sediaan farmasi menurutDefinisi Undangundang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatanadalah Obat, Bahan obat, Obat Tradisional dan Kosmetik;e Bahwa Ahli menerangkan yang dimaksud dengan obat menurut definisiUndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada Ketentuanumum pasal 1 butir 8 adalah bahan atau paduan alam termasuk produkbiologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki systemfisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis,pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan

ahli memiliki keahlian di bidang kefarmasian dan bekerja di Dinas Kesehatan Kab.Nganjuk serta sebagai Apoteker dan pengelola Apotik N ganjuk;Bahwa dalam kefarmasian, ada 5 (lima) golongan obat, yaitu Obat bebas, Obat bebas terbatas,Obat keras, Obat psikotropika, dan Obat narkotika;Obat adalah bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untukmempengaruhi atau menyelidiki system fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapandiagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan peningkatan

ketentuan Pasal 1 ayat (4)UndangUndang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 tentangKesehatan yaitu obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;e obat adalah seperti yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (8)UndangUndang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 tentangKesehatan yaitu bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yangdigunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi ataukeadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan,penyembuhan, pemulihan, peningkatan

Buah Segar (TBS), getah karet danpucuk teh (daun teh basah) sebagaimana didefinisikan dalam Undangundang Nomor 8 Tahun 1983tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewahsebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 42 Tahun 2009;bahwa dalam proses tahapan perawatan tanaman dan pabrikasi Pemohon Banding membutuhkan bahanbahan pendukung yaitu pupuk, bahan kimia dan sparepart yang semuanya saling terkait satu samalainnya untuk tujuan peningkatan

Bisa dikatakan bahwa status tanah milikHalaman 7 dari 63 halaman Putusan Nomor 450/P DT/2018/PT.BDG.12.TERGUGAT I bisa ditingkatkan statusnya yang semula hak milikadat (girik) menjadi sertipikat hak milik prosesi peningkatan statushak ini dilakukan dari uang milik PENGGUGAT;Bahwa sekira tanggal 23 Mei 2017 terjadi pertemuan antarasaudara Mohammad Samsul Huda dengan TERGUGAT II, yangmana PENGGUGAT memberikan kuasa kepada saudaraMohammad Samsul Huda dengan Surat Kuasa dibawah tanganNo.

Sedangkan yang dimaksud dengan obatberdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undangundang Nomor 36Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah bahan atau paduan bahan,termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi ataumenyelidiki system fisiologi atau keadaan patologi dalam rangkapenetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan,peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia ;Menimbang, bahwa pasal 98 ayat (2) Undangundang Nomor36 Tahun 2009 tentang Kesehatan merumuskan bahwa setiap orangyang

Tatang Lukmawan sebagai kepala bengkel apabila kinerjatidak diperbaiki maka perusahaan akan mengambil langkahlangkah positif (bukanefisiensi berupa tindakan PHK) untuk mempertahankan agar perusahaan dapattetap eksis;Bahwa teguran lisan dari perusahaan demi peningkatan kinerja bengkel agar lebihbaik dan profesional tersebut kemudian telah disalah artikan sebagai langkahefisiensi perusahaan sehingga perusahaan harus memPHK Pekerja.

Fakta pisah tempattinggal antara Penggugat dengan Tergugat bukan merupakan upaya sementarauntuk meredam konflik yang mereka hadapi, melainkan sudah merupakan akibatdari konflik yang berkelanjutan dan menunjukkan peningkatan kualitasperselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah AgungNomor 379/ K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang diambilalih menjadipendapat Majelis Hakim, suami isteri yang tidak bertempat tinggal serumah lagidan

(sembilanratus tujuh puluh sembilan meter persegi) telah diakui oleh Tergugat IIsebagai miliknya karena telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 25Tahun 1980 oleh Tergugat ;Bahwa karena adanya peningkatan status Direktorat Jenderal Agrariamenjadi Badan Pertanahan Nasional (BPN) berdasarkan KEPPRES RINomor 26 tahun 1988 yang mulai berlaku efektif pada tahun 1988, makaSertifikat Hak Pakai Nomor 25 tahun 1980 atas nama Tergugat II kemudianHalaman 2 dari 13 hal.Put.

harmonis, karena rumah tanggayang dalam keadaan rukun tidak mungkin akan berpisah tempat tinggalantara satu dengan yang lainnya dalam jangka waktu lama seperti yangdialami oleh Penggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat danTergugat yang menyebabkan pertengkaran antara keduanya tidak terjadilagi, tidak serta merta dapat difahami sebagai hilangnya unsur perselisihandalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, bahkan sebaliknya,merupakan ekspresi kontinuitas dan peningkatan

2.000.000.000,yang terdiri dari : Dana APBN sebesar Rp.500.000.000, ;Dana APBD sebesar Rp. 1.500.000.000, ; onuntuk tahun 2010 mendapat dana sebesar Rp. 2.100.000.000, yangterdiri dari Dana APBN sebesar Rp.1.200.000.000, ;Dana APBD Provinsi sebesar Rp.100.000.000, ; Dana APBD Kabupaten sebesar Rp.800.000.000, ; Bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat MandiriPerdesaan (PNPMMP) merupakan kegiatan peningkatankesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin pedesaansecara mandiri melalui peningkatan

Saya bertugas sebagai FasilitatorKeuangan sejak bulan Agustus tahun 2009 sampai dengansekarang ; Bahwa Program PNPM ini di bawah naungan Depdagri yangtujuannya untuk meningkatkan kesejahterahan masyarakat danmemberikan kesempatan kerja terhadap masyarakat dalambentuk kegiatan antara lain simpan pinjam perempuan (SPP),peningkatan kapasitas hidup (seperti pelatinanpelatihan), saranadan prasarana (pembangunan jalan,dreinase); Bahwa PNPMMP tersebut mulai dilaksanakan di KabupatenBadung khususnya di Kec

Total BLM untuk Kecamatan Kuta Selatansebesar Rp 2.100.000.000, (dua milyar seratus juta rupiah) ;Bahwa proses penyaluran bantuan langsung masyarakat (BLM)yakni masyarakat dari dusun tertentu mengajukan usulan kedesa kemudian desa memilih tiga skala prioritas usulan kemudiandi ajukan ke kecamatan dengan jenis kegiatan simpan pinjamperempuan, peningkatan kapasitas hidup, sarana dan prasaranafisik ;Bahwa yang mengelola dana BLM di tingkat Kecamatan, dilakukan oleh UPK ( Unit Pengelola Kegiatan) di

bahwa terhadap barangbarang bukti tersebut baikpara Saksi mMaupun Terdakwa mengakuikeberadaannya ; Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Saksisaksi, ahlidikaitkan dengan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengankeberadaan barangbarang bukti, dilihat dalam hubungan yang satudengan yang lain saling terkait dan bersesuaian, maka telah terungkapadanya faktafakta hukum , sebagaiberikut : e Bahwa benar program PNPMMP (Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan) merupakankegiatan peningkatan

Dana APBD sebesar Rp. 1.500.000.000, ;Dan untuk tahun 2010 mendapat dana sebesar Rp.2.100.000.000, yang terdiridari :e Dana APBN sebesar Rp.1.200.000.000,; =e Dana APBD Provinsi sebesar Rp.100.000.000, ;e Dana APBD Kabupaten sebesar Rp.800.000.000,;e Bahwa program kegiatan peningkatan kesejahteraan dankesempatan kerja masyarakat miskin pedesaan secara mandirimelalui peningkatan partisipasi masyarakat dan salah satuprogram dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakatmandiri Perdesaan (PNPMMP) melalui

Provinsi PapuaBarat menganggarkan kegiatan Liga Pendidikan Indonesia tingkat Nasional PialaPresiden dengan dana sebesar Rp. 900.000.000, (Sembilan ratus juta rupiah)sesuai dengan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja PerangkatDaerah (SKPD) Nomor : 1.18.01.20.18.5.2 dengan kode Program : 1.18.1.18.01.20Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga dan Kode Kegiatannya :1.18.1.18.01.20.18 Kompetisi Liga Indonesia/Piala Presiden Tingkat Nasionaltarget hasil yang hendak dicapai yaitu terciptanya peningkatan

ProvinsiPapua Barat menganggarkan kegiatan Liga Pendidikan Indonesia tingkat NasionalPiala Presiden dengan dana sebesar Rp. 900.000.000, (Sembilan ratus jutarupiah) sesuai dengan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan KerjaPerangkat Daerah (SKPD) Nomor : 1.18.01.20.18.5.2 dengan kode Program :1.18.1.18.01.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga dan KodeKegiatannya : 1.18.1.18.01.20.18 Kompetisi Liga Indonesia/Piala Presiden TingkatNasional target hasil yang hendak dicapai yaitu terciptanya peningkatan

Provinsi Papua Baratmenganggarkan kegiatan Liga Pendidikan Indonesia tingkat Nasional PialaPresiden dengan dana sebesar Rp. 900.000.000, (Sembilan ratus juta rupiah)sesuai dengan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja PerangkatDaerah (SKPD) Nomor : 1.18.01.20.18.5.2 dengan kode Program : 1.18.1.18.01.20Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga dan Kode Kegiatannya :1.18.1.18.01.20.18 Kompetisi Liga Indonesia/Piala Presiden Tingkat Nasional targethasil yang hendak dicapai yaitu terciptanya peningkatan

Papua Barat pada tahun 2013 telah mencairkan dana sebesarRp. 900.000.000, (Sembilan ratus juta rupiah) oleh bendahara pengeluaran sesuaidengan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)Nomor: 1.18.01.20.18.5.2 dengan kode Program: 1.18.1.18.01.20 Program Pembinaandan Pemasyarakatan Olah Raga dan Kode Kegiatannya: 1.18.1.18.01.20.18 KompetisiLiga Indonesia/Piala Presiden Tingkat Nasional untuk peningkatan prestasi olahragatingkat pelajar dan mahasiswa yaitu tingkat Sekolah

., dibawahn sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Halaman 38 dari 74 Putusan Nomor 68/Pid.B/2018/PN FfkBahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan denganmasalah pendaftaran peningkatan hak milik tanah atas nama SudianaAngrianto dan Ir.

Ricard Angrianto;Bahwa masalah pembunuhan Saksi tidak tahu;Bahwa Saksi bekerja di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Fakfak, danjabatan Saksi sebagai Kepala Seksi Tata Usaha;Bahwa Korban Sudiana Angrianto pernah datang ke loket Kantor BadanPertanahan Nasional Kabupaten Fakfak;Bahwa seingat Saksi, Korban Sudiana Angrianto datang ke loket KantorBadan Pertanahan Nasional Kabupaten Fakfak sekitar bulan Juli 2017;Bahwa Korban Sudiana Angrianto datang untuk mengurus peningkatan hakmilik tanah atas nama

Ricard Angrianto;Bahwa tanah yang diajukan permohonan oleh Korban Sudiana Angriantountuk peningkatan hak yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan atas namaSudiana Angrianto 2 (dua) sertifikat dan Kuasa atas nama Ir.

pertama, Korban Sudiana Angrianto datang namunSaksi Neti Angrianto tidak datang, dan surat yang kedua, Saksi NetiAngrianto mengatakan ada proyek di Kanantare, sehingga tidak bisa datang;Bahwa setelah kita bersurat sebanyak 2 (dua) kali ke Korban SudianaAngrianto dan Saksi Neti Angrianto namun tidak ada penyelesaian, kita mintaKorban Sudiana Angrianto untuk menarik berkasnya, tapi Korban SudianaAngrianto mengatakan sabar pak mau tunggu saudara datang dari Jakarta;Bahwa terhadap tanah yang dimohonkan peningkatan

Ricard Angrianto, kalau atas nama Korban Sudiana Angriantokita tunggu putusan pengadilan;Bahwa sekarang Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebutmasih di Badan Pertanahan Kabupaten Fakfak;Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada Sertifikat atas namaSaksi Neti Angrianto;Bahwa Saksi tidak tahu tanah yang mana yangdimohonkan peningkatan hak oleh Korban Sudiana Angrianto;Bahwa tidak ada surat susulan dari Saksi Neti Angrianto,selain surat keberatan tersebut;Bahwa Saksi tidak tahu apakah Saksi Neti Angriantopernah

lembar Keputusan Bupati Belu Nomor : PK.420/778a/VI/2004, tanggal 2 Juni 2004, tentang penetapan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kecil Perbataasan Kobalima bersama 1 (satu) lembar lampirannya ;107. 1(satu) bundel foto copy Rencana Penggunaan Dana (RPD) Pengembangan SMK Unggul di Daerah Khusus SMK Begeri Kobalima Kabupaten Belu Propinsi NTT tahun 2012 ; 108. 1(satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Seksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Penyediaan dan Peningkatan

tahun 2012 ;3(tiga) lembar Keputusan Bupati Belu Nomor : PK.420/778a/VV/2004, tanggal 2Juni 2004, tentang penetapan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) KecilPerbataasan Kobalima bersama 1 (satu) lembar lampirannya ;1(satu) bundel foto copy Rencana Penggunaan Dana (RPD) Pengembangan SMKUnggul di Daerah Khusus SMK Begeri Kobalima Kabupaten Belu Propinsi NTTtahun 2012 ;1(satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Seksi selakuPejabat Pembuat Komitmen kegiatan Penyediaan dan Peningkatan

Nur Widyani, MM selaku PPKKegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK TahunAnggaran 2012, yang selanjutnya mengajukannya melalui DinasPendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belu.1.3) Terkait proposal yang disampaikan oleh Sdr. Drs. Baltasar Manek, MMdimaksud, maka pada tanggal yang sama yaitu 21 April 2012,Sdr. Drs.

Bahwapada Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Republik Indonesia melaluiKementerian Pendidikan dan Kebudayaan menganggarkan dalam DIPA SatkerDirektorat Pembinaan SMK Unit Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan LayananPendidikan SMK No. 0531/02312.1.01/00/2012 tanggal 09 Desember 2011 besertaRevisinya dana sebesar Rp. 59.484.000.000 (lima puluh sembilan milyar empat ratusdelapan puluh empat juta rupiah) untuk melaksanakan Program BantuanPengembangan SMK Unggul Di Daerah Khusus Tahun 2012.2.

Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Seksi selaku PejabatPembuat Komitmen kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMKSubdit Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan Sekolah Menegah Kejuruandengan Kepala SMKN Kobalima Nomor : 1920/D3.4/KU/2012, tanggal 12 Juli 2012tentang Bantuan Pengembangan SMK Unggul di daerah Khusus SMKN Kobalima danRencana Penggunaan Dana Pengembangan SMK Unggul Di daerah Khusus SMKNegeri Kobalima Kabupaten Belu Propinsi NTT maka penggunaan

Setelah selesai penandatanganan Surat Perjanjian Kerja Sama makaPejabat Pembuat Komitmen (PPK) langsung mengajukan permintaaan dana (SPM) danmentransferkan seluruh dana untuk membiayai kegiatan dalam program dimaksud ke rekeningSMK Negeri Kobalima ;Menimbang bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Seksiselaku Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Penyediaan dan Peningkatan LayananPendidikan SMK Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan Sekolah MenegahKejuruan dengan Terdakwa

3 Biaya administrasi pengelolaan kegiatan pembangunan Gedung Kantor (perencanaan Prototife TA 2012) Kabupaten Kampar dan kelengkapan bukti SPJ sebesar Rp.390.595.000.190) 1 Bundel Bukti Pembayaran Panjar Biaya administrasi pengelolaan kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Kampar TA 2011 dan Kelengkapan bukti SPJ sebesar Rp.146.846.975.191) 1 Bundel Bukti Pembayaran Panjar bahan baku bangunan pekerjaan MTQ Kabupaten di Kecamatan Tapung kegiatan peningkatan

Panjar 244.401.600.administrasi Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam PengelolaanAir (PAMSIMAS) TA. 20103. Dibayar kepada YUSRIZAL Panjar 257.331.400.administrasi Kegiatan Penataan LingkunganPemukiman Penduduk Pedesaan TA. 20104. Dibayar kepada ZAINI DAHLAN, ST. Panjar 63.912.900.administrasi Kegiatan PembangunanPerumahan Sederhana Sehat TA. 2010b.

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengankegiatan pengadaan dan pembebasan tanah/lahan untukPemerintah sebesar Rp. 1.848.237.842, (satu milyar delapan ratusempat puluh delapan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribudelapanratus empat puluh dua rupiah). Bahwa pada tahun 2015, Saksi sebagai KPA terhadap kegiatansebagai berikut :1.

Daftar rincian Permintaan dana administrasi pengelolaankeperluan Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana IbadahKabupaten Kampar TA. 2011.d. Surat Pernyataan yang ditandatangani PPK (Saksi sendiri) danKPA Saksi Ir. H. YAHYA. Z., MT.3. Setelah disetujui Kepala Dinas dikeluarkan cek penarikan;Halaman 177 dari 325 halaman Putusan Nomor 19/Pid.SusTpk/2017/PN.Pbr 4.

Daftar rincian Permintaan dana administrasi pengelolaankeperluan Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana IbadahKabupaten Kampar TA. 2011.d. Surat Pernyataan yang ditandatangani PPK (Saksi sendiri) danKPA Saksi Ir. H. YAHYA. Z., MT.3. Setelah disetujui Kepala Dinas dikeluarkan cek penarikan;4.

Daftar Rincian Permintaan dana administrasi pengelolaankeperluan Kegiatan peningkatan pembangunan sarana saranaibadah kabupaten Kampar TA. 2011.d. Surat Pernyataan.3. Setelah disetujui Kepala Dinas dikeluarkan cek penarikan.4.

kualitas Sumber Daya Manusia tenaga edukatif (dosen),dalam bentuk pemberian bantuan studi bagi dosen yangmelaksanakan promosi Dokior.b) Peningkatan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan,dalam bentuk pembelian inventaris kantor dan fasilitas perkuliahan,perbaikan peralatan/inventaris kantor dan fasilitas perkuliahan, sertapemeliharaan ruang kuliah atau gedung kantor.c) Peningkatan motivasi dan produktivitas kerja pegawai termasuk paradosen, dalam bentuk pembayaran honor bagai pegawai

HetharieRp 1.000.000 Total Nilai 1 s/d 77 sebanyak Rp559.868.500 TABEL: KELOMPOK BFAKTUR BELANJA LANJUTAN TAHUN 2012(TERDATA PADA ADMINISTRASI BPP BELANJA PNBP FAKULTAS EKONOMI UNPATTI)No JENIS FAKTUR BELANJA DAN URAIANNYA KODE KETERANGAN1 2 3 4A Belanja Yang dibijaki: Peningkatan Kualitas Tenaga Edukatif1 Kuitansi, tanggal 04 Juni 2012 1 AsliBantuan Promosi Doktor a.n M.K.

Pelunasan 10 Unit Personal Computer Rp80.000.000Cc Belanja yang Dibijaki: Peningkatan Sarana & Prasarana Pendidikan (Belanja Pemeliharaan Peralatan)11 Kuitansi, tanggal 4 Januari 2012, diterima St.

Tetelepta 15 AsliPembayaran biaya pemeliharaan perlengkapan jaringan internetRp 2.000.000D Belanja Yang Dibijaki: Peningkatan Motivasi dan Produktivitas Kerja Pegawai Negeri Sipil16 Kuitansi, tanggal 27 Januari 2012, diterima Istana Bunga & DekorasiKharisma 16 AsliPembayaran Bunga Duka Cita Rp350.000, Alm.

KELOMPOK CDAFTAR FAKTUR BELANJA DARI DANA YANG DISERAHKAN OLEHTERDAKWA II KEPADA PEMOHON KASASI NOJENIS FAKTUR BELANJA DAN URAIANNYAKODEKETERANGAN 1234 TAHUN2011 Belanja Yang Dibijaki: Peningkatan Sarana & Prasarana Pendidikan(Belanja Peralatan dan Mesin) Tahun 2011 Nota Kontan Bintang Electro tanggal 02 Juni 2011Tanda Terima Barang 06 Juni 20111 Set Sound System:4 Buah Speaker bmb 21 Buah Power Mixer2 Buah Maik WarlesRp 10.000.000lia1.bAsliAsli Belanja Yang Dibijaki: Peningkatan Sarana & Prasarana

Diperhitungkansebesar Rp6.322.809,00 merupakan Pajak Masukan yang dibayarkanoleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terkaitdengan pembelian spareparts yang digunakan untuk kebun, yangmenghasilkan BKP berupa TBS, yang atas penyerahannya dibebaskandari PPN, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16B ayat (3) UndangUndang PPN:9. 1.9. 2.9. 3.Bahwa landasan filosofis Pasal 16B UndangUndang PPN adalahsebagai berikut:Bahwa untuk lebih meningkatkan perwujudan keadilan dalampembebanan pajak, menunjang peningkatan

penanaman modal,mendorong peningkatan ekspor, menciptakan lebih banyaklapangan kerja baru, menunjang pelestarian lingkungan hidup, dankebijakankebijakan lain, perlu diberikan perlakuan khusus;Bahwa namun demikian dalam memberikan perlakuan tersebutharus tetap dipegang teguh salah satu prinsip di dalam undangundang perpajakan yaitu diberlakukan dan diterapkannya perlakuanyang sama terhadap semua Wajib Pajak atau terhadap kasuskasusdalam bidang perpajakan yang pada hakekatnya sama denganberpegang

Bahwa menanggapi pendapat yang disampaikan Majelis dalamputusannya terkait sengketa materi, dijelaskan sebagai berikut:a)Bahwa landasan filosofis Pasal 16B UndangUndang PPNadalah sebagai berikut:Untuk lebih meningkatkan perwujudan keadilan dalampembebanan pajak, menunjang peningkatan penanamanmodal, mendorong peningkatan ekspor, menciptakan lebihbanyak lapangan kerja baru, menunjang pelestarianlingkungan hidup, dan kebijakankebijakan lain, perludiberikan perlakuan khusus.

Bahwa landasan filosofis Pasal 16B UndangUndang PPNadalah sebagai berikut:Untuk lebih meningkatkan perwujudan keadilan dalampembebanan pajak, menunjang peningkatan penanamanmodal, mendorong peningkatan ekspor, menciptakan lebihbanyak lapangan kerja baru, menunjang pelestarianlingkungan hidup, dan kebijakankebijakan lain, perludiberikan perlakuan khusus.

Kemudian istilah kerjasama disempurnakan dengan istilahkemitraan usaha sebagaimana diatur pada Inpres Nomor 5 Tahun 1997;Bahwa selanjutnya dengan dicabutnya Inpres Nomor 5 Tahun 1997 denganInpres Nomor 5 Tahun 1998, maka pelaksanaan kerjasama kemitraandidasarkan atas surat Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 1083/MenhutbunX/1998 tentang kebijakan peningkatan industri gula serat hubungankemitraan;Pola Hubungan Kemitraan antara Petani dengan Pabrik GulaBahwa pola hubungan kemitraaan Petani Tebu

TB.210/65/Mentan/II/98 tanggal 9 Februari 1998 tentangkebijakan peningkatan industri gula dengan hubungan kemitraan.Berdasarkan ketentuan Surat Menteri Pertanian No. TB.210/65/MentanII/98 tanggal 9 Pebruari 1998 pada butir 2 tersebut dijelaskan bahwakemitraan antara petani dengan pabrik gula disesuaikan dengan kondisimasingmasing daerah dengan bentuk :a. Sewa Lahan berdasarkan kesepakatan kedua pihakb.