yang dipinjamkan oleh terdakwa tersebut tidak untuk keperluanGapoktan ;Bahwa saksi MARYONO datang ke tempat saksi saat itu guna menanyakanapakah sertifikat tersebut milik Pak Lurah dan saksi jawab bukan tanahtersebut milik Desa ;Bahwa setelah bantuan cair, sertifikat tersebut hanya ditunjukkan pada waktupencairan dana, setelah itu dikembalikan ;Bahwa sertifikat dibawa oleh terdakwa karena terdakwa sebagai kepala desakedudukannya sebagai pemasaran
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 20-07-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 466/B/PK/PJK/2016
Tanggal 20 Juli 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MITRA UNGGUL PUSAKA
26 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 466/B/PK/PJK/2016Berdasarkan ketentuan di atas, Pajak Masukan yang dapat dikreditkanadalah yang nyatanyata digunakan untuk kegiatan yang ataspenyerahan hasilnya terutang Pajak Pertambahan Nilai, kecuali PajakMasukan seperti yang telah diuraikan dalam Pasal 9 ayat (8) UU PPN;Lebih lanjut, Penjelasan Pasal 9 ayat (8) huruf b UndangUndang yangsama menyebutkan bahwa Yang dimaksud dengan pengeluaran yanglangsung berhubungan dengan kegiatan usaha adalah pengeluaranuntuk kegiatan produksi, distribusi, pemasaran
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 04-09-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1688 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 4 September 2015 — EFFENDI BAHARUDDIN Bin BAHARUDDIN
43 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Proses pelaksanaan pencairan kredit sepenuhnyadilakukan oleh pihak atau karyawan bank lainnya terlebih dahulu sepertiAccount Officer, Kabag Legal, Kabag Kredit sampai kepada WapimBidang Pemasaran sebelum secara ex officio Terdakwa selakuPimpinan Cabang menandatangani persetujuan kredit yang dimohonkanoleh saksi Hj.
Pengadilan PN GUNUNG SITOLI Pidana Khusus Lain-lain
Register : 22-02-2017 — Putus : 21-03-2017 — Upload : 05-04-2017
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 20/Pid.Sus/2017/PN Gst
Tanggal 21 Maret 2017 — YUSMARDI Alias MADI
55 — 11
  • 23.00 WlIBatau setidaktidaknya pada suatu waktu lain dalambulan Januari tahun 2017, bertempat di Perairan Pantai Pulau Lago KecamatanPulauPulau Batu Timur Kabupaten Nias Selatan tepatnya pada posisi koordinatN 00 07321BT E 098 23'173LU atau setidaktidaknya pada suatu tempatyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriGunungsitoli,dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesiamelakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan,pengangkutan, pengelolaan dan pemasaran
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus
Upload : 17-01-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 118 PK/PDT.SUS/2010
PT. BASUKI PRATAMA ENGINEERING; PT. HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY INDONESIA, CH.
179 — 149 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa selama ini Penggugattelah mengeluarkan biayapromosi, pemasaran sertapenjualan produk Mesin Boilersejak tahun 1991 sampai dengandiajukannya gugatan ini sebesarRp 5.237.467 .356,43, (limamiliar dua ratus~ tiga puluhtujuh juta empat ratus enampuluh tujuh ribu tiga ratus limapuluh enam rupiah empat puluhtiga sen) (Bukti P27) ;Dengan adanya biayabiaya tersebut di atas,Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, TergugatIV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII,Tergugat VIII, Tergugat IX dan/atau Tergugat
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus
Register : 07-04-2020 — Putus : 15-04-2020 — Upload : 12-05-2020
Putusan PT SEMARANG Nomor 177/PID/2020/PT SMG
Tanggal 15 April 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : NILLLA ALDRIANI, S.H., M.H
Terbanding/Terdakwa : UMAR HUSNI
186 — 359
  • TOWN HOUSE PURWOKERTO dan SAPHIRERESIDENCE PEMALANG sebesar Rp. 2.511.889.200, (dua milyar lima ratussebelas juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah), tidakHalaman 2, Putusan nomor 177/PID/2020/PT SMGmenyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut dari hasil penjulanrumah di perumahan SAPHIRE RESIDENCE KARANGWANGKAL PURWOKERTO dan SAPHIRE TOWN HOUSE PURWOKERTO sebesarRp.549.200.000, (lima ratus empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah),dan bertempat di kantor pemasaran
Pengadilan PN REMBANG Pidana Umum Penghinaan
Register : 19-07-2016 — Putus : 22-08-2016 — Upload : 02-09-2016
Putusan PN REMBANG Nomor 97/Pid.Sus/2016/PN.Rbg
Tanggal 22 Agustus 2016 — SUPRIYANTO Bin NGATIMIN
59 — 7
  • ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki suratpersetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian perikanan sebagaimanadalam ketentuan pasal 1 angka Undangundang Nomor 45 Tahun 2009 tentangPerubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan adalahsemua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber dayaalam ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampaidengan pemasaran
Pengadilan DILMILTI I MEDAN Pidana Militer
Putus : 30-04-2010 — Upload : 14-10-2011
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor 2-K/PMT-I/AD/III/2010
Tanggal 30 April 2010 — 02-K/PMT-I/AD/III/2010, Letkol Inf Nrp. 31544, Pamen Pusterad
90 — 357
  • Bahwa = Saksi tidak mengetahui hasil daripenjualan DVD/CD dan kemana saja pemasaran DVD/CDtersebut Saksi di dalam pembuatan film tersebutmendapatkan honor sebesar Rp. 500.000, (lima ratusribu) rupiah).7. Bahwa dalam pembuatan = film tersebut adamenggunakan pakaian dan atribut INI dengan carameminjam dari orang lain, yang meminjam pakaian danatribut TNI adalah Sdr. T. Emi SF. Pasee namunSaksi tidak mengetahui kapan dan pada siapa pakaiantersebut dipinjam.8.
Pengadilan PN SLEMAN Pidana Umum
Register : 26-04-2021 — Putus : 16-06-2021 — Upload : 21-07-2021
Putusan PN SLEMAN Nomor 167/Pid.B/2021/PN Smn
Tanggal 16 Juni 2021 — Penuntut Umum:
AGUS KURNIAWAN SH
Terdakwa:
1.BANGGA FEBRIANTONO, S.Sos bin SUHARTONO
2.AGUNG NUGROHO JATI anak dari BAMBANG SETYO DJATI
99 — 50
  • juta rupiah), dan pencarian kredit tersebuttanggal 27 Maret 2020; Bahwa setelah dilakukan pencocokan dan pengecekan oleh Staff PT.BPR Berlian Bumi Arta dengan mencocokan data KTP asli dengan FotoKopi KTP yang diajukan pemohon dan mengecek BPKB yang digunakanjaminan ke DIT LANTAS Yogyakarta ternyata KTP tersebut berbedafotonya dan BPKB dinyatakan palsu oleh pihak DIT LANTAS Yogyakarta;Bahwa nasabah atas nama Heru Bantolo mengajukan kredit untukdipergunakan modal kerja EO (Event Organizer), biaya pemasaran
Pengadilan PN BANGKINANG Pidana Khusus
Register : 20-11-2019 — Putus : 10-02-2020 — Upload : 19-02-2020
Putusan PN BANGKINANG Nomor 517/Pid.B/2019/PN Bkn
Tanggal 10 Februari 2020 — Penuntut Umum:
Sri Madona Rasdy, SH
Terdakwa:
NAZIBUL AMRI Als AJIB Bin MAILIZAR
488 — 67
  • penguasaan, pemilikan hasil hutan, pada waktu dantempat yang sama, harus disertai dan dilengkapi suratsurat yang sah sebagaibukti ;Menimbang, bahwa berdasarkan UndangUndang R.I Nomor 18 tahun2013, Tentang Pencegahab dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam Pasal1 angka 11 menentukan bahwa /zin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalahizin usaha yang diberikan oleh Menteri untuk memanfaatkan hasil hutan berupakayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan,pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus
Register : 11-06-2020 — Putus : 03-12-2020 — Upload : 05-12-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 59/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Sby
Tanggal 3 Desember 2020 — Penggugat:
1.SITI DJUARIYAH
2.SUDIRO
Tergugat:
PT. SATYA MAKMUR PERKASA
69 — 39
  • Gunawanyakni Para Penggugat yang bernama Sudiro (sopir forklift)dilarang Tergugat masuk kerja/ disuruh pulang ;Copy dari Asli Sertifikat yang dikeluarkan oleh KementrianKehutanan Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran HasilHutan Nomor : KT.09/BPPHH2/DISHUTPROVJATIM.2014bulan Januari 2014 yang pada pokoknya telah menerangkanbahwa Para Penggugat yang bernama Siti Djuwariyah telahHal. 18 dari 36 hal. Put.
Pengadilan PN RANAI Pidana Khusus Perikanan
Register : 17-06-2014 — Putus : 28-08-2014 — Upload : 30-08-2014
Putusan PN RANAI Nomor 13/Pid.Prkn/2014/PN.Rni
Tanggal 28 Agustus 2014 — NGUYEN NGOC THACH
51 — 20
  • BV 0397 TS dengan nakhoda NguyenNgoc Thach yang diperiksa dan ditangkap KRI Pati Unus 384 pada tanggal 21Maret 2014 benar berada di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Bidang Perikanan bahwa setiap orang yangmelakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan,pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaanperikanan Republik Indonesia wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan(SIUP) sebagaimana diatur dalam pasal 26 UURI Nomor
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Khusus PHI
Register : 08-11-2016 — Putus : 17-01-2017 — Upload : 21-03-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Dps
Tanggal 17 Januari 2017 — ZULFADLY. S. melawan PT. RABIK BANGUN PERTIWI (BLUELINE BROADBAND INTERNET)
147 — 77
  • satumiliar tiga ratus dua puluh juta rupiah) dan Amir Rabik (WNI) sebanyak880 (delapan ratus delapan puluh) lembar saham dan/atau sebesar Rp.880.000.000, (delapan ratus delapan puluh juta rupiah);Hal 4 dari 46 halaman Putusan Nomor: 22/Pdt.SusPH1/2016/PN Dps9.10.11.12.Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat menandatangani Perjanjian Kerjatersebut, Penggugat bekerja dan mengabdikan diri sepenuhnya untukTergugat, yaitu dengan menunjukkan kinerja, kapabilitas dan loyalitasterbaik untuk perkembangan dan pemasaran
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 22-07-2011 — Putus : 07-11-2011 — Upload : 28-08-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 489/Pid.B/ 2011/ PN.Smda
Tanggal 7 Nopember 2011 — MOHAMMAD JAENURI BIN DOL KHOZIN
55 — 22
  • Jangkar Delta Indonesia tidak mendistribusikan dan tidak memproduksiminuman Mansion House.Bahwa untuk pemasaran produk dari PT. Jangkar Delta Indonesia di wilayah Kalimantanyang bertanggung jawab adalah saksi Heintje Albertus Lapiane.Bahwa saksi Heintje Albertus Lapian bekerja di PT. Jangkar Delta Indonesia seingatsaksi sudah 3(tiga) tahun yang lalu sebagai Regional Sales Manager region 4 khususwilayah Kalimantan.Bahwa sebagai karyawan PT.
Pengadilan PN RANAI Pidana Khusus Perikanan
Register : 30-05-2016 — Putus : 15-08-2016 — Upload : 15-11-2016
Putusan PN RANAI Nomor 6/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran
Tanggal 15 Agustus 2016 — HO MINH HOI
37 — 21
  • BV 4806 TS tidak ditemukan dokumen apapun yangditerbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia ;" Bahwa, Ahlimenjelaskan bahwa ketika kapal melakukan operasipenangkapan ikan tidak memiliki dokumen SIUP adalah sepertiyang termuat dalam pasal 92 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan Setiap orang yangdengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan republikindonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan,pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikanyang
Pengadilan PN RANAI Pidana Khusus
Register : 29-09-2016 — Putus : 09-12-2016 — Upload : 25-05-2019
Putusan PN RANAI Nomor 29/Pid.Sus-PRK/2016/PN Ran
Tanggal 9 Desember 2016 — Penuntut Umum:
1.WAHER T.J. TARIHORAN, SH.MH
2.HENDRI SIPAYUNG, SH
3.RICKO ZA MUSTI, SH
Terdakwa:
CHAU MINH CA
42 — 23
  • BV 9397 TS tidak ditemukan dokumen apapun yangditerbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.Sanksi yang didapatkan ketika tidak memiliki dokumen SIUP adalah sepertiyang termuat dalam pasal 92 UndangUndang Republik Indonesia nomor31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Setiap orang yang dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usahaperikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan,pengolahan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP sebagaimanadimaksud dalam
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 03-07-2019 — Putus : 06-08-2019 — Upload : 09-03-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 89/PDT/2019/PT SMR
Tanggal 6 Agustus 2019 — Pembanding/Penggugat : RUDDY JANANTO
Terbanding/Tergugat I : PT. MAKMUR PERSADA INDONESIA
Terbanding/Tergugat II : PT. MAKMUR PERSADA INDONESIA BALIKPAPAN
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN
Terbanding/Turut Tergugat II : PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
42 — 28
  • CITA.LTD.DJL.NIAGA dan semua lahankembali pada negara, sebagaimana diatur dalam PeraturanPemerintah No. 21 Tahun 1970 tentang :Hak Pengusahaan Hutandan Hak Pemungutan Hasil Hutan, BAB Ill Pemberian HakPengusahaan Hutan dan Hak Pak Pemungutan Hasil Hutan pasal 8ayat (1) dan (2) selengkapnya berbuny/i :> Ayat (1) Hak Pengusahaan Hutan pada dasarnya hanyadiberikan untuk penebangan dengan cara tebang pilih atasdasar kelestarian hutan pengolahan dan pemasaran hasil hutandengan dibebani kewajiban untuk
Pengadilan PA TANJUNG KARANG Perdata Agama
Putus : 14-04-2014 — Upload : 07-10-2014
Putusan PA TANJUNG KARANG Nomor 800/Pdt.G/2013/PA.Tnk
Tanggal 14 April 2014 — PEMOHON KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI dan PEMOHON KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI
11 — 3
  • Jangankan selama 3 tahun berpisahini saja, bahkan sejak masih menikah Pemohon tidak melaksanakanfungsinya sebagai kepala keluarga yang memberikan nafkah kebutuhanseharihari Justru Pemohon telah memeras, memaksa dan menguasaiseluruh penghasilan Termohon untuk membayar hutanghutangPemohon .Jadi semua yang diucapkan Pemohon adalah fitnah belaka.Dan semenjak tahun 2011 hingga kini Pemohon telah memilikipenghasilan melalui usaha pemasaran mesin air minum isi ulangPemohon tidak pernah memberikan nafkah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 08-03-2017 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 262/B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT INDRIPLANT
16 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • halaman Putusan Nomor 262 B/PK/PJK/201711.12.13.14.Pajak Masukan (PM) yang Pemohon Banding kreditkan pada SPT MasaPPN Masa Pajak Mei 2011 adalah nyatanyata sebagai Pajak Masukanyang berhubungan langsung dengan penyerahan yang terhutang PPN yangdapat dikreditkan sesuai dengan Pasal 9 UndangUndang Nomor 42Tahun 2009 tentang PPN;Berdasarkan penjelasan Pasal IA ayat 1 huruf f UndangUndang Nomor 42Tahun 2009 tentang PPN diatur bahwa yang dimaksud dengan cabangantara lain: lokasi usaha, perwakilan, unit pemasaran