Ditemukan 113882 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Sip hian alias a sip anak senga Judi Rico saputra Sip bin ridwan 142_pid_b_2008_pn_soe_hukum_14092008_korupsi Welem eduard nokas Soe 27/pdt/2014/pt tte Ir.hein namotemo lawan yonis e.tongo-tongo Perdata - perbuatan melawan hukum 64/pdt.g/2013/pn.tbl
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 15-03-2019 — Putus : 17-05-2019 — Upload : 17-05-2019
Putusan PT MAKASSAR Nomor 98/PDT/2019/PT MKS
Tanggal 17 Mei 2019 — Pembanding/Penggugat : AGUSSALIM HUSAIN, SE
Terbanding/Tergugat I : KEPALA BANK TABUNGAN NEGARA CABANG SULSEL
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG KPKNL Makassar
Terbanding/Tergugat III : HENDRIK PEMILIK UD MULIA BANGUNAN
Terbanding/Tergugat IV : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
59 — 28
  • Jo.1002 K/Sip/1971 yang telah berkekuatan hukum tetap ;Bahwa Pemohon kasasi (Tergugat/Terbanding) sebagai pembelilelang terhadap obyek sengketa sesuai dengan Berita AcaraLelang Eksekusi Nomor: 330/Perd/1963/PN.Mdn. tanggal 14Oktober 1982 Jo.
    Jo. 1002 K/Sip/1971 yang telahberkekuatan hukum tetap ; Bahwa Pemohon kasasi (Tergugat/Terbanding) sebagai pembelilelang terhadap obyek sengketa sesuai dengan Berita AcaraLelang Eksekusi Nomor: 330/Perd/1963/PN.Mdn. tanggal 14Hal. 40 dari 52 hal, Put.No.98/PDT/2019/PT.MksOktober 1982 Jo.
    /1973, bahwa:"Jual Beli yangdilakukan dihadapan pejabat yang berwenang/ PPAT sesuaiketentuan Pasal 19 PP.No.10 Tahun 1961 (in casu Pasal37jo.Pasal 41 PP.No.24 Tahun 1997) melahirkan kewajaranuntuk memberikan perlindungan hukum kepadapembelinya, terlepas apakah penjualnya berhak untukmelakukan penjualan tanah yang bersangkutan"Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 3Pebruari 1960 No.34 K/SIP/1960 dan Putusan MA.RI. tanggal20 Desember 1958 No. 379 K/SIP/1958, yang intinyamenyatakan bahwa:
    "Pembeli yang beritikad baik (tegoedetrouw) harus dilindungi";Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 10 Mei 1977No.1656 K/Sip/1975, bahwa: "Hakhak Pihak ketiga selaku pembeliharus dilindungi bila hakhak itu diperoleh dengan itikad baik";Yurisprudensi Putusan MA RI. tangga .29 Maret 1982 No.1230K/Sip/1980, bahwa: "Pembeli yang beritikad baik harus mendapatkanperlindungan hukum";Yurisprudensi Putusan MA RI. tanggal 2 April 1993 No.3089K/Pdt/1991, bahwa: "Seseorang yang membeli tanah dilandasi
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 28-03-2019 — Putus : 25-01-2021 — Upload : 17-02-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 184/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 25 Januari 2021 — Penggugat:
1.MAKAWI
2.Sadullah
3.Fachrul Rozy
4.Didin Zainudin
5.Shaiful Bahri
6.Maktub Efendi
7.Titin Suhartini
8.Neneng Yulyanah
9.Haji Mochamad Zen
10.Rana
11.MUHAMAD YASIN
12.MASPUPAH
Tergugat:
1.Haji Asikin
2.H. Nasri
3.H. Nasuki
4.Hj. Maanih
5.Hj. Asmanih
6.Hj. Asmaroh
7.Hj. Noamih
8.PT. Nusa Kirana Real Estate
9.PT. Summarecon Agung, Tbk
10.Notaris Willy Silitonga, SH
11.Notaris Handoyo, SH
12.Notaris Dewi Himijati Tandika, SH
13.Kantor Kelurahan Kelapa Gading Barat
14.Kantor Kelurahan Pegangsaan Dua
15.Kantor Kecamatan Koja
16.Kantor Kecamatan Kelapa Gading
17.Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi DKI Jakarta Cq. Kantor Pertanahan Kota Jakarta Utara
18.Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
19.Ahmad Yusuf
20.Ahmad Sanwani
21.PT. Bursa Efek Indonesia
384 — 439
  • Sehubungan dengan hal tersebut berdasarkanYurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 382.K/Sip/1973tertanggal 18 Desember 1975 dinyatakan sebagai berikut:"Karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harusdinyatakan tidak dapat diterima.47.
    Sehubungan dengan hal tersebut berdasarkanYurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 582.K/Sip/1973tertanggal 18 Desember 1975 dinyatakan sebagai berikut:"Karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harusdinyatakan tidak dapat diterima.52.
    Sehubungan dengan hal tersebut berdasarkanYurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 582,K/Sip/1973tertanggal 18 Desember 1975 dinyatakan sebagai berikut:"Karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harusdinyatakan tidak dapat diterima.63.
    Ketentuan Pasal 606a Rv tersebut sejalan denganYurisprudensi Mahkamah Agung:(i) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 1September 1971, No. 496 K/Sip/1971;(ii) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 26Februari 1973, No. 791 K/Sip/1972, dan(iil) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 7Desember 1976, No. 307 K/Sip/1976.Dimana inti kegita Yurisprudensi tersebut di atas, menyatakanbahwa uang paksa (dwangsom) tidak dapat berlaku terhadaptindakan untuk membayar uang.31.
    492 K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970 menyatakan bahwa gugatanyang tidak sempurna karena tidak menyebutkan dengan Jelas apa yang dituntut,harus dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa perumusan kejadian materiil secara singkat telahmemenuhi syarat dan gugatan tidak "obscuur libel atau "obscure libelli",sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 dan PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 547K/Sip/1971 (Lilik
Pengadilan PA BANTAENG Perdata Agama
Register : 29-01-2020 — Putus : 05-08-2020 — Upload : 07-08-2020
Putusan PA BANTAENG Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.Batg
Tanggal 5 Agustus 2020 — Penggugat melawan Tergugat
120 — 46
  • Dan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 767K/Sip/1970 tanggal 13 Maret 1971, yang menegaskan bahwa "Surat keteranganpajak bukan merupakan bukti kepemilikan, karena sering terjadi bahwa padasurat keterangan pajak masih tetap tercantum nama pemilik tanah yang lamapadahal tanahnya sudah menjadi milik orang lain.
    Dan dalam Putusan MahkamahAgung RI No. 767 K/Sip/1970 tanggal 13 Maret 1971, yang menegaskan bahwa"Surat keterangan pajak bukan merupakan bukti kepemilikan, karena seringterjadi bahwa pada surat keterangan pajak masih tetap tercantum nama pemiliktanah yang lama padahal tanahnya sudah menjadi milik orang lain.
    Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Batg.putusan Mahkamah Agung RI No. 34 K/Sip/1960 tanggal 3 Februari 1960, yangmenegaskan Surat petuk pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlakbahwa obyek sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalampetuk pajak bumi tersebut.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT
Register : 25-02-2014 — Putus : 02-12-2014 — Upload : 07-08-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 81/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 2 Desember 2014 —
66 — 13
  • Putusan MARI No. 434.K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1971 :Perubahan gugatan dapat dikabulkan asalkan tidakmelampaui batasbatas materi pokok yang dapatmenimbulkan kerugian pada Hak Pembelaan paraTergugat.
    Putusan MARI No.1043.K/Sip/1973, tanggal 13 Desember 1974dan No. 823.K/Sip/1973, tanggal 29 Januari 1976 :Yurisprudensi mengizinkan perubahan atau tambahandari gugatan asal tidak mengakibatkan perubahanHal.20 dari 70 hal.Putusan No.81/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst.posita dan Tergugat tidak dirugikan haknya untukmembela diri (Hak pembelaan diri) atau pembuktian.
    Putusan MARI No.226.K/Sip/1973, tanggal 17 Desember 1975:Perubahan gugatan Penggugat Terbanding padapersidangan 11 Pebruari 1969 adalah mengenai pokokgugatan, maka perubahan itu harus ditolak. Putusan MARI No.823.K/Sip/1973, tanggal 29 Januari 1976 .Karena perubahan tersebut tidaklah merugikankepentingan Tergugat dalam pembelaan ataupembuktian, sehingga tidak bertentangan denganHukum Acara dan demi Peradilan yang cepat danmurah (tentang perubahan tanggal, bulan, tahun dalamgugatan).
    /1971 tanggal 30 September 1971jo 457 K/Sip/1975 tanggal 18 November 1975 jo 1424 K/Sip/1975tanggal 1 Juni 1976 jo 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 jo 2872K/Pdt/1998 tanggal 29 Desember 1998 menyebutkan :GUGATAN HARUSLAH DINYATAKAN TIDAK DAPATDITERIMA KARENA PIHAK YANG SEHARUSNYA DIGUGATTIDAK IKUT DIGUGAT.Bahwa bentuk kurang pihak error in persona) yang lain disebut pluriumlitis consortium.
    Dalil TERGUGAT tersebut didukung dengan adanya PutusanTIDAK ADA PERBEDAAN ANTARA GUGATAN WANPRESTASI DENGANGUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM SEHINGGAMENGAKIBATKAN GUGATAN PENGGUGAT MENJADI TIDAK JELAS ATAUKABUR.48.49.50.51.Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1149 K/SIP/1975 tertanggal17 April 1979 yang isinya dapat kami kutip sebagai berikut:Karena surat gugatan tidak disebutkan dengan jelasletak/batasbatas tanah sengketa, gugatan tidak dapatditerima.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 22-12-2017 — Upload : 29-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 319 K/Pdt/2017
Tanggal 22 Desember 2017 — HARUN ABIDIN, dk lawan YULIANSYAH, dkk
137 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan MA Nomor 1043 K/Sip/1971, yang menyatakan,Yurisprudensi mengijinkan perubahan gugatan atau tambahan asalhal itu tidak mengakibatkan perubahan posita dan pihak Tergugattidak dirugikan haknya untuk membela diri.5.2. Putusan MA Nomor 547 K/Sip/1973, yang menyatakan,perubahan gugatan mengenai pokok perkara adalah perubahantentang pokok gugatan oleh karena itu harus ditolak5.3.
    Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 663 K/Sip/1971tanggal 6 Agustus 1971 juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung RINomor 1038 K/Sip/1972 tanggal 1 Agustus 1973, yang kaidah hukumnyamenyatakan: Turut Tergugat adalah seseorang yang tidak menguasaisesuatu barang akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkanguna dalam petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusanhakim perdata;b.
    Nomor 117 K/Sip/1971tanggai 28 Juni 1971 dan Nomor 459 K/Sip/1975 tanggal 18 SeptemberHalaman 55 dari 65 hal. Put. Nomor 319 K/Pdt/20171975, menegaskan: Ganti rugi yang tidak dirinci berdasarkan fakta harusdinyatakan tidak mempunyai dasar hukum dan harus ditolak;d.
    Nomor 598 K/Sip/1971tanggal 18 Desember 1971, dengan tegas menyebutkan:Apabila biasanya kerugian yang didehta oleh Penggugat tidak dapatdibuktikan secara terperinci, maka gugatan untuk ganti kerugian yangtelah diajukan oleh Tergugat, harus ditolak olen Pengadilan;3.
    Putusan Mahkamah Agung Nomor 672 K/Sip/1972, tertanggal 18 Oktobertt1972 yang menyatakan bahwa: ...putusan Harus Dibatalkan karena tidakcukup pertimbangan (niet voldoende gemotiveerd) mengenai alat bukti dannilai Kekuatan pembuktian...
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 27-07-2020 — Putus : 29-03-2021 — Upload : 26-09-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 691/Pdt.G/2020/PN Dps
Tanggal 29 Maret 2021 — Penggugat:
Theresia K
Tergugat:
1.PT BANK MANDIRI Persero
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Denpasar
3.PT. BANK MANDIRI ( Persero ) Tbk melalui Kantor Cabangnya PT. BANK MANDIRI ( Persero ) Tbk Region XI dahulu BAPINDO
4.KANTOR PELAYANAN NEGARA DAN LELANG ( KPKNL ) untuk wilayah Denpasar Bali
Turut Tergugat:
1.Otoritas Jasa Keuangan c.q Kantor OJK Regional VIII Bali Dan Nusa Tenggara
2.Badan Pertanahan Nasional Kota Denpasar
3.Kantor OTORITAS JASA KEUANGAN Regional 8
4.KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA Denpasar ( BPN Kotamadya Denpasar )
70 — 60
  • Bahwa sesuai Yurisorudensi MARI No. 201 K/Sip/1974 tanggal 28Januari 1976, yang menyatakan bahwa : Suatu gugatan yang tidaklengkap para pihaknya dengan pengertian masih terdapat orangorang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkanmaka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima.
    /1973 tanggal 13 Mei 1975, yang menyatakan :Karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalam bentukapa sebenarnya kerugian yang dimaksudkan itu, tuntutantersebut harus ditolak.2) MARI No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, yangmenyatakan :Setiap Tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugiandalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutannya.
    Bahwa pendapat di atas sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.1075 K/Sip/1982 tanggal 18 Desember 1982, yang memuat pertimbangan:..karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidakdapat diterima;3. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium):a. Bahwa Penggugat menyebutkan pada objek perkara aquo yang dibelinyaternyata di kemudian hari terdapat bangunan, serta area objek tersebutdimiliki oleh pihak lain.
    No. 663 K/Sip/1971 tanggal 681973, dan Yurisprudensi MA No.1038 K/Sip/1972 tanggal 181973ditentukan bahwa diikutsertakannya Turut Tergugat hanya untuklengkapnya pihak dalam perkara dan dalam petitum mereka hanyasekedar dimohon agar tunduk dan taat terhadap putusanpengadilan;Berdasarkan Yurisprudensi tersebut dengan kedudukan sebagai TurutTergugat , Otoritas Jasa Keuangan hanya dapat dihukum untukmematuhi dan taat pada Putusan Pengadilan Negeri Denpasar danbukan untuk dihukum untuk melakukan apa yang
    Putusan MahkamahAgung tanggal 14 Juni 1969 No. 74 K/Sip.1969 tentang kaedah penilaian uangmenggunakan harga emas;Bahwa berdasarkan penelusuran melalui halaman website situs Pegadaian,diperoleh data harga emas pada tahun 2002, adalah Rp85.000, per gram,sedangkan harga emas pada bulan Maret tahun 2021, harga per gram emasadalah Rp 825.000,. Jika dilakukan perhitungan sederhana, maka nilai uangRp.271.000.000, sama dengan nilai 3.188,235 gram emas (Rp.271.000.000.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 21-04-2014 — Putus : 10-08-2015 — Upload : 01-06-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 226/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel
Tanggal 10 Agustus 2015 — THERESIA PIPIT WIDOWATI (Orang tua dari MARC AAROON KROONEN, beralamat di Kencana Permai 8/3 Pondok Indah Jakarta Selatan, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prof Dr. O.C.Kaligis S.H.,M.H, NADYA HELIDA, S.H., M.H., CINTA INDAH K.P. TRISULO, S.H., DEWI EKUWI VINA, S.H, ISHEMAT SOERIA ALAM, S.H, PANGERAN BARON, S.H., Advokat-advokat dan/atau Penasihat Hukum, pada kantor hukum OTTO CORNELIS KALIGIS & Associates, beralamat di Jl. Majapahit 18-20, Kompleks Majapahit Permai Blok B 123, Jakarta Pusat, 10160, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 117/SK.IV/2014 tertanggal 17 April 2014, untuk Selanjutnya disebut sebagai --- PENGGUGAT ; M e l a w a n 1. YAYASAN JAKARTA INTERNASIONAL SCHOOL, yang beralamat di Jalan Terogong Raya No.33, Cilandak Raya, Jakarta Selatan, Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------------------------- TERGUGAT I ; 2. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, beralamat di Jalan Raya Jenderal Sudirman Pintu I, Gedung D, Depdiknas Senayan, Jakarta 10270, Selanjutnya disebut sebagai ------------ TERGUGAT II ; 3. PT. ISS INDONESIA, suatu Perseroan terbatas yangt beralamat di Graha ISS, Jalan Jenderal Sudirman Blok J No. 3 Bintaro Jaya 15229, sebagai -------------------------------------------------------------------------------------------------- TERGUGAT III ; 4. ISS A/S, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Denmark, beralamat di Buddingevej 197 DK-2860, Soborg, Denmark sebagai ------------------------------------------------------------------------------------ TERGUGAT IV ;
547 — 367
  • No. 938 K/Sip/1971 tanggal 4 Oktober1972:Jual beli antara tergugat dengan orang ketiga tidak dapat dibatalkantanpa diikutsertakannya orang ketiga tersebut sebagai tergugat dalamperkara.Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 2438K/Sip/1980 tanggal 23 Maret1982:Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semuaahli waris turut sebagai pihak dalam perkara.7.
    No. 558K/SIP/1971 tanggal 4 Juni 1973 danYurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 2498K/PDT/2000 tanggal31 Mei 2007.
    No. 565 K/Sip/1973 yang padaintinya menyatakan sebagai berikut:Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima.C. PENGGUGAT telah mencampuradukkan dasar gugatan perbuatanmelawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I.7.
    No.: 791 K/Sip/1972tertanggal 26 Februari 1973, pendapat hukum Prof. Subekti, S.H., danpendapat hukum Dr.
    /1979tanggal 8 Mei 1980 (Bukti T.I67) ;97.Asli hasil print out Putusan Mahkamah Agung RI No. 19 K/ Sip/1983 tanggal03 September 2003 (Bukti T,168) ;98.Asli hasil print out Putusan Mahkamah Agung RI No. 610 K/Sip/1968tanggal 23 Mei 1970 (Bukti T.I69) ;99.Asli hasil print out Putusan Mahkamah Agung RI No. 1226 K/ Sip/1997tanggal 13 April 1978 (Bukti T.I70) ;100.
Pengadilan PT DENPASAR
Putus : 01-09-2016 — Upload : 19-09-2016
Putusan PT DENPASAR Nomor 93/PDT/2016/PT.DPS
Tanggal 1 September 2016 —
35 — 23
  • alasanalasan keberatannya, yang pada pokoknya bahwaeksepsi Para Terbanding sudah dipertimbangkan dalam Putusan Sela, makadalam Putusannya akhir seharusnya tidak perlu lagi mempertimbangkan tentangeksepsi, terlebih memberikan pertimbangan yang saling bertentangan ;Menimbang, bahwa Kontra Memori banding yang diajukan olehTergugat/Terbanding pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan danPutusan Hakim Tingkat Pertama adalah sudah benar, dan sesuai denganketentuan Yurisprudensi (Vide Putusan MARI No.616 K/Sip
    /1973; No.195K/Sip/1955, No.565 K/Sip/1973) ;Menimbang, bahwa atas Memori banding Penggugat/Pembanding HakimPengadilan Tinggi mempertimbangkannya sebagaimana dibawah ini ;Menimbang, bahwa setelah meneliti jawaban gugatan, ternyata didalamnyaterkandung beberapa eksepsi, yang salah satu eksepsinya menyebutkan gugatanPenggugat adalah merupakan kewenangan Pengadilan Singapura ;Oleh karena eksepsi yang demikian adalah menyangkut kKewenangan mengadili,maka adalah sudah tepat dan benar eksepsi tersebut
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 30-09-2009 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 256 K/Pdt/2006
Tanggal 30 September 2009 — PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk VS PT COATES HIRE INDONESIA DKK
19 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal tersebut serupa dengan putusan No. 148 K/Sip/1970 24Oktober 1970 yang membenarkan hak pakai sebagai landasan gugatanderden verzet.
    Dengan demikian hak tanggungan yang dimiliki olehPemohon Kasasi/dahulu Pembanding yang secara hukum lebih kuatkedudukannya dari pada hak fiducia dan hak pakai, secara sah danberharga dapat dijadikan alasan gugatan derden verzet sebagaimanaPutusan MARI No. 394 K/Sip/1984 tanggal 31 Mei 1985 dan No. 1027K/Sip/Pdt/1990 tanggal 19 Desember 1996;13.Bahwa untuk lebih jelasnya, perlu Pemohon Kasasi menguraikan kembalipersoalanya sebagaimana telah diuraikan dalam memori kasasi;Menimbang, bahwa alasanalasan
Pengadilan PN TANJUNG SELOR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-08-2019 — Putus : 28-11-2019 — Upload : 03-12-2019
Putusan PN TANJUNG SELOR Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Tjs
Tanggal 28 Nopember 2019 — Penggugat:
Ponirin
Tergugat:
Wahid Hasim
58 — 9
  • (sepuluh ribu meter persegi)atas nama pemegang hak WAHID HASIM kepada Penggugat, dan padasaat terjadi jual beli tanah tersebut telah dibuatkan kwitansi jual belibermeteral;Bahwa, pada saat terjadi jual beli tanah tersebut tidak dilakukan di depanpejabat PPAT namun hanya dilakukan perjanjian jual beli tanah dibawahtangan;Bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 126K/Sip/1976 tanggal 4 April 1978, yang memuat kaidah hukum : untuksahnya jual beli tanah, tidak mutlak harus dengan akte
    Akte Pejabat ini hanyalahsuatu alat bukti; maupun Putusan Mahkamah Agung No. 952 K/Sip/1974tanggal 27 Mei 1975, yang memuat kaidah hukum : jua/ beli adalah sahapabila telah memenuhi syaratsyarat dalam K.U.H. Perdata atau HukumAdat;syaratsyarat dalam pasal 19 PP. No. 10 tahun 1961 tidakmenyampingkan syaratsyarat untuk jual beli dalam K.U.H.
    Perdata/HukumAdat, melainkan hanya merupakan syarat bagi pejabat Agraria dan jugaPutusan Mahkamah Agung No. 122 K/Sip/1973 tanggal 14 April 1974, yangmemuat kaidah hukum : belum dilaksanakannya jual beli tanah sengketadi muka Pejabat Pembuat Akte Tanah tidaklah menyebabkan batalnyapenanjian, karena hal tersebut hanya merupakan persyaratan administratifsaja;Bahwa dengan demikian sebagaimana peraturan maupun yurisprudensitersebut diatas oleh karena jual beli tersebut didasari atas kesepakatankedua
Pengadilan MS LHOK SEUMAWE Perdata Agama
Register : 04-06-2018 — Putus : 08-11-2018 — Upload : 15-11-2018
Putusan MS LHOK SEUMAWE Nomor 155/Pdt.G/2018/MS.Lsm
Tanggal 8 Nopember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
52 — 12
  • Pengabaian terhadap syarat formil tersebut mengakibatkangugatan a quo mengandung cacat, artinya gugatan tersebut dianggap tidakmemenuhi ketentuan tata tertib beracara yang ditentukan undangundang, akantetapi dalam perkara a quo, gugatan para Penggugat tidak memenuhi syaratformil dari sebuah gugatan In casu telah sesuai dengan Putusan MahkamahAgung RI Nomor 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975 PutusanMahkamah Agung RI Nomor 1343 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1979, jis.
    PutusanMahkamah Agung RI Nomor 1075 K/Sip/1980, yang menyatakan bahwaterhadap gugatan yang tidak memenuhi peryaratan formal atau permohonanyang tidak jelas dan lengkap maka gugatan atau permohonan tersebut harusdinyatakan kabur (obscuur libel), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwaterhadap Gugatan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (NietOntvankelijke Verklaard);Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara dibidang Waris, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 05-02-2016 — Upload : 03-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 765 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 5 Februari 2016 — 1. AGUNG SUKMA RUSDIANA, DK VS PT. ANUGRAH MAJU PERKASA
51 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KeputusanMenteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 100/Men/V1I/2004 tanggal 21 Juni 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan PerjanjianKerja Waktu Tertentu (PKWT), sehingga dengan demikian Penggugat tidakmemiliki kedudukan Legetima persona standi in judicio untuk melakukangugatan, bandingkan yurisprudensi MARI Nomor 213 K/Sip/1979 tanggal 27Januari 1998;. Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (obscure libel).
    Penggugattersebut menjadi tidak jelas dan kabur (obscure libel), hal ini telahmemperlihnatkan bahwa para Penggugat di dalam perkara ini telahmenggabungkan beberapa peristiwa Hukum/permasalahan ada beberapaperkara yang ada, tidak mempunyai hubungan hukum antara petitum yangHal. 6 dari 10 hal.Put.Nomor 765 K/Pdt.SusPHI/2015satu dengan petitum, yang lainnya dan merupakan peristiwa hukum yangberdiri sendiri, sehingga tidak dapat digabungkan dalam satu gugatan.Bandingkan Yurisprudensi MARI Nomor 415 K/Sip
    Bandingkan Putusan MARI Nomor 873 K/Sip/1975,tanggal 6 Mei 1977;Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Bandung telah memberi putusan Nomor 112/Pdt.SusPHI/2015/PN.Bdg tanggal 24 Agustus 2015 yang amarnya sebagai berikut:DALAM EKSEPSI.
Pengadilan PTA SURABAYA Perdata Agama
Register : 02-01-2020 — Putus : 20-02-2020 — Upload : 20-02-2020
Putusan PTA SURABAYA Nomor 17/Pdt.G/2020/PTA.Sby
Tanggal 20 Februari 2020 — PEMBANDING VS TERBANDING
29 — 17
  • ., M.H. dan AhrisHidayah, Sip., S.H., Advokat beralamat Kantor di Jalan H.Saedang Nomor 15 Dusun Budimulya, Desa Branggahan,Kecamatan Ngadiluwih, Kediri, semula sebagai PemohonKonvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding;Pengadilan Tinggi Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;DUDUK PERKARAMemperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusanPengadilan Agama Kediri Nomor 0422/Pdt.G/2019/PA.Kdr tanggal 21Oktober 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Shafar
    berpendapatbahwa permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktubanding dan menurut caracara yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Pasal 10 danPasal 11 UndangUndang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangandi Jawa dan Madura, oleh karenanya permohonan banding Pembandingtersebut harus dinyatakan secara formal dapat diterima untuk diperiksa padatingkat banding;Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RINomor 1856K/Sip
    Hadiyatullah, S.H., M.H. sebagaiMediator Pengadilan Agama Kediri tidak berhasil sesuai laporannyatertanggal 22 Juli 2019, sehingga ketentuan Pasal 130 HIR dan PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telahdilaksanakan dan oleh karenanya pemeriksaan perkara tersebut secaraligitasi dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Yurisprudensi Nomor785 K/Sip/1972 Tanggal 3 Januari 1974 menyatakan Dalam melakukanpemeriksaan tingkat banding, Pengadilan Tinggi juga tidak
Pengadilan PN SRAGEN Perdata
Register : 01-07-2021 — Putus : 14-07-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN SRAGEN Nomor 104/Pdt.P/2021/PN Sgn
Tanggal 14 Juli 2021 — Pemohon:
Sri Kastini
23 — 4
  • (vide Putusan MARI Nomor 492K/Sip/1970 tanggal 21111970: petitum dinyatakan tidak jelas karena tidak menyebut secara tegas apa yangdituntut). 222 n nn nena nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn neeMenimbang bahwa selanjutnya dipetitum angka 2 Pemohon juga mohon agarMenyatakan nama: Nama: WARSINI dengan nama : SRI KASTINI adalah satu orangyang sama selanjutnya pada petitum angka 3 yaitu agar Memerintahkan kepadapemohon setelah menerima salinan resmi penetapan ini agar segera melaporkepada Kepala Badan
    Pekarangan Hak Milik Nomor: 1651 menjadi nama SRIKASTINI (Pemohon) tersebut tidak hanya menggambarkan kepentingan secara exparte dari pemohon saja akan tetapi Hakim melihat adanya kepentingan pihak laindalam permohonan tersebut yang berpotensi dapat menimbulkan konflik atausengketa kepemilikan karena pada dasarnya petitum pemohonan tidaklah bolehmelanggar atau melampaui hak orang lain/ pihak lain dalam perkara permohonandan hal ini juga telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor1391K/Sip
    Sgnorang yang sama dan perubahan nama dalam Sertifikat tanan yang dikeluarkanoleh Badan Pertanahan Nasional/ Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen dimanamenurut Hakim hal ini tidak mungkin dilakukan penyelesaian yang tuntas tanpamelibatkan pihak lain maupun dengan kewenangan instansi yang terkait sertapetitum angka 1 yang tidak jelas maksudnya terkait apa yang diminta oleh Pemohondalam permohonannya sehingga hal ini menjadikan petitum ini dipandang tidak jelasdan kabur (vide Putusan MARI Nomor 492K/Sip
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 16-12-2020 — Putus : 22-12-2020 — Upload : 22-12-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 842/PDT/2020/PT SBY
Tanggal 22 Desember 2020 — Pembanding/Penggugat II : misura Diwakili Oleh : Rawuh Bahagia.SH
Pembanding/Penggugat III : mustofa nuril Diwakili Oleh : Rawuh Bahagia.SH
Pembanding/Penggugat IV : mujalli Diwakili Oleh : Rawuh Bahagia.SH
Pembanding/Penggugat V : abdul kadir Diwakili Oleh : Rawuh Bahagia.SH
Pembanding/Penggugat VI : moh.nawawi.h Diwakili Oleh : Rawuh Bahagia.SH
Terbanding/Tergugat I : PT. KARYA MAKMUR
Terbanding/Tergugat III : ketua rw 21 perumahan mastrip
78 — 18
  • Jadi gugatan dalam perkara ini adalah murni sengketamilik antara ahli waris dengan pihak ketiga, bukan sengketa milik di antarapara ahli waris dalam perkara kewarisan , Dengan demikian, pokokHal 3 Putusan Nomor 842/PDT/2020/PT.SBY1.perkaranya adalah mengenai sengketa hak milikbukan sengketa waris, yang merupakan kewenangan Pengadilan NegeriJember untuk memeriksa dan memutus perkara a quo sesuai denganPutusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 511959 No. 244 K/Sip/1959, yangmenegaskan : "Gugatan untuk penyerahan
    Yurisprudensi MARI No.161K/Sip/1959 tanggal 20 Juni 1959 menyebutkan : "Tuntutan yang diajukanoleh sebagian ahli waris terhadap seseorang yang dengan melawanhukum menduduki tanah warisan, tidak dapat ditahan oleh ahli warislainnya".DUDUK PERKARABahwa, dahulu di Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, KabupatenJember pernah hidup seorang bernama Pak Repin, yang telah meninggaldunia pada tahun 1930 di Linkgkungan Gumuk Kerang, KelurahanSumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, semasa
    Sehingga dengan berdirinyaBalai RW 21 dan bangunan Garasi tidak permanen tersebut, maka Ketua RW.21 Perumahan Mastrip Lingkungan Gumuk Kerang, Kelurahan Sumbersari,Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, didudukan sebagai Tergugat Ildalam perkara a quo; Hal mana sesuai Yurisprudensi MARI No.1072K/Sip/1982 (termuat dalam Himpunan Kaidah Hukum Putusan MARI Tahun19691991 terbitan 1993, halaman 65) menyebutkan : Gugatan cukupditujukan kepada yang secara feiteliik menguasai barangbarangsengketa.5.
Pengadilan PA TANGGAMUS Perdata Agama
Register : 13-05-2016 — Putus : 28-07-2016 — Upload : 13-10-2019
Putusan PA TANGGAMUS Nomor 0321/Pdt.G/2016/PA.Tgm
Tanggal 28 Juli 2016 — Penggugat melawan Tergugat
56 — 47
  • sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 8 Nomor 3Rv, menerangkan bahwa gugatan harus memuat 3 (tiga) hal : antara lainidentitas para pihak harus jelas, dalam hal ini identitas Penggugat, bahkanTergugat terkait alamat tempat tinggal tidak jelas/oukan alamat yangsebenarnya maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 16Desember 1970 tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibattidak diterimanya tuntutan ;Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RINo.1149/K/Sip
    /1975 tanggal 17 April 1975 Jo Putusan Mahkamah Agung RINo.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, Jo Putusan Mahkamah Agung RINo.1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bahwa terhadapgugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima, sehingga Majelis Hakimberkesimpulan bahwa perkara a quo harus diselesaikan dengan menjatuhkanputusan dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada Penggugat danTergugat ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, sehingga
Pengadilan PA Teluk Kuantan Perdata Agama
Register : 18-08-2021 — Putus : 14-09-2021 — Upload : 18-09-2021
Putusan PA Teluk Kuantan Nomor 337/Pdt.G/2021/PA.Tlk
Tanggal 14 September 2021 — Penggugat melawan Tergugat
94 — 47
  • yangseharusnya menjadi pihak berperkara, baik sebagai Penggugat, Tergugat,maupun Turut Tergugat;Menimbang, bahwa menurut hukum acara perdata, hanya orang yangmemiliki hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakanyang berhak mengajukan gugatan, yang bermaksud bahwa suatu gugatanperdata harus diajukan oleh subjek hukum yang mempunyai hubunganhukum dengan masalah yang disengketakan (Asas Regitima Persona StandiIn Judicio) serta adanya suatu kepentingan hukum (vide Yurisprudensi MA RINomor 249 K/Sip
    /1971 tanggal 7 Juli 1971 dan Nomor 1357 K/Sip/1984tanggal 27 Februari 1986;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan M.
    Tikbatasbatas, menyebutkan ukuran dan luas dan menyebutkan berapabanyak objek yang disengketakan maka gugatan Penggugat tidakjelas/Kabur (obscuur libel);Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RINomor 582K/Sip/1973, yang menegaskan: Karena Petitum gugatan tidakJelas, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Para Penggugat error in personadalam kategori diskualifikasi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 18-06-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 220 PK/Pdt/2015
Tanggal 18 Juni 2015 — INDARE Binti ALLENG, DKK VS H. MUH. YAHYA
24 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tergugat membayar biaya perkara;Subsidair:Mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugatmengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:1.Bahwa gugatan Penggugat keliru besar ditunjukkan kepada Para Tergugat,karena Penggugat dan Para Tergugat tidak mempunyai hubungan hukumyang bertalian dengan asalusul dan peristiwa kepemilikan Para Tergugatterhadap objek sengketa;Mahkamah Agung R. dalam Yurisprudensinya tertanggal 7 Juli 1971,Nomor 29 K/Sip
    Yang artinya, Penggugat telahkehilangan hak untuk mengajukan gugatannya;Mahkamah Agung RI dalam Jurisprudensinya, tertanggal 4 Februari 1970,Nomor 429 K/Sip/1970 menegaskan;Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 220 PK/Pdt/2015Apabila antara perbuatan hukum yang dapat dibatalkan dan saatmengajukan telah lewat 18 tahun, maka tidak dapat dianggap diajukandengan iktikad baik;Karena Tergugat telah menguasai tanah sengketa jauh melebihiJurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut di atas.
    Anas; Timur dengan rumah Nisfah; Selatan dengan rumah Hase; Barat dengan jalan Desa;Karena Penggugat tidak menyebut batas serta letak tanah sengketa secarabenar dan jelas dalam gugatannya, sehingga gugatan Penggugat kaburyang berakibat tidak diterimanya gugatan Penggugat;Mahkamah Agung RI dalam Yurisprudensinya tertanggal 17 April 1977,Nomor 1149 K/Sip/1975, secara tegas menyatakan bahwa: Gugatan yangtidak menyebut batasbatas serta letak tanah sengketa (secara lengkap),gugatan tidak dapat diterima
Pengadilan PA SELAT PANJANG Perdata Agama
Register : 22-08-2017 — Putus : 15-09-2017 — Upload : 03-04-2019
Putusan PA SELAT PANJANG Nomor 0095/Pdt.P/2017/PA.Slp
Tanggal 15 September 2017 — Pemohon melawan Termohon
11 — 1
  • Perkara No. 0095/Pdt.P/2017/PA Sip.. Bahwa Pemohon telah melaksanakan akad pernikahan dengan Pemohon IIpada tanggal 12 April 1986 menurut hukum Islam di Desa , Kecamatan ,Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau;.
    Perkara No. 0095/Pdt.P/2017/PA Sip.= Pemohon dengan Pemohon II merupakan sepasangsuami Istri;= Akad pernikahan tersebut dilangsungkan pada bulanApril 1986;= Akad pernikahan tersebut dilangsungkan di Desa ; Saksi hadir ketika akad pernikahan tersebutdilangsungkan;= Yang bertindak sebagai wali nikah dari mempelaiperempuan ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan adalah ayahkandung dari mempelai perempuan yang bernama WALI NIKAH ; Yang bertindak sebagai saksi dalam akad pernikahantersebut ada 2
    Perkara No. 0095/Pdt.P/2017/PA Sip. Saksi tidak mengetahui, apakah Para Pemohon telahmengurus persyaratanpersyaratan pernikahan sebagaimana yang telahditentukan tersebut, atau tidak; Para Pemohon menetap setelah melangsungkan akadpernikahan tersebut di Desa ; Tidak ada ganggugan dari masyarakat yangmempermasalahkan keabsahan akad pernikahan antara Para Pemohontersebut; Dari pernikahan tersebut Para Pemohon telahdikaruniai enam orang anak;2.
    Perkara No. 0095/Pdt.P/2017/PA Sip.
Pengadilan PA SELAT PANJANG Perdata Agama
Register : 22-08-2017 — Putus : 14-09-2017 — Upload : 04-04-2019
Putusan PA SELAT PANJANG Nomor 0092/Pdt.P/2017/PA.Slp
Tanggal 14 September 2017 — Pemohon melawan Termohon
13 — 1
  • Perkara No. 0092/Pdt.P/2017/PA Sip.. Bahwa Pemohon telah melaksanakan akad pernikahan dengan Pemohon IIpada tanggal 15 Januari 1995 menurut hukum Islam di Desa , Kecamatan , Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau;.
    Perkara No. 0092/Pdt.P/2017/PA Sip.= Pemohon dengan Pemohon II merupakan sepasangsuami Istri;= Akad pernikahan tersebut dilangsungkan pada bulanJanuari 1995; Akad pernikahan tersebut dilangsungkan di Desa ; Saksi hadir ketika akad pernikahan tersebutdilangsungkan;= Yang bertindak sebagai wali nikah dari mempelaiperempuan ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan adalah ayahkandung dari mempelai perempuan yang bernama WALI NIKAH ; Yang bertindak sebagai saksi dalam akad pernikahantersebut ada
    Perkara No. 0092/Pdt.P/2017/PA Sip.= Antara Para Pemohon tidak mempunyai mahram,hubungan nasab, sesusuan, atau semenda;= Saksi tidak mengetahui, apakah Para Pemohon telahmengurus persyaratanpersyaratan pernikahan sebagaimana yang telahditentukan tersebut, atau tidak; Para Pemohon menetap setelah melangsungkan akadpernikahan tersebut di Desa ;= Tidak ada ganggugan dari masyarakat yangmempermasalahkan keabsahan akad pernikahan antara Para Pemohontersebut;= Dari pernikahan tersebut Para Pemohon telahdikaruniai
    Perkara No. 0092/Pdt.P/2017/PA Sip.